Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian dan Pertolongan yang Berlaku pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the types and tariffs for non-tax revenue (PNBP) related to training in search and rescue (SAR) operations, specifically for the Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (National Search and Rescue Agency). It aims to standardize the fees for various training programs that are subject to fluctuations in demand and service delivery.
This regulation primarily affects the Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan and any entities or individuals participating in the SAR training programs. This includes both domestic and foreign organizations that may seek to engage in or provide training services in Indonesia.
- Pasal 1 outlines the types of SAR training programs that are subject to these regulations, including basic SAR training, first aid training, and various specialized rescue training packages. - Pasal 2 specifies that the tariffs for these training services are detailed in an annex that is an integral part of the regulation. - Pasal 3 allows for the possibility of different tariffs based on contractual agreements, which must comply with existing laws. - Pasal 4 clarifies that transportation and consumption costs are not included in the training fees and must be borne by the participants. - Pasal 5 permits the establishment of a tariff of Rp0,00 (zero rupiah) under certain conditions, with further details to be regulated by law. - Pasal 6 mandates that all non-tax revenues collected by the Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan must be deposited into the state treasury. - Pasal 7 states that this regulation will take effect 30 days after its promulgation.
- PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Non-Tax Revenue. - SAR (Search And Rescue): A coordinated effort to locate and assist people in distress or imminent danger.
This regulation is effective 30 days after its promulgation on December 22, 2022. It does not explicitly replace or amend previous regulations but operates within the framework established by existing laws regarding non-tax revenue.
The regulation references several laws and regulations, including the Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 concerning State Ministries and the Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 regarding Non-Tax Revenue, indicating that it is part of a broader legal framework governing financial regulations in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 defines the types of SAR training programs that are subject to this regulation, including basic SAR training and various first aid and specialized rescue training packages.
Pasal 2 states that the tariffs for the training services are detailed in an annex, which is an integral part of the regulation.
Pasal 3 allows for tariffs to be determined based on contractual agreements, provided they comply with existing laws.
Pasal 4 clarifies that transportation and consumption costs are not included in the training fees and must be paid by the participants.
Pasal 5 permits the establishment of a tariff of Rp0,00 under certain conditions, with further regulations to be determined by law.
Full text extracted from the official PDF (8K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK !NOONE.SIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK.02/2022 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL ATAS PELATIHAN POTENSI BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat ( 1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan yang bersifat volatil dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian dan Pertolongan yang Berlaku pada Bad an Nasional Pencarian dan Pertolongan; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas J enis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584); jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 5 -- Menetapkan 2 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL ATAS PELATIHAN POTENSI BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN. Pasal 1 (1) Jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil atas pelatihan potensi bidang pencarian dan pertolongan yang berlaku pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas: a. pelatihan pertolongan dasar Search And Rescue (SAR); b. pelatihan pertolongan pertama (first aid) paket 1; c. pelatihan pertolongan pertama (first aid) paket 2; d. pelatihan pertolongan di permukaan air paket 1; e. pelatihan pertolongan di permukaan air paket 2; f. pelatihan pertolongan di ketinggian paket 1; g. pelatihan pertolongan di ketinggian paket 2; h. pelatihan pertolongan bangunan runtuh paket 1; i. pelatihan pertolongan bangunan runtuh paket 2; J. pelatihan pertolongan di hutan paket 1; k. pelatihan pertolongan di hutan paket 2; dan 1. uji kompetensi bidang pencarian dan pertolongan. (2) Paket pada pelatihan petolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkanjumlah jam dan hari pelatihan sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan potensi bidang pencarian dan pertolongan. Pasal 2 Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 5 -- Pasal 3 (1) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selain yang tercan tum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Pasal 4 (1) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelatihan potensi bidang pencarian dan pertolongan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak termasuk biaya transportasi dan konsumsi. (2) Biaya transportasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 5 (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas Jen1s penerimaan negera bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor ke Kas Negara. Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 5 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1307 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro U mum u.b:.--:::::::==- trasi Kementerian 1 1 001 jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 5 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203 /PMK.02/2022 TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL ATAS PELATIHAN POTENSI BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL ATAS PELATIHAN POTENSI BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF BUKAN PAJAK (Rupiah) Pelatihan Potensi Bidang Pencarian dan Pertolongan 1. Pelatihan Pertolongan Dasar Search and per peserta 6.410.000,00 Rescue (SAR) 2. Pelatihan Pertolongan Pertama (First per peserta 3.530.000,00 Aid) Paket 1 3. Pelatihan Pertolongan Pertama (First per peserta 4.770.000,00 Aid) Paket 2 4. Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air per peserta 3.720.000,00 Paket 1 5 . Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air per peserta 5.010.000,00 Paket 2 6. Pelatihan Pertolongan di Ketinggian per peserta 4.330.000,00 Paket 1 7. Pelatihan Pertolongan di Ketinggian per peserta 5 . 720 . 000,00 Paket 2 8. Pelatihan Pertolongan Bangunan per peserta 5.540.000,00 Run tuh Paket 1 9. Pelatihan Pertolongan Bangunan per peserta 7.040.000,00 Runtuh Paket 2 10. Pelatihan Pertolongan di Hutan Paket 1 per peserta 4.660.000,00 11. Pelatihan Pertolongan di Hutan Paket 2 per peserta 5.560.000,00 12. Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan per peserta 1.080.000,00 Pertolongan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ~ GANR ementerian Kepala jdih.kemenkeu.go.id I -- 5 of 5 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian dan Pertolongan yang Berlaku pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
tentang PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 203/PMK.02/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 6 mandates that all non-tax revenues collected by the Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan must be deposited into the state treasury.
Pasal 7 states that this regulation will take effect 30 days after its promulgation.