Other

In force

Other 217/PMK.05/2022/2022

No. 217 of 2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Issued

Dec 29, 2022

Effective

Dec 30, 2022

Issuer

Indonesia, Kementerian Keuangan

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Opening

This regulation establishes a comprehensive framework for the accounting and financial reporting system of the Central Government in Indonesia. It aims to enhance the efficiency and transparency of financial management through an integrated application system across all ministries and government agencies.

Who is affected

The regulation primarily affects all ministries, state institutions, and public service agencies (Badan Layanan Umum - BLU) involved in the management of state finances. It also impacts entities responsible for financial reporting and accounting within the government structure.

Key obligations and rights

- Pasal 2 outlines the development of the Central Government Accounting and Reporting System (SAPP) to produce and report the Central Government Financial Report (LKPP). - Pasal 3 mandates that the Minister of Finance coordinates the implementation of the State Treasury Accounting System (SABUN), which processes financial transactions managed by the State Treasury (Bendahara Umum Negara - BUN). - Pasal 4 specifies that the Integrated Accounting and Reporting System for the Central Government (SiAP) is to be implemented by various units within the Ministry of Finance, including KPPN and UAKBUN. - Pasal 19 states that the implementation of SABUN must adhere to the modules outlined in the regulation's annex.

Definitions worth knowing

- Badan Layanan Umum (BLU): Public service agency established to provide services without prioritizing profit. - Laporan Keuangan (Financial Report): A report that provides accountability for the execution of the state budget based on government accounting standards. - Sistem Aplikasi Terintegrasi (Integrated Application System): A system that integrates all processes related to state budget management.

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

This regulation is effective immediately upon its issuance and replaces the previous regulation, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, as amended by Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016.

Interactions with other regulations

The regulation interacts with several laws and regulations, including the 1945 Constitution of Indonesia, Law No. 1 of 2004 on State Treasury, and Law No. 39 of 2008 on State Ministries. It also references various government regulations concerning financial reporting and accounting standards. Overall, this regulation aims to streamline and enhance the accountability of financial management within the Indonesian government, ensuring that all financial activities are conducted transparently and in accordance with established accounting standards.

§ 02

Key provisions

The articles and operational points most commonly referenced in practice.

01
Central Government Accounting System
Pasal 2 establishes the Central Government Accounting and Reporting System (SAPP) to produce and report the Central Government Financial Report (LKPP).
02
Implementation of SABUN
Pasal 3 mandates that the Minister of Finance coordinates the implementation of the State Treasury Accounting System (SABUN), which processes financial transactions managed by the State Treasury (BUN).
03
Integrated Accounting System
Pasal 4 specifies that the Integrated Accounting and Reporting System for the Central Government (SiAP) is to be implemented by various units within the Ministry of Finance, including KPPN and UAKBUN.
04
Financial Reporting Requirements
Pasal 19 states that the implementation of SABUN must adhere to the modules outlined in the regulation's annex.
05
Financial Report Composition
Pasal 37 outlines the composition of the Central Government Financial Report (LKPP), which includes various financial statements such as the Balance Sheet and the Financial Performance Report.

§ 03

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO MOR 21.7/PMK.05/2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang 	a. 	bahwa 	sehubungan 	dengan 	perkembangan 	proses
bisnis 	pengelolaan 	keuangan 	negara, 	evaluasi 	atas
pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah 	Pusat, 	dan 	penerapan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi 	untuk 	seluruh 	modul 	pada 	seluruh
kementerian 	negara/lembaga yang 	berdampak 	pada
proses bisnis rekonsiliasi, perlu mengganti Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat 	sebagaimana 	telah 	diubah 	dengan 	Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 	Nomor
213/PMK.05/2013 	tentang 	Sistem 	Akuntansi 	dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
b. 	bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan dengan memperhatikan
bahwa rekonsiliasi data laporan keuangan merupakan
bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan,
serta 	selaras 	dengan 	program 	simplifikasi 	regulasi,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat;
Mengingat 	1. 	Pasal 	17 	ayat 	(3) 	Undang-Undang 	Dasar 	Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 	Undang-Undang 	Nomor 	1 	Tahun 	2004 	tentang
Perbendaharaan 	Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 	Undang-Undang 	Nomor 	39 	Tahun 	2008 	tentang
Kementerian 	Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia 	Tahun 	2008 	Nomor 	166, 	Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
jdih.kemenkeu.go.id

-- 1 of 136 --

4. 	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2006
Nomor 	25, 	Tambahan 	Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Nomor 4614);
5. 	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar 	Akuntansi 	Pemerintahan 	(Lembaran 	Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. 	Peraturan 	Presiden 	Nomor 	57 	Tahun 	2020 	tentang
Kementerian 	Keuangan 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang 	Organisasi 	dan 	Tata 	Kerja 	Kementerian
Keuangan 	(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia Tahun
2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 	PERATURAN 	MENTER! 	KEUANGAN 	TENTANG 	SISTEM
AKUNTANSI 	DAN 	PELAPORAN 	KEUANGAN 	PEMERINTAH
PUSAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. 	Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU
adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan 	barang 	dan/ a tau 	jasa 	yang 	dijual 	tan pa
mengutamakan 	mencari 	keuntungan 	dan 	dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.
2. 	Barang 	Milik 	Negara 	yang 	selanjutnya 	disingkat 	BMN
adalah 	semua 	barang 	yang 	dibeli 	atau 	diperoleh 	atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN)
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. 	Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN
adalah 	pejabat 	yang 	diberi 	tugas 	menjalankan 	fungsi
bendahara umum negara.
4. 	Catatan 	atas 	Laporan 	Keuangan 	yang 	selanjutnya
disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu 	pos yang 	disajikan 	dalam laporan realisasi
anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional,
laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo
anggaran 	lebih 	dalam 	rangka 	pengungkapan 	yang
memadai.
1	jdih.kemenkeu.go.id

-- 2 of 136 --

5. 	Catatan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan yang selanjutnya disingkat CHR PIPK adalah
dokumen 	yang 	berisi 	simpulan 	yang 	didapatkan 	dari
suatu proses 	reviu 	pengendalian intern atas 	pelaporan
keuangan.
6. 	Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN
yang 	dilaksanakan 	oleh 	gubernur 	sebagai 	wakil
Pemerintah 	yang 	mencakup 	semua 	penerimaan 	dan
pengeluaran 	dalam 	rangka 	pelaksanaan 	dekonsentrasi,
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.
7. 	Dana Togas Pembantuan adalah dana yang berasal dari
APBN 	yang 	dilaksanakan 	oleh 	daerah yang 	mencakup
semua 	penerimaan 	dan 	pengeluaran 	dalam 	rangka
pelaksanaan tugas pembantuan.
8. 	Dana Urusan Bersama adalah dana yang bersumber dari
APBN 	yang 	dialokasikan 	dengan 	mempertimbangkan
kemampuan 	keuangan, 	indeks 	fiskal, 	dan 	kemiskinan
daerah, serta indikator teknis.
9. 	Dekonsentrasi 	adalah 	pelimpahan 	wewenang 	dari
Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
10. 	Dokumen Sumber adalah 	dokumen yang 	berhubungan
dengan transaksi keuangan dan transaksi barang yang
digunakan sebagai sumber dalam melakukan pencatatan
untuk menghasilkan informasi akuntansi.
11. 	Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna 	barang 	dan 	oleh 	karenanya 	wajib
menyelenggarakan 	akuntansi 	dan 	menyusun 	laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
12. 	Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari 	satu 	atau 	lebih 	Entitas 	Akuntansi yang 	menurut
ketentuan 	peraturan 	perundang-undangan 	wajib
menyampaikan 	laporan 	pertanggungjawaban 	berupa
laporan keuangan.
13. 	Kantor 	Pelayanan 	Perbendaharaan 	Negara 	yang
selanjutnya 	disingkat 	KPPN 	adalah 	instansi 	vertikal
Direktorat 	Jenderal 	Perbendaharaan 	yang 	memperoleh
kuasa 	dari 	BUN 	untuk 	melaksanakan 	sebagian fungsi
BUN.
14. 	Kantor 	Pelayanan 	Kekayaan 	Negara 	dan 	Lelang 	yang
selanjutnya 	disingkat 	KPKNL 	adalah 	instansi 	vertikal
Direktorat 	Jenderal 	Kekayaan 	Negara 	yang 	berada 	di
bawah 	dan 	bertanggungjawab 	langsung kepada 	Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
15. 	Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut
Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan
untuk 	dan 	atas 	nama 	BUN 	melaksanakan 	fungsi
pengelolaan uang negara.
16. 	Kuasa 	Pengguna 	Anggaran 	yang 	selanjutnya 	disingkat
KPA 	adalah 	pejabat 	yang 	memperoleh 	kuasa 	dari
Pengguna 	Anggaran 	untuk 	melaksanakan 	sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 3 of 136 --

17. 	Laporan 	Keuangan 	adalah 	bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan 	APBN 	yang 	disusun 	oleh 	Pemerintah
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
18. 	Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan, 	belanja, 	transfer, 	surplus/defisit 	dan
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
yang 	masing-masing 	diperbandingkan 	dengan
anggarannya dalam satu periode.
19. 	Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan 	yang 	menyajikan 	informasi 	arus 	masuk 	dan
keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris.
20. 	Laporan 	Operasional 	yang 	selanjutnya 	disingkat 	LO
adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang 	menambah 	ekuitas 	dan 	penggunaannya
yang 	dikelola 	oleh 	Pemerintah 	Pusat/Daerah 	untuk
kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dalam satu periode
pelaporan.
21. 	Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
22. 	Laporan 	Perubahan 	Saldo 	Anggaran 	Lebih 	yang
selanjutnya 	disingkat 	LPSAL 	adalah 	laporan 	yang
menyajikan 	informasi 	kenaikan 	atau 	penurunan 	saldo
anggaran 	lebih 	tahun 	pelaporan 	dibandingkan 	dengan
tahun sebelumnya.
23. 	Laporan 	Keuangan 	Pemerintah 	Pusat yang 	selanjutnya
disingkat LKPP adalah Laporan Keuangan yang disusun
oleh 	Pemerintah 	Pusat 	yang 	merupakan 	konsolidasian
Laporan 	Keuangan 	Kementerian 	Negara/Lembaga 	dan
Laporan Keuangan BUN.
24. 	Laporan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat
LBMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada
awal 	dan 	akhir 	suatu periode 	serta mutasi 	BMN yang
terjadi selama periode tersebut.
25. 	Laporan 	Kinerja 	Pemerintah 	Pusat 	yang 	selanjutnya
disingkat LKjPP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap ten tang capaian kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBN pada Pemerintah Pusat.
26. 	Laporan 	Kinerja 	Kementerian 	Negara/Lembaga 	yang
selanjutnya 	disingkat 	LKjKL 	adalah 	ikhtisar 	yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang 	disusun 	berdasarkan 	rencana 	kerja yang
ditetapkan 	dalam 	rangka 	pelaksanaan 	APBN 	pada
Kementerian Negara/Lembaga.
27. 	Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan yang selanjutnya disingkat LHR PIPK adalah
laporan 	yang 	berisi 	kompilasi 	dari 	simpulan-simpulan
yang terdapat pada CHR PIPK.
28. 	Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada
tanggal tertentu.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 4 of 136 --

29. 	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara 	pemerintahan 	daerah 	yang 	memimpin
pelaksanaan 	urusan 	pemerintahan 	yang 	menjadi
kewenangan daerah otonom.
30. 	Pemerintah 	Pusat 	adalah 	Presiden 	Republik 	Indonesia
yang 	memegang 	kekuasaan 	pemerintahan 	negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri 	sebagaimana dimaksud 	dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. 	Pengelola 	Barang 	adalah 	pejabat yang 	berwenang 	dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan BMN.
32. 	Pengendalian 	Intern 	atas 	Pelaporan 	Keuangan 	yang
selanjutnya 	disingkat 	PIPK 	adalah 	pengendalian 	yang
secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan
yang memadai bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan
merupakan 	laporan 	yang 	andal 	dan 	disusun 	sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan.
33. 	Pengguna 	Anggaran 	adalah 	pejabat 	pemegang
kewenangan 	penggunaan 	anggaran 	Kementerian
Negara/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
34. 	Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan BMN.
35. 	Rekonsiliasi 	adalah 	proses 	pencocokan 	data 	transaksi
keuangan 	yang 	di proses 	dengan 	beberapa
sistem/ subsistem yang 	berbeda berdasarkan 	Dokumen
Sumber yang sama.
36. 	Satuan 	Kerja 	yang 	selanjutnya 	disebut 	Satker 	adalah
adalah 	unit 	organisasi 	lini 	Kementerian/Lembaga
Pemerintah 	Nonkementerian 	atau 	unit 	organisasi
Pemerintah 	Daerah 	yang 	melaksanakan 	kegiatan
Kementerian 	Negara/Lembaga 	Pemerintah
Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran/penggunaan barang.
37. 	Satuan 	Kerja 	Perangkat 	Daerah 	atau 	istilah 	lain yang
dipersamakan 	dengan 	Satuan 	Kerja 	Perangkat 	Daerah
yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada 	Pemerintah 	Daerah 	selaku 	Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.
38. 	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, 	peralatan, 	dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
pengumpulan 	data, 	pencatatan, 	pengikhtisaran 	sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pada Pemerintah Pusat dalam rangka menghasilkan LKPP.
39. 	Sistem Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disingkat SABUN adalah
serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi
keuangan 	yang 	dilaksanakan 	oleh 	Menteri 	Keuangan
selaku 	BUN 	dan 	Pengguna Anggaran 	bagian 	anggaran
BUN.
40. 	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang
selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur
f	jdih.kemenkeu.go.id

-- 5 of 136 --

manual 	maupun 	terkomputerisasi 	mulai 	dari
pengumpulan 	data, 	pencatatan, 	pengikhtisaran 	sampai
dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan
pada Kementerian Negara/Lembaga.
41. 	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat yang
selanjutnya disingkat SiAP adalah serangkaian prosedur
manual 	maupun 	terkomputerisasi 	mulai 	dari
pengumpulan 	data, 	pencatatan, 	pengikhtisaran 	sampai
dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan
pada Kementerian Keuangan selaku Kuasa BUN.
42. 	Sistem 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Utang
Pemerintah 	yang 	selanjutnya 	disingkat 	SAUP 	adalah
serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
sampai 	dengan 	pelaporan 	posisi 	utang, 	operasi utang,
penerimaan 	pembiayaan, 	dan 	pengeluaran 	pembiayaan
terkait utang Pemerintah.
43. 	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah yang
selanjutnya 	disingkat 	SIKUBAH 	adalah 	serangkaian
prosedur 	manual 	maupun 	terkomputerisasi 	meliputi
pengumpulan 	data, 	pencatatan, 	pengikhtisaran 	sampai
dengan pelaporan posisi dan operasi hibah Pemerintah.
44. 	Sistem 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Investasi
Pemerintah 	yang 	selanjutnya 	disingkat 	SAIP 	adalah
serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi
mulai dari 	pengumpulan 	data, 	pengakuan, 	pencatatan,
pengikhtisaran, 	serta 	pelaporan 	posisi 	investasi
Pemerintah.
45. 	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan
Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disingkat 	SAPPP
adalah 	serangkaian 	prosedur 	manual 	maupun
terkomputerisasi 	mulai 	dari 	pengumpulan 	data,
pencatatan, 	pengikhtisaran 	sampai 	dengan 	pelaporan
posisi piutang penerusan 	pinjaman, 	operasi penerusan
pinjaman, 	penerimaan 	dan 	pengeluaran 	pembiayaan
terkait penerusan pinjaman, 	serta piutang sehubungan
dengan kegiatan 	pemberian 	pinjaman bagian 	anggaran
BUN pengelolaan pemberian pinjaman.
46. 	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke
Daerah 	yang 	selanjutnya 	disingkat 	SATD 	adalah
serangkaian 	prosedur 	manual 	maupun 	yang
terkomputerisasi 	mulai 	dari 	pengumpulan 	data,
pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan
posisi keuangan, 	dan 	operasi keuangan 	atas 	transaksi
transfer ke daerah.
47. 	Sistem 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Belanja
Subsidi 	yang 	selanjutnya 	disingkat 	SABS 	adalah
serangkaian 	prosedur 	manual 	maupun 	yang
terkomputerisasi 	mulai 	dari 	pengumpulan 	data,
pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan
posisi 	keuangan 	dan 	operasi 	keuangan 	atas 	transaksi
belanja subsidi.
48. 	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain
lain yang selanjutnya disingkat SABL adalah serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari 	pengumpulan 	data, 	pengakuan, 	pencatatan,
t	jdih.kemenkeu.go.id

