Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the Central Government Accounting Policy, which aims to provide a legal framework and guidelines for the preparation and presentation of financial reports within the central government. It replaces the previous regulation No. 22/PMK.05/2022 and its amendments, ensuring compliance with accrual-based accounting standards.
The regulation primarily affects government entities, including ministries and state agencies that are required to prepare financial reports. It applies to all levels of government accounting units that must adhere to the established accounting policies.
- Pasal 2 mandates that the Central Government Accounting Policy is based on accrual accounting principles. - Pasal 3 outlines the objectives of the policy, which include providing guidance for accounting entities and reporting entities in preparing financial statements to enhance comparability. - Pasal 4 specifies the scope of the policy, covering various accounting areas such as cash accounting, investment accounting, and accounting for fixed assets. - Pasal 5 allows ministries to develop technical accounting guidelines based on this policy. - Pasal 6 states that the policy will be used for preparing financial reports starting from the 2022 fiscal year. - Pasal 8 revokes the previous regulation upon the enactment of this new regulation.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Government Accounting Standards applied in preparing financial reports. - Entitas Pelaporan: Reporting entities that must present financial accountability reports. - Laporan Keuangan: Financial reports that include budget realization reports, cash flow statements, and balance sheets.
The regulation is effective from the date of its promulgation on December 30, 2022. It replaces and revokes the previous regulation No. 22/PMK.05/2022 and its amendments, ensuring that all accounting practices align with the new accrual-based standards.
The regulation references several laws and regulations, including the 1945 Constitution, Law No. 1 of 2004 on State Treasury, and Government Regulation No. 71 of 2010 on Accrual-Based Government Accounting Standards, ensuring consistency and compliance across the regulatory framework.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 mandates that the Central Government Accounting Policy is based on accrual accounting principles, which recognize revenues and expenses when they are incurred, rather than when cash is received or paid.
Pasal 3 outlines the objectives of the policy, which include providing guidance for accounting entities and reporting entities in preparing financial statements to enhance comparability between periods and entities.
Pasal 4 specifies the scope of the policy, covering various accounting areas such as cash accounting, investment accounting, and accounting for fixed assets, ensuring comprehensive coverage of government financial reporting.
Pasal 5 allows ministries to develop technical accounting guidelines based on this policy, enabling them to tailor their accounting practices to their specific needs while remaining compliant with the overarching regulations.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/PMK.05/2022 . TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prms1p, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian tjdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 183 -- Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 2. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah prinsip prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat. 4. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 5. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. 6. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Pasal 2 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual. Pasal 3 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk: a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 183 -- Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan; dan b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat. Pasal 4 (1) Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri atas: a. pendahuluan; b. kebijakan pelaporan keuangan; c. kebijakan akuntansi kas dan setara kas; d. kebijakan akuntansi investasi; e. kebijakan akuntansi piutang; f. kebijakan akuntansi persediaan; g. kebijakan akuntansi aset tetap; h. kebijakan akuntansi perjanjian konsesi jasa; i. kebijakan akuntansi properti investasi; j. kebijakan akuntansi aset lainnya; k. kebijakan akuntansi kewajiban/utang; 1. kebijakan akuntansi ekuitas; m. kebijakan akuntansi pendapatan; n. kebijakan akuntansi beban, belanja, dan transfer ke daerah; o. kebijakan akuntansi pembiayaan; p. kebijakan akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)/Saldo Anggaran Lebih (SAL); q. kebijakan akuntansi transitoris; dan r. kebijakan akuntansi pelaporan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan program pemulihan ekonomi nasional. (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 (1) Menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan kementerian negara/ lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam menyusun petunjuk teknis akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian negara/lembaga dapat berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. Pasal 6 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 183 -- Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022. Pasal 7 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 504) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. Pasal 8 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 504), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. f jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 183 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1451 -Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala B~~J~msti'~~ . si Kementerian ~ I IQ jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 183 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231 /PMK.05/2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 183 -- DAFTAR ISi BABIPENDAHULUANl0 A. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM .................................................. 10 B. TUJUAN DAN RU ANG LINGKUP ............................................................... 11 C. ACUAN PENYUSUNAN ............................................................................. 