Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation outlines the allocation of transfer funds to regions within the provinces of Papua Barat and Papua Barat Daya for the 2023 fiscal year. It establishes the framework for distributing financial resources from the national budget to support local governance and development initiatives.
The regulation affects local governments (provincial, district, and city levels) within the provinces of Papua Barat and Papua Barat Daya. It specifically pertains to regions that are entitled to receive transfer funds from the national budget to support their administrative and developmental functions.
- Pasal 1 defines key terms such as Transfer to Regions (TKD), which refers to funds allocated from the national budget to autonomous regions for governance purposes. - Pasal 2 outlines the components of TKD, which include: a. Dana Bagi Hasil (DBH) - revenue-sharing funds; b. Dana Alokasi Umum (DAU) - general allocation funds; c. Dana Alokasi Khusus (DAK) - special allocation funds; d. Dana Otonomi Khusus - special autonomy funds; e. Dana Desa - village funds. - Pasal 3 states that the allocation of TKD is calculated based on applicable regulations. - Pasal 4 mandates that the detailed allocation of TKD for each region is to be documented in an annex that is part of the regulation. - Pasal 5 specifies that upon the regulation's enactment, the allocation details from previous regulations will be updated to reflect the new allocations for the provinces mentioned. - Pasal 6 indicates that the regulation is effective from the date of its promulgation.
- Transfer ke Daerah (TKD): Funds sourced from the national budget allocated to autonomous regions. - Dana Bagi Hasil (DBH): A portion of TKD allocated based on specific revenue percentages. - Dana Alokasi Umum (DAU): General funds aimed at reducing financial disparities among regions. - Dana Alokasi Khusus (DAK): Funds allocated for specific national priority programs. - Dana Otonomi Khusus: Funds allocated to specific regions for special autonomy purposes. - Dana Desa: Funds allocated to support village governance and development.
The regulation came into effect on December 28, 2022, and it updates the allocation details previously established in Peraturan Presiden No. 130 of 2022. It does not replace existing laws but rather complements them by providing specific allocation details for the 2023 fiscal year.
The regulation references several laws and regulations, including: - Undang-Undang No. 29 of 2022 regarding the establishment of Papua Barat Daya; - Undang-Undang No. 1 of 2022 on financial relations between the central government and local governments; - Undang-Undang No. 28 of 2022 on the state budget for the 2023 fiscal year. These laws provide the legal framework for the allocation and management of funds to the regions mentioned in this regulation.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 defines Transfer to Regions (TKD) as funds from the national budget allocated to autonomous regions for governance.
Pasal 2 outlines TKD components: DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, and Dana Desa.
Pasal 3 states that TKD allocation is calculated based on applicable regulations.
Pasal 4 mandates that detailed TKD allocations are documented in an annex as part of the regulation.
Pasal 6 indicates that the regulation is effective from December 28, 2022.
Full text extracted from the official PDF (42K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/PMK.07 /2022
TENTANG
ALOKASI TRANSFER KE DAERAH UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI
WILAYAH PROVINS! PAPUA BARAT DAN PROVINS! PAPUA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi
Papua Barat Daya, telah diatur bahwa Provinsi Papua
Barat Daya berhak mendapatkan alokasi transfer ke
daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan
dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
telah diatur bahwa dalam hal undang-undang
pembentukan daerah baru diundangkan setelah tanggal
30 Juni tahun berkenaan, dana transfer ke daerah untuk
daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari dana
transfer ke daerah yang dialokasikan untuk daerah induk;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat
(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023, telah diatur bahwa pengalokasian
anggaran transfer ke daerah kepada daerah pemekaran di
wilayah Papua dihitung secara proporsional dari alokasi
masing-masing anggaran transfer ke daerah daerah induk;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023, telah diatur bahwa tata cara perhitungan
dan hasil perhitungan berupa rincian anggaran transfer ke
daerah untuk daerah induk dan daerah baru ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Keuangan;
jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 33 --
Mengingat
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten.tang Alokasi
Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di
Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat
Daya Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten.tang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2021 ten.tang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
ten.tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6697);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ten.tang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten.tang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 ten.tang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6827);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6831);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 ten.tang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 ten.tang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 215);
7 jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 33 --
Menetapkan
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 954);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/
KOTA DI WILAYAH PROVINS! PAPUA BARAT DAN PROVINS!
PAPUA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah
dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara
yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom
untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka
mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.
2. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH
adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan
persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu,
yang dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan
tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara
pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada
daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka
menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau
meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
3. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan
tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan
dan layanan publik antardaerah otonom.
4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan
tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/ atau
kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan
membantu operasionalisasi layanan publik, yang
penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
5. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai
pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
6. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan
bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 33 --
7. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan
kepada daerah otonom berdasarkan kriteria tertentu
berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang
dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan
umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang
mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau
pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
Pasal 2
(1) Alokasi TKD untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah
Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya
terdiri atas:
a. DBH;
b. DAU;
c. DAK;
d. Dana Otonomi Khusus; dan
e. Dana Desa.
(2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
atas:
a. DAK fisik;
b. DAK nonfisik; dan
c. hibah kepada daerah.
(3) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
In sen tif Fiskal.
Pasal 3
Alokasi TKD untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi
Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dihitung
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Hasil perhitungan alokasi TKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 berupa rincian alokasi TKD untuk
provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan
Provinsi Papua Barat Daya tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rincian alokasi
TKD untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua
Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215)
dirinci menjadi rincian alokasi TKD untuk
provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan
Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4.
Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 33 --
I
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2022
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2022
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1329
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u .b .
Kepala Bagian Ad l7Erii~~~K¢.~ erian
~{9
MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199
jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 33 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/PMI<.07/2022
TENTANG
ALO KASI TRANSFER KE DAERAH UNTUK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINS!