-- 6 of 136 --

pengikhtisaran, 	serta 	pelaporan 	posisi 	keuangan 	dan
operasi keuangan atas transaksi belanja lain-lain.
49. 	Sistem 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Badan
Lainnya 	yang 	selanjutnya 	disingkat 	SAPBL 	adalah
serangkaian 	prosedur 	manual 	maupun 	yang
terkomputerisasi 	mulai 	dari 	pengumpulan 	data,
pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan
posisi 	keuangan 	dan 	operasi 	keuangan 	atas 	transaksi
badan lainnya.
50. 	Sistem 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Transaksi
Khusus 	yang 	selanjutnya 	disingkat 	SATK 	adalah
serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi
mulai 	dari 	pengumpulan 	data, 	pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh
transaksi 	penerimaan 	dan 	pengeluaran 	serta 	aset 	dan
kewajiban Pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus
Menteri Keuangan selaku BUN, serta tidak tercakup dalam
Sub SABUN lainnya.
51. 	Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi yang
mengintegrasikan 	seluruh 	proses 	terkait 	dengan
pengelolaan 	APBN 	dimulai 	dari 	proses 	penganggaran,
pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian
Negara/Lembaga.
52. 	Standar 	Akuntansi 	Pemerintahan 	yang 	selanjutnya
disingkat 	SAP 	adalah 	prinsip-prinsip 	akuntansi 	yang
diterapkan 	dalam 	menyusun 	dan 	menyajikan 	Laporan
Keuangan Pemerintah.
53. 	Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah 	dokumen 	yang 	diterbitkan 	oleh 	Pejabat
Penandatangan 	Surat 	Perintah 	Membayar 	untuk
mencairkan 	dana 	yang 	bersumber 	dari 	daftar 	isian
pelaksanaan anggaran.
54. 	Surat Hasil Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat SHR
adalah 	dokumen 	yang 	menunjukkan 	bahwa 	proses
Rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukkan
hasil 	yang 	sama 	atau 	telah 	memenuhi 	kriteria 	untuk
diterbitkan.
55. 	Transaksi Barang adalah transaksi perolehan, perubahan,
dan 	penghapusan 	BMN, 	yang 	akan 	dilaporkan 	dalam
Laporan Keuangan maupun laporan barang.
56. 	Transaksi 	Dalam 	Konfirmasi 	atau 	yang 	selanjutnya
disingkat dengan TDK adalah kondisi pada Rekonsiliasi
keuangan 	yang 	menunjukkan 	adanya 	selisih 	atau
perbedaan pencatatan antara data SiAP pada Kuasa BUN,
yang dihasilkan dari aplikasi SPAN, dengan data SAi pada
Satker yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI.
57. 	Tugas 	Pembantuan 	adalah penugasan 	dari 	Pemerintah
kepada daerah dan/ atau desa atau yang menugaskan.
58. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	BUN 	yang
selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada
Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan
pembinaan 	atas 	akuntansi 	dan 	pelaporan 	keuangan
tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu
BUN 	dan 	sekaligus 	melakukan penggabungan 	Laporan
Keuangan 	seluruh 	unit 	akuntansi 	dan 	pelaporan
jdih.kemenkeu.go.id
t

-- 7 of 136 --

keuangan 	pembantu 	BUN 	dan 	koordinator 	pembantu
BUN.
59. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Kuasa 	BUN
Tingkat KPPN yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah
adalah 	unit 	akuntansi 	Kuasa 	BUN 	yang 	melakukan
kegiatan 	akuntansi 	dan 	pelaporan 	keuangan 	tingkat
KPPN.
60. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Kuasa 	BUN
Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut UAKBUN-Pusat
adalah 	unit 	akuntansi 	yang 	melakukan 	kegiatan
akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN
Pusat.
61. 	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna
Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit
akuntansi 	yang 	melakukan 	kegiatan 	akuntansi 	dan
pelaporan tingkat Satker.
62. 	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna
Anggaran 	Bendahara 	Umum 	Negara 	yang 	selanjutnya
disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi keuangan
dan unit akuntansi barang yang dilakukan oleh Menteri
Keuangan 	selaku BUN 	dan 	Pengguna Anggaran bagian
anggaran BUN.
63. 	UAKPA 	Dekonsentrasi 	adalah 	unit 	akuntansi 	yang
melakukan 	kegiatan 	akuntansi 	dan 	pelaporan 	tingkat
Satker dekonsentrasi.
64. 	UAKPA Togas Pembantuan adalah unit akuntansi yang
melakukan 	kegiatan 	akuntansi 	dan 	pelaporan 	tingkat
Satker tugas pembantuan.
65. 	UAKPA 	Urusan 	Bersama 	adalah 	unit 	akuntansi 	yang
melakukan 	kegiatan 	akuntansi 	dan 	pelaporan 	tingkat
Satker urusan bersama.
66. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Koordinator
Kuasa 	Pengguna 	Anggaran 	BUN 	yang 	selanjutnya
disingkat 	UAKKPA 	BUN 	adalah 	unit 	akuntansi 	yang
menjadi 	koordinator 	dan 	bertugas 	melakukan 	kegiatan
penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN.
67. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Koordinator
Kuasa 	BUN 	Tingkat 	Kantor 	Wilayah 	yang 	selanjutnya
disingkat UAKKBUN-Kanwil adalah unit akuntansi yang
melakukan 	koordinasi 	dan 	pembinaan 	atas 	kegiatan
akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN
daerah/KPPN 	dan 	sekaligus 	melakukan 	penggabungan
Laporan 	Keuangan 	seluruh 	Kuasa 	BUN 	daerah/KPPN
wilayah kerjanya.
68. 	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
yang 	selanjutnya 	disingkat 	UAP 	BUN 	adalah 	unit
akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang
melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan
pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan
Laporan Keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan
keuangan di bawahnya.
69. 	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
Akuntansi Pusat yang selanjutnya disingkat UAP BUN AP
adalah unit akuntansi pada unit eselon 	I Kementerian
Keuangan 	yang 	melakukan 	penggabungan 	Laporan
Keuangan 	Kuasa 	BUN 	Pusat, 	koordinator 	Kuasa 	BUN
jdih.kemenkeu.go.id

-- 8 of 136 --

kantor wilayah 	dan 	Kuasa BUN 	daerah 	(KPPN 	Khusus
Penerimaan dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah).
70. 	UAP BUN Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat
UAP BUN TK adalah unit akuntansi pada unit eselon I
Kementerian 	Keuangan yang melakukan 	penggabungan
Laporan 	Keuangan 	seluruh 	unit 	akuntansi 	Kuasa
Pengguna 	Anggaran 	BUN 	transaksi 	khusus/unit
akuntansi koordinator 	Kuasa Pengguna Anggaran 	BUN
transaksi khusus.
71. 	UAP 	BUN 	Pelaporan 	Keuangan 	Badan 	Lainnya 	yang
selanjutnya disingkat UAP BUN PBL adalah unit akuntansi
pada unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas
untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi
keuangan badan lainnya dari unit badan lainnya bukan
Satker dan ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh badan
lainnya.
72. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Koordinator
Pembantu 	BUN 	Transaksi 	Khusus 	yang 	selanjutnya
disingkat UAKP BUN TK adalah unit akuntansi pada unit
eselon 	I 	Kementerian 	Keuangan 	yang 	melakukan
penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAP BUN TK.
73. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat
UAPPA-W 	adalah 	unit 	akuntansi 	pada 	tingkat wilayah
atau unit kerja lain yang ditetapkan 	sebagai UAPPA-W
yang 	melakukan 	kegiatan 	penggabungan 	Laporan
Keuangan 	seluruh 	UAKPA yang 	berada 	dalam 	wilayah
kerjanya.
74. 	UAPPA-W 	Dekonsentrasi 	adalah 	unit 	akuntansi 	yang
berada di Pemerintah Provinsi yang melakukan kegiatan
penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh SKPD yang
mendapatkan 	alokasi 	Dana 	Dekonsentrasi 	di 	wilayah
kerjanya.
75. 	UAPPA-W Togas Pembantuan adalah unit akuntansi yang
berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan
penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh SKPD yang
mendapatkan alokasi Dana Togas Pembantuan di wilayah
kerjanya.
76. 	UAPPA-W Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang
berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan
penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh SKPD yang
mendapatkan alokasi Dana Urusan Bersama di wilayah
kerjanya.
77. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat
UAPPA-El adalah unit akuntansi pada unit eselon I yang
melakukan 	kegiatan 	penggabungan 	Laporan 	Keuangan
seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta
UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
78. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Pengguna
Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit
akuntansi 	pada 	tingkat 	Kementerian 	Negara/Lembaga
(Pengguna 	Anggaran) 	yang 	melakukan 	kegiatan
penggabungan 	Laporan 	Keuangan 	seluruh 	UAPPA-El
yang berada di bawahnya.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 9 of 136 --

79. 	Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang
yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah Satker/Kuasa
Pengguna 	Barang 	yang 	memiliki 	wewenang 	mengurus
dan/atau menggunakan BMN.
80. 	UAKPB 	Dekonsentrasi 	adalah 	Satker/Kuasa 	Pengguna
Barang 	yang 	memiliki 	wewenang 	mengurus 	dan/atau
menggunakan 	BMN 	yang 	berasal 	dari 	alokasi 	Dana
Dekonsen trasi.
81. 	UAKPB 	Tugas 	Pembantuan 	adalah 	Satker/Kuasa
Pengguna 	Barang 	yang 	memiliki 	wewenang 	mengurus
dan/atau menggunakan BMN yang berasal dari alokasi
Dana Tugas Pembantuan.
82. 	UAKPB Urusan Bersama adalah Satker/Kuasa Pengguna
Barang 	yang 	memiliki 	wewenang 	mengurus 	dan/atau
menggunakan 	BMN 	yang 	berasal 	dari 	alokasi 	Dana
Urusan Bersama.
83. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Pembantu 	Pengguna
Barang 	Wilayah 	yang 	selanjutnya 	disingkat 	UAPPB-W
adalah unit akuntansi pada tingkat kantor wilayah atau
unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W yang
melakukan kegiatan penggabungan LBMN seluruh UAKPB
yang berada dalam wilayah kerjanya.
84. 	UAPPB-W 	Dekonsentrasi 	adalah 	unit 	akuntansi 	yang
berada di Pemerintah Provinsi yang melakukan kegiatan
penggabungan 	LBMN 	dari 	SKPD 	yang 	mendapatkan
alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
85. 	UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang
berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan
penggabungan 	LBMN 	dari 	SKPD 	yang 	mendapatkan
alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
86. 	UAPPB-W Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang
berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan
penggabungan 	LBMN 	dari 	SKPD 	yang 	mendapatkan
alokasi Dana Urusan Bersama di wilayah kerjanya.
87. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Pembantu 	Pengguna
Barang Eselon-I 	yang 	selanjutnya disingkat 	UAPPB-El
adalah 	unit 	akuntansi 	pada 	tingkat 	eselon 	I 	yang
melakukan 	kegiatan 	penggabungan 	LBMN 	seluruh
UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB
yang langsung berada di bawahnya.
88. 	Unit Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Pengguna 	Barang yang
selanjutnya disingkat UAPB adalah unit akuntansi pada
tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Barang)
yang melakukan kegiatan penggabungan LBMN seluruh
UAPPB-El yang berada di bawahnya.
89. 	Unit 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Pemerintah
Pusat 	yang 	selanjutnya 	disingkat 	UAPP 	adalah 	unit
akuntansi pada tingkat Pemerintah Pusat yang melakukan
konsolidasi 	Laporan 	Keuangan 	Kementerian
Negara/Lembaga 	dan 	Laporan 	Keuangan 	BUN 	menjadi
LKPP.
Pasal 2
(1) 	Peraturan Menteri ini mengatur mengenai SAPP dalam
rangka menghasilkan dan melaporkan LKPP.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 10 of 136 --

(2) 	SAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan
sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Pusat.
(3) 	SAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SABUN; dan
b.SAI.
BAB II
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA
Pasal 3
(1) 	SABUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	2 	ayat 	(3)
huruf a dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri
Keuangan selaku BUN.
(2) 	SABUN 	memproses 	transaksi 	keuangan 	dan/ a tau
transaksi barang yang dikelola oleh BUN.
(3) 	SABUN terdiri atas:
a. SiAP;
b. SAUP;
c. SIKUBAH;
d. SAIP;
e. SAPPP;
f. 	SATD;
g. SABS;
h.SABL;
i. 	SATK; dan
j. 	SAPBL.
(4) 	SABUN 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(3) 	huruf a
digunakan 	oleh 	BUN 	dalam 	rangka 	pengelolaan 	uang
negara.
(5) 	SABUN 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(3) 	huruf b
sampai 	dengan 	huruf 	j 	digunakan 	oleh 	BUN 	selaku
Pengguna 	Anggaran 	bagian 	anggaran 	BUN 	dan/ atau
pengelola transaksi BUN lainnya.
Bagian Kesatu
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
Pasal 4
(1) 	SiAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf
a dilaksanakan oleh:
a. KPPN selaku UAKBUN-Daerah, kecuali KPPN Khusus
Investasi;
b. Kanwil 	Direktorat 	Jenderal 	Perbendaharaan 	selaku
UAKKBUN-Kanwil;
c. Direktorat 	Pengelolaan 	Kas 	Negara 	selaku 	UAKBUN
Pusat; dan
d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAP BUN
AP.
(2) 	SiAP memproses 	transaksi keuangan pengelolaan uang
negara 	yang 	dilaksanakan 	oleh 	Kuasa 	BUN 	dengan
menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
(3) 	SiAP menghasilkan Laporan Keuangan terdiri atas:
a.LAK;
b.LPE;
t	jdih.kemenkeu.go.id

-- 11 of 136 --

c. Neraca; dan/atau
d. CaLK.
(4) 	Dalam hal dibutuhkan laporan manajerial, unit akuntansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan
LRA.
(5) 	LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan LRA
Satker mitra kerjanya.
(6) 	SiAP dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan 	mengenai 	sistem 	akuntansi 	dan 	pelaporan
keuangan pusat.
Pasal 5
(1) 	UAKBUN-Daerah memproses data transaksi:
a. penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening
Kuasa BUN daerah;
b. penerimaan 	dan 	pengeluaran 	yang 	tidak 	melalui
rekening Kuasa BUN daerah tetapi menurut ketentuan
peraturan 	perundang-undangan 	harus 	mendapatkan
pengesahan dari KPPN; dan/atau
c. penerimaan 	dan 	pengeluaran 	yang 	tidak 	melalui
rekening 	Kuasa 	BUN 	daerah 	tetapi 	mempengaruhi
penyajian Neraca kas umum negara Kuasa BUN daerah.
(2) 	UAKBUN-Daerah 	menyusun 	Laporan 	Keuangan 	tingkat
UAKBUN-Daerah berdasarkan pemrosesan data transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) 	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
terdiri atas:
a.LAK;
b.LPE;
c. Neraca; dan/atau
d. CaLK.
(4) 	UAKBUN-Daerah, 	UAKBUN-Daerah 	KPPN 	Khusus
Penerimaan dan UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Pinjaman
dan 	Hibah 	melakukan 	analisis 	atau 	telaah 	Laporan
Keuangan 	sesuai 	dengan 	ketentuan 	yang 	mengatur
mengenai pedoman analisis atau telaah laporan keuangan
di lingkup sistem akuntansi pusat.
(5) 	UAKBUN-Daerah 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAKKBUN
Kanwil.
(6) 	UAKBUN-Daerah 	KPPN 	Khusus 	Penerimaan 	dan
UAKBUN-Daerah 	KPPN 	Khusus 	Pinjaman 	dan 	Hibah
menyampaikan 	Laporan 	Keuangan 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada UAP BUN AP.
Pasal 6
(1) 	UAKKBUN-Kanwil 	memproses 	data 	gabungan 	dari
UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya.
(2) 	UAKKBUN-Kanwil menyusun Laporan Keuangan tingkat
UAKKBUN-Kanwil 	berdasarkan 	hasil 	pemrosesan 	data
gabungan 	dan 	informasi 	Laporan 	Keuangan 	tingkat
UAKBUN-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) 	Laporan 	Keuangan 	tingkat 	UAKKBUN-Kanwil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a. LAK;
b. LPE;
jdih.kemenkeu.go.id
t

