BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.474, 2023 KEMENDAG. KAB. SKA. Pencabutan
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan
penentuan asal barang dan penerbitan surat keterangan
asal untuk barang asal Indonesia dalam rangka
peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang
mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between
the Republic of Indonesia and Japan for an Economic
Partnership), perlu dilakukan penyesuaian prosedur
operasional dari penerbitan surat keterangan asal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang
Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan
Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang
mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between
the Republic of Indonesia and Japan for an Economic
Partnership);
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
www.peraturan.go.id
-- 1 of 46 --
2023, No.474 -2-
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 197);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pengesahan Agreement Between the Republic of Indonesia
and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan
antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu
Kemitraan Ekonomi), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 74);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal
Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita
www.peraturan.go.id
-- 2 of 46 --
2023, No.474
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk
Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 347);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
Nomor 285 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU
KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC
PARTNERSHIP).
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Ketentuan Asal Barang Indonesia yang selanjutnya
disebut KAB adalah peraturan perundang-undangan dan
ketentuan administratif yang bersifat umum yang
diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Ketentuan Asal Barang Indonesia Preferensi yang
selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan
mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk
memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif
bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau
sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional
atau penetapan sepihak dari suatu negara atau
sekelompok negara tujuan ekspor.
3. Surat Keterangan Asal (certificate of origin) yang
selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang
membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah
memenuhi KAB.
4. Surat Keterangan Asal (certificate of origin) Preferensi
yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen
yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan
atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh
suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan
perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari
suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
5. Surat Keterangan Asal Elektronik (electronic certificate of
origin) yang selanjutnya disebut SKA Elektronik adalah
data dari SKA yang penyampaiannya dilakukan secara
elektronik kepada negara tujuan ekspor sesuai dengan
perjanjian atau kesepatakan internasional.
6. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement yang
www.peraturan.go.id
-- 3 of 46 --
2023, No.474 -4-
selanjutnya disingkat IJEPA adalah perjanjian kemitraan
ekonomi komprehensif yang disepakati antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang.
7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.
8. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi,
atau barang jadi.
9. Barang Asal Indonesia (Indonesia originating goods)
adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah
memenuhi KAB.
10. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan
dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan
serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang
telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara
atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.
Pasal 2
(1) KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan
KAB Preferensi berdasarkan IJEPA.
(2) Ketentuan mengenai KAB Preferensi berdasarkan IJEPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
(1) SKA untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia originating
goods) berdasarkan IJEPA yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini berupa:
a. SKA Preferensi; atau
b. SKA Elektronik.
(2) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB
Preferensi berdasarkan IJEPA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.
(3) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
digunakan secara bersamaan terhadap Barang yang sama
dalam 1 (satu) transaksi Ekspor.
(4) Penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional
(operational procedures) berdasarkan IJEPA.
(5) Ketentuan mengenai penerbitan SKA sesuai dengan
prosedur operasional (operational procedures)
berdasarkan IJEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
(1) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mengisi data
pada Formulir SKA melalui laman ska.kemendag.go.id.
(2) Ketentuan mengenai Formulir SKA berdasarkan IJEPA
www.peraturan.go.id
-- 4 of 46 --
2023, No.474
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
KAB Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan
IJEPA selain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini, harus sesuai dengan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai KAB;
b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan
SKA untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia originating
goods); dan
c. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman
yang disepakati, paling sedikit meliputi:
1. lampiran (appendices) pada bagian prosedur
operasional (operational procedures) berdasarkan
IJEPA; dan
2. product spesific rules berdasarkan IJEPA.
Pasal 6
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan mengenai
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Certificate of
Origin “Form IJEPA”) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III angka 1 huruf B angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang
Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni
2023.
www.peraturan.go.id
-- 5 of 46 --
2023, No.474 -6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
www.peraturan.go.id
-- 6 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
LAMPIRAN I
PERATVRAN MENTER! PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NO MOR TAHUN
TENTANG
KETENTVAN ASAL BARANG INDONESIA
DAN KETENTVAN PENERBrTAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG
ASAL INDONESIA BEROASARKAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBUK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATV KEMITRAAN EKONOMI
(AGR££MUIT 81!:TWEEN THE R£P(JBUC
OF TNDONESIA AND JAPAN FOR AN
ECONOMIC PARTNE.RSHTPJ
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA PREFERENSI BEROASARKAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBUK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATV KEMITRAAN EKONOMI (AGREE.ME.NT BETWEEN THE REPUBUC OF
INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP)
Pnsal I
Oefinlsl
Unruk maksud-maksud B<lb lni :
(a) ostilah ·01on1as pemerintnh yang berwenang" adaiah etoruas yong,
menurut perundang-undangnn darl mosing mosmg Plhak,
benanggungjawo.b o.uu penerbrtan auro.t keterangan "541 atau 0Ul1
penunJukon enutas atau 1n1tansi penerbu,
Dalam ha! Indonesia, Oepartemen �rdagnngon dan dalrun hal Jepong.
