Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunakannya
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation amends the previous regulation No. 110 of 2023 regarding the indicators of regional performance and technical guidelines for the allocation of general funds designated for specific uses. The changes aim to adjust the details of sub-activities that can be funded from the general allocation fund in the fields of education, health, and public works, based on proposals from relevant ministries and agencies.
This regulation primarily affects local governments (Pemerintah Daerah) in Indonesia, particularly those involved in managing funds allocated for education, health, and public works. It also impacts ministries and agencies that propose activities to be funded through these allocations.
- Pasal I states that the provisions in the annex of the previous regulation No. 110 of 2023 are amended and become an inseparable part of this regulation. - Pasal II outlines that budgeting, implementation, accountability, and reporting of activities funded by the designated general allocation fund must comply with this regulation starting from the 2026 budget year.
- DAU (Dana Alokasi Umum): General Allocation Fund, which is a fund allocated by the central government to local governments to support public services. - SPM (Standar Pelayanan Minimal): Minimum Service Standards, which are benchmarks for the quality of public services that local governments must meet.
This regulation is effective from the 2026 budget year and replaces or amends the previous regulation No. 110 of 2023 and its amendment No. 102 of 2024.
This regulation interacts with several other regulations, including Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries, Government Regulation No. 37 of 2023 on the Management of Transfers to Regions, and Presidential Regulation No. 158 of 2024 regarding the Ministry of Finance. It also references previous regulations on regional performance indicators and technical guidelines for the allocation of general funds.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal I states that the provisions in the annex of Regulation No. 110 of 2023 are amended to reflect the new guidelines for regional performance indicators and the use of general allocation funds.
Pasal II mandates that local governments must comply with the budgeting, implementation, accountability, and reporting requirements for activities funded by the general allocation fund starting from the 2026 budget year.
The regulation specifies that the general allocation fund can be used for priority activities in education, health, and public works, as detailed in the annex.
The regulation emphasizes the importance of meeting the Minimum Service Standards (SPM) in the allocation and use of funds for public services.
The regulation is effective from the 2026 budget year, indicating that all provisions must be implemented starting from this date.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian rincian subkegiatan yang dapat didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum sesuai dengan usulan dari kementerian/lembaga terkait, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); -- 1 of 72 -- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965) diubah sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan dan subkegiatan yang didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dalam anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan -- 2 of 72 -- Ditandatangani secara elektronik Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2026. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж -- 3 of 72 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA A. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAU dukungan bidang pendidikan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut. Jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut meliputi kegiatan dan subkegiatan prioritas SPM serta kegiatan dan subkegiatan prioritas bidang pendidikan. Khusus untuk Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung yang didanai dari DAU dukungan bidang pendidikan disesuaikan dengan pembagian kewenangan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Unit Sekolah Baru 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas -- 4 of 72 -- No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengembangan konten digital untuk pendidikan 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Kelas Baru 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Unit Sekolah Baru 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Praktik Siswa 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengembangan konten digital untuk pendidikan 37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan -- 5 of 72 -- No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Sekolah Menengah Kejuruan 41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik 44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik 47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Kelas Baru 48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik 50 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 51 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Unit Sekolah Baru 52 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 53 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 54 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 55 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 56 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 57 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 58 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 59 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 60 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 61 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk Pendidikan 62 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengembangan konten digital untuk pendidikan 63 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 64 Pengelolaan Pendidikan Khusus Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 65 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 66 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 67 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 68 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Kelas Baru -- 6 of 72 -- No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 69 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 70 Pengelolaan Pendidikan Khusus Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 71 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 72 Pengelolaan Pendidikan Khusus Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 73 Pengelolaan Pendidikan Khusus Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 74 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 75 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 76 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah 2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Asrama Sekolah 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Fasilitas Parkir 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Kantin Sekolah 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Mebel Sekolah 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Perlengkapan Sekolah -- 7 of 72 -- No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pemeliharaan Mebel 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Laboratorium 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penataan Ruang/Sudut Baca 28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Laboratorium 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Perpustakaan Sekolah 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Asrama Sekolah 37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Fasilitas Parkir 38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Kantin Sekolah 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Laboratorium 41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah -- 8 of 72 -- No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Mebel Sekolah 43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Perlengkapan Sekolah 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemeliharaan Mebel 49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi 50 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 51 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula 52 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah 53 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penataan Ruang/Sudut Baca 54 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir 55 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah 56 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 57 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah 58 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 59 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 60 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan 61 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bengkel/Unit Produksi 62 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 63 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 64 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Perpustakaan Sekolah 65 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 66 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Asrama Sekolah 67 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Fasilitas Parkir 68 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Kantin Sekolah -- 9 of 72 -- No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 69 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Laboratorium 70 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas 71 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) 72 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) 73 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 74 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) 75 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Laboratorium 76 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 77 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 78 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) 79 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) 80 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 81 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) 82 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Mebel Sekolah 83 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 84 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Sekolah 85 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 86 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 87 Pengelolaan Pendidikan Khusus Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 88 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pemeliharaan Mebel 89 Pengelolaan Pendidikan Khusus Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus 90 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi 91 Pengelolaan Pendidikan Khusus Penataan Ruang/Sudut Baca 92 Pengelolaan Pendidikan Khusus Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik 93 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 94 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 95 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah -- 10 of 72 -- No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 96 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 97 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 98 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 99 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah 100 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 101 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 102 Pengelolaan Pendidikan Khusus Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus 103 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 104 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah 105 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah 106 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 107 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah 108 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah 109 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah 110 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus 111 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus 112 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 113 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus 114 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus 115 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus 116 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 117 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 118 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 119 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 120 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat -- 11 of 72 -- No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 121 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi 122 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi 123 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Fasilitasi media publik berbahasa daerah 124 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan Ensiklopedia Budaya Daerah 125 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah 126 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Penyusunan Kebijakan Strategis 127 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi 128 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah 129 Pengelolaan Pendidikan Dayah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah 130 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah 131 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberdayaan dan Pendidikan Santri 132 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembinaan Manajemen Dayah 133 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penelitian