-- 12 of 136 --

c. Neraca; dan/atau
d. CaLK.
(4) 	UAKKBUN-Kanwil 	melakukan 	analisis 	atau 	telaah
Laporan 	Keuangan 	sesuai 	dengan 	Peraturan 	Direktur
Jenderal 	Perbendaharaan 	mengenai 	pedoman 	analisis
atau 	telaah 	Laporan 	Keuangan 	di 	lingkup 	sistem
akuntansi pusat.
(5) 	UAKKBUN-Kanwil 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAP BUN AP.
Pasal 7
(1) 	UAKBUN-Pusat memproses data transaksi:
a. penerimaan 	dan 	pengeluaran 	kas 	yang 	diterima
dan/ atau 	dikeluarkan 	melalui 	rekening 	Kuasa 	BUN
Pusat; dan
b. penerimaan 	dan 	pengeluaran 	pada 	SPM 	dengan
potongan, yang pembayaran atas SPM tersebut melalui
rekening Kuasa BUN Pusat.
(2) 	Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat
menyusun 	Laporan 	Keuangan 	tingkat 	UAKBUN-Pusat
berdasarkan 	pemrosesan 	data 	sebagaimana 	dimaksud
pada ayat (1).
(3) 	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
terdiri atas:
a.LAK;
b.LPE;
c. Neraca; dan/atau
d. CaLK.
(4) 	UAKBUN-Pusat melakukan analisis atau telaah Laporan
Keuangan 	sesuai 	dengan 	ketentuan 	yang 	mengatur
mengenai pedoman analisis 	atau Laporan Keuangan di
lingkup sistem akuntansi pusat.
(5) 	UAKBUN-Pusat 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAP BUN AP.
Pasal 8
(1) 	UAP BUN AP memproses data gabungan dan informasi
Laporan Keuangan dari UAKBUN-Daerah KPPN Khusus
Penerimaan, 	UAKBUN-Daerah 	KPPN 	Khusus 	Pinjaman
dan Hibah, UAKKBUN-Kanwil, dan UAKBUN-Pusat.
(2) 	UAP BUN AP menyusun Laporan Keuangan tingkat UAP
BUN 	AP 	berdasarkan 	pemrosesan 	data 	gabungan 	dan
informasi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) 	Laporan 	Keuangan 	tingkat 	UAP 	BUN 	AP 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a.LAK;
b. LPE;
c. Neraca; dan/atau
d. CaLK.
(4) 	UAP 	BUN 	AP 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UABUN.
t	jdih.kemenkeu.go.id

-- 13 of 136 --

Bagian Kedua
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
Pasal 9
(1) 	SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan 	dan 	Risiko 	selaku 	UAP 	BUN 	pengelolaan
utang Pemerintah.
(2) 	SAUP memproses transaksi keuangan pengelolaan utang
Pemerintah.
(3) 	Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) 	dilaksanakan 	dengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi.
(4) 	UAP 	BUN 	pengelolaan 	utang 	Pemerintah 	menyusun
Laporan Keuangan yang terdiri atas:
a.LRA;
b.LO;
c. LPE;
d. Neraca; dan
e. CaLK.
(5) 	UAP BUN pengelolaan utang Pemerintah menyampaikan
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada UABUN.
(6) 	SAUP dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri 	Keuangan 	mengenai 	sistem 	akuntansi 	dan
pelaporan keuangan utang Pemerintah.
Bagian Ketiga
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
Pasal 10
(1) 	SIKUBAH 	dilaksanakan 	oleh 	Direktorat 	Jenderal
Pengelolaan 	Pembiayaan 	dan 	Risiko 	selaku 	UAP 	BUN
pengelolaan hibah.
(2) 	SIKUBAH 	memproses 	transaksi 	keuangan 	pengelolaan
hibah berupa pendapatan hibah, belanja hibah, dan be ban
hibah.
(3) 	Dikecualikan dari belanja hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat 	(2) 	yaitu 	hibah 	ke 	Pemerintah 	Daerah yang
menjadi bagian dari transfer ke daerah.
(4) 	Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) 	dilaksanakan 	dengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terin tegrasi.
(5) 	UAP 	BUN 	pengelolaan 	hibah 	menyusun 	Laporan
Keuangan yang terdiri atas:
a. LRA;
b. LO;
c. LPE;
d. Neraca; dan/atau
e. CaLK.
(6) 	UAP 	BUN 	pengelolaan 	hibah 	menyampaikan 	Laporan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada
UABUN.
(7) 	SIKUBAH 	dilaksanakan 	dengan 	berpedoman 	pada
Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan hibah.
t	jdih.kemenkeu.go.id

-- 14 of 136 --

Bagian Keempat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi
Pemerintah
Pasal 11
(1) 	SAIP 	dilaksanakan 	oleh 	Direktorat 	Jenderal 	Kekayaan
Negara selaku UAP BUN pengelolaan investasi Pemerintah.
(2) 	SAIP 	memproses 	transaksi 	keuangan 	dan 	transaksi
barang pengelolaan investasi jangka panjang Pemerintah.
(3) 	Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) 	dilakukan 	dengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi.
(4) 	UAP 	BUN 	pengelolaan 	investasi 	Pemerintah 	menyusun
Laporan Keuangan yang terdiri atas:
a.LRA;
b.10;
c. LPE;
d. Neraca; dan
e. CaLK,
disertai dengan ikhtisar Laporan Keuangan perusahaan
negara.
(5) 	UAP 	BUN 	pengelolaan 	investasi 	Pemerintah
menyampaikan Laporan Keuangan dan ikhtisar Laporan
Keuangan 	perusahaan 	negara 	sebagaimana 	dimaksud
pada ayat (4) kepada UABUN.
(6) 	SAIP dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri 	Keuangan 	mengenai 	sistem 	akuntansi 	dan
pelaporan keuangan investasi Pemerintah.
Bagian Kelima
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan
Pemberian Pinjaman
Pasal 12
(1) 	SAPPP 	dilaksanakan 	oleh 	Direktorat 	Jenderal
Perbendaharaan selaku UAP BUN pengelolaan pemberian
pinjaman.
(2) 	SAPPP 	memproses 	transaksi 	keuangan 	pengelolaan
pemberian pinjaman.
(3) 	Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) 	dilaksanakan 	dengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi.
(4) 	UAP 	BUN 	pengelolaan 	pemberian 	pinjaman 	menyusun
Laporan Keuangan yang terdiri atas:
a.LRA;
b. LO;
c. LPE;
d. Neraca; dan
e. CaLK.
(5) 	UAP 	BUN 	pengelolaan 	pemberian 	p1nJaman
menyampaikan 	Laporan 	Keuangan 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN.
(6) 	SAPPP dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri 	Keuangan 	mengenai 	sistem 	akuntansi 	dan
pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman.
t	jdih.kemenkeu.go.id

-- 15 of 136 --

Bagian Keenam
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke
Daerah
Pasal 13
(1) 	Dalam pelaksanaan SATD dibentuk unit akuntansi dan
pelaporan keuangan yang terdiri atas:
a. UAKPA BUN;
b. UAKKPA BUN; dan
c. UAP BUN.
(2) 	SATD dilaksanakan oleh:
a. unit teknis eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan selaku UAKPA BUN;
b. KPPN 	selaku 	UAKPA 	BUN 	atas 	penyaluran 	dana
transfer, 	yang 	penyalurannya 	dilaksanakan 	oleh
instansi 	vertikal 	pacla 	Direktorat 	J encleral
Perbenclaharaan;
c. Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku UAKKPA BUN
atas 	penyaluran 	clana 	transfer, 	yang 	penyalurannya
clilaksanakan 	oleh 	instansi 	vertikal 	pacla 	Direktorat
J encleral Perbenclaharaan; clan
cl. Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan selaku UAP
BUN.
(3) 	SATD 	memproses 	transaksi 	keuangan 	pengelolaan
transfer ke claerah.
(4) 	Pemrosesan transaksi sebagaimana climaksucl pacla ayat
(3) 	clilakukan 	clengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi.
(5) 	Unit 	akuntansi 	clan
dimaksucl 	pacla 	ayat
yang tercliri atas:
a. LRA;
b. LO;
c. LPE;
cl. Neraca; clan
e. CaLK.
pelaporan 	keuangan 	sebagaimana
(1) 	menyusun 	Laporan 	Keuangan
(6) 	UAP BUN pengelolaan transfer ke claerah menyampaikan
Laporan Keuangan sebagaimana climaksucl pacla ayat (5)
kepacla UABUN.
(7) 	SATD clilaksanakan clengan berpecloman pacla Peraturan
Menteri 	Keuangan 	mengenai 	sistem 	akuntansi 	clan
pelaporan keuangan transfer ke claerah.
Bagian Ketujuh
Sistem Akuntansi clan Pelaporan Keuangan Belanja Subsicli
Pasal 14
(1) 	SABS 	clilaksanakan 	oleh 	Direktorat 	Jencleral 	Anggaran
selaku UAP BUN pengelolaan belanja subsicli.
(2) 	SABS memproses transaksi keuangan pengelolaan subsicli
Pemerintah.
(3) 	Pemrosesan transaksi sebagaimana climaksucl pacla ayat
(2) 	clilakukan 	clengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi.
(4) 	UAP BUN pengelolaan belanja subsicli menyusun Laporan
Keuangan yang tercliri atas:
t	jdih.kemenkeu.go.id

-- 16 of 136 --

a. LRA;
b. LO;
c. LPE;
d. Neraca; dan
e. CaLK.
(5) 	UAP 	BUN 	pengelolaan 	belanja 	subsidi 	menyampaikan
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada UABUN.
(6) 	SABS dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri 	Keuangan 	mengenai 	sistem 	akuntansi 	dan
pelaporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.
Bagian Kedelapan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain
Pasal 15
(1) 	SABL 	dilaksanakan 	oleh 	Direktorat 	Jenderal Anggaran
selaku UAP BUN pengelolaan belanja lain-lain.
(2) 	SABL memproses transaksi keuangan dan/ atau transaksi
barang pengelolaan belanja lain-lain.
(3) 	Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) 	dilakukan 	dengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi.
(4) 	UAP BUN pengelolaan belanja lain-lain menyusun Laporan
Keuangan yang terdiri atas:
a.LRA;
b.LO;
c. LPE;
d. Neraca; dan
e. CaLK.
(5) 	UAP 	BUN 	pengelolaan 	belanja 	lain-lain 	menyampaikan
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada UABUN.
(6) 	SABL dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri 	Keuangan 	mengenai 	sistem 	akuntansi 	dan
pelaporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.
Bagian Kesembilan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
Pasal 16
(1) 	SATK dilaksanakan oleh unit eselon I pada Kementerian
Keuangan selaku UAP BUN TK, meliputi:
a. Badan Kebijakan Fiskal selaku UAP BUN TK pengelola
pengeluaran keperluan hubungan internasional;
b. Direktorat 	Jenderal 	Anggaran 	selaku 	UAP 	BUN 	TK
pengelola penerimaan negara bukan pajak yang dikelola
oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
c. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAP BUN
TK 	pengelola 	aset 	yang 	berada 	dalam 	pengelolaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAP BUN
TK atas:
1. 	pengelola 	pembayaran 	belanja/beban 	pensiun,
belanja/beban 	jaminan 	layanan 	kesehatan,
belanja/beban 	jaminan 	kesehatan 	menteri 	dan
jdih.kemenkeu.go.id

-- 17 of 136 --

pejabat tertentu, belanja/beban jaminan kesehatan
utama, 	belanja/beban jaminan 	kecelakaan 	kerja,
belanja/beban 	jaminan 	kematian, 	belanja/beban
program tunjangan hari tua, 	belanja/beban pajak
pertambahan nilai Real Time Gross Settlement Bank
Indonesia, belanja/beban selisih harga beras Badan
Urusan Logistik, dan pelaporan iuran dana pensiun;
2. 	pengelola 	pendapatan 	dan 	belanja/beban 	dalam
rangka pengelolaan kas negara;
3. 	pengelola utang perhitungan fihak ketiga pegawai;
4. 	pendapatan 	dan 	beban 	untuk 	pengelolaan
penerimaan negara;
5. 	pendapatan 	dan 	beban untuk keperluan layanan
perbankan; dan
6. 	pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening
valas pada Kuasa BUN daerah.
e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
selaku UAP BUN TK atas:
1. 	pengelola pembayaran dukungan kelayakan; dan
2. 	pengelola pembayaran fasilitas penyiapan proyek.
f. 	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAP
BUN TK atas pengelola utang perhitungan fihak ketiga
pajak rokok.
(2) 	SATK memproses transaksi keuangan dan/atau transaksi
barang yang 	menjadi 	ruang 	lingkup 	transaksi 	khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) 	Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) 	dilakukan 	dengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi.
(4) 	Setiap UAP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
a. LRA;
b.LO;
c. LPE;
d. Neraca; dan/atau
e. CaLK.
(5) 	Setiap UAP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan selaku UAKP BUN TK.
(6) 	UAKP BUN TK menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKP
BUN TK yang terdiri atas:
a. LRA;
b. LO;
c. LPE;
d. Neraca; dan
e. CaLK.
(7) 	UAKP 	BUN 	TK 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada UABUN.
(8) 	SATK dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri 	Keuangan 	mengenai 	sistem 	akuntansi 	dan
pelaporan keuangan transaksi khusus.
Bagian Kesepuluh
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
jdih.kemenkeu.go.id
t

-- 18 of 136 --

Pasal 17
(1) 	SAPBL 	dilaksanakan 	oleh 	Direktorat 	Jenderal
Perbendaharaan selaku UAP BUN PBL.
(2) 	SAPBL 	memproses 	pelaporan 	keuangan 	dari 	unit-unit
badan 	lainnya 	dengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi.
(3) 	UAP BUN PBL menyusun Laporan Keuangan yang terdiri
atas:
a. Neraca;
b. LPE; dan/ a tau
c. CaLK,
disertai dengan ikhtisar Laporan Keuangan badan lainnya.
(4) 	UAP 	BUN 	PBL menyampaikan 	Laporan 	Keuangan 	dan
ikhtisar Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada UABUN.
(5) 	SAPBL dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri 	Keuangan 	mengenai 	sistem 	akuntansi 	dan
pelaporan keuangan badan lainnya.
Bagian Kesebelas
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
Pasal 18
(1) 	Menteri 	Keuangan 	c.q. 	Direktorat 	Jenderal
Perbendaharaan 	selaku 	UABUN 	menyusun 	Laporan
Keuangan 	BUN 	dengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi.
(2) 	Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) 	disusun 	berdasarkan 	data gabungan 	dan informasi
Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAP BUN dan
UAKPBUN.
(3) 	Tata cara penyampaian Laporan Keuangan UAP BUN dan
UAKP BUN kepada UABUN dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	mengenai 	tata 	cara
penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.
(4) 	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun berdasarkan konsolidasian:
a. Laporan 	Keuangan 	BUN 	sebagai 	pengelolaan 	uang
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
dan
b. Laporan 	Keuangan BUN sebagai 	Pengguna Anggaran
bagian anggaran BUN/pengelola transaksi BUN lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10
ayat (6), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13
ayat (6), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16
ayat (7), dan Pasal 17 ayat (4).
(5) 	Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas:
a. LAK;
b. LO;
c. LPE;
d. Neraca;
e. LRA;
f. 	LPSAL; dan
g. CaLK.
i	jdih.kemenkeu.go.id