PAPUA BARAT DAN PROVINS! PAPUA BARAT DAYA TAHUN
ANGGARAN 2023
A.1 RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN /KOTA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
NO. NAMADAERAH PPH PASAL21 PPH PASAL 25/29 JUMLAH
(1 I (2) 131 (4) (5) ~ (3) + (4)
1 Provinsi Papua Barat 18.892.133 497.109 19.389.242
2 Kab. Fak Fak 2.623.363 99.061 2.722.424
3 Kab. Manokwari 11.019.476 194.231 11.213.707
4 Kab. Teluk Bintuni 22.259.969 487.518 22.747.487
5 Kab. Teluk Wondama 1.971.850 61.997 2.033.847
6 Kab. Kaimana 2.281.393 55.965 2.337.358
7 Kab. Manokwari Selatan 1.886.930 41.349 1.928.279
8 Kab. Pegunungan Arfak 1.669.835 38.192 1.708.027
9 Provinsi Papua Barat Daya 20.418.472 537.271 20.955.743
10 Kab. Sarong 6.288.144 77.689 6.365.833
11 Kab. Sarong Selatan 1.974.230 44.751 2.018.981
12 Kab. Raja Ampat 2.428.750 38.756 2.467.506
13 Kab. Tambrauw 1.575.435 38.192 1.613.627
14 Kab. Maybrat 1.892.456 38.208 1.930.664
15 Kata Sarong 10.128.804 579.549 10.708.353
7 jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 33 --
A.2 RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
NO. NAMADAERAH PERKEBUNAN PERHUTANAN
PERTAMBANGAN
MINYAKBUMI
DAN GAS BUMI
PERTAMBANGAN
MINERAL DAN
BATUBARA
SEKTOR
LAINNYA JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (SJ (6) (7) (8) = (3}+(4}+(5}+(6)+(7}
1 Provinsi Papua Barat 1.193.052 1.597.560 65.623.599 1.568.304 88.602 70.071.117
2 Kab. Fak Fak 1.462.889 622.546 27.171.052 132.169 62.018 29.450.674
3 Kab. Manokwari 1.023.514 133.439 6.378.915 427.190 62.018 8.025.076
4 Kab. Teluk Bintuni 2.011.668 4.967.859 410.282.585 125.537 59.434 417.447.083
5 Kab. Teluk Wondarna 93.424 2.078.558 5.841.336 122.808 58.142 8.194.268
6 Kab. Kaimana 169.296 4.048.193 6.287.262 122.808 58.142 10.685.701
7 Kab. Manokwari Selatan 93.424 125.099 6.116.917 142.838 58.142 6.536.420
8 Kab. Pegunungan Arfak 93.424 125.099 6.921.629 122.808 58.142 7.321.102
9 Provinsi Papua Barat
Dava 774.451 1.037.031 42.598.501 1.018.040 57.515 45.485.538
10 Kab. Sorong 4.231.237 539.056 77.702.685 133.725 63.310 82.670.013
11 Kab. Sorong Selatan 982.962 397.690 5.950.551 122.808 58.142 7.512.153
12 Kab. Raja Ampat 93.424 125.099 6.286.368 11.606.229 58.142 18.169.262
13 Kab. Tarnbrauw 121.407 125.099 6.430.040 122.808 58.142 6.857.496
14 Kab. Maybrat 252.028 414.729 6.244.039 122.808 58.142 7.091.746
15 Kota Sorong 99.652 133.439 5.932.063 130.996 62.018 6.358.168
jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 33 --
A.3 RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
NO. NAMA DAERAH CUKAJ HASIL TEMBAKAU
(1) (2) (3)
1 Provinsi Papua Barat -
2 Kab. Fak Fak -
3 Kab. Manokwari -
4 Kab. Teluk Bintuni -
5 Kab. Teluk Wondama -
6 Kab. Kaimana -
7 Kab. Manokwari Selatan -
8 Kab. Pegunungan Arfak -
9 Provinsi Papua Barat Daya -
10 Kab. Sorong -
11 Kab. Sorong Selatan -
12 Kab. Raja Ampat -
13 Kab. Tambrauw -
14 Kab. Maybrat -
15 Kota Sorong -
7 jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 33 --
A.4 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
MINYAK BUMI GAS BUMI
TAMBAHAN TAMBAHAN NO. NAMADAERAH JUMLAH MINYAK SUB SUB
OTONOMI GAS BUMI OTONOMI
BUMI JUMLAH JUMLAH
KHUSUS KHUSUS
(1) (2) (3) (4) (5) = (3)+(4) (6) (7) (8) = (6)+(7) (9) = (5)+(8)
1 Provinsi Papua Barat 9.369.027 277.506.490 286.875.517 110.400.493 1.185.005.282 1.295.405.775 1.582.281.292
2 Kab. Fak Fak 3.179.581 - 3.179.581 63.293.325 - 63.293.325 66.472.906
3 Kab. Manokwari 1.937.807 - 1.937.807 26.639.974 - 26.639.974 28.577.781
4 Kab. Teluk Bintuni 23.461.891 - 23.461.891 686.400.298 - 686.400.298 709.862.189
5 Kab. Teluk Wondarna 3.179.581 - 3.179.581 63.293.325 - 63.293.325 66.472.906
6 Kab. Kaimana 3.179.581 - 3.179.581 63.293.325 - 63.293.325 66.472.906
7 Kab. Manokwari Selatan 3.179.581 - 3.179.581 63.293.325 - 63.293.325 66.472.906
8 Kab. Pegunungan Arfak 3.179.581 - 3.179.581 63.293.325 - 63.293.325 66.472.906
Provinsi Papua Barat
9 6.081.752 180.138.860 186.220.612 71.664.698 769.227.058 840.891. 756 1.027.112.368
Dava
10 Kab. Sarong 43.392.440 - 43.392.440 34.781.841 - 34.781.841 78.174.281
11 Kab. Sarong Selatan 6.231.039 - 6.231.039 64.017.047 - 64.017.047 70.248.086
12 Kab. Raja Ampat 4.989.265 - 4.989.265 27.363.695 - 27.363.695 32.352.960
13 Kab. Tarnbrauw 6.231.039 - 6.231.039 64.017.047 - 64.017.047 70.248.086