Kementerlan Ekonorru, �rdagnnpn dan Industri;
(b) lstiiah "eksperur" adalah orang yang beroda di dalam Pihak pengekspor
yang men�kspor suatu barang darl Pihak pen�kspor sesuai dengnn
peraruran perundang-undangnn yong berlaku dari Pihak pen�kspor;
(c) 1stllah "kopal pobrik Pihak tersebut" atau ·1capa1 Pihak tersebur mnslng-
mns,ng adalah kapal-kopal pobrlk atou knpal-kapal.
(I) yang terdaftnr di Pihak rersebut,
(Ii) yang berioyar di bnwah bendero Pihak tersebut:
(Iii) yang dlmllikl snmpnl suaru botos selcumng-lcurangnyo 5-0 persen
oleh wnrg., negaro Porn Pihak rersebui, arau oieh suaru bndnn
hukum yang berkantor puSBt di snlah Slltu Pihak, yang porB
waloinya, kerua dlreksinyo, dnn mnyorito.s nnggotn dewnnnya ndalah
warga neprn Paro Pihak tersebut, dan yang selcurang-kurnngnyn 5-0
person elcu,tosnyo dlmillkl oleh wnrg., nepra atau bodnn hulcum
Pnro Pihak tersebur, dnn
(Ill) yang selcurang-kurnngnyo 75 person dori jumlah nahkoda, J)CJBbat
don Bnnk buah kopalnya odalah wargn negnra Pora Pihak tersebut:
(d) lstllah "barang nsnl Pihak yang ldentik dan blSB drperrukarkan" atau
"bahnn nSBI Pihak yang ldenuk dan b1SB dlpertuknrkon darl salah sotu
Plhllk" mnsing-mnslng odalah bamng asal atau bahan nsal dorl snlah soru
Pihak yang blsa salong drperrukarkan untuk mllksud komersial, yang
slfnt-slfot.nya pada dnSBmya snmn:
(e) lstllah "Prinslp Alcun1ansl Yang Berlaku Sttaro Umum· adalah konsensus
yang 1elah diaku, atau dulcungnn lcuat substanslal di dalam snlah saru
Pthok podo. suatu woJctu tertentu mengenru sumberdayn ekcnomr dan
kevojiban-kewajlban mana yang seharusnya dlcatat sebagal aktiva dnn
-- 7 of 46 --
2023, No.474 -8-
www.peraturan.go.id
pas,vo, perubahan-perubahan akuvo dan posiva mnna yang seharusnya
dacatot, bagaimana aktiva dan pos1vo serta perubahon.perubahannya
sehnrusnya drukur, mformnsi apa yang seharusnya d,ungkapknn dan
bagaimana informnsl tersebut seharusnya diungkn.pkon, dan laporan
keuangan mana yang harus disusun. Standar inl dapat berupa pedoman
luas dalam penerapan umum serta praktek dan proaedur rincl;
(f) lstilah "importir" adalah oeseonmg yang mengimpor suaru barang ke
dnlam Pihak pengimpor sesuru dengan peraruran perundang-undangan
yang berlalru di Pihak penglmpor.