-- 19 of 136 --

(6) 	UABUN 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan 	BUN
sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(5) 	kepada 	Menteri
Keuangan.
(7) 	Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) 	dilampiri 	ikhtisar 	Laporan 	Keuangan 	perusahaan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	11 ayat (4)
dan 	ikhtisar 	Laporan 	Keuangan 	badan 	lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
(8) 	Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN
dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan 	mengenai 	tata 	cara 	penyusunan 	dan
penyampaian Laporan Keuangan BUN.
Pasal 19
Pelaksanaan 	SABUN 	dilaksanakan 	sesuai 	dengan 	Modul
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana 	tercantum 	dalam 	Lampiran 	yang 	merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI
Pasal 20
(1) 	Setiap 	Kementerian Negara/Lembaga menyelenggarakan
SAL
(2) 	SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
secara berjenjang 	mulai 	tingkat 	Satker sampai 	tingkat
Kementerian Negara/Lembaga.
(3) 	SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
b. akuntansi dan pelaporan BMN.
(4) 	SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses data
transaksi keuangan dan transaksi barang.
(5) 	Pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi
terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan
laporan barang pada Kementerian Negara/Lembaga.
(6) 	Kementerian Negara/Lembaga melakukan monitoring dan
tindak lanjut atas kualitas data yang digunakan untuk
menyusun 	Laporan 	Keuangan 	sebagaimana 	dimaksud
pada ayat (5) 	menggunakan sistem aplikasi terintegrasi
secara periodik.
(7) 	Dalam hal sampai dengan periode tertentu masih terdapat
kualitas data Laporan Keuangan pada Satker yang tidak
sesuai ketentuan sehingga mempengaruhi penyampaian
Laporan 	Keuangan, 	KPPN 	dapat 	menolak 	SPM 	yang
diajukan oleh Satker.
(8) 	SPM yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dikecualikan 	terhadap 	SPM-LS 	Belanja 	Pegawai, 	SPM
Langsung kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
(9) 	Penolakan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
membebaskan 	UAKPA/UAKPB 	dari 	kewajiban
memperbaiki kualitas data Laporan Keuangan.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualitas data Laporan
Keuangan, 	monitoring 	dan 	tindak lanjut, 	serta periode
atas monitoring dan tindak lanjut kualitas data Laporan
jdih.kemenkeu.go.id

-- 20 of 136 --

Keuangan, 	diatur 	dalam 	Peraturan 	Direktur 	Jenderal
Perbendaharaan.
Bagian Kesatu
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pasal 21
(1) 	Dalam 	rangka 	pelaksanaan 	akuntansi 	dan 	pelaporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
huruf a, Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit
akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas:
a. UAKPA;
b. UAPPA-W;
c. UAPPA-El; dan/atau
d. UAPA.
(2) 	Pembentukan UAPPA-W dan UAPPA-El berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan instansi.
(3) 	UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat 	(1) 	termasuk
Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.
Pasal 22
(1) 	UAKPA 	memproses 	transaksi 	keuangan 	dan 	transaksi
barang menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk
menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA.
(2) 	Laporan Keuangan tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. LRA;
b. LO;
c. LPE;
d.Neraca;dan/atau
e. CaLK.
(3) 	UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud 	pada 	ayat 	(2) 	kepada 	UAPPA-W, 	UAPPA-El,
dan/atau KPPN.
(4) 	UAKPA yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan ke
KPPN 	sebagaimana dimaksud 	pada 	ayat 	(3) 	dikenakan
sanksi sesuai 	dengan ketentuan peraturan 	perundang-
undangan.
Pasal 23
(1) 	SKPD 	yang 	mendapatkan 	alokasi 	Dana
Dekonsentrasi/Dana 	Tugas 	Pembantuan/Dana 	Urusan
Bersama bertindak selaku UAKPA.
(2) 	Penanggung jawab UAKPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Kepala SKPD.
(3) 	UAKPA 	Dekonsentrasi/UAKPA 	Tugas
Pembantuan/UAKPA 	Urusan 	Bersama 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memproses transaksi keuangan
dan/ a tau transaksi barang untuk menghasilkan Laporan
Keuangan.
(4) 	Laporan Keuangan tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri atas:
a. LRA;
b.10;
c. LPE;
1	jdih.kemenkeu.go.id

-- 21 of 136 --

d. Neraca; dan/atau
e. CaLK.
(5) 	UAKPA 	Dekonsentrasi/UAKPA 	Togas
Pembantuan/UAKPA 	Urusan 	Bersama 	menyampaikan
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada UAPPA-W, UAPPA-El, dan/atau KPPN.
(6) 	UAKPA 	Dekonsentrasi/UAKPA 	Togas 	Pembantuan/
UAKPA 	Urusan 	Bersama 	yang 	tidak 	menyampaikan
Laporan Keuangan ke KPPN sebagaimana dimaksud pada
ayat 	(5) 	dikenakan 	sanksi 	sesuai 	dengan 	ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 24
(1) 	Kantor wilayah atau Satker yang ditunjuk selaku UAPPA
W 	menyusun 	Laporan 	Keuangan 	tingkat 	UAPPA-W
berdasarkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA di wilayah
kerjanya.
(2) 	Dinas 	yang 	ditunjuk 	selaku 	UAPPA-W
Dekonsentrasi/UAPPA-W 	Tugas 	Pembantuan/UAPPA-W
Urusan Bersama menyusun Laporan Keuangan tingkat
UAPPA-W berdasarkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA
di wilayah kerjanya.
(3) 	Laporan 	Keuangan 	tingkat 	UAPPA-W 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
a. LRA;
b. LO;
c. LPE;
d. Neraca; dan/atau
e. CaLK.
(4) 	UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan UAPPA-El.
(5) 	Dalam 	hal 	UAPPA-W 	tidak 	menyampaikan 	Laporan
Keuangan 	ke 	Kantor 	Wilayah 	Direktorat 	Jenderal
Perbendaharaan 	sebagaimana dimaksud 	pada ayat 	(4),
Kantor 	Wilayah 	Direktorat 	Jenderal 	Perbendaharaan
mengusulkan 	kepada 	KPPN 	untuk mengenakan 	sanksi
sesuai 	dengan 	ketentuan 	peraturan 	perundang
undangan, terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku
UAPPA-W.
Pasal 25
(1) 	UAPPA-El menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA
El berdasarkan Laporan Keuangan UAPPA-W, termasuk
Laporan 	Keuangan 	UAPPA-W 	Dekonsentrasi, 	Laporan
Keuangan 	UAPPA-W 	Tugas 	Pembantuan, 	Laporan
Keuangan UAPPA-W Urusan Bersama, dan/atau Laporan
Keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA
El.
(2) 	Laporan 	Keuangan 	tingkat 	UAPPA-El 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. LRA;
b.LO;
c. LPE;
d. Neraca; dan
!	jdih.kemenkeu.go.id

-- 22 of 136 --

e. CaLK.
(3) 	UAPPA-El 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPA.
Pasal 26
(1) 	UAPA 	menyusun 	Laporan 	Keuangan 	Kementerian
Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan tingkat
UAPPA-El.
(2) 	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.LRA;
b. LO;
c. LPE;
d. Neraca; dan
e. CaLK.
(3) 	UAPA 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan 	sebagaimana
dimaksud 	pada ayat 	(2) 	kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(4) 	Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilampiri dengan LKjKL.
(5) 	Penyusunan LKjKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan 	sesuai 	dengan 	ketentuan yang 	mengatur
mengenai 	sistem 	akuntabilitas 	kinerja 	instansi
Pemerintah.
Pasal 27
Ketentuan mengenaijenis, periode penyampaian, dan tata cara
penyampaian Laporan 	Keuangan tingkat 	UAKPA, 	UAPPA-W,
UAPPA-El, 	dan 	UAPA berpedoman 	pada Peraturan 	Menteri
Keuangan mengenai sistem akuntansi instansi.
Bagian Kedua
Akuntansi dan Pelaporan BMN
Pasal 28
Dalam 	rangka 	pelaksanaan 	akuntansi 	dan 	pelaporan 	BMN
sebagaimana 	dimaksud 	dalam 	Pasal 	20 	ayat 	(3) 	huruf 	b,
Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan
pelaporan BMN yang terdiri atas:
a. 	UAKPB;
b. 	UAPPB-W;
c. 	UAPPB-El; dan
d. 	UAPB.
Pasal 29
(1) 	UAKPB 	memproses 	transaksi 	BMN 	dalam 	rangka
penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna {LBKP) dan
Laporan Keuangan tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1).
(2) 	LBKP 	sebagaimana dimaksud 	pada ayat 	(1) 	digunakan
sebagai 	bahan 	penyusunan 	Laporan 	Keuangan 	tingkat
UAKPA.
(3) 	UAKPB 	menyampaikan 	LBKP 	sebagaimana 	dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan catatan atas LBMN kepada
KPKNL, UAPPB-W, dan/atau UAPPB-El.
jdih.kemenkeu.go.id
t

-- 23 of 136 --

Pasal 30
(1) 	UAKPB 	Dekonsentrasi/UAKPB 	Tugas 	Pembantuan/
UAKPB 	Urusan 	Bersama 	memproses 	transaksi 	BMN
dalam rangka penyusunan LBKP clan Laporan Keuangan
tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3).
(2) 	LBKP 	sebagaimana dimaksud 	pada ayat 	(1) 	digunakan
sebagai 	bahan 	penyusunan 	Laporan 	Keuangan 	tingkat
UAKPA 	Dekonsentrasi/UAKPA 	Tugas 	Pembantuan/
UAKPA Urusan Bersama.
(3) 	UAKPB 	Dekonsentrasi/UAKPB 	Tugas 	Pembantuan/
UAKPB 	Urusan 	Bersama 	menyampaikan 	LBKP 	kepada
KPKNL, UAPPB-W, dan/atau UAPPB-El.
Pasal 31
(1) 	UAPPB-W menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah
(LBP-W) 	berdasarkan 	LBKP 	tingkat 	UAKPB 	di 	wilayah
kerjanya.
(2) 	Dinas 	yang 	ditunjuk 	selaku 	UAPPB-W
Dekonsentrasi/UAPPB-W 	Tugas 	Pembantuan/UAPPB-W
Urusan 	Bersama 	menyusun 	Laporan 	Barang 	tingkat
UAPPB-W berdasarkan LBKP tingkat UAKPB di wilayah
kerjanya.
(3) 	LBP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2)
digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan
tingkat UAPPA-W.
(4) 	UAPPB-W menyampaikan LBP-W sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayat (2) disertai dengan catatan atas
LBMN kepada UAPPB-El clan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara.
Pasal 32
(1) 	UAPPB-El menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon 1
{LBP-El) berdasarkan:
a. LBP-W yang disampaikan oleh UAPPB-W;
b. LBP-W 	yang 	disampaikan 	oleh 	UAPPB-W
Dekonsentrasi, 	UAPPB-W 	Tugas 	Pembantuan, 	clan
UAPPB-W Urusan Bersama; dan/atau
c. LBKP yang disampaikan 	oleh 	UAKPB yang langsung
berada di bawah UAPPB-El.
(2) 	LBP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai 	bahan 	penyusunan 	Laporan 	Keuangan 	tingkat
UAPPA-El.
(3) 	UAPPB-El 	menyampaikan 	LBP-El 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan catatan atas LBMN
kepada UAPB.
Pasal 33
(1) 	UAPB 	menyusun 	Laporan 	Barang 	Pengguna 	{LBP)
berdasarkan LBP-El.
(2) 	LBP 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(1) 	digunakan
sebagai 	bahan 	penyusunan 	Laporan 	Keuangan 	tingkat
UAPA.
(3) 	UAPB menyampaikan LBP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan catatan atas LBMN kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 24 of 136 --

Pasal 34
Ketentuan mengenaijenis, periode penyampaian, dan tata cara
penyampaian 	laporan 	barang 	tingkat 	UAKPB, 	UAPPB-W,
UAPPB-El 	dan 	UAPB 	berpedoman 	pada 	Peraturan 	Menteri
Keuangan mengenai penatausahaan BMN.
Bagian Ketiga
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Pasal 35
(1) 	Satker 	yang 	menyelenggarakan 	pola 	pengelolaan
keuangan BLU wajib menyusun Laporan Keuangan.
(2) 	Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada 	ayat 	(1) 	diselenggarakan 	oleh 	UAKPA 	dengan
mengacu pada SAP berbasis akrual.
(3) 	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a.LRA;
b. LPSAL;
c. Neraca;
d. LO;
e. LAK;
f. 	LPE; dan/ a tau
g. CaLK.
(4) 	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi lampiran dalam Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
(5) 	Dalam 	rangka 	penyusunan 	Laporan 	Keuangan
konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga, Satker BLU
memberikan informasi transaksi antar entitas yang perlu
dilakukan eliminasi.
(6) 	Sistem 	akuntansi 	dan 	pelaporan 	keuangan 	BLU
dilaksanakan 	berpedoman 	pada 	Peraturan 	Menteri
Keuangan 	mengenai 	sistem 	akuntansi 	dan 	pelaporan
keuangan BLU.
Pasal 36
SAI 	dilaksanakan 	berpedoman 	pada 	Peraturan 	Menteri
Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
instansi.
BAB IV
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA
Bagian Kesatu
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Pasal 37
(1) 	Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP
semester I dan tahunan.
(2) 	Penyusunan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan selaku UAPP.
(3) 	LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
t	jdih.kemenkeu.go.id

-- 25 of 136 --

a.LRA;
b. LPSAL;
c. Neraca;
d.LO;
e. LAK;
f. 	LPE; dan
g. CaLK.
(4) 	LKPP 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(3) 	disusun
dengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi 	terintegrasi
berdasarkan konsolidasi dari:
a. Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7); dan
b. Laporan 	Keuangan 	Kementerian 	Negara/Lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat
(4).
(5) 	Tata cara penyusunan LKPP sebagaimana dimaksud pada
ayat 	(4) 	berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan mengenai pedoman penyusunan LKPP.
(6) 	LKPP 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(3) 	dilampiri
dengan ikhtisar Laporan Keuangan perusahaan negara,
ikhtisar Laporan Keuangan badan lainnya, dan LKjPP.
(7) 	LKjPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
oleh 	Menteri 	Pendayagunaan 	Aparatur 	Negara 	dan
Reformasi Birokrasi.
(8) 	Menteri 	Keuangan 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan
dengan 	status 	belum 	diperiksa 	(unaudited) 	kepada
Presiden, untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lama 3 	(tiga) 	bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
(9) 	Laporan 	keuangan 	dengan 	status 	belum 	diperiksa
(unaudited) mengungkapkan capaian kinerja berdasarkan
informasi 	pada 	LKjPP 	dari 	Menteri 	Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau LKjKL
dari Kementerian Negara/Lembaga.
(10) 	Menteri 	Keuangan 	atas 	nama 	Pemerintah 	memberikan
tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan
Keuangan 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(8)
berdasarkan 	hasil 	pemeriksaan 	Badan 	Pemeriksa
Keuangan serta koreksi lain berdasarkan SAP.
(11) Laporan 	Keuangan 	setelah 	penyesuaian 	(audited)
mengungkapkan capaian kinerja berdasarkan informasi
pada LKjPP dan dilampiri dengan LKjPP.
Bagian Kedua
Laporan Barang Milik Negara
Pasal 38
(1) 	Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q. Direktorat
Jenderal 	Kekayaan 	Negara 	menyusun 	Laporan 	Barang
Pengelola semesteran dan tahunan atas BMN yang dimiliki
dan/ atau dikuasai oleh Pengelola Barang.
(2) 	Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara menyusun LBMN semesteran
dan 	tahunan 	dengan 	menghimpun 	LBP, 	sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
jdih.kemenkeu.go.id
t

