This regulation has been revoked and no longer applies.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, amends the previous regulation regarding the calculation and collection of Value Added Tax (VAT) on the delivery of tobacco products. Specifically, it establishes a new effective VAT rate for tobacco products, aimed at optimizing tax collection in this sector. The amendment is part of ongoing efforts to enhance the taxation framework for tobacco, ensuring compliance and clarity for stakeholders involved in the tobacco industry.
This regulation primarily affects businesses involved in the production, distribution, and sale of tobacco products in Indonesia. This includes manufacturers, wholesalers, and retailers who are responsible for the collection and remittance of VAT on tobacco sales.
According to Pasal 4, the VAT on tobacco products is calculated using an effective rate of 9.1%. This rate is applied to the value of the tobacco products sold. Businesses must ensure they are applying this rate correctly to remain compliant with the tax regulations. Additionally, they are required to maintain accurate records of their sales and VAT collected to facilitate audits and inspections by tax authorities.
The term 'Pajak Pertambahan Nilai' (Value Added Tax) refers to the tax imposed on the value added to goods and services at each stage of production or distribution. 'Hasil Tembakau' (tobacco products) encompasses all forms of tobacco that are subject to VAT under this regulation.
The regulation takes effect on January 1, 2017. This means that businesses must comply with the new VAT rate from this date onward. It replaces the previous provisions outlined in Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015.
This regulation is part of a broader legislative framework that includes the Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 concerning VAT and luxury goods tax, which has been amended multiple times, most recently by Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Businesses should be aware of these interactions to ensure comprehensive compliance with all applicable tax laws.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
The effective VAT rate on tobacco products is set at 9.1%, as specified in Pasal 4 ayat (2). This rate applies to the value of tobacco products sold.
VAT is calculated by applying the effective rate to the value of the tobacco products, as outlined in Pasal 4 ayat (1). Businesses must ensure accurate calculations to comply with tax obligations.
Businesses must maintain accurate records of sales and VAT collected to facilitate compliance checks and audits by tax authorities, as implied by the obligations under the VAT regulations.
The regulation is effective from January 1, 2017, meaning all businesses must adhere to the new VAT rate from this date onward.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (4K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERI.KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.010/2016
.TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
174/PMI<:.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan
Hasil Tembakau, telah diatur ketentuan mengenai tata
cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan
Nilai atas penyerahan hasil tembakau;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi penenmaan
perpajakan, perlu melakukan perubahan atas tarif efektif
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan
hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang
Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 4 --
Mengingat
Menetapkan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) dan Pasal 13
ayat (la) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penju·alan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa ka:li diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang
Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor l74/PMK.03/2015
tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1470);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 4 --
Pasall
Ketentuan ayat (2) Pasal 4 dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 174/ PMK. 03/2015 tentang Tata Cara
Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Hasil Tembakau (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1470) diubah sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas
penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan menerapkan tarif
efektif dikalikan dengan Nilai Lain.
(2) Besarnya tarif efektif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebesar 9, 1% (sembilan koma satu
persen).
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2017.
f{\.-t Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 4 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2056
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
�=�u.b.
�:'._���n T.U. enterian
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 4 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
tentang KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PERPAJAKAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 207/PMK.010/2016/2016. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.