(g) istilah "bahan tidak langsung" adolah barang-barang yang digunakan di
dalam produksi, penguji.nn atou pemeriksaan bo..rang lain tetopl secara
n11k tidak dicalcupknn d, dnlam barang tersebut, atau barang-barang
yang d1gunakan dnlam pemellharaan gedung atau pengoperasinn
peralatan yang Lerkait dengan produks, barang lain, termasuk:
(i) bahan bakar don energi;
(ii) peralatan, piringan don eetakan;
(iii) aulru cadang don barang-barang yang dlgunakan dolam
pemellharaan perlengkn.pan dan bangunan;
(1v) pelumns, minyak gemuk, bahnn campuran dan barang-barang lam
yang digunaknn di dalam produksl atau yang digunaknn untuk
mengoperasiknn peralatan perlengkn.pan dan bangunan;
(v) aarung tangan, kncamata, nlas knld, pakaian, perlengknpan don
persedlaan pengo..man;
(vi) perlengkapan, nlat-al.ot dan persedlaan yang d1gunakan untuk
pengujian atau pemeriksaa.n;
(vii) katalisator dan bahan pelarut; don
(viil) setiap barang lain yang tidak dicalru pkan di dolam barang lain tetapi
yang pen(!gUllaannya di dnlan produksi barang tersebut dapat
d1tunJuklcan secara wajar menjodi bagian dori produka, tersebut;
(h) lstilah "bahan• odaJah suatu barang yang dlgunakan di dalam produksl
barang hunnya;
(i) ,stilah "bahan osol suatu Plhnk' adnlah auaru barang asal darl suaru
Plhak yang d,gunakan di dnlam produkai barang lamnya di dnlam Pihak
tersebut, termasuk yang diangga.p sebagal barang asal darl Plhak tersebut
aeauai dengan ayat I Paso! 3;
(j) lstilah •oohan kemasan dan wadah unruk pengiriman• odaJah barang·
barang yang biasanya d1gunaknn untuk mehndungi suatu barang oela.ma
penganglrutan, selain bahan kemasan da.n wadoh unruk penjunlan eeeran
aebagaimana dirujuk daJa.m Posal 11;
(k) 'istilah •perlalrua.n tarif preferenslaJ• adaJah tarlf bea kepabeanan yang
berla.lru untuk barang asal Pihak pengekapor; don
(I) istilah •produks,· adnlah auaru metode untuk memperoleh barang
lermasuk pabrikasi, perakltan, pengolahnn. pemeliharaan, penumbuhan,
penumbuhan, petemnkan, penambangan, ekstraksi, pernanenan,
penangkapan iknn, pemasangan perangknp, pengumpulan,
penghimpunan, perburuan dan penangknpan.
Pasal 2
Barang Onginarlng
I. Kecuall dltenruknn lam dnlam Bab ml, auotu barang waj,b dllrualinknsl
aebagal auaru barang orlglna1mg darl auaru Pihak apabila;
(a) barang teraebut becara keaeluruhon dlperoleh atau diprodukal aecara
keoeluruhan pada Plhak teraebut, aebogalmana dlmakaud pada ayat 2;
(b) barang teraebut d,produksl aecara keseluruhan di Pihak tenebut secara
ekskJusi( drui bo.han asal Pthak tersebul; ntau
-- 8 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
(cl barang tersebut memenuhi Product Spectfic Rules yang d,uraik.an poda
Annex 2 PersetujuQJl 1ni, sena semuo. penynro.tQJl berla.ku la.innyn da.ri
Bab ini, o.pabdo barang tersebut diproduks, oecara keseluruhan poda
Pihak tergebut menggunakan bahan-bahan non-originating.
2. Untuk maksud-maksud sub-oyat I (al, barang-barang berikut wojib
d,perumbangk.an sebogol diperoleh oecaro keseluruhan atau diproduks,
secara keseluruhan di suatu Pihak:
(al sotwa hidup yang lahlr dan dibesarkan di Pihak tersebut;
(bl binatang-bmatang yang diperoleh melalul perburuan, pemosangan
perangk.ap, pemancmgan, pengumpulan atou penangko.pan d, Pihak
tersebut;
(cl barang-barang yang d,peroleh dori binatang hidup di Pihak tersebut;
(di tanaman dan produk tanaman yang drpanen, dipetik atau dilcumpulk.an
dl Pihak tersebut;
(el mineral dan aubstansi loin yang tlmbul aecara alaml, yang tldak
termasuk pada sub-ayat (al sampol dengan (di, yang d1ekstrak atau
diambil di Pihak tersebut;
(Q barang-barang dori hosil memancingd, 1'1ut dan barang-barang !run yang
d1ambil oleh kapal Pihak tersebut dari taut di luar suatu Pihak;
(g) barang-barang yang diproduksi di atos kapal pabrik Pihak tersebut di
luar suotu Pihak dari barang-barang sebogaimana dirujuk pado sub-ayat
(Q;
(hi barang-barang yang diambil dari dasar lout otou 1'1p1san bowah tanah di
bowah dasar 1'1ut d, luar Pihak tersebut, dengan ketentuan bahwo Pihok
tersebut memildd hak untuk mengeksploitosi do.sar laut o.tau lo.pisan
bowah tanah tersebut;
(i) barang-barang yang dikumpulkan di Pihak tersebut yang tidak logl dapat
melaksanakan kegunoan owolnya di Pihak tersebut dan tldak dopot
dikembahkan otou diperballo "'81 dan yang hanya cocok untuk d1buang
otou untuk pemanfoatan kemboli auku cadang otau bahan bakunya:
U) also dan lunboh yang dlhasdkan dari operosional pabrikosi atou
pengolahan atau dari konsumsi di Pihak rersebut dan hanyo cocok untuk
dlbuang o,ou untuk pemanfaatan kemball bahan bakunya;
(kl bagian-�n atau bahan baku yang dimanfeotkan kemball di Pihok
tersebut darl barang-barang yang udak lag! dopat melakukan maksud
awolnya dan tidak jugo dopat dikembotikan kondlsinya atou d1perbodd
lJ181;dan
(II barang-barang yang diperoleh atau drproduksi di Pihok tersebut secaro
eksklusif dorl borang-barang sebogolmano dirujuk pada sub-oyat (al
sampru (kl.