-- 26 of 136 --

(3) 	Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara menyusun LBMN semesteran
dan 	tahunan 	berdasarkan 	basil 	penggabungan 	dari
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) 	LBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
bahan 	penyusunan 	LKPP 	dan 	untuk 	memenuhi
kebutuhan manajerial.
(5) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
dan 	penyampaian 	LBMN 	berpedoman 	pada 	Peraturan
Menteri Keuangan mengenai penatausahaan BMN.
BABV
PELAKSANAAN REKONSILIASI
Pasal39
(1) 	Dalam 	rangka 	meyakinkan 	keandalan 	data 	dalam
penyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi.
(2) 	Rekonsiliasi 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(1)
meliputi:
a. Rekonsiliasi internal terdiri atas:
1. 	Rekonsiliasi 	internal 	antara 	unit 	pelaporan
keuangan 	dan 	unit 	pelaporan 	barang 	pada
Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
2. 	Rekonsiliasi 	internal 	antara 	UAKPA 	dengan
bendahara 	pengeluaran 	dan/ atau 	bendahara
penerimaan pada Satker; dan
3. 	Rekonsiliasi internal antar modul SPAN pada Kuasa
BUN.
b. Rekonsiliasi eksternal terdiri atas:
1. 	Rekonsiliasi 	pelaporan 	keuangan 	antara 	KPA
dengan Kuasa BUN daerah;
2. 	Rekonsiliasi 	pelaporan 	barang 	antara 	Pengguna
Barang dengan Pengelola Barang; dan
3. 	Rekonsiliasi 	Unit 	Penyusun 	LKPP 	dengan 	Unit
Penyusun LBMN.
(3) 	Rekonsiliasi 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(2)
dilakukan 	dengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi.
(4) 	Dalam ha! Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) belum dapat dilakukan menggunakan sistem aplikasi
terintegrasi, dapat dilakukan secara manual.
Pasal 40
(1) 	Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan
unit 	pelaporan 	barang 	pada 	Pengguna 	Anggaran 	dan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2) huruf a angka 1 dilaksanakan secara berjenjang
antara:
a. UAKPA 	dengan 	UAKPB, 	sebelum 	Laporan 	Keuangan
disampaikan kepada KPPN dan UAPPA-W;
b. UAKPA dengan UAKPB denganjenis kewenangan kantor
pusat, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada
KPPN dan UAPPA-El;
c. UAPPA-W 	dengan 	UAPPB-W, 	sebelum 	Laporan
Keuangan 	disampaikan 	kepada 	Kantor 	Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan UAPPA-El;
rjdih.kemenkeu.go.id

-- 27 of 136 --

d. UAPPA-El 	dengan 	UAPPB-El 	sebelum 	Laporan
Keuangan disampaikan ke UAPA; dan
e. UAPA 	dengan 	UAPB, 	sebelum 	Laporan 	Keuangan
disampaikan 	kepada 	Direktorat 	Jenderal
Perbendaharaan.
(2) 	Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(2) 	huruf a 	angka 	2 	dilaksanakan 	untuk 	memastikan
kesesuaian 	jumlah 	kas 	di 	bendahara 	pengeluaran
dan/ atau bendahara penerimaan di Neraca.
(3) 	Rekonsiliasi 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(2)
dilaksanakan 	dengan 	membandingkan 	saldo 	kas 	pada
pembukuan bendahara pengeluaran dan/ atau bendahara
penerimaan Satker dengan Neraca UAKPA/UAKPA BUN.
(4) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekonsiliasi internal lain
pada UAKPA/UAKPA BUN di luar Rekonsiliasi barang dan
Rekonsiliasi kas diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
(5) 	Rekonsiliasi internal antar modul SPAN pada Kuasa BUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a
angka 3 dilakukan antara sub modul SPAN dengan modul
general ledger SPAN untuk memastikan kesesuaian angka
dalam Laporan Keuangan dengan laporan manajerial pada
sub modul.
Pasal 41
(1) 	Rekonsiliasi 	eksternal 	sebagaimana 	dimaksud 	dalam
Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 1 dilaksanakan antara
UAKPA/UAKPA 	BUN 	dengan 	KPPN 	selaku 	UAKBUN
Daerah.
(2) 	Rekonsiliasi 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(1)
bertujuan untuk membandingkan data yang terdiri atas:
a. anggaran;
b. estimasi pendapatan;
c. realisasi;
d. pengembalian;
e.kas;dan
f. 	hibah barang.
(3) 	Rekonsiliasi 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(1)
dilaksanakan 	dengan 	menggunakan 	sistem 	aplikasi
terintegrasi.
Pasal42
(1) 	Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(1) dilakukan setiap bulan.
(2) 	Berdasarkan 	pertimbangan 	Direktur 	Jenderal
Perbendaharaan, 	Rekonsiliasi 	sebagaimana 	dimaksud
pada ayat (1) dapat diterapkan untuk jangka waktu yang
lebih singkat.
(3) 	Dalam 	kondisi 	tertentu, 	Direktur 	Jenderal
Perbendaharaan 	dapat 	mengatur 	jadwal 	dan 	tanggal
pelaksanaan 	Rekonsiliasi 	di 	luar 	jadwal 	yang 	telah
ditentukan.
(4) 	Kondisi 	tertentu 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(3)
terdiri atas:
a. kebijakan cuti/libur nasional;
jdih.kemenkeu.go.id

-- 28 of 136 --

b. kebijakan penyusunan Laporan Keuangan triwulanan,
semesteran, tahunan unaudited, dan audited; dan/atau
c. permasalahan sistem aplikasi.
Pasal 43
(1) 	Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (1) dituangkan dalam SHR.
(2) 	SHR 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(1) 	diterbitkan
melalui sistem aplikasi terintegrasi, apabila tidak terdapat
TDK 	rupiah 	dan 	TDK 	bagan 	akun 	standar 	(chart 	of
account).
(3) 	Dalam hal terdapat TDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang secara ketentuan harus diselesaikan, maka SHR
tidak dapat diterbitkan.
(4) 	Dalam hal terdapat TDK yang secara ketentuan memenuhi
kriteria tertentu, 	KPPN 	dapat 	memberikan 	persetujuan
atas permintaan persetujuan dari Satker.
(5) 	SHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(6) 	Dalam 	hal 	UAKPA/UAKPA 	BUN 	tidak 	melakukan
Rekonsiliasi 	sehingga 	mempengaruhi 	penyampaian
Laporan 	Keuangan, 	KPPN 	dapat 	menolak 	SPM 	yang
diajukan oleh Satker.
(7) 	SPM yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dikecualikan 	terhadap 	SPM-LS 	Belanja 	Pegawai, 	SPM
Langsung kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
(8) 	Penolakan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
membebaskan 	UAKPA/UAKPA 	BUN 	dari 	kewajiban
menyelesaikan Rekonsiliasi.
Pasal 44
Rekonsiliasi antara unit penyusun LKPP dengan unit penyusun
LBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b
angka 	3 	dilaksanakan 	setiap 	semester 	untuk 	menguji
kesesuaian data pada Neraca dengan LBMN antara Direktorat
Jenderal 	Perbendaharaan 	dengan 	Direktorat 	Jenderal
Kekayaan Negara.
Pasal 45
Dalam 	hal 	pada 	penyusunan 	Laporan 	Keuangan 	audited
terdapat 	perubahan 	data 	Laporan 	Keuangan 	yang
mempengaruhi Laporan Keuangan UAKPA/UAKPA BUN 	dan
UAKBUN-Daerah, 	UAKPA/UAKPA 	BUN 	melakukan
Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah.
Pasal 46
(1) 	Pelaksanaan 	Rekonsiliasi 	dilaksanakan 	sesuai 	Modul
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat 	sebagaimana 	tercantum 	dalam 	Lampiran 	yang
merupakan 	bagian 	tidak 	terpisahkan 	dari 	Peraturan
Menteri ini.
(2) 	Ketentuan 	lebih 	lanjut 	terkait 	tata 	cara 	pelaksanaan
Rekonsiliasi 	diatur 	dalam 	Peraturan 	Direktur 	Jenderal
Perbendaharaan.
1	jdih.kemenkeu.go.id

-- 29 of 136 --

Pasal 47
(1) 	Dalam 	kondisi 	tertentu, 	Rekonsiliasi 	sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 1 dapat
dilakukan secara terpusat.
(2) 	Kondisi 	tertentu 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(1)
meliputi volume transaksi dalam jumlah yang besar.
(3) 	Rekonsiliasi secara terpusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Rekonsiliasi yang dilakukan antara
Satker 	kantor 	pusat 	Kementerian 	Negara/Lembaga
dengan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
c.q. KPPN Khusus Penerimaan.
(4) 	Pelaksanaan 	Rekonsiliasi 	secara 	terpusat 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
a. pendapatan perpajakan; dan
b. penerimaan negara bukan pajak.
(5) 	Ketentuan 	lebih 	lanjut 	atas 	Rekonsiliasi 	penerimaan
negara 	bukan 	pajak 	secara 	terpusat 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan.
BAB VI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 48
(1) 	Dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa
pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian
intern 	yang 	memadai, 	setiap 	Entitas 	Akuntansi 	dan
Entitas Pelaporan menerapkan PIPK.
(2) 	Penerapan 	PIPK 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(1)
dilaksanakan 	pada 	lingkup 	Kementerian
Negara/Lembaga, BUN, dan termasuk konsolidasiannya.
(3) 	Dalam 	rangka 	menjaga 	efektivitas 	penerapan 	PIPK,
dilakukan 	penilaian 	PIPK 	yang 	dilaksanakan 	oleh 	tim
penilai pada Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.
(4) 	Hasil penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan 	dalam 	laporan 	hasil 	penilaian 	PIPK, 	yang
menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam 3 (tiga)
tingkatan, yaitu:
a. efektif;
b. efektif dengan pengecualian; atau
c. mengandung kelemahan material.
(5) 	Laporan hasil penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada
ayat 	(4) 	disusun 	sesuai 	dengan 	format 	sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) 	Dalam 	rangka 	memberikan 	keyakinan 	terbatas 	kepada
pimpinan 	Kementerian 	Negara/Lembaga 	mengenai
efektivitas penerapan PIPK, dilakukan reviu oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
(7) 	Reviu 	PIPK 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(6)
dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari
laporan hasil penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).
(8) 	Hasil reviu PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
dituangkan dalam CHR PIPK dan/ a tau LHR PIPK, yang
i	jdih.kemenkeu.go.id

-- 30 of 136 --

menjadi dasar dalam penyusunan pernyataan tanggung
jawab atas Laporan Keuangan.
(9) 	Dalam 	hal 	tidal<: 	dilal<:ukan 	reviu 	PIPK, 	laporan 	hasil
penilaian 	PIPK 	sebagaimana 	dimal<:sud 	pada 	ayat 	(4)
digunal<:an sebagai dasar dalam pembuatan pernyataan
tanggung jawab atas Laporan Keuangan.
(10) Penerapan, 	penilaian, 	dan 	reviu 	PIPK 	dilal<:sanal<:an
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pedoman penerapan, 	penilaian, 	dan reviu pengendalian
intern atas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
BAB VII
REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pasal 49
(1) 	Dalam 	rangka 	meyakinkan 	keandalan 	informasi 	yang
disajikan dalam Laporan Keuangan, perlu dilal<:ukan reviu
atas Laporan Keuangan.
(2) 	Reviu 	atas 	Laporan 	Keuangan 	Kementerian
Negara/Lembaga 	dilal<:sanal<:an 	oleh 	APIP 	pada
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
(3) 	Reviu 	atas 	Laporan 	Keuangan 	BUN 	dilal<:sanal<:an 	oleh
APIP yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selal<:u BUN.
(4) 	Reviu atas LKPP dilal<:sanal<:an oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.
Pasal 50
(1) 	Hasil 	reviu 	atas 	Laporan 	Keuangan 	sebagaimana
dimal<:sud dalam Pasal 49 pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) dituangkan ke dalam pernyataan telah direviu.
(2) 	Pernyataan 	telah 	direviu 	sebagaimana 	dimal<:sud 	pada
ayat 	(1) 	dilampirkan 	pada 	Laporan 	Keuangan 	Entitas
Pelaporan semesteran dan tahunan (unaudited).
(3) 	Pernyataan 	telah 	direviu 	sebagaimana 	dimal<:sud 	pada
ayat 	(2) 	pada 	LKPP 	dapat 	dilampirkan 	pada 	periode
semesteran dan dilampirkan pada pada periode tahunan.
(4) 	Dalam 	hal 	diperlukan, 	pernyataan 	telah 	direviu
sebagaimana dimal<:sud pada ayat (2) dapat dilampirkan
pada Laporan Keuangan Entitas Pelaporan di luar periode
semesteran dan tahunan (unaudited).
(5) 	Pernyataan 	telah 	direviu 	sebagaimana 	dimal<:sud 	pada
ayat 	(1) 	disusun 	sesuai 	dengan 	format 	sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupal<:an bagian tidal<:
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) 	Reviu atas Laporan Keuangan dilal<:sanal<:an berpedoman
pada dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu
atas Laporan Keuangan.
BAB VIII
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 51
(1) 	Menteri/Pimpinan 	Lembaga selal<:u 	Pengguna Anggaran
dan kepala Satker/pejabat lain yang ditetapkan selal<:u
Kuasa 	Pengguna 	Anggaran 	menyusun 	pernyataan
1	jdih.kemenkeu.go.id

-- 31 of 136 --

tanggung 	jawab 	atas 	Laporan 	Keuangan 	yang
disampaikan.
(2) 	Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat 	(1) 	juga 	disusun 	oleh 	penanggung 	jawab 	unit
akuntansi pembantu Pengguna Anggaran.
(3) 	Dalam 	hal 	Menteri/Pimpinan 	Lembaga 	tidak 	menjabat
selaku Pengguna Anggaran, pernyataan tanggung jawab
disusun 	oleh 	pejabat yang 	bertindak 	selaku 	Pengguna
Anggaran.
(4) 	Dalam 	hal 	terdapat 	pergantian 	Menteri/Pimpinan
Lembaga/Pengguna 	Anggaran/pimpinan 	unit
akuntansi/Kuasa 	Pengguna 	Anggaran, 	pernyataan
tanggung jawab disusun oleh pejabat yang menggantikan
sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 52
(1) 	Pernyataan 	tanggung 	jawab 	pada 	Laporan 	Keuangan
tingkat 	Kementerian 	Negara/Lembaga 	sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berlaku untuk Laporan
Keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga periode
semesteran dan tahunan.
(2) 	Pernyataan 	tanggung jawab 	untuk 	Laporan 	Keuangan
tingkat Kementerian Negara/Lembaga periode triwulanan,
dapat disusun oleh pejabat setingkat lebih rendah dari
Menteri/Pimpinan 	Lembaga/Pengguna 	Anggaran
bersangkutan yang membidangi kesekretariatan.
(3) 	Dalam 	hal 	Menteri/Pimpinan 	Lembaga 	tidak 	menjabat
sebagai 	Pengguna 	Anggaran, 	penyusunan 	pernyataan
tanggung 	jawab 	untuk 	Laporan 	Keuangan 	tingkat
Kementerian Negara/Lembaga periode triwulanan disusun
oleh Pengguna Anggaran.
Pasal 53
(1) 	Pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan
APBN 	telah 	diselenggarakan 	berdasarkan 	sistem
pengendalian 	intern 	yang 	memadai 	dan 	pelaporan
keuangan telah disusun sesuai dengan SAP.
(2) 	Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu
kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
(3) 	Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat 	(1) 	disusun 	sesuai 	dengan 	format 	sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 54
(1) 	Penanggungjawab unit akuntansi lingkup BUN membuat
pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang
disampaikan.
(2) 	Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat 	{1) 	memuat 	pernyataan 	bahwa pengelolaan 	APBN
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern 	yang 	memadai 	dan 	pelaporan 	keuangan 	telah
diselenggarakan sesuai dengan SAP.
1	jdih.kemenkeu.go.id