14 Kab. Maybrat 6.231.039 - 6.231.039 64.017.047 - 64.017.047 70.248.086
15 Kata Sarong 4.989.265 - 4.989.265 27.363.695 - 27.363.695 32.352.960
jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 33 --
A.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN
BATUBARA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023
(dalam ribuan rupiah)
!URAN
NO. NAMADAERAH ROYALTI JUMLAH
TETAP
(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)
1 Provinsi Papua Barat 181.737 10.520.030 10.701.767
2 Kab. Fak Fak - 1.813.225 1.813.225
3 Kab. Manokwari 11.708 1.813.225 1.824.933
4 Kab. Teluk Bintuni - 1.813.225 1.813.225
5 Kab. Teluk Wondama - 1.813.225 1.813.225
6 Kab. Kaimana - 63.304.029 63.304.029
7 Kab. Manokwari Selatan - 1.813.225 1.813.225
8 Kab. Pegunungan Arfak - 1.813.225 1.813.225
9 Provinsi Papua Barat Daya 117.972 6.828.908 6.946.880
10 Kab. Sorong - 15.956.382 15.956.382
11 Kab. Sorong Selatan - 1.813.225 1.813.225
12 Kab. Raja Ampat 530.632 39.528.309 40.058.941
13 Kab. Tambrauw - 1.813.225 1.813.225
14 Kab. Maybrat - 1.813.225 1.813.225
15 Kota Sorong 612 1.813.225 1.813.837
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 33 --
A.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023
(dalam ribuan rupiah)
IURAN IZIN USAHA PROVIS! SUMBER DAYA DANANO. NAMADAERAH PEMANFAATAN
HUTAN (IIUPH) HUTAN (PSDH) REBOISASI (DR) JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3)+(4)+(5)
1 Provinsi Papua Barat - 11.583.074 33.002.382 44.585.456
2 Kab. Fak Fak - 13.856.713 - 13.856.713
3 Kab. Manokwari - 1.872.126 - 1.872.126
4 Kab. Teluk Bintuni - 18.076.190 - 18.076.190
5 Kab. Teluk Wondama - 8.002.538 - 8.002.538
6 Kab. Kaimana - 16.168.576 - 16.168.576
7 Kab. Manokwari Selatan - 3.444.921 - 3.444.921
8 Kab. Pegunungan Arfak - 2.478.603 - 2.478.603
9 Provinsi Papua Barat
Dava - 7.518.965 21.422.963 28.941.928
10 Kab. Sorong - 4.651.937 - 4.651.937
11 Kab. Sorong Selatan - 2.809.777 - 2.809.777
12 Kab. Raja Ampat - 1.917.364 - 1.917.364
13 Kab. Tambrauw - 2.882.292 - 2.882.292
14 Kab. Maybrat - 2.838.351 - 2.838.351
15 Kota Sorong - 1.896.102 - 1.896.102
jdih.kemenkeu.go.id
l
-- 11 of 33 --
A.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
NO. NAMADAERAH PERIKANAN
(1) (2) (3)
1 Provinsi Papua Barat -
2 Kab. Fak Fak 5.095.765
3 Kab. Manokwari 2.287.290
4 Kab. Teluk Bintuni 3.728.420
5 Kab. Teluk Wondama 4.730.772
6 Kab. Kaimana 5.927.672
7 Kab. Manokwari Selatan 1.866.160
8 Kab. Pegunungan Arfak 1.340.364
9 Provinsi Papua Barat Daya -
10 Kab. Sorong 3.871.134
11 Kab. Sorong Selatan 2.379.859
12 Kab. Raja Ampat 19.205.629
13 Kab. Tambrauw 2.957.358
14 Kab. Maybrat 1.340.364
15 Kota Sorong 1.626.342
7 jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 33 --
- - -
- - -
- - - -
- - -
- -
- - -
- - - -
- - -
- -
- -
- - -
- -
A.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023
(dalam ribuan rupiah)
NO NAMADAERAH JURAN PRODUKSI IURANTETAP SETORAN BAGIAN PEMERINTAH JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3)+(4)+(5)
1 Provinsi Papua Barat -
- - 2 Kab. FakFak - -
- 3 Kab. Manokwari
4 Kab. Teluk Bintuni
- 5 Kab. Teluk Wondama
- 6 Kab. Kaimana -
- 7 Kab. Manokwari Selatan
8 Kab. Pegunungan Arfak
- 9 Provinsi Papua Barat Daya
- 10 Kab. Sorong -
11 Kab. Sorong Selatan - -
- - 12 Kab. Raja Ampat - -
- 13 Kab. Tambrauw
- - 14 Kab. Maybrat - -
15 Kota Sorong - -
jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 33 --
B. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
DANA ALOKASI UMUM
NO. PEMERINTAH DAERAH DAU YANG TIDAK
DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA
DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
PENGGAJIAN PENDANAAN BIDANG BIDANG
FORMASI PPPK KELURAHAN PENDIDIKAN KESEHATAN
BIDANG
PEKERJAAN
UMUM
TOTAL DAU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Provinsi Papua Barat 447.670.686 42.014.005 0 24.874.626 30.303.471 · 101.068.797 645.931.585
2 Kab. Fak Fak 501.326.472 20.404.854 1.400.000 53.171.344 51.536.314 44.845.954 672.684.938
3 Kab. Manokwari 394.629.762 11.516.190 1.800.000 55.155.989 39.258.650 31.567.701 533.928.292
4 Kab. Teluk Bintuni 300.163.101 58.106.466 400.000 43.780.836 40.261.869 77.002.144 519.714.416
5 Kab. Teluk Wondama 309.447.950 6.708.048 200.000 48.167.399 43.999.959 35.315.504 443.838.860