3. Untuk moksud sub-ayat I (cl , Product Sp«lfic Rules yang d,urrukan pado
Annex 2 P<,rsetujuan lni yang mensyaratkan bahwo barang-barang yang
d,gunakan dilakukan perubahan klasifikosi torlf otou suatu pabrlka11
khusus atou operosoonal pengolahan khusus hanya waJib berlaku unruk
bohan-bohan non-origlnot!ng.
-- 9 of 46 --
2023, No.474 -10-
www.peraturan.go.id
4. (a) Untuk maksud sub-ayat l(c), Product Speajic Rules yang d1umlkan
pada Annex 2 yang men88""1lkan metode nilol tomboh yang
mensyaratkan bahwn kandungon nilnl pemenuhon syarat dori suatu
borang. yang chhirung sesual dengnn sub-aynt (b), tidllk kurong dllli
persentase yang chtetopkan oleh ketenruan tersebut unruk barang
terse but.
(bl Unruk maksud penghitungi,n kandungon nilnl pemenuhan syarat dllli
suaru borang, rumus berikut walib chterapkan:
Q.V.C.•
Oimana:
F.0.B. - V.N.M.
·-·--·--·--·-- x 100
F.0.B.
Q.V.C. adolah kondungan mini pemenuhon syarat sebuah barong.
yang dinyntokan sebagal persentase;
F.0.B. adaloh, kecuaU sebagnlmona ditetopkan podo aynt 5, nllai/rtt·
on-board suaru barong ynng d1bayar oleh pembeli barang rersebut
kepoda penjual barang tersebut, terlepos dllli cam peng,rimonnyn,
tidllk termasuk paJak cukal internal yang telah dikurangi, dibebaskan,
atau dibayar kembaU ketika borang tersebut diekspor; don
V.N.M. adaloh mlal bahon non-originating yang digunokan dalam
produksl suatu barong.
5. F. 0. B. yang disebut podo sub-ayat 4 (b) adaloh nllai:
(a) yang disesurukan dengon horga yang dopat ditentukan pertoma yang
telah dlbayar untuk suatu barang dllli pembell kepada produsen bnrang
tersebut, npab,la terdapot nilal free.on-board barang tersebut, tetapi
tidak dlketahui don tldllk dapat dipastikan; atau
(b) yang dnentukan sesual dengan Pnsal I sampnl dengan 8 PersetuJuan
Penilalan K.epabeanon, Jika tidllk ado nilai Jrtt-on-board sebuah barang.
6. Untuk maksud penghitungan kandungan nilal pemenuhan syarat suaru
barang berdosarkan sub-ayat 4 (b), nilru suatu bahan non-orlglnarlng yang
digunakan dalam produksl barong pada suatu Pihak:
(a) wajlb dltentukan sesuru dengan PersetuJuan Penilaian K.epobeanon, don
wajlb mencokup ongkos angkut, asuransl apabda sesual, pengemasan
don semuo buaya lain yang timbul dolom pengangkutan bahan tersebut
ke pelabuhon importasi di Pihak tersebut dimana produsen barong
berada; atau
(b) apobila ruloi tersebut tldok diketahui don tidak dapot dipostlkan, hargo
yang dlketahu, penama wojib d1bayar untuk bahon tersebut d, Pihllk
tersebut, tetapl dapat mengabnlkan semua biayn yang tlmbul di Pihak
rersebut dalom pengangkuton bohan tersebut darl gudong pemosok
bahan ke tempat predusen berada, seperu ongkos angkut, asurnnsi dan
bi.nya pengemason seno biayn lain yang d1ke1ahul dan dopat dipostikon
yang timbul d1 Pihok tersebut..
7. Untuk maksud penghltungan kandungan nilal pemenuhan syarat suotu
barang berdosorkan sub-ayat 4 (b) dalom menentukan opakah bnrang
1ersebu1 termosuk sebagnl barang originating suatu Pihak, V.N.M. barang
1ersebu1 lidok termasuk nllal bahon non-osal yang digunokan di dalam
produksl bahan origlnarlng dorl Pihak tersebut yang digunakan dolam
pembua,on barang.