-- 32 of 136 --

(3) 	Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu
kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
(4) 	Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat 	(2) 	disusun 	sesuai 	dengan 	format 	sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 55
(1) 	Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat membuat
pernyataan tanggung jawab atas LKPP.
(2) 	Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat 	(1) 	memuat 	pernyataan 	bahwa 	pengelolaan 	APBN
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern 	yang 	memadai 	dan 	pelaporan 	keuangan 	telah
diselenggarakan sesuai dengan SAP.
(3) 	Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) 	dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu
kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
(4) 	Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat 	(2) 	disusun 	sesuai 	dengan 	format 	sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IX
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Pasal 56
(1) 	Pengenaan 	sanksi 	bagi 	setiap 	keterlambatan 	unit
akuntansi 	dalam 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 23
ayat 	(6), 	dan 	Pasal 	24 	ayat 	(5) 	berupa 	penangguhan
pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana
sesuai 	dengan 	ketentuan 	peraturan 	perundang
undangan.
(2) 	Penangguhan 	pelaksanaan 	anggaran 	atau 	penundaan
pencairan 	dana 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(1)
berupa penolakan SPM.
(3) 	Penolakan 	SPM 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(2)
dikecualikan 	terhadap 	SPM-LS 	Belanja 	Pegawai, 	SPM
Langsung kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
(4) 	Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak 	membebaskan 	UAKPA/UAPPA-W 	dari 	kewajiban
untuk 	menyampaikan 	Laporan 	Keuangan 	sebagaimana
diatur 	dalam 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	mengenai
sistem akuntansi instansi.
Pasal 57
Tata 	cara pengenaan 	sanksi sebagaimana 	dimaksud 	dalam
Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi
dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Pemerintah 	Pusat 	sebagaimana
tercantum 	dalam 	Lampiran 	yang 	merupakan 	bagian 	tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
tjdih.kemenkeu.go.id

-- 33 of 136 --

BABX
LIKUIDASI
Pasal 58
(1) 	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkup Sistem
Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan 	Pemerintah 	Pusat
menganut 	asumsi kesinambungan 	entitas 	sebagaimana
tercantum dalam SAP.
(2) 	Likuidasi pada entitas terjadi dalam hal:
a. Entitas 	Akuntansi 	dan 	Entitas 	Pelaporan 	pada
Kementerian Negara/Lembaga; dan/atau
b. Entitas Akuntansi pada bagian anggaran BUN,
mengalami 	pengakhiran/pembubaran 	dan 	memenuhi
kondisi tertentu.
Pasal 59
(1) 	Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
dilakukan 	dengan 	menyelesaikan 	seluruh 	aset 	dan
kewajiban 	sebagai 	akibat 	pengakhiran/pembubaran
Entitas Akuntansi dan/ atau Entitas Pelaporan.
(2) 	Penyelesaian aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan
Keuangan, sampai dengan saldo aset dan kewajiban pada
Neraca bersaldo nihil, dan laporan kinerja.
(3) 	Kondisi tertentu yang mengakibatkan likuidasi, tata cara
penyelesaian hak dan kewajiban, tata cara penyusunan
Laporan 	Keuangan 	likuidasi 	dan 	laporan 	kinerja 	pada
Entitas 	Akuntansi 	dan 	Entitas 	Pelaporan 	pada
Kementerian 	Negara/Lembaga 	berpedoman 	pada
Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	mengenai 	pelaksanaan
likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada
Kementerian Negara/Lembaga.
(4) 	Kondisi tertentu yang mengakibatkan likuidasi, tata cara
penyelesaian hak dan kewajiban, tata cara penyusunan
Laporan 	Keuangan 	likuidasi, 	dan laporan kinerja 	pada
Entitas Akuntansi pada BUN berpedoman pada Peraturan
Menteri 	Keuangan 	mengenai 	pelaksanaan 	likuidasi
Entitas 	Akuntansi 	dan 	Entitas 	Pelaporan 	pada 	bagian
anggaran BUN.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 60
(1) 	SAPP 	yang 	diatur 	dalam 	Peraturan 	Menteri 	ini 	dapat
digunakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
untuk 	menghasilkan 	laporan 	manajerial 	di 	bidang
keuangan.
(2) 	SAPP 	dapat 	dikembangkan 	dalam 	rangka 	mendukung
pengembangan 	sistem 	pelaporan 	keuangan 	Pemerintah
konsolidasian dan sistem statistik keuangan Pemerintah
yang menjadi salah satu laporan manajerial Pemerintah.
(3) 	Sistem pelaporan keuangan Pemerintah konsolidasian dan
sistem 	statistik 	keuangan 	Pemerintah 	sebagaimana
dimaksud 	pada 	ayat 	(2) 	berpedoman 	pada 	Peraturan
Menteri Keuangan mengenai sistem pelaporan keuangan
ijdih.kemenkeu.go.id

-- 34 of 136 --

Pemerintah 	konsolidasian 	dan 	Peraturan 	Menteri
Keuangan mengenai sistem statistik keuangan Pemerintah
umum.
Pasal 61
(1) 	Dalam 	hal 	proses 	Rekonsiliasi 	sebagaimana 	dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 1 menggunakan
Dokumen Sumber dan sumber data yang sama, penerapan
Rekonsiliasi eksternal dapat tidak diterapkan.
(2) 	Kebijakan untuk tidak menerapkan Rekonsiliasi eksternal
sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(1) 	ditetapkan 	oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 62
Rekonsiliasiyang telah dilaksanakan pada tahun 2022 sebelum
Peraturan 	Menteri 	m1 	mulai 	berlaku, 	diakui 	sebagai
Rekonsiliasi berdasarkan Peraturan Menteri ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. 	Peraturan Menteri 	Keuangan 	Nomor 213/PMK.05/2013
tentang 	Sistem 	Akuntansi 	dan 	Pelaporan 	Keuangan
Pemerintah 	Pusat 	(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia
Tahun 	2013 	Nomor 	1617) 	sebagaimana 	telah 	diubah
dengan 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
215/PMK.05/2016 	tentang 	Perubahan 	atas 	Peraturan
Menteri 	Keuangan 	Nomor 	213/PMK.05/2013 	tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat 	(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2016
Nomor 2137); dan
b. 	Peraturan Menteri Keuangan 	Nomor 	104/PMK.05/2017
tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan
Kementerian 	Negara/Lembaga 	(Berita 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 64
Peraturan 	Menteri 	ini 	mulai 	berlaku 	pada 	tanggal
diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 35 of 136 --

I

Agar 	setiap 	orang 	mengetahuinya, 	memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempat annya
dalam Serita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2022
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2022
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1366
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u . b.
Kepala Bagian Ad ~~~~~f'{~~ 	erian
~
19
MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199
jdih.kemenkeu.go.id

-- 36 of 136 --

LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 	217/PMK.05/2022
TENTANG
SISTEM 	AKUNTANSI 	DAN 	PELAPORAN 	KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
jdih.kemenkeu.go.id

-- 37 of 136 --

DAFTARISI
BABI 	PENDAHULUAN 	40
A. DASAR HUKUM 	40
B. MAKSUD 	41
C. RUANG LINGKUP 	41
D. KARAKTERISTIK 	42
E. SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 	45
BAB II 	SISTEM 	AKUNTANSI 	DAN 	PELAPORAN 	KEUANGAN 	47
BENDAHARA UMUM NEGARA
A. 	GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN 	47
KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA (SABUN)
B. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT 	48
(SiAP)
C. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG 	49
PEMERINTAH (SAUP)
D. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN HIBAH 	51
(SIKUBAH)
E. SISTEM 	AKUNTANSI 	DAN 	PELAPORAN 	KEUANGAN 	52
INVESTASI PEMERINTAH (SAIP)
F. 	SISTEM 	AKUNTANSI 	DAN 	PELAPORAN 	KEUANGAN 	53
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN (SAPPP)
G. SISTEM 	AKUNTANSI 	DAN 	PELAPORAN 	KEUANGAN 	54
TRANSFER KE DAERAH (SATD)
H. SISTEM 	AKUNTANSI 	DAN 	PELAPORAN 	KEUANGAN 	56
BELANJA SUBSIDI (SABS)
I. 	SISTEM 	AKUNTANSI 	DAN 	PELAPORAN 	KEUANGAN 	57
BELANJA LAIN-LAIN (SA

§ 03

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 217/PMK.05/2022/2022?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 217/PMK.05/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2022). Other 217/PMK.05/2022/2022 — No. 217 of 2022. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-217-pmk-05-2022-2022

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 217/PMK.05/2022/2022 — No. 217 of 2022." KBLI.CO.ID, 2022, https://kbli.co.id/regulations/other-217-pmk-05-2022-2022.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Indon.), summarized in Other 217/PMK.05/2022/2022, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/other-217-pmk-05-2022-2022 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 217/PMK.05/2022/2022 — No. 217 of 2022," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/other-217-pmk-05-2022-2022.

