Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the indicators for regional performance and general provisions for the allocation of public funds designated for specific uses in the 2023 fiscal year. It aims to ensure effective financial management at the regional level, aligning with national development goals and improving public services.
This regulation primarily affects local governments (Pemerintah Daerah) across Indonesia, including provincial and district/city administrations. It impacts various sectors such as education, health, and public works, as well as the personnel management of government employees, specifically those under the Government Employee with Work Agreement (PPPK) scheme.
- **Pasal 2** outlines the specific uses of the General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum, DAU), which includes salaries for PPPK, funding for Kelurahan (villages), and allocations for education, health, and public works. - **Pasal 3** specifies how the DAU for PPPK salaries is determined based on the number of positions, basic salaries, and months of salary payments. - **Pasal 11** mandates local governments to budget for the specified uses of DAU in their Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the 2023 fiscal year. - **Pasal 12** emphasizes that expenditures funded by DAU must not overlap with other funding sources. - **Pasal 13** requires oversight of the budgeting and implementation of activities funded by DAU by internal government auditors.
- **Dana Alokasi Umum (DAU)**: General Allocation Fund, a transfer to local governments aimed at reducing financial disparities. - **Pemerintah Daerah**: Local Government, which includes provincial and district/city administrations responsible for local governance. - **PPPK**: Government Employee with Work Agreement, a specific employment status for government workers. - **Kelurahan**: Villages or urban administrative units under local government. - **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**: Regional Revenue and Expenditure Budget, the financial plan for local governments.
This regulation came into effect on December 28, 2022, upon its promulgation. It does not explicitly replace any previous regulations but is part of the broader framework established by Law No. 28 of 2022 regarding the National Budget for the 2023 fiscal year.
This regulation interacts with several laws and regulations, including Law No. 28 of 2022 on the National Budget, Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Local Governments, and various ministerial regulations regarding the organization and work of the Ministry of Finance. These interactions ensure that the implementation of this regulation aligns with national policies and frameworks for financial governance.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 specifies that the DAU is allocated for salaries of PPPK, funding for Kelurahan, and sectors such as education, health, and public works.
Pasal 3 outlines that the DAU for PPPK salaries is based on the number of positions, basic salary, and months of salary payments.
Pasal 11 requires local governments to include the specified DAU allocations in their APBD for the 2023 fiscal year.
Pasal 12 mandates that expenditures funded by DAU must not overlap with other funding sources.
Pasal 13 requires internal government auditors to oversee the budgeting and implementation of activities funded by DAU.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK lNIJONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212 /PMK.07 /2022
TENTANG
INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM BAGIAN
DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (13)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Indikator
Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana
Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun
Anggaran 2023;
Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6827);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 954);
jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 84 --
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG INDIKATOR
TINGKAT KINERJA DAERAH DAN KETENTUAN UMUM
BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai
perangkat kecamatan.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan
dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 84 --
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan PPPK yang
bekerja pada instansi pemerintah.
Pasal2
Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:
a. penggajian formasi PPPK;
b. pendanaan Kelurahan;
c. bidang pendidikan;
d. bidang kesehatan; dan
e. bidang pekerjaan umum.
Pasal 3
(1) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk
penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan:
a. jumlah formasi PPPK;
b. gaji pokok dan tunjangan melekat; dan
c. jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.
(2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk
pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b ditentukan berdasarkan satuan biaya per
Kelurahan dan jumlah Kelurahan tiap-tiap Pemerintah
Daerah.
(3) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk
bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d, dan bidang pekerjaan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e pada
Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dihitung
berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat
kinerja Daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan
Daerah.
(4) Indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah
pada tiap-tiap urusan Pemerin tahan Daerah se bagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan indeks komposit dari
beberapa indikator kinerja tiap-tiap bidang.
(5) Indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:
a. bidang pendidikan, yang dihitung berdasarkan
indikator:
1. rata-rata lama sekolah;
2. angka partisipasi murni;
3. tingkat penyelesaian sekolah;
4. persentase guru layak;
5. rasio kelas layak; dan
6. peta mutu pendidikan;
b. bidang kesehatan, yang dihitung berdasarkan
indikator:
1. usia harapan hidup;
2. persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas
kesehatan;
3. persentase bayi, balita yang mendapat imunisasi
dasarlengkap;dan
jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 84 --
4. balita dengan gizi normal; dan
c. bidang pekerjaan umum, yang dihitung berdasarkan
indikator:
1. persentase keluarga dengan akses terhadap air
minum layak;
2. persentase keluarga dengan akses terhadap
sanitasi layak;
3. kondisi jalan man tap;
4. rasio elektrifikasi; dan
5. kualitas sinyal telepon dan sinyal internet.
Pasal 4
(1) Penggunaan bagian DAU penggajian formasi PPPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan bagian DAU pendanaan kelurahan
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan.
(3) Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bidang kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan
bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf e dilakukan untuk kegiatan fisik dan/ atau
nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan
dasar.
Pasal 5
(1) Bagian DAU penggajian formasi PPPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pendanaan
yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan
tunjangan melekat pada formasi PPPK tahun 2022 dan
tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Formasi PPPK tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) tidak termasuk PPPK:
a. yang telah lulus dan memperoleh nomor induk
pegawai pada tahun 2022; dan
b. yang telah diangkat menjadi ASN di Daerah.
(3) Jumlah formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi
kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi.
(4) Rincianjumlah formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023
yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian
formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
jdih.kemenkeu.go.id
1
-- 4 of 84 --
Pasal 6
(1) Bagian DAU pendanaan kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dialokasikan untuk
memberi dukungan pendanaan kepada Daerah
kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban pendanaan
bagi Kelurahan.
(2) Bagian DAU pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk
kegiatan fisik dan/ atau nonfisik.
(3) Bagian DAU pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen
pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Pemerintah mengalokasikan bagian DAU pendanaan
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikalikan
dengan jumlah Kelurahan pada tiap-tiap Pemerintah
Daerah.
(5) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berdasarkan data jumlah Kelurahan yang ditetapkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri yang digunakan dalam
perhitungan alokasi DAU tahun 2023.
(6) Rincian jumlah Kelurahan dan pagu bagian DAU
pendanaan Kelurahan per Daerah tercantum dalam huruf
B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1) Bagian DAU pendanaan Kelurahan untuk setiap
Kelurahan dialokasikan dengan keten tuan sebagai
berikut:
a. dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata;
atau
b. dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan
alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan
dan/ atau kinerja Kelurahan.
(2) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dihitung paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dari pagu bagian DAU pendanaan Kelurahan
dibagi kepada seluruh Kelurahan secara merata.
(3) Pagu alokasi berdasarkan kebutuhan dan/ atau kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung
paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu
DAU pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan:
a. jumlah penduduk;
b. angka kemiskinan;
c. luas wilayah;
d. ketersediaan pelayanan dasar;
e. kondisi infrastruktur;
f. transportasi/ aksesibilitas setiap Kelurahan; dan/ atau
g. indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.
(4) Data untuk menghitung alokasi berdasarkan kebutuhan
dan/ atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang.
(
jdih.kemenkeu.go.id
l
-- 5 of 84 --
Pasal 8
(1) Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan untuk
mendanai kegiatan fisik dan/ a tau nonfisik dalam rangka
peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan
sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta
kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana
tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Penentuan besaran pendanaan kegiatan fisik dan/ atau
nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan
prioritas nasional.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
belanja yang terkait dengan:
a. peningkatan capaian SPM bidang pendidikan; dan
b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga
kependidikan Daerah.
(4) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan
tenaga kependidikan Daerah se bagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b paling tinggi sebesar 20% (dua puluh
persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang
pendidikan.
(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
digunakan untuk:
a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga
kependidikan Daerah sesuai dengan keten tuan
peraturan perundang-undangan;
b. belanja honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Pasal 9
(1) Penggunaan bagian DAU bidang kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan untuk
mendanai kegiatan fisik dan/ atau nonfisik dalam rangka
peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan
sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta
kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana
tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
belanja yang terkait dengan:
a. peningkatan capaian SPM bidang kesehatan;
b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan; dan
c. belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional.
(3) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah
alokasi bagian DAU bidang kesehatan.
(4) Belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling tinggi
jdih.kemenkeu.go.id
7
-- 6 of 84 --
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi
bagian DAU bidang kesehatan.
(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
digunakan untuk:
a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. belanja honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Pasal 10
(1) Penggunaan bagian DAU bidang pekerjaan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan
untuk mendanai kegiatan fisik dan/ a tau nonfisik dalam
rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang
pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan
prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung
sebagaimana tercantum dalam huruf E Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian
SPM bidang pekerjaan umum.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk untuk:
a. belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. belanja honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Pasal 11
(1) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk bagian
DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian
formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan,
bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dalam
APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (6):
a. lebih besar dari jumlah Kelurahan yang dimiliki
Pemerintah Daerah, besaran penganggaran bagian
DAU pendanaan Kelurahan dalam APBD dilakukan
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dikalikan dengan jumlah Kelurahan yang dimiliki
Pemerintah Daerah; atau
b. lebih kecil dari jumlah Kelurahan yang dimiliki
Pemerintah Daerah, besaran penganggaran DAU
pendanaan Kelurahan dalam APBD dilakukan paling
banyak sebesar alokasi DAU pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(3) Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk
bagian DAU yang ditentukan penggunaannya
jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 84 --
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun
Anggaran 2023, kepala Daerah menganggarkan dalam
perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 12
Belanja yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya
telah ditentukan, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang
tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan lainnya.