12 D. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT..................... 12 E. KETENTUAN LAIN-LAIN ........................................................................... 12 BAB II KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN ................................................. 13 A. KERANGKADASAR.................................................................................. 13 B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN.......................................................... 20 C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN................................................... 21 D. KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM SITUASI PANDEMI DAN/ ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN ......................... 21 BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS ................................ 22 A. DE FINI SI ................................................................................................. 22 B. JENIS-JENIS ........................................................................................... 22 C. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS .................................................. 26 D. PENGAKUAN ........................................................................................... 27 E. PENGUKURAN ......................................................................................... 27 F. PENYAJIAN ............................................................................................. 27 G. PENGUNGKAPAN .................................................................................... 29 H. PERLAKUAN KHUSUS ............................................................................. 29 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI ................................................. 31 A. INVESTASI JANGKA PENDEK .................................................................. 31 B. INVESTASI JANG KA PANJANG ................................................................ 35 BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG ..................................................... 44 A. PIUTANG JANG KA PEND EK .................................................................... 44 B. PIUTANG JANG KA PANJANG ................................................................... 54 BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN .............................................. 62 A. DEFINISI ................................................................................................. 62 B. JENIS-JENIS PERSEDIAAN ..................................................................... 63 C. PENGAKUAN ........................................................................................... 63 D. PENGUKURAN ......................................................................................... 64 E. PENYAJIAN ............................................................................................. 65 F. PENGUNGKAPAN .................................................................................... 65 G. PERLAKUAN KHUSUS ............................................................................. 66 BAB VII KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP .............................................. 67 A. DEFINISI ................................................................................................. 67 B. JENIS-JENIS ASET TETAP ....................................................................... 67 C. PENGAKUAN ........................................................................................... 69 D. PENGUKURAN ......................................................................................... 71 E. PENYAJIAN ............................................................................................. 78 F. PENGUNGKAPAN .................................................................................... 78 G. PERLAKUAN KHUSUS ............................................................................. 79 jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 183 -- BAB VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA ................... 82 A. DEFINISI ................................................................................................. 82 B. RU ANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK .................................................. 82 C. PENGAKUAN AWAL PEROLEHAN ASET KONSESI JASA ........................... 83 D. PENGUKURAN NILA! AWAL PEROLEHAN ASET KONSESI JASA ............... 85 E. PENYAJIAN NILA! AWAL PEROLEHAN ASET KONSESI JASA .................... 87 F. ASET KONSESI JASA SETELAH AWAL PEROLEHAN ................................ 89 G. ASET KONSESI JASA PADA BERAKHIRNYA MASA KONSESI ................... 90 H. KEWAJIBAN ATAS AWAL PEROLEHAN ASET KONSESI JASA ................... 91 I. KEWAJIBAN SETELAH AWAL PEROLEHAN PADA SKEMA KOMPENSASI KEWAJIBAN KEUANGAN ......................................................................... 91 J. KEWAJIBAN SETELAH AWAL PEROLEHAN PADA SKEMA KOMPENSASI PEMBERIAN HAK KONSESI ..................................................................... 93 K. TRANSAKSI DUKUNGAN PEMERINTAH ................................................... 95 L. TRANSAKSI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PENUGASAN BUMN YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN KONSESI JASA ................. 96 M. PENERAPAN RETROSPEKTIF PERJANJIAN KONSESI JASA ..................... 97 N. PENGUNGKAPAN .................................................................................... 97 BAB IX KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI ................................ 99 A. DEFINISI ................................................................................................. 99 B. PENGAKUAN ........................................................................................... 99 C. PENGUKURAN DAN PENYAJIAN PEROLEHAN AWAL ............................. 100 D. PROPERTI INVESTASI SETELAH PEROLEHAN AWAL ............................. 101 E. PENGUNGKAPAN .................................................................................. 102 BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA ........................................... 103 A. ASETTAKBERWUJUD (ATB) ................................................................ 