6 Kab. Kaimana 377.716.454 35.213.412 400.000 86.702.777 52.613.042 42.297.862 594.943.547
7 Kab. Manokwari Selatan 237.497.645 10.159.524 0 31.630.001 27.266.024 30.145.494 336.698.688
8 Kab. Pegunungan Arfak 215.848.681 1.825.608 0 37.261.747 23.769.902 84.457.642 363.163.580
9 Provinsi Papua Barat Daya 425.031.953 39.889.355 0 23.616.715 28.771.022 95.957.742 613.266.787
10 Kab. Sorong 324.789.641 53.333.676 5.200.000 47.863.207 43.905.272 51.400.709 526.492.505
11 Kab. Sorong Selatan 273.447.674 25.852.536 400.000 53.613.983 32.779.234 71.723.477 457.816.904
12 Kab. Raja Ampat 372.549.474 80.609.064 800.000 94.979.966 58.390.232 65.436.759 672.765.495
13 Kab. Tambrauw 287.826.257 15.187.308 0 49.769.723 41.153.188 89.494.372 483.430.848
14 Kab. Maybrat 276.486.235 774.822 200.000 16.793.342 32.996.377 93.798.744 421.049.520
15 Kota Sorong 399.266.461 20.635.308 8.200.000 39.836.208 36.155.811 7.300.000 511.393.788
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 33 --
C.1 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
PENDIDIKAN
NO. NAMADAERAH
PAUD SD SMP SKB
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Provinsi Papua Barat - - - -
2 Kab. Fak Fak - 7.947.928 4.792.999 -
3 Kab. Manakwari 651.758 16.589.412 11.535.534 -
4 Kab. Teluk Bintuni 326.869 2.490.270 1.995.542 850.640
5 Kab. Teluk Wandama - 4.010.987 2.205.171 718.940
6 Kab. Kaimana 718.636 5.032.150 1.878.045 -
7 Kab. Manakwari Selatan - 10.954.334 1.350.908 -
8 Kab. Pegunungan Arfak - 27.982.659 6.116.990 -
9 Provinsi Papua Barat Daya - - - -
10 Kab. Sarong 1.030.492 10.486.871 10.436.557 -
11 Kab. Sarong Selatan - 11.327.000 10.805.679 -
12 Kab. Raja Ampat 388.827 24.116.811 8.101.646 -
13 Kab. Tambrauw - 11.404.957 15.038.254 -
14 Kab. Maybrat - 6.972.966 8.420.724 -
15 Kata Sarong 623.530 1.402.687 2.745.551 -
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 33 --
- -
- -
(dalam ribuan rupiah)
PENDIDIKAN
NO. NAMADAERAH PERPUSTAKAAN SUBTOTAL
SMA SLB SMK DAERAH PENDIDIKAN
(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11)
- 1 Provinsi Papua Barat - - - -
2 Kab. Fak Fak - - 12.740.927
22.003.262 - 3 Kab. Manakwari 4.882.335 - 55.662.301
21.066.759 - 4 Kab. Teluk Bintuni - - 26.730.080
10.382.725 - 5 Kab. Teluk Wandama - - 17.317.823
- - 6 Kab. Kaimana - - 7.628.831
4.266.930 - 7 Kab. Manakwari Selatan 9.383.568 - 25.955.740
8 Kab. Pegunungan Arfak 2.984.442 - 37.084.091
- - 9 Provinsi Papua Barat Daya - - -
10 Kab. Sarong 4.415.017 - 4.367.497 508.096 31.244.530
11 Kab. Sarong Selatan 3.962.825 - 7.225.924 - 33.321.428
- - 12 Kab. Raja Ampat - - 32.607.284
4.825.345 - 13 Kab. Tambrauw - - 31.268.556
- 14 Kab. Maybrat 2.856.997 - 1.016.193 19.266.880
15 Kata Sarong 6.219.296 - 3.457.340 - 14.448.404
1 jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 33 --
(dalam ribuan rupiah)
KESEHATAN
NO. NAMADAERAH PENGUATAN PENURUNAN PENGUATAN
PENGENDALIAN KELUARGA SUBTOTAL
ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, SISTEM
PENYAKIT BEREN CANA KESEHATAN
DAN INTERVENSI STUNTING KESEHATAN
(1) (2) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Provinsi Papua Barat - - 34.051.755 - 34.051.755
2 Kab. FakFak - 217.404 53.310.300 765.936 54.293.640
3 Kab. Manokwari - 52.841 15.845.444 1.773.746 17.672.031
4 Kab. Teluk Bintuni - 477.848 77.249.369 478.710 78.205.927
5 Kab. Teluk Wondama 491.865 - 95.214.718 727.179 96.433.762
6 Kab. Kaimana 1.806.416 113.231 3.284.879 322.499 5.527.025
7 Kab. Manokwari Selatan 655.820 - 622.737 812.730 2.091.287
8 Kab. Pegunungan Arfak 1.475.594 - 16.752.777 - 18.228.371
9 Provinsi Papua Barat Daya - - - - -
10 Kab. Sorong - 698.573 94.697.565 1.069.382 96.465.520
11 Kab. Sorong Selatan - - 67.975.240 846.560 68.821.800
12 Kab. Raja Ampat 5.718.926 639.127 19.713.222 720.584 26.791.859
13 Kab. Tambrauw 325.099 92.374 67.745.046 846.560 69.009.079
14 Kab. Maybrat 3.368.230 336.981 95.274.385 727.179 99.706.775
15 Kota Sorong 7.521.062 - 2.107.721 765.936 10.394.719
7 jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 33 --
(dalam ribuan rupiah)
JALAN
TEMATIK
TEMATIK
TEMATIK PENGUATAN
JALAN PENINGKATAN
PENGUATAN TEMATIK KAWASAN SENTRA NO. NAMADAERAH MENDUKUNG KONEKTIVITAS SUBTOTAL
DESTINASI PENGEMBANGAN PRODUKSI PANGAN
KONEKTIVITAS DAN JALAN