Pasal 13
Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari
bagian DAU yang penggunaannya telah ditentukan diawasi
oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id
1
-- 8 of 84 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1335
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Ke ~f:_ft~-~-- ~ · istrasi Kementerian
jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 84 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212/PMK.07/2022
TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN
KETENTUAN UMUM BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG
DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2023
A. RINCIAN JUMLAH FORMASI PPPK TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 YANG
DIPERHITUNGKAN DALAM BAGIAN DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
No Daerah
Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total
Penggajian
Formasi PPPK
(dalam rnpiah)
f1l 12\ /3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Provins! Aceh 4.491 1.797 44 6.332 501 1.383 - 1.884 263.829.432.000,00
2 Kah. Aceh Baral 240 80 69 389 413 47 460 19.862.052.000,00
3 Kah. Aceh Besar - - - 769 59 91 919 9. 754.266.000,00
4 Kah. Aceh Selalan 85 56 5 146 760 - 4 764 13.731.264.000,00
5 Kah. Aceh Singkil 274 245 80 599 119 143 - 262 25.847.160.000,00
6 Kah. Aceh Tengah 673 13 - 686 316 368 44 728 34.143.480.000,00
7 Kah. Aceh Tenggara 521 195 - 716 314 74 92 480 32.666.448.000,00
8 Kah. Aceh Timur 988 143 40 1.171 561 - - 561 51.047.322.000,00
9 Kah. Aceh Ulara 277 277 1.347 73 16 1.436 25.908.420.000,00
10 Kah. Bireuen 695 126 821 513 352 - 865 40. 796.178.000,00
11 Kah. Pidie 193 92 16 301 905 193 - 1.098 23.245.080.000,00
12 Kah. Simeulue 704 287 8 999 166 - - 166 40.231.416.000,00
13 Kola Banda Aceh 371 392 - 763 107 696 3 806 37.936.488.000,00
14 Kola Sahang 26 - - 26 26 132 158 2.678.220.000,00
15 Kola Langsa 90 90 227 426 29 682 10.704.468.000,00
16 Kota Lhokseumawe 371 110 40 521 57 1 - 58 20.678.280.000,00
17 Kah. Gayo Lues 490 125 10 625 166 156 16 338 27.655.032.000,00
18 Kah. Aceh Barat Daya 150 50 19 219 219 355 - 574 14.525.688.000,00
19 Kah. Aceh J aya 371 105 - 476 164 325 18 507 23. 711.106.000,00
20 Kah. Nagan Raya 362 100 27 489 210 - 210 21.059.352.000,00
21 Kah. Aceh Tamiang 481 108 138 727 238 - 238 30.521.448.000,00
22 Kah. Bener Meriah 651 402 69 1.122 196 196 45.286.320.000,00
23 Kab. Pidie Jaya 75 30 28 133 162 185 - 347 8.804.622.000,00
24 Kota Suhulussalam 21 70 91 223 223 5.871.150.000,00
25 Provinsi Sumatera
Utara 900 44 20 964 13.209 546 466 14.221 188.063.406.000,00
26 Kah.Asahan 108 - - 108 2.913 380 - 3.293 39.110.766.000,00
27 Kab. Dairi 620 - 620 1.090 291 50 1.431 39.063.594.000,00
28 Kah. Deli Serdang - - - 1.741 338 2.079 22.066.506.000,00
29 Kah. Karo 404 80 484 1.193 234 65 1.492 34.473.960.000,00
30 Kah. Lahuhanhatu 646 - 646 1.651 - - 1.651 42.399.882.000,00
31 Kab. Langkat 675 50 48 773 2.997 992 47 4.036 72.604.788.000,00
32 Kab. Mandailing Natal 1.025 - - 1.025 921 11 51 983 49. 904.262.000,00
33 Kah. Nias 341 13 354 1.124 8 7 1.139 25.721.178.000,00
34 Kah. Simalungun 186 - 186 4.473 1.084 5.557 66.144.486.000,00
35 Kah. Tapanuli Selatan 208 52 19 279 1.648 748 2.396 36.174.876.000,00
36 Kah. Tapanuli Tengah 180 50 230 2.557 548 42 3.147 42.259.098.000,00
37 Kah. Tapanuli Utara 1.181 763 99 2.043 1.324 390 - 1.714 96.864.240.000,00
38 Kah.Taha 517 - 40 557 825 10 - 835 30.311.646.000,00
39 Kota Binjai 380 45 4 429 158 56 23 237 19.035.450.000,00
40 Kola Medan 1.057 121 - 1.178 2.820 228 68 3.116 78.435.648.000,00
41 Kota Pematang
Siantar 601 31 - 632 739 47 61 847 33.327.114.000,00
'7jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 84 --
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
No Daerah
Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total
Penggajian
Formasi PPPK
(dalam rupiah)
Ill 121 131 141 151 161 (7) (8) 191 1101 1111
42 Kota Sibolga 64 50 114 73 - - 73 5.164.734.000,00
43 Kota Tanjung Balai 270 - - 270 330 2 23 355 14.165.130.000,00
44 Kota Tebing Tinggi 158 158 370 11 25 406 10.393.548.000,00
Kota
Padane:sidimnuan 130 - - 130 0 - - 5.006.040.000,00
46 Kab. Pakpak Bharat 62 108 170 232 166 10 408 10.876.872.000,00
47 Kab. Nias Selatan 392 100 492 3.176 855 25 4.056 61.996.320.000,00
48 Kab. Humbang
Hasundutan - - - - 1.146 890 32 2.068 21.949.752.000,00
49 Kab. Serdang Bedagai 500 500 3.056 150 19 3.225 53.484.150.000,00
Kab. Samosir 176 119 295 760 136 896 20.870.004.000,00
51 Kab. Batu Bara 411 - - 411 1.529 191 12 1.732 34.210.236.000,00
52 Kab. Padang Lawas 824 104 65 993 155 60 215 40.520.454.000,00
53 Kab. Padang Lawas
Utara 159 110 15 284 1.079 392 1.471 26.549.466.000,00
54 Kab. Labuhanbatu
Selatan 264 - - 264 1.506 245 23 1.774 28.995.348.000,00
Kab. Labuhanbatu
Utara 98 22 18 138 508 - 508 10.706.016.000,00
56 Kab. Nias Utara - 251 3 254 532 252 1 785 18.113.022.000,00
57 Kab. Nias Barat 354 220 10 584 180 1 181 24.409.806.000,00
58 Kota Gunungsitoli 184 184 431 148 21 600 13.453.872.000,00
59 Provinsi Sumatera
Barat 1.927 384 205 2.516 4.488 379 225 5.092 150.932.616.000,00
Kab. Lima Puluh Kota 622 89 193 904 335 15 - 350 38.526.132.000,00
61 Kab. Agam 461 254 51 766 1.494 221 - 1.715 47.700.138.000,00
62 Kab. Kepulauan
Mentawai 341 - - 341 434 512 22 968 23.405.580.000,00
63 Kab. Padang
Pariaman 1.088 170 196 1.454 1.831 121 1.952 76.709.160.000,00
64 Kab. Pasaman 586 299 65 950 1.406 253 1.659 54.191.226.000,00
Kab. Pesisir Selatan 1.269 150 197 1.616 2.161 839 - 3.000 94.070.928.000,00
66 Kab. Sijunjung 928 93 53 1.074 427 123 550 47.195.292.000,00
67 Kab. Solok 134 134 1.510 843 2.353 30.134.814.000,00
68 Kab. Tanah Datar 887 90 49 1.026 1.339 286 1.625 56.756.958.000,00
69 Kota Bukit Tinggi 158 67 138 363 294 173 - 467 18.935.142.000,00
Kota Padang Panjang 41 106 48 195 102 79 181 9.430.194.000,00
71 Kota Padang - - - - 2.567 541 193 3.301 35.036.814.000,00
72 Kota Payakumbuh 233 120 71 424 204 347 34 585 22.536.582.000,00
73 Kota Sawahlunto 112 169 170 451 84 211 2 297 20.519.466.000,00
74 Kota Solok 38 38 146 95 - 241 4.021.278.000,00
Kota Pariaman 61 - 61 647.454.000,00
76 Kab. Pasaman Barat 418 743 320 1.481 830 318 - 1.148 69.215.220.000,00
77 Kab. Dharmasraya 838 303 81 1.222 839 255 1.094 58.668.492.000,00
78 Kab. Solok Selatan - - 358 32 390 4.139.460.000,00
79 Provinsi Riau 7.297 168 223 7.688 8.908 328 - 9.236 394.080.408.000,00
Kab. Bengkalis 1.987 169 56 2.212 2.209 517 2.726 114.113.460.000,00
81 Kab. Indragiri Hilir 342 60 24 426 3.480 38 - 3.518 53.744.460.000,00
82 Kab. Indragiri Hulu 227 111 16 354 2.169 264 - 2.433 39.455.694.000,00
83 Kab. Kampar - - - - 4.482 799 166 5.447 57.814.458.000,00
84 Kab. Kuantan
Singingi 817 221 - 1.038 11.017.332.000,00
Kab. Pelalawan 1.056 17 10 1.083 2.157 660 5 2.822 71.656.872.000,00
86 Kab. Rokan Hilir 1.013 426 143 1.582 229 229 63.350.262.000,00
87 Kab. Rokan Hulu 592 39 78 709 3.199 23 - 3.222 61.500.480.000,00
88 Kab. Siak 1.539 576 35 2.150 512 480 992 93.321.288.000,00
89 Kota Dumai 152 90 8 250 604 549 1.153 21.864.942.000,00
Kota Pekanbaru 260 69 48 377 2.419 29 2.448 40.500.588.000,00
91 Kab. Kepulauan
Meranti 500 440 65 1.005 200 260 - 460 43.582.980.000,00
jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 84 --
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
No Daerah
Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total
Penggajian
Formasi PPPK
(dalam rupiah)
Ill 121 131 141 151 161 171 181 191 l!OI 1111
92 Provinsi Jambi 108 20 12 140 5.084 632 236 5.952 68.565.648.000,00
93 Kah. Batanghari 950 5 72 1.027 1.318 124 - 1.442 54.853.104.000,00
94 Kab. Bungo 186 186 1.923 280 2.203 30.545.130.000,00
Kab. Kerinci 508 40 33 581 1.114 233 - 1.347 36.670.206.000,00
96 Kab. Merangin 410 - - 410 2.577 508 102 3.187 49.615.098.000,00
97 Kab. Muaro Jarnbi 353 16 20 389 1.536 55 - 1.591 31.866.486.000,00
98 Kab. Sarolangun 60 44 18 122 1.816 - - 1.816 23.973.000.000,00
99 Kab. Tanjung Jabung
Baral 300 300 1.937 530 38 2.505 38.140.470.000,00
Kab. Tanjung Jabung
Timur 150 50 - 200 1.523 105 24 1.652 25.235.928.000,00
101 Kah.Tebo 271 - 271 2.081 49 - 2.130 33.043.488.000,00