103 B. AKUNTANSI ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA ....................... 114 C. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA ............................................... 117 D. UANGMUKAREKENINGBUN ................................................................ 118 E. ASET LAIN-LAIN .................................................................................... 118 BAB XI KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN/UTANG ................................ 121 A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK .............................................................. 121 B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG ............................................................ 129 BAB XII KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS ................................................. 141 BAB XIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN ......................................... 144 A. PENDAPATAN-LO .................................................................................. 144 B. PENDAPATAN-LRA ................................................................................ 154 BAB XIV KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN, BELANJA, DAN TRANSFER KE DAERAH .................................................................................................. 158 A. BEBAN .................................................................................................. 158 B. BELANJA............................................................................................... 161 C. TRANSFER ............................................................................................ 163 BAB XV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN .......................................... 165 A. DEFINISI ............................................................................................... 165 B. JENIS-JENIS ......................................................................................... 165 C. PENGAKUAN ......................................................................................... 165 jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 183 -- D. PENGUKURAN ....................................................................................... 165 E. PENYAJIAN ........................................................................................... 166 F. PENGUNGKAPAN .................................................................................. 168 G. PERLAKUAN KHUSUS ........................................................................... 168 BAB XVI KEBIJAKAN AKUNTANSI SISA LEBIH PEMBIAY AAN ANGGARAN (SILPA)/SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SIKPA)/SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) ............................................................................... ; ................ 170 A. SILPA/SIKPA ......................................................................................... 170 B. SAL ....................................................................................................... 170 BAB XVII KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSITORIS ........................................ 171 A. DEFINISI .............................................................................................. 171 B. JENIS-JENIS ... . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 171 BAB XVIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL..... 173 A. PENDAHULUAN.................................................................................... 173 B. DEFINISI .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . 174 C. PENCATATAN DAN PELAPORAN ........................................................... 174 D. PENGEMBALIAN SISA DANA PC PEN DAN PENGGUNAAN KEMBALI SISA PC PEN TAHUN SEBELUMNYA................................................................... 180 E. KEBIJAKAN ATAS TRANSAKSI KONTRIBUSI BANK INDONESIA PADA SURATBERHARGANEGARAPROGRAM PEN ........................................ 181 \jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 183 -- BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BEtAKANG DAN DASAR HUKUM Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17 /2003) diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 17 /2003, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan badan lainnya yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual dimaksud diungkapkan dalam UU 17 /2003 dengan rumusan definisi unsur anggaran sebagai berikut: Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Ketentuan peralihan dalam Pasal 36 ayat (1) UU 17 /2003 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 70 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU 17 /2003, dinyatakan bahwa bentuk dan 1s1 laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa SAP dimaksud disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komite ini selanjutnya dikenal dengan nama Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Pada tahun 2005, Pemerintah telah menetapkan SAP dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24/2005). SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran dengan menggunakan basis kas dan untuk menyusun neraca dengan menggunakan basis akrual. Selanjutnya, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (cash towards accrual). Pemerintah sudah mampu menyusun laporan keuangan mulai tahun 2004 dengan pendekatan basis kas menuju akrual. Dengan pendekatan ini, \ jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 183 -- neraca disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas disusun berdasarkan basis kas. Walaupun laporan keuangan pemerintah tahun 2004 masih mendapatkan opini disclaimerdari BPK, namun langkah besar ini patut mendapatkan apresiasi mengingat pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah belum dapat menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). UU 17 /2003, tepatnya Pasal 36 Bab X Ketentuan Peralihan, mengamanatkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal ini berarti bahwa dalam LKPP tahun 2008 seluruh entitas akuntansi harus sudah mengakui pendapatan dan belanja secara akrual. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan ketentuan ini tidak mudah. Dibutuhkan kesiapan dari seluruh unit entitas akuntansi, unit entitas pelaporan, unit perbendaharaan dan unit pembuat standar akuntansi untuk bersama-sama melaksanakan aksi sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing agar akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik. Disamping itu, tren penggunaan akuntansi berbasis akrual yang semakin luas terutama di negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) diyakini merupakan bagian integral dari reformasi manajemen keuangan publik khususnya untuk tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan. Dalam perkembangannya dan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), implementasi akuntansi berbasis akrual ditundapelaksanaannyahingga tahun 2015. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP 71/2010). Dengan terbitnya PP 71/2010 ten tang SAP yang merupakan pengganti PP 24 / 2005, implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Berdasarkan SAP maka pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 1. Tujuan Tujuan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ini antara lain adalah: a. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan; dan b. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat. 2. Ruang Lingkup jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 183 -- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disusun dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah pusat. C. ACUAN PENYUSUNAN Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat didasarkan pada: 1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP). 2. Buletin Teknis dan produk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) lainnya. 3. Peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. 4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. 5. Standar akuntansi internasional terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi sektor publik lainnya. D. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang berlaku umum. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas. Pengakuan pendapatan dan belanja berbasis kas mengikuti pengatural\ sebagaimana yang tertuang dalam IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (Rekening KUN/D), sedangkan Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang diterima pada Rekening KUN/D dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening KUN/D mengikuti pengaturan se bagaimana IPSAP Nomor 03. E. KETENTUAN LAIN-LAIN Kebijakan akuntansi secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis pengelolaan keuangan negara, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. \jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 183 -- BAB II KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN A. KERANGKA DASAR 1. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan: a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 2. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 3. Komponen Laporan Keuangan Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri atas: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos- \ jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 183 -- pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. c. Neraca; Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. d. Laporan Operasional (LO); LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, be ban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. e. Laporan Arus Kas (LAK); LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/ atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/ atau komitmen-komitmen lainnya. Komponen laporan keuangan pemerintah bertujuan umum tersebut merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) konsolidasian dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) konsolidasian. Komponen LKKL konsolidasian bertujuan umum terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Dalam hal kementerian negara/lembaga memiliki rentang kendali atas entitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), komponen LKKL konsolidasian menggabungkan laporan keuangan BLU, namun demikian komponen LKKL konsolidasiannya tetap terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK, tidak termasuk LAK dan LPSAL. jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 183 -- Komponen LKBUN konsolidasian bertujuan umum terdiri dari LRA, LP SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. 4. Bahasa Laporan Keuangan Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. 5. Mata Uang Pelaporan Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/ atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asmg lainnya, maka: a. Transaksi mata uang asing ke mata uang as1ng lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang- undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asmg. 6. Kebijakan akuntansi Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang: a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; b. dapat diandalkan, dengan pengertian: 1) mencerminkan kejujuran penyaJian hasil dan pos1s1 keuangan entitas; 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya; jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 183 -- 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan; 4) dapat diverifikasi; 5) mencerminkan kehati-hatian; dan 6) mencakup semua hal yang material. c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna. Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah memperhatikan: a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait; b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/ pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP, IPSAP, Buletin Teknis SAP, dan Produk KSAP lainnya; dan c. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat sepanjang konsisten dengan huruf a dan huruf b. 7. Penyajian Laporan Keuangan a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar pos1s1 keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya. c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya. d. Catatan atas Laporan Keuangan 1) Harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya; 2) Dijelaskan secara berjenjang pada setiap entitas akuntansi hingga ke entitas pelaporan dengan mempertimbangkan jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 183 -- tingkat materialitasnya. Contoh: Dalam pengungkapan pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), maka pada level entitas akuntansi wajib mengungkapkan secara detil hal hal terkait rincian kontrak konstruksi, tingkat penyelesaian, nilai kontrak, sumber pendanaan, uang muka yang diberikan dsb, namun dalam proses konsolidasian oleh tingkat di atasnya, pengungkapan yang diperlukan semakin generik/umum dan difokuskan kepada hal-hal yang material. e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase. f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Perubahan estimasi akuntansi Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK. 2) Perubahan kebijakan akuntansi Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila: a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan. 3) Kesalahan mendasar Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara prospektif, yaitu dengan melakukan koreksi pada periode berjalan dan tidak perlu melakukan penyajian ulang (restatement) laporan keuangan periode sebelumnya. 8. Konsistensi a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik \jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 183 -- dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali: 1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. 9. Materialitas dan Agregasi a. penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. b. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang seJen1s. c. informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil. 10. Periode Pelaporan Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 11. Informasi Komparatif a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan. b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 12. Laporan Keuangan Interim a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran. b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 183 -- realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan. 13. Laporan Keuangan Konsolidasian Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut: a. Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal, antara: 1) Satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan; dan/ atau 2) Entitas pelaporan yang terkonsolidasi; b. Prosedur eliminasi transaksi dan saldo resiprokal dikembangkan secara bertahap se bagai beriku t: 1) Pada tahap awal, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antara entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan. Contoh: Transaksi resiprokal antar satker dalam satu kementerian negara/lembaga agar dilakukan eliminasi di tingkat kementerian negara/lembaga. 2) Tahap selanjutnya, eliminasi dilakukan terhadap transaksi dan saldo resiprokal antar entitas pelaporan. Contoh: Transaksi resiprokal antar entitas pelaporan yang perlu dieliminasi pada tingkat konsolidasian LKPP. c. Eliminasi dilakukan dengan menggunakan jurnal dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. d. Dalam hal proses eliminasi belum dapat dilakukan melalui sistem, maka proses eliminasi dilakukan secara manual pada tingkat konsolidasian LKKL, LKBUN dan/ atau LKPP. e. Dalam hal diperlukan, prosedur eliminasi dapat diatur lebih lanjut, dan dilakukan hanya untuk hal-hal yang material. f. Eliminasi tidak dilakukan untuk akun-akun Laporan Realisasi Anggaran karena merupakan pencerminan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. g. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan LKBUN dan LKPP pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. h. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis. 1. Lapo ran keuangan konsolidasian pada kemen terian negara/lembaga sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan BLU. \jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 183 -- B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri atas: 1. Neraca; Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. 3. Laporan Operasional (LO); LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. 4. Laporan Arus Kas (LAK); LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. 6. Laporan Perubahan SAL (LPSAL); LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Le bih Akhir. 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE untuk LKBUN dan LKPP sedangkan untuk LKKL, tidak termasuk atas laporan keuangan dan pos-pos LPSAL dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk jdih.kemenkeu.go.id -- 20 of 183 -- penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/ atau komitmen-komitmen lainnya. C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain: 1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar /lebih kecil) karena pemakaian atau pun pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya. 2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan. 3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran. 4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material. 5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil. 6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas). Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi antar instansi pemerintah pusat. D. KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM SITUASI PANDEMI DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN Untuk keperluan penyajian kebijakan keuangan negara dalam situasi pandemi dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah melakukan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan paling sedikit pada: 1. Catatan atas Laporan Keuangan kebijakan ekonomi makro dan fiskal/keuangan atau gambaran umum; 2. Catatan atas Laporan Keuangan kebijakan akuntansi; 3. Penjelasan per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh; dan 4. Catatan Penting Lainnya sesuai dengan kebutuhan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan dalam situasi pandemi dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ a tau stabilitas sistem keuangan ini dapat diterapkan juga dalam hal terdapat situasi yang memiliki dampak yang sama terhadap laporan keuangan. jdih.kemenkeu.go.id -- 21 of 183 -- BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS A. DEFINISI Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. B. JENIS-JENIS 1. Kas terdiri atas: a. Uang Tunai, adalah uang kertas dan/atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan/atau koin dalam mata uang asing. b. Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah di Bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. 2. Setara Kas, adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan. Berdasarkan unit pengelolanya maka kas dan setara kas dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Kas dan setara kas Yang Dikelola BUN Kas dan setara kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas: a. Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan sub Rekening Kas Umum Negara (sub RKUN) di Bank Sentral. b. Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum. c. Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN. d. Rekening khusus (special account) pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/ atau hi bah luar negeri. 2. Kas dan Setara Kas yang Dikelola Kementerian Negara/Lembaga Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain: a. Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan jdih.kemenkeu.go.id -- 22 of 183 -- penenmaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. b. Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga / satuan kerja. c. Kas pada BLU, merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga. Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui/ disahkan oleh KPPN unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan oleh KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/ atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN. Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLU yang bukan milik BLU antara lain: 1) Dana titipan pihak ketiga; 2) Uangjaminan; dan 3) Uang muka pasien rumah sakit. d. Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU terdiri dari: 1) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya (menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga) diakui sebagai Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran dengan rincian berdasarkan kondisi dan pasangan jurnalnya sebagai berikut : Pasangan No Kondisi Rekening Lainnya Jurnal 1. Terdapat saldo kas pada Penerimaan Rekening jdih.kemenkeu.go.id -- 23 of 183 -- tanggal pelaporan yang harus disetorkan ke kas negara dan merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAYL 2. Terdapat saldo kas pada tanggal pelaporan yang harus disetorkan ke kas negara dan merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAB 3. Terdapat saldo dana yang tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan kerjasama/ kemitraan dan menurut perjanjian harus dikembalikan kepada pihak pemberi dana kerjasama/ kemitraan 4. Terdapat saldo dana yang masih akan dibayarkan oleh pihak penerima dana kepada pihak ketiga (penyedia barang/ jasa) berdasarkan tagihan yang telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang 5. Terdapat saldo dana yang tidak dipergunakan untuk kegiatan kerjasama/ kemitraan dan akan disetorkan ke kas negara 6. Terdapat saldo kas yang belum terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana 7. Terdapat saldo kas yang telah dapat diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara Kembali Belanja TAYL Behan xxx Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Pendapatan PNBP Lainnya (dicatat oleh K/L Penerima Dana Kerjasama/ Ke mitraan) Dana Pihak Ketiga (Untuk alasan kepraktisan, maka K/L mengakui sebagai Dana Pihak Ketiga) Pendapatan PNBP Lainnya Penyaluran Dana Bantuan Rekening Penampungan Dana Kerjasama/ Kemitraan Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, Rekening Penampungan Sementara Kas Lainnya di Bendahara pengeluaran dapat juga berupa bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Perlakuan akuntansi untuk Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut: No Kondisi 1. Kas lainnya berupa bunga, jasa giro yang belum disetor ke kas negara 2. Kas lainnya berupa pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran tetapi Pasangan Jurnal Pendapatan Jasa lembaga Keuangan (Jasa Giro) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum jdih.kemenkeu.go.id -- 24 of 183 -- belum disetor ke kas negara disetor 3. Kas lainnya berupa uang pihak ketiga Utang kepada pihak lainnya yang belum diserahkan ketiga 2) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan baik yang telah menjadi hak pemerintah maupun tidak dapat diakui sebagai pendapatan misalnya berupa saldo kas yang terdapat pada rekening penampungan atau rekening pemerintah lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga . Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya (menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga) diakui sebagai Kas lainnya di Bendahara Penerimaan dengan rincian berdasarkan kondisi dan pasangan jurnalnya sebagai berikut: No Kondisi Pasangan Jurnal Rekening Lainnva 1. Terdapat saldo kas pada Behan xxx Rekening tanggal pelaporan yang Penyaluran Dana harus disetorkan ke kas Bantuan negara dan merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAB 2. Terdapat saldo kas yang Dana Pihak Ketiga Rekening belum terdapat (Untuk alasan Penampungan kepastian sepenuhnya kepraktisan, maka Dana Titipan, dapat diakui se bagai K/L mengakui Rekening hak pemerintah dan sebagai Dana Pihak Penampungan berdasarkan ketentuan Ketiga) Dana Jaminan, masih mungkin Rekening dikembalikan kepada Penampungan pihak pemilik dana Sementara 3. Terdapat saldo kas yang Pendapatan PNBP telah dapat diakui Lainnya sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dapat juga berupa utang pajak yang belum disetor ke kas negara, dan belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Akuntansi untuk Kas lainnya di Bendahara Penerimaan tersebut adalah sebagai berikut: Pasangan No Kondisi Jurnal 1. Kas lainnya berupa utang pajak yang belum Utang pajak disetor ke kas negara Bendahara Penerimaan yang belum di setor 2. Kas lainnya berupa belanja yang sudah Utang kepada dicairkan namun dananya belum diserahkan Pihak Ketiga kepada yang berhak/ pihak ketiga jdih.kemenkeu.go.id -- 25 of 183 -- 3) Kas Lainnya dari Hibah Kas Lainnya dari Hibah dapat berupa kas hibah dari pemberi hibah baik yang belum dilakukan pengesahan maupun yang telah disahkan pada tanggal pelaporan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening penampungan dana hibah dapat diakui sebagai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah yang Belum Disahkan atau Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah. Nilai kas lainnya dari Hibah yang disajikan diperoleh dari saldo rekening penampungan hibah termasuk saldo yang terdapat pada rekening penyaluran hibah. No Kondisi Diakui se bagai Pasangan Jurnal 1. Terdapat saldo kas hibah Kas Lainnya di Hibah Langsung yang dari donor yang belum K/L dari Hibah Belum Disahkan dilakukan pengesahan yang Belum Disahkan 2. Terdapat saldo hibah dari Kas Lainnya di Kas Lainnya di K/L donor yang telah dilakukan K/L dari Hibah dari Hibah yang pengesahan Belum Disahkan 4) Dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola Kementerian Negara/Lembaga teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas lainnya melainkan diakui sebagai Aset Lainnya. C. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS 1. Penerimaan Kas Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara yang menambah saldo uang negara. Penerimaan kas melalui BUN dipengaruhi oleh: a. Penerimaan Pendapatan Penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan terdiri dari Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Bukan Pajak, dan Hibah. b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan. c. Penerimaan Kas Lainnya Adalah penenmaan kas yang tidak memengaruhi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan transitoris, PFK, Transaksi Retur Belanja, Pengembalian Belanja, Penjualan Aset Tetap,dan sebagainya. 2. Pengeluaran Kas Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi kas negara. i jdih.kemenkeu.go.id -- 26 of 183 -- Pengeluaran kas melalui BUN dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya/ transitoris. D. PENGAKUAN Kas dan setara kas diakui pada saat: 1. Memenuhi definisi kas dan/ a tau setara kas; dan 2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah. Penerimaan/Pengeluaran Kas melalui BUN Penerimaan Kas melalui BUN diakui pada saat diterima di rekening milik BUN. Sedangkan pengeluaran kas melalui BUN diakui pada saat terdapat pengeluaran dari rekening milik BUN. Penerimaan/Pengeluaran Kas melalui rekening Kementerian Negara/ Lembaga. Penerimaan kas melalui rekening Kementerian Negara/Lembaga diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas Kementerian Negara/Lembaga. Pengeluaran kas melalui rekening/kas Kementerian Negara/Lembaga diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oleh bendahara atau pada saat dikeluarkan dari rekening kas Kementerian Negara/Lembaga. E. PENGUKURAN Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi. Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. F. PENYAJIAN Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca. Berikut adalah ilustrasi penyajian Kas dan Setara Kas pada neraca: f jdih.kemenkeu.go.id -- 27 of 183 -- PEMERINTAH ABC NERACA Per 31 Desena.her 20Xl URAIAN JUMLAH ASET ASETLANCAR Ka.s dan Setara. Kas Kas Kas di Rekenin.g Ka.s Umu.:m. Negara xxxx Ka.s di KPPN xxxx Ka.s di Rekening Pem.erinta:h La:innya xxxx Kas di Benda.h:ara Peneri:maan. xxxx Kas di Benda.hara. Pengelu.aran xxxx Ka.s di Bad.an. La.yan.a:a U:m:u.:m. xxxx Setara. Ka.s xxxx ai•m,a ■■■ H ■■ •••• ■■■ • •••• INVESTASI JANGKA PANJANG xxxx ASETTETAP xx:xx ASET IAINNYA xxxx KEWAJIBAN xxxx EKUITAS xxxx Transaksi kas dan setara kas juga disajikan dalam Laporan Arus Kas oleh KPPN dan Satuan Kerja BLU. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai dengan aktivitasnya, Laporan Arus Kas disajikan secara khusus pada Kebijakan Pelaporan Keuangan. Ijdih.kemenkeu.go.id -- 28 of 183 -- Berikut adalah ilustrasi penyajian pada LAK, apabila terdapat kenaikan atau penurunan atas kas dan setara kas: PEMERINTAH ABC LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 20X1 URAIA.N JUMIAH ARUS KAS DARI AKTMTAS 0PERASI xxxx ARUS KAS DARI AKTMTAS INVESTASI xxxx ARUS KAS DARI AKTMTAS PENDANAAN xxxx ARUS KAS DARI AKTMTAS TRANSITORIS xxxx Total Kena:ikan (Penunman) Kas xxxx Penyesuaian Saldo Awai Kas di BUN xxxx Unrealised Gain/Loss xxxx Saldo Awai Kas di Bendahara Pengeluaran xxxx Saldo Akhir Kas di BUN & Bendahara Pengeluaran xxxx Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan xxxx Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum xxxx SetaraKas xxxx SALD0 AKHJR KAS xxxx G. PENGUNGKAPAN Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pemerintah mengungkapkan: 1. Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas; 2. Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah; 3. Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan; 4. Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan; 5. Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada; 6. Selisih kas, bila ada; dan 7. Rincian setara kas, termasuk jenis dan jangka. H. PERLAKUAN KHUSUS 1. Dalam hal terjadi pemindahbukuan/transfer/kiriman uang dari satu rekening pemerintah ke rekening pemerintah lainnya yang terjadi pada akhir periode pelaporan, namun rekening yang dituju belum menerima kas dimaksud dan baru diterima pada awal periode tjdih.kemenkeu.go.id -- 29 of 183 -- pelaporan berikutnya, maka saldo kas yang dipindahbukukan/ di transfer/ dikirimkan terse but disajikan sebagai Kas dalam Transito. 2. Rekening Dana Kelolaan pada BLU adalah rekening yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dimasukkan ke dalam rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU. Rekening Dana kelolaan ini digunakan untuk menampung antara lain Dana bergulir dan/ a tau dana yang belum menjadi hak BLU serta dana yang dibatasi penggunaanya. Dengan demikian, Rekening Dana Kelolaan tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas melainkan sebagai Aset Lainnya. 3. Dalam hal terjadi kerugian negara akibat hilangnya Kas di Bendahara Pengeluaran, maka: a. Atas kas yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sepanjang diyakini dapat dibayarkan/ dapat ditagih. b. Prosedur Reklasifikasi kas yang hilang menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diatur oleh Dirjen Perbendaharaan. 4. Dalam hal pengelompokkan rekening yang dijelaskan pada Kas dan Setara Kas yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka rekening dimaksud tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas atau Setara Kas melainkan se bagai Aset Lainnya. tjdih.kemenkeu.go.id -- 30 of 183 -- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royal ti, dan/ a tau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. A. INVESTASI JANGKA PENDEK 1. Definisi Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: a. Dapat segera diperjualbelikan secara be bas/ dicairkan; b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan c. Berisiko rendah. 