-- 10 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
8. Unruk maksud sul>-ayot 5 fbl atau 6 lo), dolom menempkan PersetuJuon
Penilrunn Kepobeo.nan utuk menenrukan nilru suatu barnng atau bnhnn non ..
orlgmattng, �rsetujunn �nllaian Kepabeannn wni1b berlnku se<:ara mutotls
mutandls terhndop trnnsnks1-trnnsaks1 domesuk atou terhadop kosus-knsus
dunnno udnk ado transnksi bnrang ntau b<lhan non-asal,
Pasol J
Akumulasl
I. Unruk mnksud menentuknn apnknh suoru bnrang dtkunbfikasiknn sebngnl
bnrnng originating auoru Pihak, auaru bnrang origlna1lng Pihnk lain yang
d,gunnknn ••bngnt bnhnn d, dolom pembuntan bnrnng teraebut poda Pihnk
yang d1aebu1 pertnmn dapnt dinnWP aebagru bnhnn asol Pihnk yang d1aebu1
pertama.
2. Unruk mnksud penglurungnn kandungnn nilai pemenuhan syarot sebuoh
bnrang berdnsnrkan sub-aynt 4 (bl Paso! 2 dtnm menentukan apnknh bnmng
mernenuhl ayarat untuk dunnsukkan aebngni bnrnng nsaJ anlnh saru Pihnk,
nllai suntu bahnn non- origrna1ing yang diproduk11 di anlnh a4ru pynnk don
yang akan d,gunnkan. di dnlom pembuntan bnmng tersebut dnpat d,bncnso
anmpru dengnn nilnl bnhan non- origina11ng yang digunaknn di dolnm
pembuatan bnhan non- origina1lng tersebut, dengnn ketentuan bahwa
bnrang tenebut dikunlifikoStknn sebagru bnrang nsaJ Pihnk tergebut
berdnsnrkan sub-oyat I (cl Pnsnl 2.
Pnsol 4
De Alm/mis
Unruk penerapan Product Sp«if,c Ruks yang d1umikan pado Annex 2, bnhan
non-ong,nating yang digunnkan d1 dnlam pembuatan suaru bnrang yang tldnk
mernenuhl keteruuan yang berlnku untuk bnrang tersebut, waj,b diabarkan,
dengnn ketenruan bnhwa iumlnh keseluruhan bahan teraebut tldok melompaul
persentase rertentu di dalam nilru, berat atau volume b4.rang tersebut dan
persentase tersebut d,urruknn di dolnm Product Sp«lflc Rules untuk bnrang
tersebut,
Paso! 5
Operoaionol yang Tidnk Memenulu Syarat
SUntu bnrang udnk dopot dtnnggnp memenuh, persynratan perubnhnn
klasifikosl tnrif nrnu operas! pembuatan atau pengolnhon khusus yang
d1uraiknn podo Annex 2 semnta-mato dengnn nlnsan:
(aJ operas,onnl-opems,onnl unruk memnst.iknn terjoganya produk dolam
kendnan balk selnmn pengnngkutan dan penylmpanon (misnlnya
pengeringnn. pembekunn, penylmpartnn di rur lout) dan operas,onnJ.
opero.saonal serupa ltunnya;
(bl penggnnuon pengepaknn don pengurrunn don peroldtan kernnsan-kemasan;
(cJ pengu raian,
(di penempaton dolnm botel-boeol. kontong-kantong. kotnk-kotok don
opernsionnl pengepnknn aederhnna lalnnya:
(•I pengumpulnn bagian-bagllln don komponen-komponen yang
d1kunlifikosikon sebngni suatu bamng seaual dengan Aturan 2 (al dnri
Atumn Umum �nnfsirnn S1s1em Hnrmomsnsl (HSJ:
(n perangkoinn bnrang; OIOU
(8l aetinp komb,rtnsi operosionnl sebagaimnna d,rujuk podn aub-ayat (a) aampru
,n
-- 11 of 46 --
2023, No.474 -12-
www.peraturan.go.id
Pnsal 6
Kriterla Pengmmnn
I. Suatu bGrang orlglnn1mg darl Pihak lain wajib d1nngap memenuhi kriterln
pengirimnn apnbila;
(a) d,nngkut secara lanpung darl Pihak lain; atau
(b) d,nngkut melalui sntu ntou lebih bukan Pihak untuk maksud transit atau
penylmponnn sementaro di gudnng di tempnt bukan Pihnk tersebut,
dengnn synrot tidnk ddnkuknn operoslonnl selnin pembongkaran,
pemuntan kembnll dnn setlnp opernsionnl lamnya untuk menjagn barnng
tersebut dnlnm kondtsl bruk.