102 Kota Jarnbi 119 74 193 2.202 657 99 2.958 38.828.256.000,00
103 Kola Sungai Penuh 172 - 172 356 440 35 831 15.443.610.000,00
104 Provinsi Sumatera
Selatan 4.329 - - 4.329 2.404 355 352 3.111 199. 721.286.000,00
Kab. Labat 1.204 - 1.204 924 1.772 2.696 74.978.976.000,00
106 Kab. Musi Banyuasin 857 97 954 1.408 1.896 3.304 71.805.288.000,00
107 Kab. Musi Rawas - - - - 1.034 184 72 1.290 13.692.060.000,00
108 Kab. Muara Enim 1.386 56 103 1.545 936 353 - 1.289 73.176.306.000,00
109 Kab. Ogan Komering
Ilir 2.000 248 2.248 2.204 171 - 2.375 111.774.234.000,00
Kab. Ogan Komering
Ulu 319 249 568 1.438 851 149 2.438 47.749.476.000,00
111 Kota Palembang 3.500 200 81 3.781 4.256 1.109 71 5.436 203.296.452.000,00
112 Kota Prabumulih 253 346 340 939 229 332 - 561 42.113.466.000,00
113 Kota Pagar Alam 63 50 18 131 58 180 238 7.570.680.000,00
114 Kota Lubuk Linggau - 23 5 28 472 271 6 749 9.028.110.000,00
Kab. Banyuasin 1.424 - 1.424 810 1.347 - 2.157 77.729.790.000,00
116 Kab. Ogan Ilir 949 30 67 1.046 516 - 516 45.756.192.000,00
117 Kab. Ogan Komering
Ulu Timur 170 - - 170 1.009 672 - 1.681 24.388.494.000,00
118 Kab. Ogan Komering
Ulu Selatan 654 258 - 912 64 46 28 138 36.584.028.000,00
119 Kab. Empat Lawang 54 60 29 143 100 826 - 926 15.335.208.000,00
Kab. Penukal Ahab
Lematang llir 523 185 176 884 738 158 896 43.551.216.000,00
121 Kab. Musi Rawas
Utara 117 67 5 189 1.031 126 - 1.157 19.558.410.000,00
122 Provinsi Bengkulu - 2.304 241 206 2.751 29.199.114.000,00
123 Kab. Bengkulu
Selatan 305 40 35 380 65 289 354 18.390.396.000,00
124 Kab. Bengkulu Utara 256 25 281 1.648 833 74 2.555 37.939.518.000,00
Kab. Rejang Lebong 141 92 31 264 1.112 351 - 1.463 25.694.394.000,00
126 Kota Bengkulu 1.102 344 208 1.654 1.214 365 80 1.659 81.300.858.000,00
127 Kab. Kaur 328 53 6 387 76 227 - 303 18.118.638.000,00
128 Kab. Seluma 493 251 15 759 358 150 508 34.619.484.000,00
129 Kab. Mukomuko 10 5 15 1.022 591 31 1.644 18.027.036.000,00
Kab. Lebong 268 100 20 388 274 282 - 556 20.842.488.000,00
131 Kab. Kepahiang 463 - - 463 544 265 23 832 26.660.052.000,00
132 Kab. Bengkulu
Tengah - - - - 455 283 8 746 7.918.044.000,00
133 Provins! Lampung 422 210 46 678 7.130 706 7.836 109.279.728.000,00
134 Kab. Larnpung Barat 55 55 426 5 28 459 6.989.766.000,00
Kab. Larnpung
Selatan 70 20 10 100 4.202 415 95 4.712 53.863.968.000,00
136 Kab. Larnpung
Tengah 1.433 71 75 1.579 2.746 24 - 2.770 90.204.912.000,00
137 Kab. Larnpung Utara 892 168 130 1.190 12.630.660.000,00
138 Kab. Larnpung Timur - - - - 2.238 462 141 2.841 30.154.374.000,00
139 Kab. Tanggarnus 414 47 461 1.460 55 67 1.582 34.543.536.000,00
Kab. Tulang Bawang - - 620 293 35 948 10.062.072.000,00
141 Kab. Way Kanan - - 768 768 8. 151.552.000,00
jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 84 --
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
No Daerah
Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total
Penggajian
Formasi PPPK
(dalam rupiah)
ill 121 131 141 151 161 171 (8) (9) (10) 1111
142 Kata Bandar
Lamoune: 307 - - 307 1.820 396 - 2.216 35.342.580.000,00
143 Kata Metro 84 - - 84 370 80 - 450 8.010.972.000,00
144 Kab. Pesawaran 91 48 18 157 1.871 295 2.166 29.035.680.000,00
Kab. Pringsewu 111 111 1.041 454 50 1.545 20.673.018.000,00
146 Kab. Mesuji 383 - 383 592 294 18 904 24.343.620.000,00
147 Kab. Tulang Bawang
Barat 496 449 - 945 10.030.230.000,00
148 Kab. Pesisir Barat 556 556 650 411 16 1.077 32.841.726.000,00
149 Provins! DKI Jakarta 6.319 8.679 1.085 16.083 14.378 6.066 - 20.444
Provins! Jawa Barat 3.800 731 40 4.571 8.900 980 481 10.361 285.991.722.000,00
151 Kab. Bandung 3.203 317 99 3.619 9.840 1.772 5 11.617 262.663.290.000,00
152 Kab. Bekasi 1.020 195 60 1.275 9.258 83 9.341 148.243.074.000,00
153 Kab. Bogar 3.039 518 54 3.611 16.141 1.426 - 17.567 325.508.526.000,00
154 Kab. Ciamis 1.150 378 174 1.702 2.302 780 - 3.082 98.252.964.000,00
Kab. Cianjur 1.200 150 96 1.446 9.980 1.164 11.144 173.964.984.000,00
156 Kab. Cirebon 971 72 26 1.069 3.650 2.550 93 6.293 107.958.954.000,00
157 Kab. Garut 3.326 1.786 175 5.287 10.522 1.712 - 12.234 333.443.472.000,00
158 Kab. Indramayu 280 81 144 505 6.385 473 137 6.995 93.691.470.000,00
159 Kab. Karawang 2.247 658 519 3.424 7.034 546 7.580 212.305.512.000,00
Kab. Kuningan 767 100 174 1.041 1.696 822 2.518 66.812.880.000,00
161 Kab. Majalengka 1.206 1.206 1.391 34 204 1.629 63.730.854.000,00
162 Kab. Purwakarta 238 69 42 349 3.650 662 64 4.376 59.886.156.000,00
163 Kab. Subang 830 133 49 1.012 3.336 450 - 3.786 79.154. 700.000,00
164 Kab. Sukabumi 886 70 174 1.130 8.146 2.048 33 10.227 152.063.418.000,00
Kab. Sumedang 751 169 60 980 2.919 967 3.886 78.983.844.000,00
166 Kab. Tasikmalaya 417 43 20 480 6.199 909 123 7.231 95.233.674.000,00
167 Kata Bandung 775 398 88 1.261 2.753 1.511 4.264 93.816.684.000,00
168 Kata Bekasi 1.313 299 230 1.842 4.849 1.175 94 6.118 135.868.188.000,00
169 Kata Bogar 581 105 37 723 2.518 4 2.522 54.609. 792.000,00
Kata Cire ban 324 78 402 764 15 - 779 23.748.522.000,00
171 Kata Depok 767 267 38 1.072 3.762 2 - 3.764 81.231.672.000,00
172 Kata Sukabumi 116 - - 116 547 856 64 1.467 20.037.666.000,00
173 Kata Tasikmalaya 366 70 29 465 1.031 1.113 16 2.160 40.832.460.000,00
174 KotaCimahi 514 50 43 607 377 10 387 27.481.974.000,00
Kata Banjar 102 225 142 469 243 460 703 25.521.894.000,00
176 Kab. Bandung Barat 431 113 53 597 2.117 17 2.134 45.639.552.000,00
177 Kab. Pangandaran 335 - 335 1.367 184 1.551 29.362.494.000,00
178 Provinsi Jawa
Ten,iah 4.352 145 224 4.721 6.951 1.642 532 9.125 278.649.018.000,00
179 Kab. Banjarnegara 386 61 59 506 2.785 578 48 3.411 55.689.402.000,00
Kab. Banyumas 1.967 24 19 2.010 4.686 358 236 5.280 133.443.000.000,00
181 Kab. Batang 815 45 46 906 2.051 8 24 2.083 56.997.210.000,00
182 Kab. Blora 1.261 250 401 1.912 2.063 125 - 2.188 96.850.728.000,00
183 Kab. Boyolali 366 45 21 432 2.164 31 16 2.211 40.103.010.000,00
184 Kab. Brebes 1.285 125 77 1.487 2.526 22 20 2.568 84.518.148.000,00
Kab. Cilacap 930 202 60 1.192 1.891 505 2.396 71.332.680.000,00
186 Kab. Demak 320 95 132 547 1.150 1.005 129 2.284 45.306.252.000,00
187 Kab. Grobogan 1.270 391 51 1.712 3.829 1.211 5.040 119.420.256.000,00
188 Kab. Jepara 550 - 550 1.081 205 1.286 34.829.004.000,00
189 Kab. Karanganyar 548 243 5 796 1.167 116 1.283 44.270.130.000,00
Kab. Kebumen 448 112 30 590 2.388 112 152 2.652 50.868.048.000,00
191 Kab. Kendal 1.058 190 80 1.328 996 153 2 1.151 63.355.338.000,00
jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 84 --
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
No Daerah
Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total
Penggajian
Formasi PPPK
(dalam rupiah)
Ill 121 131 141 151 161 171 181 191 1101 1111
192 Kab. Klaten 585 89 75 749 3.002 50 3.052 61.236.420.000,00
193 Kab. Kudus 411 88 15 514 1.414 347 1.761 38.484.366.000,00
194 Kab. Magelang 897 106 49 1.052 1.493 136 - 1.629 57.800.622.000,00
Kab. Pati 665 184 - 849 2.055 207 - 2.262 56.702.160.000,00
196 Kab. Pekalongan 457 457 1.554 183 124 1.861 37.350.810.000,00
197 Kab. Pemalang 297 78 - 375 3.529 155 163 3.847 55.272.558.000,00
198 Kab. Purbalingga 173 2 24 199 1.398 532 83 2.013 29.029.074.000,00
199 Kab. Purworejo 1.133 44 75 1.252 1.641 51 1.692 66.170.904.000,00
Kab. Rembang 1.309 399 146 1.854 815 815 80.044.242.000,00
201 Kab. Semarang 1.618 412 411 2.441 1.479 187 - 1.666 111.680.952.000,00
202 Kab. Sragen 352 333 685 1.926 116 - 2.042 48.051.768.000,00
203 Kab. Sukoharjo 764 - - 764 2.352 238 103 2.693 58.003.614.000,00
204 Kab. Tega! 1.466 39 144 1.649 3.794 10 35 3.839 104.246.838.000,00
Kab. Temanggung 622 3 35 660 918 104 61 1.083 36.910.242.000,00
206 Kab. Wonogiri 645 199 844 2.190 840 156 3.186 66.316.956.000,00
207 Kab. Wonosobo 803 174 79 1.056 1.244 119 - 1.363 55.131.330.000,00
208 Kata Magelang 96 104 93 293 341 19 - 360 15.103.884.000,00
209 Kata Pekalongan 117 25 4 146 331 21 39 391 9.772.242.000,00
Kata Salatiga 108 56 23 187 267 144 411 11.563.350.000,00
211 Kata Semarang 662 388 171 1.221 1.077 1.001 127 2.205 70.422.138.000,00
212 Kata Surakarta 297 277 50 624 699 184 883 33.401.154.000,00
213 Kata Tega! 429 289 177 895 285 102 - 387 38.572.278.000,00
214 Provins! DI