For binding legal text, cite the original Indonesian text directly via JDIH. This page is a plain-English summary maintained by the KBLI Directory editorial team; it is not legal advice.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 21.7/PMK.05/2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan proses bisnis pengelolaan keuangan negara, evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan penerapan sistem aplikasi terintegrasi untuk seluruh modul pada seluruh kementerian negara/lembaga yang berdampak pada proses bisnis rekonsiliasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan memperhatikan bahwa rekonsiliasi data laporan keuangan merupakan bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta selaras dengan program simplifikasi regulasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 136 -- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi bendahara umum negara. 4. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai. 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 136 -- 5. Catatan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CHR PIPK adalah dokumen yang berisi simpulan yang didapatkan dari suatu proses reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan. 6. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 7. Dana Togas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 8. Dana Urusan Bersama adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, indeks fiskal, dan kemiskinan daerah, serta indikator teknis. 9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. 10. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan dan transaksi barang yang digunakan sebagai sumber dalam melakukan pencatatan untuk menghasilkan informasi akuntansi. 11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN. 14. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 15. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan uang negara. 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 136 -- 17. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disusun oleh Pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. 18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 19. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 20. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dalam satu periode pelaporan. 21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 22. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 23. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan BUN. 24. Laporan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat LBMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut. 25. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LKjPP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap ten tang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN pada Pemerintah Pusat. 26. Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat LKjKL adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga. 27. Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat LHR PIPK adalah laporan yang berisi kompilasi dari simpulan-simpulan yang terdapat pada CHR PIPK. 28. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 136 -- 29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 30. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 31. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 32. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 33. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 34. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 35. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang di proses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama. 36. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran/penggunaan barang. 37. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau istilah lain yang dipersamakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 38. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat dalam rangka menghasilkan LKPP. 39. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat SABUN adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran bagian anggaran BUN. 40. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur f jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 136 -- manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 41. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat yang selanjutnya disingkat SiAP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Kuasa BUN. 42. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAUP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi utang, operasi utang, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan terkait utang Pemerintah. 43. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah yang selanjutnya disingkat SIKUBAH adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi hibah Pemerintah. 44. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAIP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi Pemerintah. 45. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disingkat SAPPP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi piutang penerusan pinjaman, operasi penerusan pinjaman, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait penerusan pinjaman, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman bagian anggaran BUN pengelolaan pemberian pinjaman. 46. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SATD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan atas transaksi transfer ke daerah. 47. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi yang selanjutnya disingkat SABS adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi belanja subsidi. 48. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain lain yang selanjutnya disingkat SABL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, t jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 136 -- pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi belanja lain-lain. 49. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat SAPBL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi badan lainnya. 50. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat SATK adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta aset dan kewajiban Pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan selaku BUN, serta tidak tercakup dalam Sub SABUN lainnya. 51. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga. 52. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. 53. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran. 54. Surat Hasil Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat SHR adalah dokumen yang menunjukkan bahwa proses Rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukkan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan. 55. Transaksi Barang adalah transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN, yang akan dilaporkan dalam Laporan Keuangan maupun laporan barang. 56. Transaksi Dalam Konfirmasi atau yang selanjutnya disingkat dengan TDK adalah kondisi pada Rekonsiliasi keuangan yang menunjukkan adanya selisih atau perbedaan pencatatan antara data SiAP pada Kuasa BUN, yang dihasilkan dari aplikasi SPAN, dengan data SAi pada Satker yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI. 57. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau yang menugaskan. 58. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi dan pelaporan jdih.kemenkeu.go.id t -- 7 of 136 -- keuangan pembantu BUN dan koordinator pembantu BUN. 59. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN. 60. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat. 61. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker. 62. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran bagian anggaran BUN. 63. UAKPA Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker dekonsentrasi. 64. UAKPA Togas Pembantuan adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker tugas pembantuan. 65. UAKPA Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker urusan bersama. 66. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat UAKKPA BUN adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN. 67. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah yang selanjutnya disingkat UAKKBUN-Kanwil adalah unit akuntansi yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN daerah/KPPN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh Kuasa BUN daerah/KPPN wilayah kerjanya. 68. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disingkat UAP BUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya. 69. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi Pusat yang selanjutnya disingkat UAP BUN AP adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat, koordinator Kuasa BUN jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 136 -- kantor wilayah dan Kuasa BUN daerah (KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah). 70. UAP BUN Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAP BUN TK adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN transaksi khusus/unit akuntansi koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN transaksi khusus. 71. UAP BUN Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UAP BUN PBL adalah unit akuntansi pada unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi keuangan badan lainnya dari unit badan lainnya bukan Satker dan ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh badan lainnya. 72. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKP BUN TK adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAP BUN TK. 73. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. 74. UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya. 75. UAPPA-W Togas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Togas Pembantuan di wilayah kerjanya. 76. UAPPA-W Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Urusan Bersama di wilayah kerjanya. 77. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-El adalah unit akuntansi pada unit eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 78. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-El yang berada di bawahnya. jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 136 -- 79. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah Satker/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN. 80. UAKPB Dekonsentrasi adalah Satker/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN yang berasal dari alokasi Dana Dekonsen trasi. 81. UAKPB Tugas Pembantuan adalah Satker/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN yang berasal dari alokasi Dana Tugas Pembantuan. 82. UAKPB Urusan Bersama adalah Satker/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN yang berasal dari alokasi Dana Urusan Bersama. 83. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W yang melakukan kegiatan penggabungan LBMN seluruh UAKPB yang berada dalam wilayah kerjanya. 84. UAPPB-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan LBMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya. 85. UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan LBMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya. 86. UAPPB-W Urusan Bersama adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan LBMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Urusan Bersama di wilayah kerjanya. 87. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon-I yang selanjutnya disingkat UAPPB-El adalah unit akuntansi pada tingkat eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan LBMN seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya. 88. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Barang) yang melakukan kegiatan penggabungan LBMN seluruh UAPPB-El yang berada di bawahnya. 89. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat UAPP adalah unit akuntansi pada tingkat Pemerintah Pusat yang melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan BUN menjadi LKPP. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai SAPP dalam rangka menghasilkan dan melaporkan LKPP. jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 136 -- (2) SAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. (3) SAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SABUN; dan b.SAI. BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA Pasal 3 (1) SABUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. (2) SABUN memproses transaksi keuangan dan/ a tau transaksi barang yang dikelola oleh BUN. (3) SABUN terdiri atas: a. SiAP; b. SAUP; c. SIKUBAH; d. SAIP; e. SAPPP; f. SATD; g. SABS; h.SABL; i. SATK; dan j. SAPBL. (4) SABUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan oleh BUN dalam rangka pengelolaan uang negara. (5) SABUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf j digunakan oleh BUN selaku Pengguna Anggaran bagian anggaran BUN dan/ atau pengelola transaksi BUN lainnya. Bagian Kesatu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat Pasal 4 (1) SiAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh: a. KPPN selaku UAKBUN-Daerah, kecuali KPPN Khusus Investasi; b. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKKBUN-Kanwil; c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN Pusat; dan d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAP BUN AP. (2) SiAP memproses transaksi keuangan pengelolaan uang negara yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (3) SiAP menghasilkan Laporan Keuangan terdiri atas: a.LAK; b.LPE; t jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 136 -- c. Neraca; dan/atau d. CaLK. (4) Dalam hal dibutuhkan laporan manajerial, unit akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan LRA. (5) LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan LRA Satker mitra kerjanya. (6) SiAP dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat. Pasal 5 (1) UAKBUN-Daerah memproses data transaksi: a. penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN daerah; b. penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN daerah tetapi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pengesahan dari KPPN; dan/atau c. penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN daerah tetapi mempengaruhi penyajian Neraca kas umum negara Kuasa BUN daerah. (2) UAKBUN-Daerah menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a.LAK; b.LPE; c. Neraca; dan/atau d. CaLK. (4) UAKBUN-Daerah, UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Penerimaan dan UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melakukan analisis atau telaah Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pedoman analisis atau telaah laporan keuangan di lingkup sistem akuntansi pusat. (5) UAKBUN-Daerah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAKKBUN Kanwil. (6) UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Penerimaan dan UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAP BUN AP. Pasal 6 (1) UAKKBUN-Kanwil memproses data gabungan dari UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya. (2) UAKKBUN-Kanwil menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan informasi Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. LAK; b. LPE; jdih.kemenkeu.go.id t -- 12 of 136 -- c. Neraca; dan/atau d. CaLK. (4) UAKKBUN-Kanwil melakukan analisis atau telaah Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pedoman analisis atau telaah Laporan Keuangan di lingkup sistem akuntansi pusat. (5) UAKKBUN-Kanwil menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAP BUN AP. Pasal 7 (1) UAKBUN-Pusat memproses data transaksi: a. penerimaan dan pengeluaran kas yang diterima dan/ atau dikeluarkan melalui rekening Kuasa BUN Pusat; dan b. penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan potongan, yang pembayaran atas SPM tersebut melalui rekening Kuasa BUN Pusat. (2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat berdasarkan pemrosesan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a.LAK; b.LPE; c. Neraca; dan/atau d. CaLK. (4) UAKBUN-Pusat melakukan analisis atau telaah Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pedoman analisis atau Laporan Keuangan di lingkup sistem akuntansi pusat. (5) UAKBUN-Pusat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAP BUN AP. Pasal 8 (1) UAP BUN AP memproses data gabungan dan informasi Laporan Keuangan dari UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Penerimaan, UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, UAKKBUN-Kanwil, dan UAKBUN-Pusat. (2) UAP BUN AP menyusun Laporan Keuangan tingkat UAP BUN AP berdasarkan pemrosesan data gabungan dan informasi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan Keuangan tingkat UAP BUN AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a.LAK; b. LPE; c. Neraca; dan/atau d. CaLK. (4) UAP BUN AP menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UABUN. t jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 136 -- Bagian Kedua Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah Pasal 9 (1) SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAP BUN pengelolaan utang Pemerintah. (2) SAUP memproses transaksi keuangan pengelolaan utang Pemerintah. (3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (4) UAP BUN pengelolaan utang Pemerintah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas: a.LRA; b.LO; c. LPE; d. Neraca; dan e. CaLK. (5) UAP BUN pengelolaan utang Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN. (6) SAUP dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang Pemerintah. Bagian Ketiga Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah Pasal 10 (1) SIKUBAH dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAP BUN pengelolaan hibah. (2) SIKUBAH memproses transaksi keuangan pengelolaan hibah berupa pendapatan hibah, belanja hibah, dan be ban hibah. (3) Dikecualikan dari belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hibah ke Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari transfer ke daerah. (4) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi terin tegrasi. (5) UAP BUN pengelolaan hibah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas: a. LRA; b. LO; c. LPE; d. Neraca; dan/atau e. CaLK. (6) UAP BUN pengelolaan hibah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada UABUN. (7) SIKUBAH dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah. t jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 136 -- Bagian Keempat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah Pasal 11 (1) SAIP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAP BUN pengelolaan investasi Pemerintah. (2) SAIP memproses transaksi keuangan dan transaksi barang pengelolaan investasi jangka panjang Pemerintah. (3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (4) UAP BUN pengelolaan investasi Pemerintah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas: a.LRA; b.10; c. LPE; d. Neraca; dan e. CaLK, disertai dengan ikhtisar Laporan Keuangan perusahaan negara. (5) UAP BUN pengelolaan investasi Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan dan ikhtisar Laporan Keuangan perusahaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN. (6) SAIP dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi Pemerintah. Bagian Kelima Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman Pasal 12 (1) SAPPP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAP BUN pengelolaan pemberian pinjaman. (2) SAPPP memproses transaksi keuangan pengelolaan pemberian pinjaman. (3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (4) UAP BUN pengelolaan pemberian pinjaman menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas: a.LRA; b. LO; c. LPE; d. Neraca; dan e. CaLK. (5) UAP BUN pengelolaan pemberian p1nJaman menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN. (6) SAPPP dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman. t jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 136 -- Bagian Keenam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah Pasal 13 (1) Dalam pelaksanaan SATD dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas: a. UAKPA BUN; b. UAKKPA BUN; dan c. UAP BUN. (2) SATD dilaksanakan oleh: a. unit teknis eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAKPA BUN; b. KPPN selaku UAKPA BUN atas penyaluran dana transfer, yang penyalurannya dilaksanakan oleh instansi vertikal pacla Direktorat J encleral Perbenclaharaan; c. Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku UAKKPA BUN atas penyaluran clana transfer, yang penyalurannya clilaksanakan oleh instansi vertikal pacla Direktorat J encleral Perbenclaharaan; clan cl. Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan selaku UAP BUN. (3) SATD memproses transaksi keuangan pengelolaan transfer ke claerah. (4) Pemrosesan transaksi sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) clilakukan clengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (5) Unit akuntansi clan dimaksucl pacla ayat yang tercliri atas: a. LRA; b. LO; c. LPE; cl. Neraca; clan e. CaLK. pelaporan keuangan sebagaimana (1) menyusun Laporan Keuangan (6) UAP BUN pengelolaan transfer ke claerah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana climaksucl pacla ayat (5) kepacla UABUN. (7) SATD clilaksanakan clengan berpecloman pacla Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi clan pelaporan keuangan transfer ke claerah. Bagian Ketujuh Sistem Akuntansi clan Pelaporan Keuangan Belanja Subsicli Pasal 14 (1) SABS clilaksanakan oleh Direktorat Jencleral Anggaran selaku UAP BUN pengelolaan belanja subsicli. (2) SABS memproses transaksi keuangan pengelolaan subsicli Pemerintah. (3) Pemrosesan transaksi sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) clilakukan clengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (4) UAP BUN pengelolaan belanja subsicli menyusun Laporan Keuangan yang tercliri atas: t jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 136 -- a. LRA; b. LO; c. LPE; d. Neraca; dan e. CaLK. (5) UAP BUN pengelolaan belanja subsidi menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN. (6) SABS dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain. Bagian Kedelapan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain Pasal 15 (1) SABL dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAP BUN pengelolaan belanja lain-lain. (2) SABL memproses transaksi keuangan dan/ atau transaksi barang pengelolaan belanja lain-lain. (3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (4) UAP BUN pengelolaan belanja lain-lain menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas: a.LRA; b.LO; c. LPE; d. Neraca; dan e. CaLK. (5) UAP BUN pengelolaan belanja lain-lain menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN. (6) SABL dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain. Bagian Kesembilan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus Pasal 16 (1) SATK dilaksanakan oleh unit eselon I pada Kementerian Keuangan selaku UAP BUN TK, meliputi: a. Badan Kebijakan Fiskal selaku UAP BUN TK pengelola pengeluaran keperluan hubungan internasional; b. Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAP BUN TK pengelola penerimaan negara bukan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran; c. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAP BUN TK pengelola aset yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAP BUN TK atas: 1. pengelola pembayaran belanja/beban pensiun, belanja/beban jaminan layanan kesehatan, belanja/beban jaminan kesehatan menteri dan jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 136 -- pejabat tertentu, belanja/beban jaminan kesehatan utama, belanja/beban jaminan kecelakaan kerja, belanja/beban jaminan kematian, belanja/beban program tunjangan hari tua, belanja/beban pajak pertambahan nilai Real Time Gross Settlement Bank Indonesia, belanja/beban selisih harga beras Badan Urusan Logistik, dan pelaporan iuran dana pensiun; 2. pengelola pendapatan dan belanja/beban dalam rangka pengelolaan kas negara; 3. pengelola utang perhitungan fihak ketiga pegawai; 4. pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara; 5. pendapatan dan beban untuk keperluan layanan perbankan; dan 6. pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valas pada Kuasa BUN daerah. e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAP BUN TK atas: 1. pengelola pembayaran dukungan kelayakan; dan 2. pengelola pembayaran fasilitas penyiapan proyek. f. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAP BUN TK atas pengelola utang perhitungan fihak ketiga pajak rokok. (2) SATK memproses transaksi keuangan dan/atau transaksi barang yang menjadi ruang lingkup transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (4) Setiap UAP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas: a. LRA; b.LO; c. LPE; d. Neraca; dan/atau e. CaLK. (5) Setiap UAP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKP BUN TK. (6) UAKP BUN TK menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKP BUN TK yang terdiri atas: a. LRA; b. LO; c. LPE; d. Neraca; dan e. CaLK. (7) UAKP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada UABUN. (8) SATK dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus. Bagian Kesepuluh Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya jdih.kemenkeu.go.id t -- 18 of 136 -- Pasal 17 (1) SAPBL dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAP BUN PBL. (2) SAPBL memproses pelaporan keuangan dari unit-unit badan lainnya dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (3) UAP BUN PBL menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas: a. Neraca; b. LPE; dan/ a tau c. CaLK, disertai dengan ikhtisar Laporan Keuangan badan lainnya. (4) UAP BUN PBL menyampaikan Laporan Keuangan dan ikhtisar Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UABUN. (5) SAPBL dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya. Bagian Kesebelas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Pasal 18 (1) Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN menyusun Laporan Keuangan BUN dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (2) Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data gabungan dan informasi Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAP BUN dan UAKPBUN. (3) Tata cara penyampaian Laporan Keuangan UAP BUN dan UAKP BUN kepada UABUN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN. (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan konsolidasian: a. Laporan Keuangan BUN sebagai pengelolaan uang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan b. Laporan Keuangan BUN sebagai Pengguna Anggaran bagian anggaran BUN/pengelola transaksi BUN lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (7), dan Pasal 17 ayat (4). (5) Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. LAK; b. LO; c. LPE; d. Neraca; e. LRA; f. LPSAL; dan g. CaLK. i jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 136 -- (6) UABUN menyampaikan Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri Keuangan. (7) Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan perusahaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ikhtisar Laporan Keuangan badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). (8) Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN. Pasal 19 Pelaksanaan SABUN dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB III SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI Pasal 20 (1) Setiap Kementerian Negara/Lembaga menyelenggarakan SAL (2) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat Satker sampai tingkat Kementerian Negara/Lembaga. (3) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan b. akuntansi dan pelaporan BMN. (4) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses data transaksi keuangan dan transaksi barang. (5) Pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan laporan barang pada Kementerian Negara/Lembaga. (6) Kementerian Negara/Lembaga melakukan monitoring dan tindak lanjut atas kualitas data yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi secara periodik. (7) Dalam hal sampai dengan periode tertentu masih terdapat kualitas data Laporan Keuangan pada Satker yang tidak sesuai ketentuan sehingga mempengaruhi penyampaian Laporan Keuangan, KPPN dapat menolak SPM yang diajukan oleh Satker. (8) SPM yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM Langsung kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian. (9) Penolakan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak membebaskan UAKPA/UAKPB dari kewajiban memperbaiki kualitas data Laporan Keuangan. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualitas data Laporan Keuangan, monitoring dan tindak lanjut, serta periode atas monitoring dan tindak lanjut kualitas data Laporan jdih.kemenkeu.go.id -- 20 of 136 -- Keuangan, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Bagian Kesatu Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pasal 21 (1) Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas: a. UAKPA; b. UAPPA-W; c. UAPPA-El; dan/atau d. UAPA. (2) Pembentukan UAPPA-W dan UAPPA-El berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi. (3) UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Pasal 22 (1) UAKPA memproses transaksi keuangan dan transaksi barang menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA. (2) Laporan Keuangan tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. LRA; b. LO; c. LPE; d.Neraca;dan/atau e. CaLK. (3) UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPPA-W, UAPPA-El, dan/atau KPPN. (4) UAKPA yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan ke KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 23 (1) SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama bertindak selaku UAKPA. (2) Penanggung jawab UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD. (3) UAKPA Dekonsentrasi/UAKPA Tugas Pembantuan/UAKPA Urusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses transaksi keuangan dan/ a tau transaksi barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan. (4) Laporan Keuangan tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. LRA; b.10; c. LPE; 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 21 of 136 -- d. Neraca; dan/atau e. CaLK. (5) UAKPA Dekonsentrasi/UAKPA Togas Pembantuan/UAKPA Urusan Bersama menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UAPPA-W, UAPPA-El, dan/atau KPPN. (6) UAKPA Dekonsentrasi/UAKPA Togas Pembantuan/ UAKPA Urusan Bersama yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan ke KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 (1) Kantor wilayah atau Satker yang ditunjuk selaku UAPPA W menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA di wilayah kerjanya. (2) Dinas yang ditunjuk selaku UAPPA-W Dekonsentrasi/UAPPA-W Tugas Pembantuan/UAPPA-W Urusan Bersama menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA di wilayah kerjanya. (3) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: a. LRA; b. LO; c. LPE; d. Neraca; dan/atau e. CaLK. (4) UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan UAPPA-El. (5) Dalam hal UAPPA-W tidak menyampaikan Laporan Keuangan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPA-W. Pasal 25 (1) UAPPA-El menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA El berdasarkan Laporan Keuangan UAPPA-W, termasuk Laporan Keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi, Laporan Keuangan UAPPA-W Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan UAPPA-W Urusan Bersama, dan/atau Laporan Keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA El. (2) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. LRA; b.LO; c. LPE; d. Neraca; dan ! jdih.kemenkeu.go.id -- 22 of 136 -- e. CaLK. (3) UAPPA-El menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPA. Pasal 26 (1) UAPA menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-El. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.LRA; b. LO; c. LPE; d. Neraca; dan e. CaLK. (3) UAPA menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (4) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan LKjKL. (5) Penyusunan LKjKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Pasal 27 Ketentuan mengenaijenis, periode penyampaian, dan tata cara penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-El, dan UAPA berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi instansi. Bagian Kedua Akuntansi dan Pelaporan BMN Pasal 28 Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan BMN yang terdiri atas: a. UAKPB; b. UAPPB-W; c. UAPPB-El; dan d. UAPB. Pasal 29 (1) UAKPB memproses transaksi BMN dalam rangka penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna {LBKP) dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). (2) LBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA. (3) UAKPB menyampaikan LBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan catatan atas LBMN kepada KPKNL, UAPPB-W, dan/atau UAPPB-El. jdih.kemenkeu.go.id t -- 23 of 136 -- Pasal 30 (1) UAKPB Dekonsentrasi/UAKPB Tugas Pembantuan/ UAKPB Urusan Bersama memproses transaksi BMN dalam rangka penyusunan LBKP clan Laporan Keuangan tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3). (2) LBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA Dekonsentrasi/UAKPA Tugas Pembantuan/ UAKPA Urusan Bersama. (3) UAKPB Dekonsentrasi/UAKPB Tugas Pembantuan/ UAKPB Urusan Bersama menyampaikan LBKP kepada KPKNL, UAPPB-W, dan/atau UAPPB-El. Pasal 31 (1) UAPPB-W menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) berdasarkan LBKP tingkat UAKPB di wilayah kerjanya. (2) Dinas yang ditunjuk selaku UAPPB-W Dekonsentrasi/UAPPB-W Tugas Pembantuan/UAPPB-W Urusan Bersama menyusun Laporan Barang tingkat UAPPB-W berdasarkan LBKP tingkat UAKPB di wilayah kerjanya. (3) LBP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W. (4) UAPPB-W menyampaikan LBP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) disertai dengan catatan atas LBMN kepada UAPPB-El clan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pasal 32 (1) UAPPB-El menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon 1 {LBP-El) berdasarkan: a. LBP-W yang disampaikan oleh UAPPB-W; b. LBP-W yang disampaikan oleh UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPB-W Tugas Pembantuan, clan UAPPB-W Urusan Bersama; dan/atau c. LBKP yang disampaikan oleh UAKPB yang langsung berada di bawah UAPPB-El. (2) LBP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-El. (3) UAPPB-El menyampaikan LBP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan catatan atas LBMN kepada UAPB. Pasal 33 (1) UAPB menyusun Laporan Barang Pengguna {LBP) berdasarkan LBP-El. (2) LBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPA. (3) UAPB menyampaikan LBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan catatan atas LBMN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara. jdih.kemenkeu.go.id -- 24 of 136 -- Pasal 34 Ketentuan mengenaijenis, periode penyampaian, dan tata cara penyampaian laporan barang tingkat UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-El dan UAPB berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan BMN. Bagian Ketiga Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 35 (1) Satker yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLU wajib menyusun Laporan Keuangan. (2) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh UAKPA dengan mengacu pada SAP berbasis akrual. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a.LRA; b. LPSAL; c. Neraca; d. LO; e. LAK; f. LPE; dan/ a tau g. CaLK. (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. (5) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga, Satker BLU memberikan informasi transaksi antar entitas yang perlu dilakukan eliminasi. (6) Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Pasal 36 SAI dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi. BAB IV LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Bagian Kesatu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Pasal 37 (1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP semester I dan tahunan. (2) Penyusunan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAPP. (3) LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: t jdih.kemenkeu.go.id -- 25 of 136 -- a.LRA; b. LPSAL; c. Neraca; d.LO; e. LAK; f. LPE; dan g. CaLK. (4) LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi berdasarkan konsolidasi dari: a. Laporan Keuangan BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7); dan b. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4). (5) Tata cara penyusunan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pedoman penyusunan LKPP. (6) LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan perusahaan negara, ikhtisar Laporan Keuangan badan lainnya, dan LKjPP. (7) LKjPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (8) Menteri Keuangan menyampaikan Laporan Keuangan dengan status belum diperiksa (unaudited) kepada Presiden, untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (9) Laporan keuangan dengan status belum diperiksa (unaudited) mengungkapkan capaian kinerja berdasarkan informasi pada LKjPP dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau LKjKL dari Kementerian Negara/Lembaga. (10) Menteri Keuangan atas nama Pemerintah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta koreksi lain berdasarkan SAP. (11) Laporan Keuangan setelah penyesuaian (audited) mengungkapkan capaian kinerja berdasarkan informasi pada LKjPP dan dilampiri dengan LKjPP. Bagian Kedua Laporan Barang Milik Negara Pasal 38 (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyusun Laporan Barang Pengelola semesteran dan tahunan atas BMN yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pengelola Barang. (2) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyusun LBMN semesteran dan tahunan dengan menghimpun LBP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3). jdih.kemenkeu.go.id t -- 26 of 136 -- (3) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyusun LBMN semesteran dan tahunan berdasarkan basil penggabungan dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) LBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan penyusunan LKPP dan untuk memenuhi kebutuhan manajerial. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian LBMN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan BMN. BABV PELAKSANAAN REKONSILIASI Pasal39 (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rekonsiliasi internal terdiri atas: 1. Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang; 2. Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran dan/ atau bendahara penerimaan pada Satker; dan 3. Rekonsiliasi internal antar modul SPAN pada Kuasa BUN. b. Rekonsiliasi eksternal terdiri atas: 1. Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara KPA dengan Kuasa BUN daerah; 2. Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang; dan 3. Rekonsiliasi Unit Penyusun LKPP dengan Unit Penyusun LBMN. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. (4) Dalam ha! Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dilakukan secara manual. Pasal 40 (1) Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 1 dilaksanakan secara berjenjang antara: a. UAKPA dengan UAKPB, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada KPPN dan UAPPA-W; b. UAKPA dengan UAKPB denganjenis kewenangan kantor pusat, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada KPPN dan UAPPA-El; c. UAPPA-W dengan UAPPB-W, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan UAPPA-El; rjdih.kemenkeu.go.id -- 27 of 136 -- d. UAPPA-El dengan UAPPB-El sebelum Laporan Keuangan disampaikan ke UAPA; dan e. UAPA dengan UAPB, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 2 dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian jumlah kas di bendahara pengeluaran dan/ atau bendahara penerimaan di Neraca. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan membandingkan saldo kas pada pembukuan bendahara pengeluaran dan/ atau bendahara penerimaan Satker dengan Neraca UAKPA/UAKPA BUN. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekonsiliasi internal lain pada UAKPA/UAKPA BUN di luar Rekonsiliasi barang dan Rekonsiliasi kas diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (5) Rekonsiliasi internal antar modul SPAN pada Kuasa BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan antara sub modul SPAN dengan modul general ledger SPAN untuk memastikan kesesuaian angka dalam Laporan Keuangan dengan laporan manajerial pada sub modul. Pasal 41 (1) Rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 1 dilaksanakan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN Daerah. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membandingkan data yang terdiri atas: a. anggaran; b. estimasi pendapatan; c. realisasi; d. pengembalian; e.kas;dan f. hibah barang. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Pasal42 (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan setiap bulan. (2) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan untuk jangka waktu yang lebih singkat. (3) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur jadwal dan tanggal pelaksanaan Rekonsiliasi di luar jadwal yang telah ditentukan. (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. kebijakan cuti/libur nasional; jdih.kemenkeu.go.id -- 28 of 136 -- b. kebijakan penyusunan Laporan Keuangan triwulanan, semesteran, tahunan unaudited, dan audited; dan/atau c. permasalahan sistem aplikasi. Pasal 43 (1) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dituangkan dalam SHR. (2) SHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui sistem aplikasi terintegrasi, apabila tidak terdapat TDK rupiah dan TDK bagan akun standar (chart of account). (3) Dalam hal terdapat TDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang secara ketentuan harus diselesaikan, maka SHR tidak dapat diterbitkan. (4) Dalam hal terdapat TDK yang secara ketentuan memenuhi kriteria tertentu, KPPN dapat memberikan persetujuan atas permintaan persetujuan dari Satker. (5) SHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Dalam hal UAKPA/UAKPA BUN tidak melakukan Rekonsiliasi sehingga mempengaruhi penyampaian Laporan Keuangan, KPPN dapat menolak SPM yang diajukan oleh Satker. (7) SPM yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM Langsung kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian. (8) Penolakan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak membebaskan UAKPA/UAKPA BUN dari kewajiban menyelesaikan Rekonsiliasi. Pasal 44 Rekonsiliasi antara unit penyusun LKPP dengan unit penyusun LBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 3 dilaksanakan setiap semester untuk menguji kesesuaian data pada Neraca dengan LBMN antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pasal 45 Dalam hal pada penyusunan Laporan Keuangan audited terdapat perubahan data Laporan Keuangan yang mempengaruhi Laporan Keuangan UAKPA/UAKPA BUN dan UAKBUN-Daerah, UAKPA/UAKPA BUN melakukan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah. Pasal 46 (1) Pelaksanaan Rekonsiliasi dilaksanakan sesuai Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan Rekonsiliasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 29 of 136 -- Pasal 47 (1) Dalam kondisi tertentu, Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 1 dapat dilakukan secara terpusat. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi volume transaksi dalam jumlah yang besar. (3) Rekonsiliasi secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekonsiliasi yang dilakukan antara Satker kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga dengan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. KPPN Khusus Penerimaan. (4) Pelaksanaan Rekonsiliasi secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi: a. pendapatan perpajakan; dan b. penerimaan negara bukan pajak. (5) Ketentuan lebih lanjut atas Rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB VI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN Pasal 48 (1) Dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai, setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menerapkan PIPK. (2) Penerapan PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga, BUN, dan termasuk konsolidasiannya. (3) Dalam rangka menjaga efektivitas penerapan PIPK, dilakukan penilaian PIPK yang dilaksanakan oleh tim penilai pada Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. (4) Hasil penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil penilaian PIPK, yang menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu: a. efektif; b. efektif dengan pengecualian; atau c. mengandung kelemahan material. (5) Laporan hasil penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK, dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (7) Reviu PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (8) Hasil reviu PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dituangkan dalam CHR PIPK dan/ a tau LHR PIPK, yang i jdih.kemenkeu.go.id -- 30 of 136 -- menjadi dasar dalam penyusunan pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan. (9) Dalam hal tidal<: dilal<:ukan reviu PIPK, laporan hasil penilaian PIPK sebagaimana dimal<:sud pada ayat (4) digunal<:an sebagai dasar dalam pembuatan pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan. (10) Penerapan, penilaian, dan reviu PIPK dilal<:sanal<:an berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. BAB VII REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN Pasal 49 (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, perlu dilal<:ukan reviu atas Laporan Keuangan. (2) Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dilal<:sanal<:an oleh APIP pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. (3) Reviu atas Laporan Keuangan BUN dilal<:sanal<:an oleh APIP yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selal<:u BUN. (4) Reviu atas LKPP dilal<:sanal<:an oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pasal 50 (1) Hasil reviu atas Laporan Keuangan sebagaimana dimal<:sud dalam Pasal 49 pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan ke dalam pernyataan telah direviu. (2) Pernyataan telah direviu sebagaimana dimal<:sud pada ayat (1) dilampirkan pada Laporan Keuangan Entitas Pelaporan semesteran dan tahunan (unaudited). (3) Pernyataan telah direviu sebagaimana dimal<:sud pada ayat (2) pada LKPP dapat dilampirkan pada periode semesteran dan dilampirkan pada pada periode tahunan. (4) Dalam hal diperlukan, pernyataan telah direviu sebagaimana dimal<:sud pada ayat (2) dapat dilampirkan pada Laporan Keuangan Entitas Pelaporan di luar periode semesteran dan tahunan (unaudited). (5) Pernyataan telah direviu sebagaimana dimal<:sud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupal<:an bagian tidal<: terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Reviu atas Laporan Keuangan dilal<:sanal<:an berpedoman pada dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas Laporan Keuangan. BAB VIII PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Pasal 51 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selal<:u Pengguna Anggaran dan kepala Satker/pejabat lain yang ditetapkan selal<:u Kuasa Pengguna Anggaran menyusun pernyataan 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 31 of 136 -- tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang disampaikan. (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disusun oleh penanggung jawab unit akuntansi pembantu Pengguna Anggaran. (3) Dalam hal Menteri/Pimpinan Lembaga tidak menjabat selaku Pengguna Anggaran, pernyataan tanggung jawab disusun oleh pejabat yang bertindak selaku Pengguna Anggaran. (4) Dalam hal terdapat pergantian Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran/pimpinan unit akuntansi/Kuasa Pengguna Anggaran, pernyataan tanggung jawab disusun oleh pejabat yang menggantikan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 52 (1) Pernyataan tanggung jawab pada Laporan Keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berlaku untuk Laporan Keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga periode semesteran dan tahunan. (2) Pernyataan tanggung jawab untuk Laporan Keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga periode triwulanan, dapat disusun oleh pejabat setingkat lebih rendah dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan yang membidangi kesekretariatan. (3) Dalam hal Menteri/Pimpinan Lembaga tidak menjabat sebagai Pengguna Anggaran, penyusunan pernyataan tanggung jawab untuk Laporan Keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga periode triwulanan disusun oleh Pengguna Anggaran. Pasal 53 (1) Pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan pelaporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP. (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan. (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 54 (1) Penanggungjawab unit akuntansi lingkup BUN membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang disampaikan. (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan pelaporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP. 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 32 of 136 -- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan. (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 55 (1) Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat membuat pernyataan tanggung jawab atas LKPP. (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan pelaporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP. (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan. (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI Pasal 56 (1) Pengenaan sanksi bagi setiap keterlambatan unit akuntansi dalam menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (6), dan Pasal 24 ayat (5) berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penolakan SPM. (3) Penolakan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM Langsung kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan UAKPA/UAPPA-W dari kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi instansi. Pasal 57 Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. tjdih.kemenkeu.go.id -- 33 of 136 -- BABX LIKUIDASI Pasal 58 (1) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkup Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menganut asumsi kesinambungan entitas sebagaimana tercantum dalam SAP. (2) Likuidasi pada entitas terjadi dalam hal: a. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga; dan/atau b. Entitas Akuntansi pada bagian anggaran BUN, mengalami pengakhiran/pembubaran dan memenuhi kondisi tertentu. Pasal 59 (1) Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilakukan dengan menyelesaikan seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran Entitas Akuntansi dan/ atau Entitas Pelaporan. (2) Penyelesaian aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Keuangan, sampai dengan saldo aset dan kewajiban pada Neraca bersaldo nihil, dan laporan kinerja. (3) Kondisi tertentu yang mengakibatkan likuidasi, tata cara penyelesaian hak dan kewajiban, tata cara penyusunan Laporan Keuangan likuidasi dan laporan kinerja pada Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga. (4) Kondisi tertentu yang mengakibatkan likuidasi, tata cara penyelesaian hak dan kewajiban, tata cara penyusunan Laporan Keuangan likuidasi, dan laporan kinerja pada Entitas Akuntansi pada BUN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada bagian anggaran BUN. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 60 (1) SAPP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat digunakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan untuk menghasilkan laporan manajerial di bidang keuangan. (2) SAPP dapat dikembangkan dalam rangka mendukung pengembangan sistem pelaporan keuangan Pemerintah konsolidasian dan sistem statistik keuangan Pemerintah yang menjadi salah satu laporan manajerial Pemerintah. (3) Sistem pelaporan keuangan Pemerintah konsolidasian dan sistem statistik keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem pelaporan keuangan ijdih.kemenkeu.go.id -- 34 of 136 -- Pemerintah konsolidasian dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem statistik keuangan Pemerintah umum. Pasal 61 (1) Dalam hal proses Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 1 menggunakan Dokumen Sumber dan sumber data yang sama, penerapan Rekonsiliasi eksternal dapat tidak diterapkan. (2) Kebijakan untuk tidak menerapkan Rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 62 Rekonsiliasiyang telah dilaksanakan pada tahun 2022 sebelum Peraturan Menteri m1 mulai berlaku, diakui sebagai Rekonsiliasi berdasarkan Peraturan Menteri ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 63 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137); dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 64 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 35 of 136 -- I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempat annya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Desember 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1366 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u . b. Kepala Bagian Ad ~~~~~f'{~~ erian ~ 19 MAS SOEHARTO NIP 19690922 199 jdih.kemenkeu.go.id -- 36 of 136 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.05/2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT jdih.kemenkeu.go.id -- 37 of 136 -- DAFTARISI BABI PENDAHULUAN 40 A. DASAR HUKUM 40 B. MAKSUD 41 C. RUANG LINGKUP 41 D. KARAKTERISTIK 42 E. SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 45 BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 47 BENDAHARA UMUM NEGARA A. GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN 47 KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA (SABUN) B. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT 48 (SiAP) C. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG 49 PEMERINTAH (SAUP) D. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN HIBAH 51 (SIKUBAH) E. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 52 INVESTASI PEMERINTAH (SAIP) F. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 53 PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN (SAPPP) G. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 54 TRANSFER KE DAERAH (SATD) H. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 56 BELANJA SUBSIDI (SABS) I. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 57 BELANJA LAIN-LAIN (SA

No. 217 of 2022

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Central Government Accounting System

Implementation of SABUN

Integrated Accounting System

Financial Reporting Requirements

Financial Report Composition

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Other 217/PMK.05/2022/2022?

Cite this page

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Central Government Accounting System

Implementation of SABUN

Integrated Accounting System

Financial Reporting Requirements

Financial Report Composition

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Other 217/PMK.05/2022/2022?

Cite this page

Reconciliation Procedures

Monitoring and Quality Control