2. Jenis-jenis Investasi Jangka Pendek Berikut adalah jenis investasi jangka pendek antara lain: a. Deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI); c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan d. Reksa dana. 3. Pengakuan Pengeluaran bentuk investasi kas dan dan/ atau aset, penerimaan perubahan piutang menjadi hi bah investasi dalam dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial a tau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). jdih.kemenkeu.go.id -- 31 of 183 -- Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai pendapatan/surplus atau beban/defisit pada Laporan Operasional. Pendapatan/ surplus diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan be ban/ defisit diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya. 4. Pengukuran a. Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan terse but. c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan. d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. e. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. 5. Penyajian/ Pengungkapan Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus a tau be ban/ defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA. Pada LAK, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas. fjdih.kemenkeu.go.id -- 32 of 183 -- Berikut adalah ilustrasi penyajian investasi pada Laporan Realisasi Anggaran: PEMERINTAH ABC LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 20Xl URAIAN JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH xxxx BELANJA NEGARA (xxxx) SURPLUS (DEFISIT) xxxx PEMBIAYAAN NETO xxxx SiLPA (SiKPA) xxxx Penyesuaian SiLPA (SiKPA)* xxxx SiLPA (SiKPA) SETELAH PENYESUAIAN xxxx *) Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga Penjualan/ Pelepasan dan Nilai Tercatat atas Investasi Jangka Pendek Berikut adalah ilustrasi penyajian investasi pada Neraca: PEMERINTAH ABC NERACA PER 31 DESEMBER 20Xl URAIAN JUMLAH ASET ASETLANCAR ■ ......... Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Deposito xxxx Investasi dalam SUN xxxx Investasi dalam SBI xxxx Investasi BLU xxxx Investasi Jangka Pendek Lainnya xxxx Jumlah lnvestasi Jangka Pendek xxxxx • ■■ •• ■ fie .. INVESTASI JANGKA PANJANG ASETTETAP ASET LAINNYA KEWAJIBAN jdih.kemenkeu.go.id -- 33 of 183 -- Berikut adalah ilustrasi penyajian pada LAK, apabila pada tanggal pelaporan masih terdapat investasi jangka pendek: PEMERINTAH ABC LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 20X1 URAIAN JUMLAH AKTIVITAS OPERAS! xxxx AKTIVITAS INVESTASI xxxx AKTIVITAS PENDANAAN xxxx AKTIVITAS TRANSITORIS xxxx Total Kenaik.an (Penurunan) Kas xxxx Penyesuaian *) xxxx Total Kenaikan (Penurunan) Kas setelah xxxx Penyesuaian Saldo Awai Kas di BUN xxxx Koreksi Sa1do Awa! Kas xxxx Saldo Awa1 Kas di BUN setelah Koreksi xxxx Saldo Akhir Kas di BUN xxxx Investasi Jangk:a Pendek (xxxx) Saldo Akhir Kas di BUN Selain yang telah xxxx Diinvestasikan Saldo Akhir Kas di Bendahara xxxx Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan xxxx Saldo Akhir Kas di ...... xxxx: SALDO AKHIR KAS xxxx *) Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga Penjualan/Pelepasan dan Nilai Tercatat Atas Investasi Jangka Pendek Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain: a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek; b. Jenis-jenis investasi; c. Perubahan harga pasar; d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan terse but; e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan f. Perubahan pos investasi. 6. Perlakuan khusus Satuan kerja tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali satuan kerja BLU. Satker BLU dapat melakukan investasi \jdih.kemenkeu.go.id -- 34 of 183 -- dalam rangka pemanfaatan kas yang menganggur (idle cash). Pemanfaatan kas tersebut lazimnya dalam bentuk deposito. Apabila kas yang digunakan oleh BLU untuk investasi jangka pendek berasal dari kas operasional (telah disahkan oleh Kuasa BUN), maka investasi tersebut disajikan sebagai investasi jangka pendek dan merupakan bagian dari SiLPA/SAL. Apabila kas yang digunakan oleh BLU untuk investasi jangka pendek berasal dari kas kelolaan yang akan/belum digulirkan, maka investasi tersebut disajikan sebagai aset lainnya, dan bukan merupakan bagian dari SiLPA/SAL. Berikut adalah ilustrasi penyajian pada LAK, apabila terdapat Kas pada BLU yang didepositokan sebagai investasi jangka pendek: PEMERINTAH ABC LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERA.KHIR TANGGAL 31 DESEMBER 20Xl URA.IAN JUMLAH AKTMTAS OPERASI xxxx AKTIVITAS INVESTASI xxxx AKTIVITAS PENDANAAN xxxx AKTIVITAS TRANSITORIS xxxx Total Kenai.kan (Pe:nUfi..lfl.8:tl.) Kas xxxx Penyesuaian *) xxxx Total Kenaikan (Penu.rnnan) Kas setelah xxxx Penyesuaian Saldo Awal Kas di BUN xxxx Korek.si Saldo Awal Kas xxxx Saldo Awal Kas di BUN setelah. Korek.si xxxx Saldo Akhir Kas di BUN xxxx Investasi Jangka Pendek (xxxx) . Kas pad.a BLU yang didepositokan (Investa.si (xxxx) Jangka Pendek} Sal.do Akh:ir Ka.s di BUN Selain yang telah xxxx Diinvesta.sikan Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran xxxx Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaa.n xxxx Sal.do Akhir Kas di ...... xxxx SALDO AKHIR KAS xxxx B. INVESTASI JANGKA PANJANG 1. Definisi Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. 2. Jenis-jenis Investasi Jangka Panjang Pemerintah Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu: fjdih.kemenkeu.go.id -- 35 of 183 -- a. Investasi Permanen Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/ atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/ atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa: 1) Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, badan internasional, dan badan lainnya. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga. Penyertaan modal pemerintah berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal pada perusahaan bukan perseroan terbatas atau lembaga/ organisasi tertentu. 2) Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi permanen yang tidak dapat diklasifikasikan dalam penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/ daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. b. Investasi Non Permanen Investasi non permanen merupakan investasi ja
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 231/PMK.05/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 6 states that the policy will be used for preparing financial reports starting from the 2022 fiscal year, marking a significant transition to accrual-based accounting practices.
Pasal 8 revokes the previous regulation upon the enactment of this new regulation, ensuring that all accounting practices align with the new accrual-based standards.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.