Yogyakarta 547 30 40 617 1.819 3 190 2.012 45.114.804.000,00
Kab. Bantu! 396 104 10 510 1.566 32 24 1.622 36.854.988.000,00
216 Kab. Gunungkidul 236 199 - 435 1.024 24 1.048 27.874.452.000,00
217 Kab. Kulon Progo 205 150 36 391 1.008 52 108 1.168 27.453.780.000,00
218 Kab. Sleman 313 140 48 501 1.804 160 1.964 40.138.404.000,00
219 Kata Yogyakarta 189 39 23 251 456 35 63 554 15.545.664.000,00
Provinsi Jawa Timur 2.450 919 442 3.811 9.656 70 - 9.726 249.985.752.000,00
221 Kab. Bangkalan 818 185 60 1.063 3.158 11 3.169 74.569.770.000,00
222 Kab. Banyuwangi 340 212 552 2.332 853 96 3.281 56.080.950.000,00
223 Kab. Blitar 663 - 663 2.005 337 144 2.486 51.917.208.000,00
224 Kab. Bojonegoro 3.942 854 11 4.807 4.129 39 - 4.168 229.347.108.000,00
Kab. Bondowoso 758 150 77 985 984 985 165 2.134 60.580.656.000,00
226 Kab. Gresik 556 64 - 620 1.427 1.105 82 2.614 51.619.956.000,00
227 Kab. Jember 793 - - 793 2.787 82 - 2.869 60,988.410.000,00
228 Kab. Jombang 893 - 893 2.608 29 2.637 62.376.762.000,00
229 Kab. Kediri 824 150 27 1.001 4.049 1.043 5.092 92.592.996.000,00
Kab. Lamongan 980 939 1.919 2.630 1.136 3.766 113.869.176.000,00
231 Kab. Lumajang 284 274 62 620 3.339 960 4.299 69.504.546.000,00
232 Kab. Madiun 337 138 18 493 1.596 15 - 1.611 36.083.598.000,00
233 Kab. Magetan 469 286 22 777 1.911 13 - 1.924 50.342.052.000,00
234 Kab. Malang 1.616 903 266 2.785 5.292 167 - 5.459 165.186.606.000,00
Kab. Mojokerto 225 - 225 1.724 1.047 130 2.901 39.455.514.000,00
236 Kab. Nganjuk 828 290 - 1.118 2.819 205 10 3.034 75.254.820.000,00
237 Kab. Ngawi 1.373 175 27 1.575 2.014 30 - 2.044 82.345.116.000,00
238 Kab. Pacitan 352 32 - 384 1.157 13 43 1.213 27.661.854.000,00
239 Kab. Pamekasan 585 125 29 739 1.039 - - 1.039 39.485.358.000,00
Kab. Pasuruan 328 210 120 658 1.763 804 - 2.567 52.584.402.000,00
241 Kab. Ponorogo 541 106 81 728 1.615 - - 1.615 45.175.434.000,00
'1jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 84 --
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
No Daerah
Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total
Penggajian
Formasi PPPK
(dalam rupiah)
Ill 121 (3) (4) 15) 161 {71 {81 /91 IIOI {!JI
242 Kab. Probolinggo 838 194 152 1.184 917 339 1.256 58.924.656.000,00
243 Kab. Sampang 186 79 51 316 2.118 535 2.653 40.327.470.000,00
244 Kab. Sidoarjo 1.251 1.398 207 2.856 2.287 562 - 2.849 140.218.134.000,00
Kab. Situbondo 345 118 39 502 1.214 953 - 2.167 42.331.554.000,00
246 Kab. Sumenep 189 55 72 316 884 177 - 1.061 23.429.982.000,00
247 Kab. Trenggalek 975 426 205 1.606 1.718 622 2.340 86.680.608.000,00
248 Kab.Tuban 534 126 210 870 953 1.298 - 2.251 57.394.074.000,00
249 Kab. Tulungagung 1.433 138 - 1.571 2.205 220 2.425 86.235.018.000,00
Kota Blitar 119 77 32 228 302 97 399 13.014.810.000,00
251 Kota Kediri 224 - 224 743 498 80 1.321 22.646.886.000,00
252 Kota Madiun 205 261 466 239 165 - 404 22.232.784.000,00
253 Kota Malang 301 26 20 347 200 74 178 452 18.159.804.000,00
254 Kota Mojokerto 168 - - 168 176 245 47 468 11.436.696.000,00
Kota Pasuruan 163 70 170 403 142 94 236 18.023.628.000,00
256 Kota Probolinggo 88 100 17 205 187 292 479 12.978.246.000,00
257 Kota Surabaya 1.513 369 1.882 3.391 1.736 - 5.127 126.890.034.000,00
258 KotaBatu 78 14 92 215 1 - 216 5.835.360.000,00
259 Provinsi Kalimantan
Barat 1.333 151 293 1.777 5.822 62 5.884 130.881.492.000,00
Kab.Bengkayang 366 250 38 654 2.060 493 - 2.553 52.281.774.000,00
261 Kab.Landak 271 27 - 298 3.702 155 7 3.864 52.487.880.000,00
262 Kab. Kapuas Hulu 110 183 81 374 1.315 658 1.973 35.343.414.000,00
263 Kab. Ketapang 2.919 500 78 3.497 1.171 1.294 - 2.465 160.825.986.000,00
264 Kab. Mempawab 474 122 8 604 786 - - 786 31.601.436.000,00
Kab. Sambas - 270 8 278 1.759 443 9 2.211 34.172.778.000,00
266 Kab. Sanggau 150 285 42 477 1.822 292 - 2.114 40.806.312.000,00
267 Kab. Sintang 600 100 23 723 3.709 283 31 4.023 70.541.406.000,00
268 Kota Pontianak 436 50 67 553 1.699 143 83 1.925 41.726.874.000,00
269 Kota Singkawang 284 101 111 496 465 - - 465 24.035.478.000,00
Kab. Sekadau 158 40 29 227 1.816 254 2.070 30. 712.296.000,00
271 Kab. Melawi - - - - 827 349 18 1.194 12.673.116.000,00
272 Kab. Kayong Utara 194 193 171 558 621 140 761 29.564.718.000,00
273 Kab. Kubu Raya 262 52 12 326 2.665 4 2.669 40.882.374.000,00
274 Provinsi Kalimantan
Tenl{ah 1.379 116 - 1.495 15.867.930.000,00
Kab. Barito Selatan 455 455 605 83 58 746 25.439.184.000,00
276 Kab. Barito Utara 568 150 156 874 555 432 - 987 44.132.010.000,00
277 Kab. Kapuas 88 87 19 194 3.006 564 - 3.570 45.362.532.000,00
278 Kab. Kotawaringin
Barat 200 69 14 283 1.074 209 - 1.283 24.515.526.000,00
279 Kab. Kotawaringin
Timur 496 418 96 1.010 2.166 630 - 2.796 68.569.824.000,00
Kota Palangkaraya 90 24 98 212 448 23 7 478 13.237.188.000,00
281 Kab. Katingan 987 - - 987 841 2 25 868 47.220.348.000,00
282 Kab. Seruyan 16 7 23 719 209 - 928 10.735.476.000,00
283 Kab. Sukamara 69 76 103 248 137 35 - 172 11.375.592.000,00
284 Kab. Lamandau so 25 75 828 30 11 869 12.111.666.000,00
Kab. Gunung Mas 1.495 449 25 1.969 43 43 76.278.654.000,00
286 Kab. Pulang Pisau - - - - 111 111 1.178.154.000,00
287 Kab. Murung Raya 1.172 100 63 1.335 1.227 237 1.464 66.947.076.000,00
288 Kab. Barito Timur - - 76 - - 76 806.664.000,00
289 Provinsi Kalimantan
Selatan 552 591 194 1.337 2.166 1.071 3.237 85.842.714.000,00
Kab. Banjar 626 400 1.026 1.386 105 - 1.491 55.334.682.000,00
291 Kab. Barito Kuala 663 36 33 732 401 286 - 687 35.479.674.000,00
jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 84 --
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
No
/II
292
293
294
Daerah
12\
Kab. Hulu Sungai
Selatan
Kab. Hulu Sungai
Tengah
Kab. Hulu Sungai
Utara
Guru
13)
299
384
117
Tenaga
Keseha-
tan
14)
119
319
38
Teknis
15)
73
38
-
Total
16)
491
741
155
Guru
17)
233
629
400
Tenaga
Keseha-
tan
/81
324
322
395
Teknis
191
35
Total
1101
557
951
830
Penggajian
Formasi PPPK
(dalam rupiah)
/Ill
24.819.426.000,00
38.628.342.000,00
14.778.360.000,00
Kab. Kotabaru 100 100 68 268 1.883 358 - 2.241 34.106.118.000,00
296 Kab. Tabalong 440 149 45 634 667 87 - 754 32.417.028.000,00
297 Kab. Tanah Laut 201 65 13 279 964 1.960 2.924 41.779.068.000,00
298 Kab. Tapin 177 100 28 305 392 234 626 18.389.304.000,00
299 Kata Banjarbaru 92 58 54 204 466 10 476 12.907.896.000,00
Kata Banjarmasin 422 92 69 583 822 943 1.765 41.183.874.000,00
301 Kab. Balangan 289 66 16 371 389 9 398 18.510.840.000,00
302
303
Kab. Tanah Bumbu
Provlnsi Kallmantan
Timur
56
844
75
56
1.417
1.287
2.279
592
-
32 1.911
2.279
22.439.802.000,00
78.755.142.000,00
304 Kab. Berau
Kab. Kutai
Kartaneu:ara
795
114
-
1.715
-
67
2.297
422
2.159 186
489
4.642
71.231.466.000,00
49.270.188.000,00
306 Kab. Kutai Barat 1.514 635 38 2.187 79 - - 79 85.055.502.000,00
307 Kab. Kutai Timur 1.206 476 317 1.999 1.135 298 - 1.433 92.187.354.000,00
308 Kab. Paser 155 76 33 264 1.809 14 - 1.823 29.515.434.000,00
309 Kata Balikpapan 727 82 47 856 1.155 144 - 1.299 46.750.434.000,00
Kata Bontang 150 153 308 611 122 75 - 197 25.619.346.000,00
311
312
Kata Samarinda
Kab. Penajam Paser
Utara
637
322
70
178
28
70
735
570
2.323
218
325
45
29 2.677
263
56.717.058.000,00
24.741.042.000,00
313
314
316
317
318
Kab. Mahakam Ulu
Provins! Sulawesi
Utara
Kab. Bolaang
Mongondow
Kab. Minahasa
Kab. Kepulauan
Sangihe
KotaBitung
275
3.279
621
688
388
196
141
693
109
99
200
76
58
622
-
-
474
4.594
730
787
588
272
55
1.303
1.201
807
489
181
119
254
49
326
117
46
-
-
-
-
174
1.557
1.250
1.133
606
227
20.099.628.000,00
193.431. 750.000,00
41.378.340.000,00
42.331.458.000,00
29.074.788.000,00
12.883.554.000,00
319
321
Kata Manado
Kab. Kepulauan
Talaud
Kab. Minahasa
Selatan
465
183
168
392
-
68
325
-
338
1.182
183
574
486
175
830
53
729
165
29
-
539
933
995
51.237.402.000,00
16.949.826.000,00
32.664.522.000,00
322 Kata Tomohon 136 118 99 353 55 45 100 14.654.724.000,00
323
324
326
327
328
329
331
332
333
Kab. Minahasa Utara
Kab. Kep. Siau
Tru,ulandang Biaro
Kata Kotamobagu
Kab. Bolaang
Mongondow Utara
Kab. Minahasa
Tene:e:ara
Kab. Bolaang
Mongondow Timur
Kab. Bolaang
Mornrnndow Selatan
Provins! Sulawesi
Tengah
Kab. Banggai
Kab. Banggai
Keoulauan
Kab. Buol
500
137
50
222
50
287
212
5.309
250
1.017
669
75
-
356
75
384
151
211
324