2. Apabila sunru bGrang origlnaling dnrl Pihnk lam tldnk memenuhl krlterlo
pengirlmnn sebngnimnno dirujuk pndn oyat I, makn bnrnng tldnk WOJib
dlnnggo.p sebngru bnrnng originating darl l'lhnk lam tersebut.
Posnl 7
Bnrnng yang Tidnk Oirnklt atou Terural
I. Apab,la suotu bnrnng memenuhi persynrntan ketenruan-ketenruan yang
relevan dengnn Posnl 2 snmpni dengnn 5 dnn diimpor ke suatu Pihnk dnrl
l'lhnk lninnya dnlnm bentuk yang tldnk dtrnldt atau terurni teta.pl
dlklasifikasiknn sebagal suotu bGrang rnkltan sesuni dengnn Aturan 2 (a) dnrl
Aturan Umum Pennfsirnn Sistem Hnrmonisasi (HS), maka bnrnng tersebut
wojib dlnnggap sebngol bnrnng originating darl l'lhak lam tersebut.
2. Suatu bGrang yang diralm d1 suatu l'lhnk dnrl bahan yang tidnk diraldt atau
terurai, yang diimpor ke l'lhnk tersebut dnn diklasifikasiknn sebngni bnrnng
rakl,nn sesunl dengnn Aturnn 2 (a) darl Aturan Umum Pena!s,ran Sistem
Hnrmonisasi (HS), waj,b dinngap sebagni suatu bGrang orlglna1ln9 darl Pinak
tersebut, dengan syarat barang tersebut telah memenuhi penyBrotan ynng
berlaku yang relevnn dengnn keteruuan-ketenruan pnsnl I snmpnl dengnn 5
yang maslng-masmg b<lhnn non- origlnarlng di antara b<lhan yang tldak
dtrakit atau teruml terse-but telah diimpor ke p1hak tersebut secero terpiso..h
dnn bukan sebagnl bnhnn dnlam bentuk yang tldak dirakl, atau terural,
Posnl 8
Bnrnng dnn Bnhan Yang ldenuk dllll Onpnt D,pertuknrknn
1. Unruk maksud-makaud penenruan apctkah suatu barnng memenuhl
kunlifikasl sebngnl bnrang origfnallng dnrl suatu l'lhak, dimnna b<lhan non-
Ol'l{/lnating yang ldentik dnn dnpat dipertukatkan darl Pihak tersebu, yang
bercnmpur dnlnm lnven,aris digunakan di dnlnm pembuatan barnng
tersebut, bohan originating tersebut dapat ditenrukan sesual dengnn suaru
metode pengelolann mventarls berdnsnrknn Prin11p-Prinsip Alcun,nnsi Yang
Berlnlcu Secnrn Umum di Pihak tersebut.
2. Apablla bnrnng orlglnalll'l{J yang idenuk dnn dopnt dipertukarkan darl suatu
l'lhnk dnn barang bukan osnl yang ldentlk dnn dapot d,pertukarknn
bercnmpur dnlnm suo,u mventarls dnn, sebelum eksponasl lidnk dllakukan
proses produksl a,ou setlap operasionnl npnpun di l'lhnk tersebut dimnna
barang·bo.rang teraebut dicampur. aela.in pembongkarnn muatan, ptmuatan
Kemball dnn setlap opernsionnl lalnnya untuk menJngnnya dnlnm kondisl
baik , nsnl bnrang tersebut dapat ditentukan sesuni dengnn metode
pengelolann im"Cntarls berdnsnrkan Prln11p-Prlnslp Akuntansl Yang Berla.ku
Secarn Umum di l'lhnk tersebu,.
Posnl 9
Bnhnn Tidak Langsung
-- 12 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
64hnn tidnk langsung. tanpo mempertimbnngkan dJmann mereka diproduks,,
wnjib dJnnggnp sebngni bnhnn originating dnri suatu Plhok d1mnna barang
tersebut d1produk.sl.
