Minister of Health Regulation No. 24 of 2021 on the Fourth Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health

Issued

Aug 2, 2021

Effective

Sep 27, 2021

Issuer

Indonesia, Kementerian Kesehatan

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Minister of Health Regulation No. 24 of 2021 updates the guidelines for distributing government assistance within the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan). This regulation primarily affects health institutions and organizations that receive government funding or assistance. It outlines the procedures and standards for the allocation and management of financial resources provided by the government to support health initiatives. Key obligations include adhering to the updated guidelines for reporting and accountability, ensuring that funds are used effectively for their intended purposes, and complying with the financial management regulations set forth by the government. This regulation interacts with previous regulations, particularly Minister of Health Regulation No. 79 of 2016, by refining and clarifying the processes established in that regulation. It aims to enhance transparency and efficiency in the distribution of government assistance, which is crucial for improving health services in Indonesia. Foreign investors involved in health-related projects or partnerships with Indonesian health institutions should be aware of these guidelines to ensure compliance and effective collaboration with local entities.

§ 02

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (10K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1095, 2021 KEMENKES. Penyaluran. Bantuan Pemerintah.
Pedoman Umum. Perubahan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanggulangan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) dibutuhkan peningkatan
kemampuan pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
salah satunya dengan pemenuhan sarana, prasarana
dan peralatan kesehatan;
b. bahwa guna mendorong ketahanan nasional dan
kemandirian bangsa dalam mengatasi pandemi COVID-
19 diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta inovasi di bidang pengembangan vaksin
dalam negeri yang mampu memberikan hasil yang
optimal, efektif, cepat, dan akurat;
c. bahwa untuk memberikan dukungan kelengkapan
sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan pada
fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan

-- 1 of 8 --

2021, No.1095 -2-
memberikan dukungan pengembangan vaksin dalam
negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

-- 2 of 8 --

2021, No.1095

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4723);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6253);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246);

-- 3 of 8 --

2021, No.1095 -4-
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Kesehatan 79 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1018);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1146);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 316);

-- 4 of 8 --

2021, No.1095

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN.
Pasal I
Ketentuan ayat (5) huruf a Pasal 5 dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan:
a. Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
790);
b. Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 890);
c. Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1180);
ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 4) dan angka 5)
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

-- 5 of 8 --

2021, No.1095 -6-
Pasal 5
(1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penghargaan;
b. beasiswa;
c. sarana prasarana; dan/atau
d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a diberikan dalam bentuk barang untuk instansi
Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah
Daerah/masyarakat/perseorangan.
(3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan dalam bentuk uang berupa bantuan
pendidikan untuk tenaga kesehatan nonpegawai negeri
sipil.
(4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dapat diberikan dalam bentuk sarana prasarana
medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah
data, atau dalam bentuk uang yang digunakan untuk
membeli sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan
kesehatan, alat pengolah data untuk instansi Pemerintah
Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat.
(5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
a. Uang yang digunakan untuk:
1) pembelian makanan tambahan untuk Instansi
Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah/
masyarakat/ perseorangan;
2) dukungan dana penyelenggaraan
kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3) pembelian peralatan kesehatan bagi rumah
sakit rujukan pelayanan kesehatan dalam
rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan

-- 6 of 8 --

2021, No.1095

terutama pada masa pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);
4) pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan
kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan
dalam mendukung Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN), termasuk di wilayah
Destinasi Pariwisata Super Prioritas dalam
rangka meningkatkan kemampuan pelayanan
kesehatan; atau
5) pelaksanaan uji klinis bagi lembaga riset,
perguruan tinggi, rumah sakit, Badan Usaha
Milik Negara dan Pemerintah Daerah; dan
b. makanan tambahan, obat, perbekalan kesehatan,
bahan medis habis pakai untuk Instansi Pemerintah
Pusat/Instansi Pemerintah
Daerah/masyarakat/perseorangan.
(6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi
Pemerintah Daerah dapat berupa vaksin dan reagen.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

-- 7 of 8 --

2021, No.1095 -8-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2021
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

-- 8 of 8 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang APBN - KESEHATAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - STANDAR / PEDOMAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 24/2021?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 24/2021. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2021). Other 24/2021 — Minister of Health Regulation No. 24 of 2021 on the Fourth Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-24-2021

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 24/2021 — Minister of Health Regulation No. 24 of 2021 on the Fourth Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health." KBLI.CO.ID, 2021, https://kbli.co.id/regulations/other-24-2021.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Indon.), summarized in Other 24/2021, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/other-24-2021 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 24/2021 — Minister of Health Regulation No. 24 of 2021 on the Fourth Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/other-24-2021.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1095, 2021 KEMENKES. Penyaluran. Bantuan Pemerintah. Pedoman Umum. Perubahan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibutuhkan peningkatan kemampuan pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan salah satunya dengan pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan; b. bahwa guna mendorong ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam mengatasi pandemi COVID- 19 diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi di bidang pengembangan vaksin dalam negeri yang mampu memberikan hasil yang optimal, efektif, cepat, dan akurat; c. bahwa untuk memberikan dukungan kelengkapan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan -- 1 of 8 -- 2021, No.1095 -2- memberikan dukungan pengembangan vaksin dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia -- 2 of 8 -- 2021, No.1095 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723); 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253); 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); -- 3 of 8 -- 2021, No.1095 -4- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 14. Peraturan Menteri Kesehatan 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316); -- 4 of 8 -- 2021, No.1095 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal I Ketentuan ayat (5) huruf a Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan: a. Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 790); b. Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 890); c. Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180); ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 4) dan angka 5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: -- 5 of 8 -- 2021, No.1095 -6- Pasal 5 (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi: a. penghargaan; b. beasiswa; c. sarana prasarana; dan/atau d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk barang untuk instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat/perseorangan. (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa bantuan pendidikan untuk tenaga kesehatan nonpegawai negeri sipil. (4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah data, atau dalam bentuk uang yang digunakan untuk membeli sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah data untuk instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat. (5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk: a. Uang yang digunakan untuk: 1) pembelian makanan tambahan untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah/ masyarakat/ perseorangan; 2) dukungan dana penyelenggaraan kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya; 3) pembelian peralatan kesehatan bagi rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan -- 6 of 8 -- 2021, No.1095 terutama pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 4) pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk di wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan; atau 5) pelaksanaan uji klinis bagi lembaga riset, perguruan tinggi, rumah sakit, Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah; dan b. makanan tambahan, obat, perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah/masyarakat/perseorangan. (6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah dapat berupa vaksin dan reagen. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 7 of 8 -- 2021, No.1095 -8- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2021 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO -- 8 of 8 --