204
66
149
98
500
306
50
297
50
689
287
5.897
467
1.377
1.091
544
166
347
166
375
129
121
136
1.786
37
397
165
83
327
370
79
926
150
401
14
17
40
709
166
416
166
472
456
508
215
2.752
187
798
26. 779.326.000,00
13.545.372.000,00
6.340.824.000,00
13.198.800.000,00
6.935.208.000,00
31.371.996.000,00
16.443.708.000,00
229.363.686.000,00
47.192.964.000,00
55.010.334.000,00
50.482.200.000,00
334 Kab. Tali Tali 250 150 134 534 1.307 550 - 1.857 40.273.470.000,00
Kab. Donggala 250 350 - 600 2.062 460 72 2.594 50.637.516.000,00
336 Kab. Morowali 740 531 96 1.367 428 691 1.119 64.517.502.000,00
337 Kab. Paso 551 - 551 631 - - 631 27.915.342.000,00
338 Kata Palu 429 133 70 632 211 558 769 32.499.222.000,00
339 Kab. Parigi Moutong - - - 1.158 1.077 63 2.298 24.390.972.000,00
Kab. Tojo Una Una 375 50 - 425 894 796 - 1.690 34.303.560.000,00
341 Kab. Sigi 508 592 - 1.100 611 602 60 1.273 55.870.422.000,00
'1
jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 84 --
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
No Daerah
Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total
Penggajian
Formasi PPPK
(dalam rupiah)
Ill 12) 13) 14) 15) 16) 171 18) 19) llOl (11)
342 Kab. Banggai Laut 507 137 46 690 22 24 - 46 27.058.764.000,00
343 Kab. Morowali Utara 416 300 - 716 66 472 538 33.282.060.000,00
344 Provinsi Sulawesi
Selatan 10.385 29 10.414 3.465 35 301 3.801 441.366.126.000,00
Kab. Bantaeng 105 - - 105 237 627 - 864 13.213.836.000,00
346 Kab. Barru 151 36 23 210 629 9 - 638 14.858.412.000,00
347 Kah.Bone 1.915 - - 1.915 1.282 31 1.313 87.679.002.000,00
348 Kab. Bulukumba - - - - 1.411 12 86 1.509 16.016.526.000,00
349 Kab. Enrekang 365 316 38 719 455 426 - 881 37.038.186.000,00
Kab. Gowa 731 149 48 928 3.292 1.052 50 4.394 82.373.340.000,00
351 Kab. Jeneponto 271 62 35 368 1.543 4 - 1.547 30.590.802.000,00
352 Kab. Luwu 61 25 56 142 1.748 14 - 1.762 24.170.004.000,00
353 Kab. Luwu Utara 361 20 381 1.808 94 11 1.913 34.976.130.000,00
354 Kab. Maras 254 55 45 354 1.019 10 1.029 24.553.638.000,00
Kab. Pangkajene dan
Kepulauan - 10 - 10 573 1.291 54 1.918 20.742.732.000,00
356 Kata Palopo - - - - 284 200 30 514 5.455.596.000,00
357 Kab. Luwu Timur 556 319 71 946 152 277 429 40.981.974.000,00
358 Kab. Pinrang 203 75 28 306 1.451 187 8 1.646 29.254.092.000,00
359 Kab. Sinjai - - - - 584 8 33 625 6.633.750.000,00
Kab. Kepulauan
Selavar 264 100 - 364 245 75 - 320 17.413.392.000,00
361 Kab. Sidenreng
Rappang 1.376 745 54 2.175 23.085.450.000,00
362 Kab. Soppeng - 817 286 72 1.175 12.471.450.000,00
363 Kab. Takalar - - - - 1.226 20 51 1.297 13.766.358.000,00
364 Kab. Tana Toraja 477 200 37 714 783 224 - 1.007 38.183.010.000,00
Kab. Wajo 70 52 47 169 2.433 2.433 32.331.714.000,00
366 Kata Pare Pare - - - - 224 - - 224 2.377.536.000,00
367 Kata Makassar 695 - 54 749 2.898 1 21 2.920 59.835.372.000,00
368 Kab. Toraja Utara 567 546 1.113 816 559 42 1.417 57.899.442.000,00
369 Provinsi Sulawesi
Tenl!llsra 4.373 112 107 4.592 671 - 671 183.950.730.000,00
Kab. Euton 446 373 105 924 283 374 18 675 42.745.842.000,00
371 Kab. Konawe 886 1.608 80 2.574 666 1.438 - 2.104 121.451.448,000,00
372 Kab. Kolaka 165 86 48 299 1.104 605 1.709 29.653.218.000,00
373 Kab. Muna 202 70 23 295 943 350 1.293 25.083.762.000,00
374 Kata Kendari 731 731 691 629 77 1.397 42.977.106.000,00
Kata Bau Bau - 335 335 3.555.690.000,00
376 Kab. Konawe Selatan - - - 628 - - 628 6.665.592.000,00
377 Kab. Bombana 451 217 56 724 436 124 - 560 33.823.632.000,00
378 Kab. Wakatobi 324 41 27 392 179 245 424 19.595.472.000,00
379 Kab. Kolaka Utara 50 53 36 139 212 466 - 678 12.548.904.000,00
Kab. Konawe Utara 219 - 219 519 349 8 876 17.731.116.000,00
381 Kab. Euton Utara 254 211 28 493 302 150 - 452 23.781.972.000,00
382 Kab. Konawe
Keoulauan 242 176 34 452 7 227 - 234 19.889.292.000,00
383 Kab. Kolaka Timur 778 283 - 1.061 30 220 - 250 43.510.488.000,00
384 Kab. Muna Barat 124 99 34 257 629 275 11 915 19.608.366.000,00
Kab. Euton Tengah 183 150 22 355 36 66 102 14.752.968.000,00
386 Kab. Euton Selatan 322 16 338 333 162 - 495 18.269.634.000,00
387 Provins! Bali 1.473 324 17 1.814 2.033 590 347 2.970 101.377 .092.000,00
388 Kab. Badung 2.691 784 3.475 3.060 804 165 4.029 176.579.106.000,00
389 Kab. Bangli 58 - 58 287 303 67 657 9.206.862.000,00
Kab. Buleleng 843 403 141 1.387 1.639 969 - 2.608 81.091.908.000,00
391 Kab. Gianyar 843 157 1.000 985 - - 985 48,962. 790.000,00
'7
jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 84 --
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
No Daerah
Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total
Penggajian
Formasi PPPK
(dalam rupiah)
Ill 12\ 13\ 141 151 161 (7) (8) 191 1101 1111
392 Kab. Jembrana 349 66 30 445 755 413 1.168 29.533.212.000,00
393 Kab. Karangasem - - 727 556 - 1.283 13.617.762.000,00
394 Kab. Klungkung 14 - - 14 346 250 71 667 7.618.650.000,00
Kab.Tabanan 527 - - 527 1.157 1.072 144 2.373 45.480.738.000,00
396 Kata Denpasar 341 341 1.482 606 106 2.194 36.418.344.000,00
397 Provlnsi Nusa
Tenggara Barat 3.412 446 204 4.062 152 704 856 165.505.080.000,00
398 Kab. Bima 373 90 86 549 2.357 630 2.987 52.844.910.000,00
399 Kab. Dompu 301 - - 301 987 631 65 1.683 29.454.270.000,00
Kab. Lombok Barat 172 110 2 284 555 706 - 1.261 24.320.526.000,00
401 Kab. Lombok Tengah 742 109 89 940 1.542 1.031 2.573 63.507.342.000,00
402 Kab. Lombok Timur 2.057 255 85 2.397 356 1.080 1.436 107.545.380.000,00
403 Kab. Sumbawa 1.296 150 139 1.585 490 566 - 1.056 72.243.564.000,00
404 Kata Mataram 263 50 313 545 109 - 654 18.994.560.000,00
KotaBima 152 51 72 275 202 198 - 400 14.835.300.000,00
406 Kab. Sumbawa Barat 202 128 221 551 74 494 568 27.246.660.000,00
407 Kab. Lombok Utara 204 28 16 248 243 563 - 806 18.104.868.000,00
408 Provinsi Nusa
Tenu:ara Timur - 219 - 219 2.324.466.000,00
409 Kab. Alar 221 199 8 428 1.145 - - 1.145 28.634.454.000,00
Kab. Belu 519 174 148 841 451 207 - 658 39.369.240.000,00
411 Kab. Ende 1.401 227 169 1.797 959 181 1.140 81.298.836.000,00
412 Kab. Flores Timur 319 225 154 698 228 228 29.298.576.000,00
413 Kab. Kupang - - - 1.211 327 - 1.538 16.324.332.000,00
414 Kab. Lembata 317 130 50 497 192 77 - 269 21.993.642,000,00
Kab. Manggarai 772 200 5 977 341 118 459 42.494.142.000,00
416 Kab. Ngada 482 - - 482 159 633 - 792 26.967.144,000,00
417 Kab. Sikka 861 237 148 1.246 252 52 304 51.207,624.000,00
418 Kab. Sumba Barat 607 319 79 1.005 131 90 221 41.046.234.000,00
419 Kab. Sumba Timur 2.190 200 110 2.500 600 10 610 102. 744.540.000,00
Kab. Timar Tengah
Selatan 3.445 90 86 3.621 1.354 19 - 1.373 154.010.490.000,00
421 Kab. Timar Tengah
Utara 794 465 61 1.320 298 30 - 328 54.311.952.000,00
422 Kata Kupang 495 - - 495 350 237 - 587 25.291.878.000,00
423 Kab. Rote Ndao 526 389 5 920 232 180 - 412 39.800,328,000,00
424 Kab. Manggarai Barat 550 550 226 1.326 1.110 575 1.685 68.946.198,000,00
Kab. Nagekeo 304 59 55 418 53 53 16.658,886.000,00
426 Kab. Sumba Barat
Daya 110 100 64 274 565 108 - 673 17.694.414.000,00
427 Kab. Sumba Tengah 501 192 435 1.128 51 51 43.978.338.000,00
428 Kab. Manggarai Timur 276 570 846 1.891 188 - 2.079 54.644.274.000,00
429 Kab. Sabu Raijua 115 301 148 564 74 166 - 240 24.265.872.000,00
Kab. Malaka 280 85 14 379 407 404 811 23.202.486.000,00
431 Provinsi Maluku 1.803 146 259 2.208 1.791 44 1.835 104.502.354.000,00
432 Kab. Kepulauan
Tanimbar 358 257 98 713 207 193 400 31.701.804.000,00
433 Kab. Maluku Tengah 413 97 51 561 1.184 - - 1.184 34.169,964.000,00
434 Kab. Maluku
Tenggara 312 146 224 682 39 591 630 32.949.276.000,00
Kab. Buru 553 359 86 998 230 309 - 539 44.151.930.000,00
436 KotaAmbon 942 210 1.152 170 134 - 304 47.587.872.000,00
437 Kab. Seram Bagian
Barat 125 75 52 252 188 170 - 358 13.503.828.000,00
438 Kab. Seram Bagian
Timur 599 100 - 699 254 1.136 9 1.399 41. 766.078.000,00
439 Kab. Kepulauan Aru 469 404 175 1.048 23 332 - 355 44.124.354.000,00
Kata Tuai 372 417 67 856 19 418 437 37.601. 166.000,00
441 Kab. Maluku Barat
Dava 650 250 103 1.003 118 153 - 271 41.499,918.000,00
jdih.kemenkeu.go.id
7
-- 18 of 84 --
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
No Daerah
Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total
Penggajian
Formasi PPPK