Pasal 10
Aksesoris, Suku C..dang dnn Peralatnn
I. Dalnm menentukan a.poknh semua bnhnn non-orig1naring yang dJgunnk4n
dalnm pembuotnn suotu borong mengolrunl perubnhnn klns1fikas1 tnrif ynng
berloku atau suntu pobrikas, khusus atau pengolnhnn opernslonal
sebogo..imnna dJunukQll padn Annex 2, aksesoris..akse-soris, 1uku·1uku
cadnng atllu peralatan-peralatan yang dlserahkan benama bnrang yang
merupoknn bnglan dnri nksesoris-nksesoris, suku-auku cndang atau
peralatan-peralatan standnr bnrnng tersebut, WOJib dJnbrukan, dengnn synrot
bahwa:
(n) oksesoris-aksesorls, auku-auku cadang otau peralatan-peralatan tldnk
dit881h secnro terpisnh dnri bnrong, tanpo mempertimbnngk4n opoknh
merek.o dicantumkan secMa terp1S4h dalam fnktur; dan
(b) kunnutas dnn ruin! nksesoris-nkgesoris, suku-suku cadnng atau
peralntan-pernlaton tersebut lazim untuk bnrang tersebut,
2. Apablln suotu bornng tunduk podn penynrotnn k4ndungnn nilni pemenuhan
synrot, maka nilai o.ksesoris·okseaoris, suku-suku cada.ng otau peralotan·
peralatan tersebut woJib diperh1tungknn sebngai nllru bnrnng originating
Pthnk di mano ba.rang tersebut dibuat atau ba.han non·originaling, mana
yang seaual, dnJnm menghitung knndungnn nllnl pemenuhan synrot barang
tersebut,
Posal 11
B4han Pengepokan dan Wndnh untuk PenJualnn Ecernn
I. Dalnm menenrukan apoknh semun bnhnn non-onginating yang digunnkan di
dalnm pembuotnn auatu bnrnng d11nkukan perubnhnn klns,fik4sl tnrif atau
suntu pabrikasi khusus atau opemsional pengolnhnn aebngoimana
d1urlllkan pado Lampirnn 2, bnhan pengepakan dnn wodnh untuk penjualnn
eeeran, yang diklasifikas,kan dengan bnrang sesuai dengnn Aturnn 5 dnrt
Aturnn Umum Pennfsirnn Slstem Hnrmonisosi (HS), wajib dmbrukan.
2. Apablln suotu bornng tunduk podn peraynrotnn knndungnn nilni pemenuhan
aynrnt, mak4 ruin! bnhnn pengepokan dan wndnh untuk penJualnn eeeran
wajlb dlperh1tungkan sebngol nilni bnhnn onginating dnrt suaru Pihak
dtmana bnrnng tenebut dibunt ntou bnhan non-onginating, mnru, yang
aesunl, dalnm menghltung knndungnn nilal pemenuhan synrnt bnrang
tersebut,
Posal 12
B4hnn Kemasan dnn Wadah untuk Pengiriman
64han kemasnn dnn wodnh untuk pengirtmnn WGJ1b :
(a) diabnlkan dnJrun menenruknn apakah aemun bnhan non- onginating
digunakan dnJrun pembuntan suotu bnrang dilokukan perubnhan klnsifikns,
tnrifynng berloku atau auntu pabrik4sl khusus ntou operoslonnl pengolnhnn
sebognimana diumikan pada Annex 2; dan
(b) tnnpa mempertlmbnngkan d,mann merek4 d1bun1, dianggnp aebngnl bnhnn
origlnatmg dnrt suotu Pihak d,mann bnrnng 1eraebu1 dibunt, dalnm
menghitung knndungan nllni pemenuhnn aynrot bnrang tersebut.
-- 13 of 46 --
2023, No.474 -14-
www.peraturan.go.id
Posa! 13
Klaim untuk Perlakunn Tarif Prererensial
1. Plhllk pengimpor waiib memlnto suaru swat ketero.ngan a.sol untuk suaru
barang origina1mg dllri Plh4k pengekspor dnrl importir yang mengldnim
perlalrunn IOrif preferensial unruk bornng tersebut,
2. Mesldpun terdapat nyat I, Pthnk pengimpor tidnk wojib neminto aurot
keterangan aSQ! dnri importir untuk suaru Jmpona.sl suatu pengiriman
bnrang orlg111oting dnrl Pihnk pengekspor ynng mini kepobennon
keseluruhnnnya tldnk meleblhi 200 dollar Amerlka Serlkat atou jumlnhnyo
aelAro dengan mota unng Plhnk tersebut, 010u Jumlnh yang leb,h unggl ynng
dOP4I drtetapkan,
3. Apobilo auatu bornng origlnodngdllri Pihnk pengekspor dllmpor melnlui aaru
alOu leb1h non-Pnrry, mnka Pihak penglmpor dnpot mem,nta ,mporur yang
mengklalm perlnkunn tarif preferenslal 010s barang tersebut, untuk
menyerahknn:
(a) aalinan through bdl of lading; atou
(b) sunru surat atau setiap mfonnosi lamnyo yang diberlkan oleh 01ori10s
keP4bennnn dllri non-Party tersebut atau entitns relevnn lomnya, yang
membuktlkan bohwa barang tersebut tldnk mengalnml operasional selam
dart pembongknrnn muotan, pemuatan kemboli dnn operosional lam
untuk menjoga bnrnng tersebut dolnm kondlsi balk aelnmo berndn d1 non-
Pany tersebur,
Posal 14
Surat Keternngan Asal
I. Suotu aurot keiernngan osal aebogalmnno dirujuk pada oyat I Posal 13 WOJib
duerbukan oleh otorltos pemerlntnh ynng berwennng dnrl Plhnk pengekspor
atas permlntann ynng d1buot secnra tenulis oleh eksponir atau agen
reaminyo. Surnt keterangan aS41 rersebut wojib mencakup data mirumum
aebngalmana dluroikan poda Lampiran 3.