PARIWISATA FOOD ESTATE (PERTANIAN,
DAERAH ELEKTRIFIKASI DI
PRIORITAS PERIKANAN, DAN
DAERAH AFIRMASI HEWANil
(1) (2) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
1 Provinsi Papua Barat 2.802.716 11.805.360 3.359.339 - - 17.967.415
2 Kab. Fak:Fak 15.805.604 - 12.101.368 - - 27.906.972
3 Kab. Manakwari 21.955.041 14.640.092 16.167.928 - - 52.763.061
4 Kab. Teluk Bintuni - - - - - -
5 Kab. Teluk Wandama 21.042.099 12.492.142 15.866.853 - - 49.401.094
6 Kab. Kaimana - - 14.789.413 - - 14.789.413
7 Kab. Manakwari Selatan 21.377.700 - 15.734.111 - - 37.111.811
8 Kab. Pegunungan Arfak 24.699.173 - 16.102.472 - - 40.801.645
9 Provinsi Papua Barat Daya 12.243.397 2.182.379 10.155.030 - 23.287.931 47.868.737
10 Kab. Sarong 22.940.955 15.587.467 17.202.202 - 26.457.300 82.187.924
11 Kab. Sarong Selatan 20.568.274 - 15.179.574 - 35.747.848 -
12 Kab. Raja Ampat 20.001.789 12.311.672 14.798.968 - 23.674.315 70.786.744
13 Kab. Tambrauw 23.985.082 15.771.902 17.442.335 - - 57.199.319
14 Kab. Maybrat 18.366.199 - 14.642.891 - - 33.009.090
15 Kata Sarong - 13.490.669 - - - 13.490.669
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 33 --
(dalam ribuan rupiah)
PERU MAHAN
AIRMINUM SANITASI DAN
PERMUKIMAN
NO NAMADAERAH TEMATIK
PENGENTASAN
PERMUKIMAN
KUMUH
TERPADU
AIR MINUM
MENDUKUNG
PENINGKATAN
KUALITAS SDM
SUBTOTAL
AIR
MINUM
TEMATIK
PENGENTASAN
PERMUKIMAN
KUMUH
TERPADU
SANITASI
MENDUKUNG
PENINGKATAN
KUALITAS SDM
SUBTOTAL
SANITASI
TEMATIK
PENGENTASAN
PERMUKIMAN
KUMUH
TERPADU
(1) (2) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)
1 Provinsi Papua Barat - - - - - -
2 Kab. Fak Fak - - - - -
3 Kab. Manokwari - - -
4 Kab. Teluk Bintuni - - - - -
5 Kab. Teluk Wondama - - - - - -
6 Kab. Kaimana - - - - -
7 Kab. Manokwari
Selatan - - - - - -
8 Kab. Pegunungan
Arfak - - - - -
9 Provinsi Papua Barat
Daya - - - - -
10 Kab. Sarong - - - - -
11 Kab. Sarong Selatan - - - - -
12 Kab. Raja Ampat - - - - -
13 Kab. Tambrauw - - - - -
14 Kab. Maybrat - - - - - - -
15 Kata Sarong - -
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 33 --
(dalam ribuan rupiah)
!RIGAS! PERTANIAN
TEMATIK PENGUATAN TEMATIK PENGUATAN
KAWASAN SENTRA KAWASAN SENTRA NO. NAMADAERAH TEMATIK TEMATIK
PRODUKSI PANGAN SUBTOTAL PRODUKSI PANGAN SUBTOTAL
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
(PERTANIAN, !RIGAS! (PERTANIAN, PERTANIAN
FOOD ESTATE FOOD ESTATE
PERIKANAN, DAN PERIKANAN, DAN
HEWANI) HEWAN!l
(1) (2) (30) (31) (32) (33) (34) (35)
1 Provinsi Papua Barat - 20.900.623 20.900.623 - 16.726.482 16.726.482
2 Kab. Fak Fak - - - - - -
3 Kab. Manokwari - - - - - -
4 Kab. Teluk Bintuni - - - - - -
5 Kab. Teluk Wondama - - - - - -
6 Kab. Kaimana - - - - - -
Kab. Manokwari
7 - - - - - -Selatan
Kab. Pegunungan
8 - - - - - -Arfak
Provinsi Papua Barat
9 - 9.998.864 9.998.864 - 1.085.494 1.085.494
Daya
10 Kab. Sorong - 5.721.339 5.721.339 - 513.143 513.143
11 Kab. Sorong Selatan - - - - - -
12 Kab. Raja Ampat - 4.284.513 4.284.513 - - -
13 Kab. Tambrauw - - - - - -
14 Kab. Maybrat - - - - - -
15 Kota Sorong - - - - - -
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 33 --
(dalam ribuan rupiah)
KELAUTAN DAN INDUSTRI KECIL LING KUN GAN
PERDAGANGAN PARIWISATA
PERIKANAN DAN MENENGAH 1-:IIDUP
TEMATIK PENGUATAN TEMATIK TEMATIK TEMATIK TEMATIK
NO. NAMADAERAH KAWASAN SENTRA PENGUATAN PENGUATAN PENGUATAN PENGUATAN
PRODUKSI PANGAN DESTINASI DESTINASI DESTINASI DESTINASI
(PERTANIAN, PERIKANAN, PARIWISATA PARIWISATA PARIWISATA PARIWISATA
DAN HEWANI) PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS
(1) (2) (36) (37) (38) (39) (40)
1 Provinsi Papua Barat 10.236.044 - - - -
2 Kab. Fak Fak - - - - -
3 Kab. Manokwari - - 7.017.501 4.496.527 4.749.494
4 Kab. Teluk Bintuni - - - - -
5 Kab. Teluk Wondama - - 1.555.434 12.217.281 2.970.652
6 Kab. Kaimana - - - - -
7 Kab. Manokwari Selatan - - - - -
8 Kab. Pegunungan Arfak - - - - -
9 Provinsi Papua Barat Daya 26.709.006 - - - -
10 Kab. Sorong 5.630.685 - 9.174.989 2.402.161 2.368.169
11 Kab. Sorong Selatan - - - - -
12 Kab. Raja Ampat 9.394.293 - 4.976.951 4.461.855 3.420.688
13 Kab. Tambrauw - - - 3.449.415 1.355.119
14 Kab. Maybrat - - - - -
15 Kota Sorong - - 1.393.546 4.787.637 749.920
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 33 --
(dalam ribuan rupiah)
TRANSPORTAS!