(dalam rupiah)
fll 121 131 141 151 161 (71 (81 191 1101 1111
442 Kab. Burn Selatan 882 486 - 1.368 14 716 730 60.427 .164.000,00
443 Provinsi Papua - 406 11 96 512 5.438.497.000,00
444 Kab. Biak Numfor 109 - - 109 491 204 55 750 12.157.872.000,00
Kab. Jayapura 193 184 - 377 358 11 63 432 19.102.764.000,00
446 Kab. Kepulauan
Yanen - 29 254 283 3.003.762.000,00
447 Kata Jayapura - - - - 53 - 53 562.542.000,00
448 Kab. Sarmi - - - - 133 89 18 240 2.547.360.000,00
449 Kab. Keerom 145 145 107 131 23 261 8.353.914.000,00
Kab. Waropen - 150 2 8 160 1.698.240.000,00
451 Kab. Supiori - - - 158 72 9 239 2.536.746.000,00
452 Kab. Mamberamo
Rava - - - 153 2 11 166 1.761.924.000,00
453 Provinsi Maluku
Utara 2.536 269 107 2.912 392 143 535 117.813.786.000,00
454 Kab. Halmahera
Tengah 429 388 36 853 11 389 400 37.092.924.000,00
Kata Ternate 100 44 5 149 224 528 - 752 13.719.420.000,00
456 Kab. Halmahera Barat 329 - 329 98 318 416 17 .084.556.000,00
457 Kab. Halmahera
Timur 642 177 14 833 172 310 482 37.193.112.000,00
458 Kab. Halmahera
Selatan 801 1.060 136 1.997 32 402 434 81.506.952.000,00
459 Kab. Halmahera
Utara 910 211 60 1.181 56 166 222 47.834.256.000,00
Kab. Kepulauan Sula 35 50 85 520 279 13 812 11.891.748.000,00
461 Kata Tidore
Keoulauan 302 - - 302 62 362 - 424 16.129.752.000,00
462 Kab. Pulau Morotai 368 - - 368 10 - - 10 14.277.084.000,00
463 Kab. Pulau Taliabu 808 100 19 927 141 114 255 38.403.486.000,00
464 Provinsi Banten 500 140 55 695 5.344 668 6.012 90.574.428.000,00
Kab. Lebak 1.501 723 - 2.224 2.129 738 118 2.985 117.324.582.000,00
466 Kab. Pandeglang 1.942 456 71 2.469 1.306 667 - 1.973 116.017.674.000,00
467 Kab. Serang - - - - 1.709 982 - 2.691 28.562.274.000,00
468 Kab. Tangerang 478 - - 478 5.135 366 - 5.501 76.794.438.000,00
469 Kata Cilegon 626 253 185 1.064 467 207 - 674 48.126.348.000,00
Kata Tangerang - - 400 68 468 4.967.352.000,00
471 Kata Serang 1.465 34 24 1.523 279 - 279 61.608.990.000,00
472 Kata Tangerang
Selatan 1.235 1.307 2.542 540 1.017 1.557 114.413.334.000,00
473 Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung 340 37 33 410 990 69 10 1.069 27.134.646.000,00
474 Kab. Bangka 235 49 100 384 1.358 269 - 1.627 32.056.050.000,00
Kab. Belitung 99 21 51 171 554 254 - 808 15.160.980.000,00
476 Kata Pangkal Pinang 118 12 - 130 329 133 26 488 10.185.672.000,00
477 Kab. Bangka Selatan 104 50 6 160 736 240 17 993 16.700.982.000,00
478 Kab. Bangka Tengah 128 47 44 219 436 - 436 13.060.956.000,00
479 Kab. Bangka Baral 207 30 56 293 1.004 101 1.105 23.011.314.000,00
Kab. Belitung Timur 140 136 109 385 317 - - 317 18.190.218.000,00
481 Provinsi Gorontalo 1.657 115 12 1.784 116 - - 116 69.929.496.000,00
482 Kab. Boalemo 399 226 - 625 288 76 364 27.930.996.000,00
483 Kab. Gorontalo 70 170 - 240 931 185 70 1.186 21.830.124.000,00
484 Kata Gorontalo 70 66 44 180 437 237 674 14.085.276.000,00
Kab. Pohuwato 285 330 - 615 264 290 554 29.562.576.000,00
486 Kab. Bone Bolango 120 50 170 261 330 29 620 13.127.040.000,00
487 Kab. Gorontalo Utara 782 576 211 1.569 31 165 - 196 62.499.396.000,00
488 Provinsi Kepulauan
Riau 718 64 37 819 1.552 47 1.599 48.509.838.000,00
489 Kab. Natuna 200 336 87 623 129 243 372 27.938.892.000,00
Kab. Kepulauan
Anambas 219 151 91 461 124 93 - 217 20.055.426.000,00
491 Kab. Karimun 765 67 324 1.156 436 40 - 476 49.567.512.000,00
jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 84 --
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
No Daerah
Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total Guru
Tenaga
Keseha-
tan
Teknis Total
Penggajian
Formasi PPPK
(dalam rupiah)
Ill (21 (31 (41 (51 161 171 181 191 1101 1111
492 KotaBatam 1.603 410 514 2.527 534 169 - 703 104.771.358.000,00
493 Kota Tanjung Pinang 398 117 105 620 268 - - 268 26.719.512.000,00
494 Kab. Lingga 399 - - 399 243 46 14 303 18.580.734.000,00
Kab. Bintan 368 100 50 518 328 - 328 23.428.536.000,00
496 Provinsi Papua Barat 1.803 185 1.988 446 24 34 504 81. 903.360.000,00
497 Kab. Fak Fak 394 394 131 331 31 493 20.404.854.000,00
498 Kab. Manokwari - 199 846 40 1.085 11.516.190.000,00
499 Kab. Sorong 501 599 - 1.100 291 692 51 1.034 53.333.676.000,00
Kota Sorong 475 30 - 505 57 41 14 112 20.635.308.000,00
501 Kab. Raja Ampat 569 1.150 1.719 195 1.155 8 1.358 80.609.064.000,00
502 Kab. Sorong Selatan 287 273 - 560 108 273 23 404 25.852.536.000,00
503 Kab. Teluk Bintuni 400 838 - 1.238 129 841 13 983 58.106.466.000,00
504 Kab. Teluk Wondama - - - - 132 491 9 632 6.708.048.000,00
Kab. Kalmana 493 293 - 786 165 292 9 466 35.213.412.000,00
506 Kab. Maybrat - - - - 60 1 12 73 774.822.000,00
507 Kab. Tambrauw 288 288 145 233 8 386 15.187.308.000,00
508 Kab. Manokwari
Selatan 142 142 56 379 7 442 10.159.524.000,00
509 Kab. Pegunungan
Arfak - - - - 164 3 5 172 1.825.608.000,00
Provinsi Sulawesi
Barat 225 20 56 301 820 820 20.294.388.000,00
511 Kab. Majene 163 10 6 179 449 269 49 767 15.033.870.000,00
512 Kab. Mamuju 689 250 939 758 538 49 1.345 50.434.842.000,00
513 Kab. Polewali Mandar 164 100 21 285 2.118 419 2.537 37.902.498.000,00
514 Kab. Mamasa 248 - 248 882 125 22 1.029 20.471.790.000,00
Kab. Pasangkayu 60 30 - 90 891 320 1.211 16.319.274.000,00
516 Kab. Mamuju Tengah 100 448 - 548 376 520 14 910 30.761.124.000,00
517 Provinsi Kalimantan
Utara 298 82 5 385 93 21 - 114 16.035.576.000,00
518 Kab. Bulungan 15 - 15 1.121 727 36 1.884 20.574.396.000,00
519 Kab. Malinau 673 220 32 925 25 - 25 35.885.250.000,00
Kab. Nunukan 69 150 86 305 675 524 27 1.226 24.757.704.000,00
521 Kota Tarakan 56 10 - 66 799 - - 799 11.022.114.000,00
522 Kab. Tana Tidung - - 78 279 6 363 3.852.882.000,00
523 Provinsi Papua
Selatan*tt - - - - 243 7 57 307 3.255.124.000,00
524 Kab. Merauke 423 - - 423 4.489.722.000,00
Kab. Boven Digoel 439 94 15 548 5.816.472.000,00
526 Kab. Mappi - - 707 87 29 823 8.735.322.000,00
527 Kab. Asmat - 810 19 - 829 8.799.006.000,00
528 Provins! Papua
Teng:ahtt* - - - - 245 7 58 309 3.284.454.000,00
529 Kab. Mimika - - - - 159 159 1.687.626.000,00
Kab. Nabire 351 560 911 394 585 46 1.025 45.960.138.000,00
531 Kab. Panial - 334 219 12 565 5.996.910.000,00
532 Kab. Puncak Jaya - - - - 192 3 4 199 2.112.186.000,00
533 Kab. Dogiyal 290 - - 290 159 26 8 193 13.215.822.000,00
534 Kab. Puncak 65 177 242 176 148 7 331 12.832.170.000,00
Kab. lntan Jaya - - 63 39 6 108 1.146.312.000,00
536 Kab. Deiyal 202 - - 202 61 1 4 66 8.479.140.000,00
537 Provins! Papua
Pennunon*,.... - - - - 218 6 52 276 2.923.981.000,00
538 Kab. Jayawijaya 330 376 706 188 194 27 409 31.527. 774.000,00
539 Kab. Yahukimo - - 1.040 4 11 1.055 11.197.770.000,00
Kab. Pegunungan
Bintang - - 456 524 9 989 10.497.246.000,00
541 Kab. Tolikara - 693 69 11 773 8.204.622.000,00
jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 84 --
Jumlah Formasi PPPK 2022 Jumlah Formasi PPPK 2023 *) Bagian DAU
Penggajian No Daerah Tenaga Tenaga Formasi PPPK
Guru Keseha- Teknis Total Guru Keseha- Teknis Total (dalam rupiah)
tan tan
Ill 121 (3) 141 (5\ (6\ (7\ (8\ (9\ /101 (!JI
Kab. Mamberamo 542 140 - 140 139 94 8 241 7.949.094.000,00
Tengah
543 Kab. Yalimo - - 131 2 6 139 1.475.346.000,00
544 Kab. Lanny Jaya 259 - 259 271 2 6 279 12.934.878.000,00
545 Kab.Nduga 75 - 75 46 46 3.376.344.000,00
Keterangan:
*) Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2022
dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, ditambah gaji dan
tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat
Tunjangan Hari Raya;
Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Formasi PPPK tahun 2023
dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat; dan
Bagian DAU Penggajian Formasi PPPK untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi
Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dihitung secara proporsional
dari kebutuhan penggajian Formasi PPPK Provinsi Papua.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 84 --
B. RINCIAN JUMLAH KELURAHAN DAN PAGU BAGIAN DAU PENDANAAN
KELURAHAN PER DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Dukungan Pendanaan
No. Daerah Jumlah Kelurahan Kelurahan Dalam DAU 2023
(dalam rupiah)
/1) /2) (3) (4)
1 Provinsi Aceh - -
2 Kab. Aceh Barat - -
3 Kab. Aceh Besar - -
4 Kab. Aceh Selatan - -
5 Kab. Aceh Singkil - -