2. Unruk maksud-maksud Posal inl, otorltos pemerintnh yang berwennng dnrl
Pthnk pengekspor dopot menunjuk enutes-enutas otau bodnn-bodnn lain
yang benanggungjawab atas penerbito..n surat keteranga.n osal, berdasarkan
kewenangan ynng dlberlknn aesual dengnn peraturnn perundang-undnngnn
yang berlnku di Pihnk pengekspor.
3. Apoblla otorltos pemerlntah ynng berwennng dnrl Plhak pengekspor
menunjuk enutcs-enutas atau badan-bcdan I.run untuk mela.ksan4kan
penerbuan surat keterangan osa.l, maka Pthak pengekspor wajib
memberltahukan aecara terrulls kepodo Pihak laln mengenal p,hok yang
duunjuknya tersebut.
4. Unruk maksud·maksud Bab iru, sejak berlakunya Peraetujuan inl, Para
Pth4lc wajib membenruk suatu ronnat sumt keterangan aso.l dalrun bahasa
lnggrls dnlnm Prosedur Operasionnl (Operational .l'roa?aun,sj mengenai
Keientuan Asal Barang aebagaimnna d1ruJuk dnlnm Pasnl 23.
5. Suotu surot keterongan osal waJib dibuot dnlnm Bahosa lnggrls.
6. Suotu aurat keternngan asal yang duerb11kan wojib berlalru unruk sntu kah
importosl dorl auotu bnrnng onginating dorl Plhak pengekspor ke dnlnm
Pthnk penglmpor dnn berlaku aelnmo 12 bulan aejnk tnnggal penerbitnn.
7. Apablln eksporur suoru bnrnng buknn merupakan produsen bnrnng tersebut
di Pthnk pengekspor, eksporur tersebut dOP4l memlnto surot keierongon asal
berdnsorkan:
(o) auoru pemyatoan yang dlberlknn oleh eksporur tersebut kepodn 01orl101
pemerlntnh yang bel"'..,nong dnrl Pihak pengekspor olOu p,hak yang
d11unJuknyo berdasnrknn lnformosl ynng dlberlkon oleh produsen dnrl
barang teraebut kepod4 eksportir tersebut; atau
-- 14 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 15 of 46 --
2023, No.474 -16-
www.peraturan.go.id
-- 16 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 17 of 46 --
2023, No.474 -18-
www.peraturan.go.id
-- 18 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 19 of 46 --
2023, No.474 -20-
www.peraturan.go.id
-- 20 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 21 of 46 --
2023, No.474 -22-
www.peraturan.go.id
-- 22 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 23 of 46 --
2023, No.474 -24-
www.peraturan.go.id
-- 24 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 25 of 46 --
2023, No.474 -26-
www.peraturan.go.id
-- 26 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 27 of 46 --
2023, No.474 -28-
www.peraturan.go.id
-- 28 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 29 of 46 --
2023, No.474 -30-
www.peraturan.go.id
-- 30 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 31 of 46 --
2023, No.474 -32-
www.peraturan.go.id
-- 32 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 33 of 46 --
2023, No.474 -34-
www.peraturan.go.id
-- 34 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 35 of 46 --
2023, No.474 -36-
www.peraturan.go.id
-- 36 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 37 of 46 --
2023, No.474 -38-
www.peraturan.go.id
-- 38 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 39 of 46 --
2023, No.474 -40-
www.peraturan.go.id
-- 40 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 41 of 46 --
2023, No.474 -42-
www.peraturan.go.id
-- 42 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 43 of 46 --
2023, No.474 -44-
www.peraturan.go.id
-- 44 of 46 --
2023, No.474
www.peraturan.go.id
-- 45 of 46 --
2023, No.474 -46-
www.peraturan.go.id
-- 46 of 46 --