PERAIRAN
TRANSPORTASI
PERDESAAN KEHUTANAN
USAHA MIKRO,
KECIL, DAN
MENENGAH
INFRASTRUKTUR
ENERGI
TERBARUKAN
NO. NAMADAERAH Tematik
Peningkatan
Tematik
Peningkatan Tematik
Tematik
Penguatan
Tematik
Peningkatan
TOTAL OAK
FISIK
Konektivitas dan Konektivitas dan Pengembangan Destinasi Konektivitas dan
Elektrifikasi di Elektrifikasi di Food Estate Pariwisata Elektrifikasi di
Daerah Afirmasi Daerah Afirmasi Prioritas Daerah Afirmasi
(1) (2) (41) (42) (43) (44) (45) (46)
1 Provinsi Papua Barat - - - - - 99.882.319
2 Kab. FakFak - 7.877.746 - - - 102.819.285
3 Kab. Manokwari - 7.100.000 - - - 149.460.915
4 Kab. Teluk Bintuni - - - - - 104.936.007
5 Kab. Teluk Wondama - 12.999.189 - - - 192.895.235
6 Kab. Kaimana - 8.240.068 - - - 36.185.337
7 Kab. Manokwari Selatan - 12.502.926 - - - 77.661.764
8 Kab. Pegunungan Arfak - 10.946.713 - - - 107.060.820
9 Provinsi Papua Barat Daya - - - - - 85.662.101
10 Kab. Sorong 6.658.374 9.307.388 - - - 251.674.222
11 Kab. Sorong Selatan - 6.630.794 - - - 144.521.870
12 Kab. Raja Ampat 9.489.586 9.992.655 - - - 176.206.428
13 Kab. Tambrauw - 11.400.000 - - - 173.681.488
14 Kab. Maybrat - 10.316.817 - - - 162.299.562
15 Kota Sorong - - - - - 45.264.895
7 jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 33 --
C.2 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
NO. NAMADAERAH
BANTUAN
OPERASIONAL
SEKOLAH
BANTUAN
OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN
PAUD
BANTUAN
OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
KESETARAAN
TOTAL
BOSP
REGULER KINERJA REGULER KINERJA REGULER KINERJA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Provinsi Papua Barat 252.000 36.250 0 0 0 0 288.250
2 Kab. Fak Fak 26.267.930 1.447.500 1.829.880 60.000 873.860 0 30.479.170
3 Kab. Manokwari 52.547.640 1.180.000 2.766.240 30.000 1.270.200 90.000 57.884.080
4 Kab. Teluk Bintuni 29.304.620 1.300.000 2.215.580 60.000 307.020 0 33.187.220
5 Kab. Teluk Wondama 13.044.410 815.000 707.440 0 91.790 45.000 14.703.640
6 Kab. Kaimana 21.010.340 560.000 1.262.170 60.000 645.700 0 23.538.210
7 Kab. Manokwari Selatan 10.741.410 370.000 692.560 0 136.440 0 11.940.410
8 Kab. Pegunungan Arfak 15.657.780 180.000 179.800 0 0 0 16.017.580
9 Provinsi Papua Barat Daya 1.105.680 111.250 0 0 0 0 1.216.930
10 Kab. Sorong 35.214.140 2.040.000 1.362.680 240.000 420.310 0 39.277.130
11 Kab. Sorong Selatan 19.745.700 540.000 703.780 0 517.960 0 21.507.440
12 Kab. Raja Ampat 25.950.430 805.000 1.151.820 0 445.570 0 28.352.820
13 Kab. Tambrauw 9.581.030 495.000 344.190 0 311.260 45.000 10.776.480
14 Kab. Maybrat 6.438.400 485.000 195.360 0 36.070 0 7.154.830
15 Kota Sorong 51.264.650 2.072.500 1.432.080 150.000 324.880 0 55.244.110
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 33 --
(dalam ribuan rupiah)
TUNJANGAN GURU ASN DAERAH BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN MUSEUM
DAN TAMAN BUDAYA
NO. NAMA DAERAH TUNJANGAN TAMBAHAN TUNJANGAN
PROFESI PENGHASILAN KHUSUS
GURU GURU GURU MUSEUM TAMAN
BUDAYA
(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Provinsi Papua Barat 56.392 0 0 0 0
2 Kab. Fak Fak 23.478.035 1.369.500 5.612.710 0 0
3 Kab. Manokwari 26.562.063 2.527.851 3.230.321 0 0
4 Kab. Teluk Bintuni 8.308.143 1.249.500 4.443.331 0 0
5 Kab. Teluk Wondama 5.827.766 816.000 3.012.488 0 0
6 Kab. Kaimana 15.250.165 723.000 7.600.451 0 0
7 Kab. Manokwari Selatan 5.055.961 429.000 909.200 0 0
8 Kab. Pegunungan Arfak 0 697.500 7.296.676 0 0
9 Provinsi Papua Barat Daya 349.694 3.000 0 0 0
10 Kab. Sorong 34.350.735 1.558.000 13.034.718 0 0
11 Kab. Sorong Selatan 12.235.306 913.500 17.014.966 0 0
12 Kab. Raja Ampat 17.549.042 1.227.000 5.212.613 0 0
13 Kab. Tambrauw 4.534.709 622.500 8.365.045 0 0
14 Kab. Maybrat 17.677.201 489.000 10.990.005 0 0
15 Kota Sorong 38.988.619 1.956.250 304.336 0 0
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 33 --
(dalam ribuan rupiah)
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
BANTUAN
OPERASIONALNO. NAMA DAERAH BOK DINAS KELUARGA
BOKBOK PENGAWASAN BEREN CANA BOK BOK PUSKESMASOBATDAN
PROVINS! KABUPATEN/KOTA MAKANAN
(1) (2) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Provinsi Papua Barat 5.347.443 0 0 0 0
2 Kab. Fak Fak 0 4.787.462 0 8.680.909 3.973.402
3 Kab. Manokwari 0 9.186.254 363.597 16.199.505 3.808.419
4 Kab. Teluk Bintuni 0 6.255.457 0 18.192.657 2.787.926
5 Kab. Teluk Wondama 0 4.338.534 0 5.927.160 3.043.863