6 Kab. Aceh Tengah - -
7 Kab. Aceh Tenggara - -
8 Kab. Aceh Timur - -
9 Kab. Aceh Utara - -
10 Kab. Bireuen - -
11 Kab. Pidie - -
12 Kab. Simeulue - -
13 Kota Banda Aceh - -
14 Kota Sabang - -
15 Kota Langsa - -
16 Kota Lhokseumawe - -
17 Kab. Gayo Lues - -
18 Kab. Aceh Barat Daya - -
19 Kab. Aceh Jaya - -
20 Kab. Nagan Raya - -
21 Kab. Aceh Tamiang - -
22 Kab. Bener Meriah - -
23 Kab. Pidie Jaya - -
24 Kota Subulussalam - -
25 Provinsi Sumatera Utara - -
26 Kab. Asahan 27 5.400.000.000
27 Kab. Dairi 8 1.600.000.000
28 Kab. Deli Serdang 14 2.800.000.000
29 Kab. Karo 10 2.000.000.000
30 Kab. Labuhanbatu 23 4.600.000.000
31 Kab. Langkat 37 7.400.000.000
32 Kab. Mandailing Natal 27 5.400.000.000
33 Kab. Nias - -
34 Kab. Simalungun 27 5.400.000.000
35 Kab. Tapanuli Selatan 37 7.400.000.000
36 Kab. Tapanuli Tengah 56 11.200.000.000
37 Kab. Tapanuli Utara 11 2.200.000.000
38 Kab. Toba 13 2.600.000.000
39 Kota Binjai 37 7.400.000.000
40 KotaMedan 151 30.200.000.000
41 Kota Pematang Siantar 53 10.600.000.000
42 Kota Sibolga 17 3.400.000.000
43 Kota Tanjung Balai 31 6.200.000.000
44 Kota Tebing Tinggi 35 7 .000.000.000
45 Kota Padangsidimpuan 37 7.400.000.000
46 Kab. Pakpak Bharat - -
47 Kab. Nias Selatan 2 400.000.000
48 Kab. Humbang Hasundutan 1 200.000.000
49 Kab. Serdang Bedagai 6 1.200.000.000
jdih.kemenkeu.go.id
l
-- 22 of 84 --
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Dukungan Pendanaan
No. Daerah Jumlah Kelurahan Kelurahan Dalam DAU 2023
(dalam rupiah)
/1) (2} (3} /4)
Kab. Samosir 6 1.200.000.000
51 Kab. Batu Bara 10 2.000.000.000
52 Kab. Padang Lawas 1 200.000.000
53 Kab. Padang Lawas Utara 2 400.000.000
54 Kab. Labuhartbatu Selatan 2 400.000.000
Kab. Labuhanbatu Utara 8 1.600.000.000
56 Kab. Nias Utara 1 200.000.000
57 Kab. Nias Barat - -
58 Kota Gunungsitoli 3 600.000.000
59 Provinsi Sumatera Barat - -
Kab. Lima Puluh Kota - -
61 Kab. Agam - -
62 Kab. Kepulauan Mentawai - -
63 Kab. Padang Pariaman - -
64 Kab. Pasaman - -
Kab. Pesisir Selatan - -
66 Kab. Sijunjung - -
67 Kab. Solok - -
68 Kab. Tanah Datar - -
69 Kota Bukit Tinggi 24 4.800.000.000
Kota Padang Panjang 16 3.200.000.000
71 Kota Padang 104 20.800.000.000
72 Kota Payakumbuh 47 9.400.000.000
73 Kota Sawahlunto 10 2.000.000.000
74 Kota Solok 13 2.600.000.000
Kota Pariaman 16 3.200.000.000
76 Kab. Pasaman Barat - -
77 Kab. Dharmasraya - -
78 Kab. Solok Selatan - -
79 Provinsi Riau - -
Kab. Bengkalis 19 3.800.000.000
81 Kab. Indragiri Hilir 39 7 .800.000.000
82 Kab. Indragiri Hulu 16 3.200.000.000
83 Kab. Kampar 8 1.600.000.000
84 Kab. Kuantan Singingi 11 2.200.000.000
Kab. Pelalawan 14 2.800.000.000
86 Kab. Rokan Hilir 25 5.000.000.000
87 Kab. Rokan Hulu 6 1.200.000.000
88 Kab. Siak 9 1.800.000.000
89 KotaDumai 36 7 .200.000.000
Kota Pekanbaru 83 16.600.000.000
91 Kab. Kepulauan Meranti 5 1.000.000.000
92 Provinsi Jambi - -
93 Kab. Batanghari 14 2.800.000.000
94 Kab. Bungo 12 2.400.000.000
Kab. Kerinci 2 400.000.000
96 Kab. Merangin 10 2.000.000.000
97 Kab. Muaro Jambi 5 1.000.000.000
98 Kab. Sarolangun 9 1.800.000.000
99 Kab. Tanjung Jabung Barat 20 4.000.000.000
Kab. Tanjung Jabung Timur 20 4.000.000.000
101 Kab. Tebo 7 1.400.000.000
jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 84 --
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
Dukungan Pendanaan
No. Daerah Jumlah Kelurahan Kelurahan Dalam DAU 2023
(dalam nwiahl
/11 /2) /3) /4)
102 KotaJambi 62 12.400.000.000
103 Kota Sungai Penuh 4 800.000.000
104 Provinsi Sumatera Selatan - -
Kab. Lahat 18 3.600.000.000
106 Kab. Musi Banyuasin 13 2.600.000.000
107 Kab. Musi Rawas 13 2.600.000.000
108 Kab. Muara Enim 10 2.000.000.000
109 Kab. Ogan Komering Ilir 13 2.600.000.000
Kab. Ogan Komering Ulu 14 2.800.000.000
111 Kota Palembang 107 21.400.000.000
112 Kota Prabumulih 33 6.600.000.000
113 Kota Pagar Alam 35 7.000.000.000
114 Kota Lubuk Linggau 72 14.400.000.000
Kab. Banyuasin 17 3.400.000.000
116 Kab. Ogan Ilir 14 2.800.000.000
117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 7 1.400.000.000
118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 7 1.400.000.000
119 Kab. Empat Lawang 9 1.800.000.000
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 6 1.200.000.000
121 Kab. Musi Rawas Utara 7 1.400.000.000
122 Provinsi Bengkulu - -
123 Kab. Bengkulu Selatan 16 3.200.000.000
124 Kab. Bengkulu Utara 5 1.000.000.000
Kab. Rejang Lebong 34 6.800.000.000
126 Kota Bengkulu 67 13.400.000.000
127 Kab. Kaur 3 600.000.000
128 Kab. Seluma 20 4.000.000.000
129 Kab. Mukomuko 3 600.000.000
Kab. Lebong 11 2.200.000.000
131 Kab. Kepahiang 12 2.400.000.000
132 Kab. Bengkulu Tengah 1 200.000.000
133 Provinsi Lampung - -
134 Kab. Lampung Barat 5 1.000.000.000
Kab. Lampung Selatan 4 800.000.000
136 Kab. Lampung Tengah 10 2.000.000.000
137 Kab. Lampung Utara 15 3.000.000.000
138 Kab. Lampung Timur - -
139 Kab. Tanggamus 3 600.000.000
Kab. Tulang Bawang 4 800.000.000
141 Kab. Way Kanan 6 1.200.000.000
142 Kota Bandar Lampung 126 25.200.000.000
143 Kota Metro 22 4.400.000.000
144 Kab. Pesawaran - -
Kab. Pringsewu 5 1.000.000.000
146 Kab. Mesuji - -
147 Kab. Tulang Bawang Barat 3 600.000.000
148 Kab. Pesisir Barat 2 400.000.000
149 Provinsi DKI Jakarta* 267 22.179.718.000
Provinsi Jawa Barat - -
151 Kah.Bandung 10 2.000.000.000
152 Kab. Bekasi 7 1.400.000.000
153 Kab. Bogor 19 3.800.000.000
jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 84 --
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
Dukungan Pendanaan
No. Daerah Jumlah Kelurahan Kelurahan Dalam DAU 2023
(dalam ruviahl
(11 121 /3/ /4/
154 Kab. Ciamis 7 1.400.000.000
Kab. Cianjur 6 1.200.000.000
156 Kab. Cirebon 12 2.400.000.000
157 Kab. Garut 21 4.200.000.000
158 Kab. Indramayu 8 1. 600. 000. 000
159 Kab. Karawang 12 2.400.000.000
Kab. Kuningan 15 3.000.000.000
161 Kab. Majalengka 13 2.600.000.000
162 Kab. Purwakarta 9 1.800.000.000
163 Kab. Subang 8 1.600.000.000
164 Kab. Sukabumi 5 1.000.000.000
Kab. Sumedang 7 1.400.000.000
166 Kab. Tasikmalaya - -
167 Kota Bandung 151 30.200.000.000
168 KotaBekasi 56 11.200.000.000
169 Kota Bogor 68 13.600.000.000
Kota Cirebon 22 4 .400. 000. 000
171 Kota Depok 63 12.600.000.000
172 Kota Sukabumi 33 6.600.000.000
173 Kota Tasikmalaya 69 13.800.000.000
174 Kota Cimahi 15 3.000.000.000
Kota Banjar 9 1.800.000.000
176 Kab. Bandung Barat - -
177 Kab. Pangandaran - -
178 Provinsi Jawa Tengah - -
179 Kab. Banjarnegara 12 2.400.000.000
Kab. Banyumas 30 6.000.000.000
181 Kab. Batang 9 1.800.000.000
182 Kab. Blora 24 4.800.000.000
183 Kab. Boyolali 6 1.200.000.000
184 Kab. Brebes 5 1.000.000.000
Kab. Cilacap 15 3.000.000.000
186 Kab. Demak 6 1. 200. 000. 000
187 Kab. Grobogan 7 1.400.000.000
188 Kab. Jepara 11 2.200.000.000
189 Kab. Karanganyar 15 3.000.000.000
Kab. Kebumen 11 2.200.000.000
191 Kab. Kendal 20 4.000.000.000
192 Kab. Klaten 10 2.000.000.000
193 Kab.Kudus 9 1.800.000.000
194 Kab. Magelang 5 1.000.000.000
Kab. Pati 5 1.000.000.000
196 Kab. Pekalongan 13 2.600.000.000
197 Kab. Pemalang 11 2.200.000.000
198 Kab. Purbalingga 15 3.000.000.000
199 Kab. Purworejo 25 5.000.000.000
Kab. Rembang 7 1.400. 000. 000
201 Kab. Semarang 27 5.400.000.000
202 Kab. Sragen 12 2.400.000.000
203 Kab. Sukoharjo 17 3.400.000.000
204 Kab. Tegal 6 1.200.000.000
Kab. Temanggung 23 4.600.000.000
jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 84 --
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
Dukungan Pendanaan
No. Daerah Jumlah Kelurahan Kelurahan Dalam DAU 2023
(dalam ruoiahl
Ill 121 (3/ /4/
206 Kab. Wonogiri 43 8.600.000.000
207 Kab. Wonosobo 29 5.800.000.000
208 Kota Magelang 17 3.400.000.000
209 Kota Pekalongan 27 5.400.000.000
Kota Salatiga 23 4.600.000.000
211 Kota Semarang 177 35.400.000.000
212 Kota Surakarta 54 10.800.000.000
213 Kota Tegal 27 5 .400. 000. 000
214 Provinsi DI Yogyakarta - -
Kab. Bantu! - -
216 Kab. Gunungkidul - -
217 Kab. Kulon Progo 1 200.000.000
218 Kab. Sleman - -
219 Kota Yogyakarta 45 9.000.000.000
Provinsi Jawa Timur - -
221 Kab. Bangkalan 8 1.600.000.000
222 Kab. Banyuwangi 28 5.600.000.000
223 Kab. Blitar 28 5.600.000.000
224 Kab. Bojonegoro 11 2.200.000.000
Kab. Bondowoso 10 2.000.000.000
226 Kab. Gresik 26 5.200.000.000
227 Kab. Jember 22 4.400.000.000
