This regulation has been revoked and no longer applies.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Minister of Trade Regulation No. 22 of 2020 aims to streamline and integrate electronic business licensing services within the trade sector in Indonesia. This regulation is particularly relevant for foreign investors looking to engage in trade activities in Indonesia, as it simplifies the process of obtaining necessary permits and licenses. The regulation mandates the use of an electronic system for business licensing, which is designed to enhance efficiency and transparency in the licensing process. It affects various stakeholders, including businesses, local governments, and regulatory bodies involved in trade. Key obligations under this regulation include the requirement for businesses to apply for licenses through the Online Single Submission (OSS) system, which is a centralized platform for managing business permits. This regulation also interacts with other related regulations, such as those governing the National Business Identification Number (NIB) and the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), ensuring that businesses comply with the necessary classifications and requirements. Overall, this regulation represents a significant step towards modernizing and simplifying the business licensing landscape in Indonesia, making it more accessible for foreign investors and promoting a more conducive environment for trade.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
This code relates to the wholesale of agricultural raw materials which will also need to adhere to the new licensing requirements.
This code involves the wholesale of food products, which is directly affected by the electronic licensing mandate.
This code includes other specialized wholesale trade activities that are impacted by the integration of electronic licensing.
This code pertains to retail trade which must comply with the new electronic licensing process.
Full text extracted from the official PDF (10K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.264, 2020 KEMENDAG. Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha dilakukan secara terintegrasi melalui Lembaga Online Single Submission yang dilaksanakan dalam bentuk dokumen elektronik; b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai integrasi perizinan berusaha secara elektronik di bidang perdagangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan; www.peraturan.go.id -- 1 of 25 -- 2020, No.264 -2- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107); www.peraturan.go.id -- 2 of 25 -- 2020, No.264 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN. Pasal 1 (1) Pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilaksanakan secara terintegrasi dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem online single submission yang selanjutnya disingkat OSS. (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dioperasionalkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS. (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan perizinan Kementerian Perdagangan. Pasal 2 Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS dalam penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan bertindak untuk dan atas nama Menteri Perdagangan. Pasal 3 (1) Pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan nomor induk berusaha setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 (1) Perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa: www.peraturan.go.id -- 3 of 25 -- 2020, No.264 -4- a. perizinan berusaha di bidang perdagangan yang notifikasi pemenuhan komitmen dan penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan b. perizinan berusaha di bidang perdagangan yang notifikasi pemenuhan komitmennya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Jenis perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Bidang Usaha Perdagangan Umum; dan b. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. (3) Jenis perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi perizinan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri dan/atau modal asing. Pasal 6 (1) Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha di bidang perdagangan dengan tanda tangan elektronik setelah pelaku usaha menyelesaikan pemenuhan komitmen perizinan berusaha. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id -- 4 of 25 -- 2020, No.264 (3) Penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui sistem OSS. Pasal 7 Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan perizinan berusaha di bidang perdagangan melalui sistem OSS setelah diterbitkannya notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 8 Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan integrasi sistem pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan yang dilaksanakan berdasarkan pedoman integrasi aplikasi pada OSS. Pasal 9 (1) Dalam rangka pelaksanaan perizinan berusaha di bidang perdagangan, Menteri Perdagangan menugaskan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai perwakilan Kementerian Perdagangan untuk ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan konsultasi dalam proses penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan serta berkoordinasi dengan unit kerja terkait. (3) Pembinaan administrasi pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berada pada Kementerian Perdagangan. (4) Gaji dan tunjangan kinerja terhadap pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan mengenai gaji dan tunjangan pada Kementerian Perdagangan. www.peraturan.go.id -- 5 of 25 -- 2020, No.264 -6- Pasal 10 (1) Pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang perdagangan dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan. (2) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan teknis atas pelaksanaan pengelolaan sistem OSS dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pasal 11 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam rangka Pelaksanaan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1991) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam rangka Pelaksanaan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id -- 6 of 25 -- 2020, No.264 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2020 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id -- 7 of 25 -- 2020, No.264 -8- www.peraturan.go.id -- 8 of 25 -- 2020, No.264 www.peraturan.go.id -- 9 of 25 -- 2020, No.264 -10- www.peraturan.go.id -- 10 of 25 -- 2020, No.264 www.peraturan.go.id -- 11 of 25 -- 2020, No.264 -12- www.peraturan.go.id -- 12 of 25 -- 2020, No.264 www.peraturan.go.id -- 13 of 25 -- 2020, No.264 -14- www.peraturan.go.id -- 14 of 25 -- 2020, No.264 www.peraturan.go.id -- 15 of 25 -- 2020, No.264 -16- www.peraturan.go.id -- 16 of 25 -- 2020, No.264 www.peraturan.go.id -- 17 of 25 -- 2020, No.264 -18- www.peraturan.go.id -- 18 of 25 -- 2020, No.264 www.peraturan.go.id -- 19 of 25 -- 2020, No.264 -20- www.peraturan.go.id -- 20 of 25 -- 2020, No.264 www.peraturan.go.id -- 21 of 25 -- 2020, No.264 -22- www.peraturan.go.id -- 22 of 25 -- 2020, No.264 www.peraturan.go.id -- 23 of 25 -- 2020, No.264 -24- www.peraturan.go.id -- 24 of 25 -- 2020, No.264 www.peraturan.go.id -- 25 of 25 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
tentang TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 22/2020. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.