6 Kab. Kaimana 0 5.029.130 0 7.760.461 2.000.232
7 Kab. Manokwari Selatan 0 10.129.303 0 4.726.349 2.117.695
8 Kab. Pegunungan Arfak 0 10.327.934 0 9.226.984 3.066.259
9 Provinsi Papua Barat Daya 4.583.523 0 0 0 0
10 Kab. Sorong 0 8.535.679 360.123 15.105.101 5.913.471
11 Kab. Sorong Selatan 0 6.579.802 0 15.179.323 3.256.990
12 Kab. Raja Ampat 0 5.667.034 273.525 18.738.063 3.260.307
13 Kab. Tambrauw 0 3.145.423 0 6.694.225 5.102.389
14 Kab. Maybrat 0 5.575.510 0 14.239.704 4.938.751
15 Kota Sorong 0 5.052.995 367.971 10.964.931 2.356.690
7 jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 33 --
(dalam ribuan rupiah)
NO. NAMADAERAH
DANA PENINGKATAN
KAPASITAS KOPERASI
DANUMK
DANA
PELAYANAN
KEPARIWISATAAN
DANA BANTUAN
BIAYA LAYANAN
PENGOLAHAN
SAMPAH
DANA PELAYANAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN
ANAK
(1) (2) (20) (21) (22) (23)
1 Provinsi Papua Barat 1.676.063 0 0 438.800
2 Kab. Fak Fak 0 959.717 0 598.000
3 Kab. Manokwari 406.770 1.329.523 0 0
4 Kab. Teluk Bintuni 0 0 0 0
5 Kab. Teluk Wondama 0 1.934.530 0 438.800
6 Kab. Kaimana 0 0 0 0
7 Kab. Manokwari Selatan 0 0 0 0
8 Kab. Pegunungan Arfak 0 0 0 0
9 Provinsi Papua Barat Daya 0 0 0 0
10 Kab. Sorong 457.770 1.769.730 0 0
11 Kab. Sorong Selatan 420.370 0 0 0
12 Kab. Raja Ampat 0 1.532.027 0 375.000
13 Kab. Tambrauw 0 1.162.220 0 0
14 Kab. Maybrat 0 0 0 0
15 Kota Sorong 420.370 1.749.627 0 0
7 jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 33 --
(dalam ribuan rupiah)
DANA PENGUATAN
DANA KETAHANAN
DANA FASILITASI KAPASITAS TOTAL OAK
NO. NAMADAERAH PANGAN DAN
PENANAMAN MODAL KELEMBAGAANSENTRA NONFISIK
PERTANIAN IKM
(1) (2) (24) (25) (26) (27)
1 Provinsi Papua Barat 1.029.100 0 0 8.836.048
2 Kab. FakFak 438.200 452.000 0 80.829.105
3 Kab. Manokwari 490.400 0 2.750.000 124.738.783
4 Kab. Teluk Bintuni 365.200 394.500 0 75.183.934
5 Kab. Teluk Wondama 500.800 509.500 2.000.000 43.053.081
6 Kab. Kaimana 438.200 568.075 0 62.907.924
7 Kab. Manokwari Selatan 480.000 469.025 0 36.256.943
8 Kab. Pegunungan Arfak 542.600 360.000 0 47.535.533
9 Provinsi Papua Barat Daya 0 0 0 6.153.147
10 Kab. Sarong 511.300 475.000 3.500.000 124.848.757
11 Kab. Sarong Selatan 469.500 371.500 0 77.948.697
12 Kab. Raja Ampat 427.800 383.000 2.750.000 85.748.231
13 Kab. Tambrauw 417.400 417.500 0 41.237.891
14 Kab. Maybrat 521.700 360.000 0 61.946.701
15 Kota Sarong 448.700 0 2.000.000 119.854.599
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 33 --
C.3 RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN
INTEGRATED THE DEVELOPMENT HIBAH AIR MINUM
RURAL EMPOWERMENT
PARCIPATORY MASS RAPID OF INTEGRATED BERBASIS
NO NAMADAERAH AND AGRICULTURAL
DEVELOPMENT AND TRANSIT FARMING SYSTEM KINERJA/DEVELOPMENT
MANAGEMENT OF (MRT) AT UPLAND AREAS NATIONAL URBAN
SCALING UP INITIATIVE
IRIGATION PROJECT PROJECT PROJECT WATER SUPPLY
(READ-SI)
(IPDMIP) (UPLAND) PROJECT (NUWSP)
(1) (2) (3) (4) (SJ (6) (7)
1 Provinsi Papua Barat - - - - -
2 Kab. Fak Fak - - - - -
3 Kab. Manokwari - - - - -
4 Kab. Teluk Bintuni - - - - -
5 Kab. Teluk Wondama - - - - -
6 Kab. Kaimana - - - - -
7 Kab. Manokwari Selatan - - - - -
8 Kab. Pegunungan Arfak - - - - -
9 Provinsi Papua Barat Daya - - - - -
10 Kab. Sorong - - - - -
11 Kab. Sorong Selatan - - - - -
12 Kab. Raja Ampat - - - - -
13 Kab. Tambrauw - - - - -
14 Kab. Maybrat - - - - -
15 Kota Sorong - - - - -
1 jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 33 --
NO NAMADAERAH
(1) (2)
1 Provinsi Papua Barat
2 Kab. Fak Fak
3 Kab. Manokwari
4 Kab. Teluk Bintuni
5 Kab. Teluk Wondama
6 Kab. Kaimana
7 Kab. Manokwari Selatan
8 Kab. Pegunungan Arfak
9 Provinsi Papua Barat Daya
10 Kab. Sarong
11 Kab. Sarong Selatan
12 Kab. Raja Ampat
13 Kab. Tambrauw
14 Kab. Maybrat
15 Kota Sarong
(dalam n"buan rup1"ah)
HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN
INSTALASI PENGOLAHAN AIR BIO CARBON FUND INITIATIVE
HIBAH AIR MINUM BERBASIS
KINERJA BANTUAN PEMERINTAH
AUSTRALIA
LIMBAH UNTUK KOTA
PALEMBANG/ PALEMBANG
CITY SEWERAGE PROJECT
(PCSP)
FOR SUSTAINABLE FOREST
LANDSCAPE
(BIO CF ISFL)
(8) (9) (1 OJ
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7 jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 33 --
(dalam ribuan rupiah)
PENERIMAAN DALAM NEGERI YANG DIHIBAHKAN (RM)
NATIONWIDE WATER HIBAH PROGRAM
HIBAH TOTALNO NAMADAERAH HIBAH
SANITASI AIRMINUM AIRMINUM HIBAH KEPADA DAERAH JALAN
(AIR LIMBAH PERKOTAAN PEDESAAN SUBTOTAL DAERAH
SETEMPAT) (AMK) (AMD)