228 Kab. Jombang 4 800.000.000
229 Kab. Kediri 1 200.000.000
Kab. Lamongan 12 2.400.000.000
231 Kab. Lumajang 7 1.400.000.000
232 Kab. Madiun 8 1.600.000.000
233 Kab. Magetan 28 5.600.000.000
234 Kab. Malang 12 2.400.000.000
Kab. Mojokerto 5 1.000.000.000
236 Kab. Nganjuk 20 4.000.000.000
237 Kab. Ngawi 4 800.000.000
238 Kab. Pacitan 5 1.000.000.000
239 Kab. Pamekasan 11 2.200.000.000
Kab. Pasuruan 24 4.800.000.000
241 Kab. Ponorogo 26 5.200.000.000
242 Kab. Probolinggo 5 1.000.000.000
243 Kab. Sampang 6 1.200.000.000
244 Kab. Sidoarjo 31 6.200.000.000
Kab. Situbondo 4 800.000.000
246 Kab. Sumenep 4 800.000.000
247 Kab. Trenggalek 5 1.000.000.000
248 Kab.Tuban 17 3.400.000.000
249 Kab. Tulungagung 14 2.800.000.000
Kota Blitar 21 4.200.000.000
251 Kota Kediri 46 9.200.000.000
252 Kota Madiun 27 5.400.000.000
253 Kota Malang 57 11.400.000.000
254 Kota Mojokerto 18 3.600.000.000
Kota Pasuruan 34 6.800.000.000
256 Kota Probolinggo 29 5.800.000.000
257 Kota Surabaya 154 30.800.000.000
jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 84 --
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
Dukungan Pendanaan
No. Daerah Jumlah Kelurahan Kelurahan Dalam DAU 2023
(dalam rupiah)
/1) /21 /3) /4)
258 Kota Batu 5 1.000.000.000
259 Provinsi Kalimantan Barat - -
Kab. Bengkayang 2 400.000.000
261 Kab. Landak - -
262 Kab. Kapuas Hulu 4 800,000.000
263 Kab. Ketapang 9 1.800.000.000
264 Kab. Mempawah 7 1.400. 000. 000
Kab. Sambas - -
266 Kab. Sanggau 6 1.200.000.000
267 Kab. Sintang 16 3.200.000.000
268 Kota Pontianak 29 5.800.000.000
269 Kota Singkawang 26 5.200.000.000
Kab. Sekadau - -
271 Kab. Melawi - -
272 Kab. Kayong Utara - -
273 Kab. Kubu Raya - -
274 Provinsi Kalimantan Tengah - -
Kab. Barito Selatan 7 1.400.000.000
276 Kab. Barito Utara 10 2.000.000.000
277 Kab. Kapuas 17 3.400.000.000
278 Kab. Kotawaringin Barat 13 2.600.000.000
279 Kab. Kotawaringin Timur 17 3.400.000.000
Kota Palangkaraya 30 6.000.000.000
281 Kab. Katingan 7 1.400.000.000
282 Kab. Seruyan 3 600.000.000
283 Kab. Sukamara 3 600.000.000
284 Kab. Lamandau 3 600.000.000
Kab. Gunung Mas 13 2.600.000.000
286 Kab. Pulang Pisau 4 800.000.000
287 Kab. Murung Raya 9 1.800.000.000
288 Kab. Barito Timur 3 600.000.000
289 Provinsi Kalimantan Selatan - -
Kab. Banjar 13 2.600.000.000
291 Kab. Barito Kuala 6 1.200.000.000
292 Kab. Hulu Sungai Selatan 4 800.000.000
293 Kab. Hulu Sungai Tengah 8 1.600.000.000
294 Kab. Hulu Sungai Utara 5 1.000.000.000
Kab. Kotabaru 4 800.000.000
296 Kab. Tabalong 10 2.000.000.000
297 Kab. Tanah Laut 5 1.000.000.000
298 Kab. Tapin 9 1.800.000.000
299 Kota Banjarbaru 20 4.000.000.000
Kota Banjarmasin 52 10.400.000.000
301 Kab. Balangan 3 600.000.000
302 Kab. Tanah Bumbu 5 1.000.000.000
303 Provinsi Kalimantan Timur - -
304 Kab. Berau 10 2.000.000.000
Kab. Kutai Kartanegara 44 8.800.000.000
306 Kab. Kutai Barat 4 800.000.000
307 Kab. Kutai Timur 2 400.000.000
308 Kab. Paser 5 1.000.000.000
309 Kota Balikpapan 34 6.800.000.000
jdih.kemenkeu.go.id
1
-- 27 of 84 --
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
Dukungan Pendanaan
No. Daerah Jumlah Kelurahan Kelurahan Dalam DAU 2023
(dalam rupiah)
/1) 12/ /3/ /4)
Kota Bontang 15 3.000.000.000
311 Kota Samarinda 59 11.800.000.000
312 Kab. Penajam Paser Utara 24 4.800.000.000
313 Kab. Mahakam Ulu - -
314 Provinsi Sulawesi Utara - -
Kab. Bolaang Mongondow 2 400.000.000
316 Kab. Minahasa 43 8.600.000.000
317 Kab. Kepulauan Sangihe 22 4.400.000.000
318 Kota Bitung 69 13.800.000.000
319 KotaManado 87 17.400.000.000
Kab. Kepulauan Talaud 11 2.200.000.000
321 Kab. Minahasa Selatan 10 2.000.000.000
322 Kota Tomohon 44 8.800.000.000
323 Kab. Minahasa Utara 6 1.200.000.000
324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 10 2.000.000.000
Kota Kotamobagu 18 3.600.000.000
326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 1 200.000.000
327 Kab. Minahasa Tenggara 9 1.800.000.000
328 Kab. Bolaang Mongondow Timur - -
329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan - -
Provinsi Sulawesi Tengah - -
331 Kab. Banggai 46 9.200.000.000
332 Kab. Banggai Kepulauan 3 600.000.000
333 Kab. Buol 7 1.400. 000. 000
334 Kab. Toli Toli 6 1.200.000.000
Kab. Donggala 9 1. 800. 000. 000
336 Kab. Morowali 7 1.400. 000. 000
337 Kab. Poso 28 5.600.000.000
338 Kota Palu 46 9.200.000.000
339 Kab. Parigi Moutong 5 1.000.000.000
Kab. Tojo Una Una 12 2.400.000.000
341 Kab. Sigi - -
342 Kab. Banggai Laut 3 600,000.000
343 Kab. Morowali Utara 3 600.000.000
344 Provinsi Sulawesi Selatan - -
Kab. Bantaeng 21 4.200.000.000
346 Kab. Barru 15 3.000.000.000
347 Kab. Bone 44 8.800.000.000
348 Kab. Bulukumba 27 5.400.000.000
349 Kab. Enrekang 17 3.400.000.000
Kab. Gowa 46 9.200.000.000
351 Kab. Jeneponto 31 6.200.000.000
352 Kab. Luwu 20 4.000.000.000
353 Kab. Luwu Utara 7 1.400.000.000
354 Kab. Maros 23 4.600.000.000
Kab. Pangkajene dan Kepulauan 38 7.600.000.000
356 Kota Palopo 48 9.600.000.000
357 Kab. Luwu Timur 3 600.000.000
358 Kab. Pinrang 40 8.000.000.000
359 Kab. Sinjai 13 2.600.000.000
Kab. Kepulauan Selayar 7 1.400.000.000
361 Kab. Sidenreng Rappang 38 7.600.000.000
jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 84 --
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
Dukungan Pendanaan
No. Daerah Jumlah Kelurahan Kelurahan Dalam DAU 2023
(dalam ruoiahl
/1) /2) /3) /4)
. 362 Kab. Soppeng 21 4.200.000.000
363 Kab. Takalar 24 4.800.000.000
364 Kab. Tana Toraja 47 9.400.000.000
Kab. Wajo 48 9.600.000.000
366 Kota Pare Pare 22 4.400.000.000
367 Kota Makassar 153 30.600.000.000
368 Kab. Toraja Utara 40 8.000.000.000
369 Provinsi Sulawesi Tenggara - -
Kab. Buton 12 2.400.000.000
371 Kab.Konawe 57 11.400.000.000
372 Kab. Kolaka 35 7.000.000.000
373 Kab. Muna 26 5.200.000.000
374 Kota Kendari 65 13.000.000.000
KotaBau Bau 43 8.600.000.000
376 Kab. Konawe Selatan 15 3.000.000.000
377 Kab. Bombana 22 4.400.000.000
378 Kab. Wakatobi 26 5.200.000.000
379 Kab. Kolaka Utara 6 1.200.000.000
Kab. Konawe Utara 11 2.200.000.000
381 Kab. Buton Utara 12 2.400.000.000
382 Kab. Konawe Kepulauan 7 1.400.000.000
383 Kab. Kolaka Timur 16 3.200.000.000
384 Kab. Muna Barat 5 1.000.000.000
Kab. Buton Tengah 10 2.000.000.000
386 Kab. Buton Selatan 10 2.000.000.000
387 Provinsi Bali - -
388 Kab. Badung 16 3.200.000.000
389 Kab. Bangli 4 800.000.000
Kab. Buleleng 19 3.800.000.000
391 Kab. Gianyar 6 1.200.000.000
392 Kab. Jembrana 10 2.000.000.000
393 Kab. Karangasem 3 600.000.000
394 Kab. Klungkung 6 1.200.000.000
Kab.Tabanan - -
396 Kota Denpasar 16 3.200.000.000
397 Provinsi Nusa Tenggara Barat - -
398 Kab.Bima - -
399 Kab. Dompu 9 1.800.000.000
Kab. Lombok Barat 3 600.000.000
401 Kab. Lombok Tengah 12 2.400.000.000
402 Kab. Lombok Timur 15 3.000.000.000
403 Kab. Sumbawa 8 1.600.000.000
404 KotaMataram 50 10.000.000.000
KotaBima 41 8.200.000.000
406 Kab. Sumbawa Barat 7 1.400.000.000
407 Kab. Lombok Utara - -
408 Provinsi Nusa Tenggara Timur - -
409 Kab. Alor 17 3.400.000.000
Kab. Belu 12 2.400.000.000
411 Kab. Ende 23 4.600.000.000
412 Kab. Flores Timur 21 4.200.000.000
413 Kab.Kupang 17 3.400.000.000
jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 84 --
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
Dukungan Pendanaan
No. Daerah Jumlah Kelurahan Kelurahan Dalam DAU 2023
(dalam rupiah)
Ill /2) /3) /4)
414 Kab. Lembata 7 1.400,000.000
Kab. Manggarai 26 5.200.000.000
416 Kab. Ngada 16 3.200.000.000
417 Kab. Sikka 13 2.600.000.000
418 Kab. Sumba Barat 11 2.200.000.000
419 Kab. Sumba Timur 16 3.200.000.000
Kab.For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023
tentang PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 212/PMK.07/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 6 states that DAU for Kelurahan is allocated to support local funding obligations and must not reduce the local government's commitment to funding through the APBD.
Pasal 8 and Pasal 9 detail that DAU allocations for education and health must be used to improve the quality of basic services in these sectors.
Pasal 10 specifies that DAU for public works is allocated for activities aimed at enhancing the quality of public services in this area.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.