(16)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(1 OJ+(1) (2) (11) (12) (13)=(11)+(12) (14) (15) (13)+(14)+(15)
1 Provinsi Papua Barat - - - - - -
2 Kab. Fak Fak - - - - - . -
3 Kab. Manokwari - - - 600.000 - 600.000
4 Kab. Teluk Bintuni - - - - - -
5 Kab. Teluk Wondama - - - - - -
6 Kab. Kaimana - - - - - -
7 Kab. Manokwari Selatan - - - - - -
8 Kab. Pegunungan Arfak - - - - - -
9 Provinsi Papua Barat Daya - - - - - -
10 Kab. Sarong - - - - - -
11 Kab. Sarong Selatan - - - - - -
12 Kab. Raja Ampat - - - - - -
13 Kab. Tambrauw - - - - - -
14 Kab. Maybrat - - - - - -
15 Kota Sarong - - - - - -
l jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 33 --
D. RINCIAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
DANA OTONOMI KHUSUS
DANAOTSUS DANA TAMBAHAN TOTAL
NO. NAMA DAERAH DANAOTSUS TELAH TOTAL INFRASTRUKTUR DANA OTSUS DAN
BERSIFAT UMUM DITENTUKAN DANA OTSUS DALAM RANGKA DANA TAMBAHAN
PENGGUNMNNY A OTSUS INFRASTRUKTUR
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4} (6) (7)=(5}+(6}
1 Provinsi Papua Barat 199.627.880 249.534.850 449.162.730 562.779.516 1.011.942.246
2 Kab. Fak Fak 59.833.161 74.791.451 134.624.612 35.559.339 170.183.951
3 Kab. Manokwari 97.064.310 121.330.387 218.394.697 24.599.334 242.994.031
4 Kab. Teluk Bintuni 51.657.187 64.571.484 116.228.671 33.783.533 150.012.204
5 Kab. Teluk Wondama 60.211.412 75.264.264 135.4 75.676 42.535.274 178.010.950
6 Kab. Kaimana 56.533.562 70.666.953 127.200.515 43.783.655 170.984.170
7 Kab. Manokwari Selatan 54.150.132 67.687.666 121.837.798 17.202.196 139.039.994
8 Kab. Pegunungan Arfak 86.348.624 107.935.780 194.284.404 43.727.890 238.012.294
9 Provinsi Papua Barat Daya 188.691.351 235.864.189 424.555.540 531.947.877 956.503.417
10 Kab. Sarong 46.161.775 57.702.219 103.863.994 23.596.107 127.460.101
11 Kab. Sarong Selatan 64.824.650 81.030.813 145.855.463 36.880.084 182.735.547
12 Kab. Raja Ampat 98.205.026 122.756.283 220.961.309 64.187.278 285.148.587
13 Kab. Tambrauw 55.616.469 69.520.586 125.137.055 49.143.645 174.280.700
14 Kab. Maybrat 86.696.554 108.370.692 195.067 .246 43.185.732 238.252.978
15 Kota Sarong 88.775.345 110.969.181 199.744.526 10.984.816 210.729.342
7jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 33 --
E. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
NO NAMADAERAH JUMLAH
DESA
ALOKASI
DASAR
ALOKASI
FORMULA
ALOKASI
AFIRMASI
ALOKASI
KINERJA TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1 Provinsi Papua Barat - - - - - -
2 Kab. Fak Fak 142 68.871.013 38.274.031 5.284.400 5.479.929 117.909.373
3 Kab. Manokwari 163 80.332.214 37.675.878 1.691.008 6.262.776 125.961.876
4 Kab. Teluk Bintuni 115 56.350.901 38.404.019 1.109.724 4.436.133 100.300.777
5 Kab. Teluk Wondama 75 37.435.765 19.519.287 2.642.200 3.131.388 62.728.640
6 Kab. Kaimana 84 40.986.247 35.965.331 1.955.228 3.392.337 82.299.143
7 Kab. Manokwari Selatan 57 28.902.155 15.032.228 2.060.916 2.348.541 48.343.840
8 Kab. Pegunungan Arfak 166 79.273.300 38.940.436 1.532.476 5.219.125 124.965.337
9 Provinsi Papua Barat Daya - - - - - -
10 Kab. Sarong 226 103.690.648 51.510.879 2.060.916 7.098.010 164.360.453
11 Kab. Sarong Selatan 121 58.780.174 30.632.394 3.963.300 3.757.770 97.133.638
12 Kab. Raja Ampat 117 57.492.864 29.952.933 739.816 3.757.770 91.943.383
13 Kab. Tambrauw 216 97.046.478 57.291.205 581.284 6.680.480 161.599.447
14 Kab. Maybrat 259 120.010.399 52.876.578 1.268.256 8.141.835 182.297.068
15 Kata Sarong - - - - - -
7 jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 33 --
F. RINCIAN INSENTIF FISKAL MENURUT PROVI NSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam ribuan rupiah)
NO. NAMA DAERAH ALOKASI
(1) (2) (3)
1 Provinsi Papu a Barat -
-
2 Kab. Fak Fak
-
3 Kab. Manokwari
- 4 Kab. Teluk Bintu ni
- 5 Kab. Te l uk Wondama
-
6 Kab . Kaimana
-7 Kab. Manokwar i Se l atan
-
8 Kab. Pegunungan Arfak
- 9 Provinsi Papua Barat Daya
- 10 Kab. Sorong
- 11 Kab. Sorong Se l atan
- 12 Kab. Raj a Ampat
- 13 Kab. Tambrauw
- 14 Kab. Maybrat
- 15 Kota Sorong
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b .
Kepala Bagian Ad uE~~~~!l{.~~ enan
~
18
I
MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199
jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 33 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023
tentang PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 206/PMK.07/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.