dan Pengembangan Dayah 134 Pengelolaan Pendidikan Dayah Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah 135 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah 136 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah 137 Pengelolaan Pendidikan Dayah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah 138 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren 139 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma''had Aly -- 12 of 72 -- No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 140 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma''had Aly 141 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian 142 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 143 Pengelolaan Pendidikan Dayah Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah 144 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi 145 Pengelolaan Pendidikan Dayah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 146 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penetapan Standar Pendidikan Aceh 147 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh 148 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh 149 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 150 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pengelolaan Tambahan DBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh 151 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh 152 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan NonFormal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh 153 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 154 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 155 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah 156 Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami 157 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah 158 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan -- 13 of 72 -- No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan 159 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi 160 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh 161 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh 162 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 163 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 5 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 6 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 7 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 8 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 9 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat 10 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK 11 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi -- 14 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 12 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi 13 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi 14 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda 15 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 16 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi 17 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 18 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Seleksi Atlet Daerah 19 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 20 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 21 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi 22 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan Provinsi 23 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi 24 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 25 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 26 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya 27 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 28 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 29 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan -- 15 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 30 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 31 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 32 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 33 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 34 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 35 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 36 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 37 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 38 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah 39 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal 40 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 41 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Penetapan Cagar Budaya 42 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pelindungan Cagar Budaya 43 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengembangan Cagar Budaya 44 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pemanfaatan Cagar Budaya 45 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya 46 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi 47 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi 48 Pengelolaan Museum Provinsi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu 49 Pengelolaan Museum Provinsi Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 50 Pengelolaan Museum Provinsi Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 51 Pengelolaan Museum Provinsi Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 52 Pengelolaan Museum Provinsi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 53 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional 54 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pemasyarakatan Adat Do Da Idi 55 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Sosialisasi Adat Istiadat -- 16 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 56 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan 57 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh 58 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang 59 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pelatihan Peradilan Adat 60 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) 61 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Pembinaan Mediasi Adat 62 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat 63 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Kapasitas Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dan Perwakilan 64 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat 65 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Rapat Kerja Majelis Adat Aceh 66 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat 67 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Pemuda Pelopor Adat 68 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat 69 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat 70 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 71 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 72 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 73 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kesultanan dan Kadipaten 74 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 75 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 76 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pembangunan Ekosistem Kultural Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Digital 77 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan 78 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 79 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 80 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 81 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya 82 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Lumbung Mataraman 83 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 84 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Industri Kreatif 85 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 86 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Budaya Bahari -- 17 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 87 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram 88 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 89 Pendidikan Berbasis Budaya Pembinaan Muatan Lokal 90 Pendidikan Berbasis Budaya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 91 Pendidikan Berbasis Budaya Kependidikan Kepramukaan 92 Pendidikan Berbasis Budaya Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 93 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Pembinaan Pemerintahan Desa Adat 94 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat 95 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat 96 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat 97 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat 98 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga 99 Penyelenggaraan Desa Adat Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan 100 Penyelenggaraan Desa Adat Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan 101 Penyelenggaraan Desa Adat Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan 102 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Prajuru Desa Adat 103 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Pendidikan Pasraman 104 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Adat 105 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 106 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 107 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 108 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 109 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 110 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Perpustakaan Deposit 111 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 112 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 113 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 114 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi 115 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 116 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi -- 18 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 117 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 118 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 119 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi 120 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 121 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Penerbitan Katalog Induk Daerah 122 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Penerbitan Bibliografi Daerah 123 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 124 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 125 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 126 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 127 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 128 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 129 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 130 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 131 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 132 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 133 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 134 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman 135 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman 136 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 137 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 138 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 139 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah -- 19 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 140 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 141 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 142 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 143 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 144 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 145 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 146 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 147 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 148 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 149 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 150 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 151 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 152 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pelatihan Mawaris 153 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas 154 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam 155 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru`yat 156 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Seminar Problematika Syariat Islam 157 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat 158 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran 159 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran 160 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Pembinaan Imam Hafid pada Masjid 161 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Pelaksanaan MTQ 162 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional 163 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al- Quran Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional 164 Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam -- 20 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 165 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam 166 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil 167 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan 168 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 169 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelatihan Takmir Mesjid Seluruh Aceh 170 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam 171 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pembinaan Gampong Percontohan Syariat 172 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Penyelenggaraan Pengajian di Gampong 173 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman 174 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam 175 Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah 176 Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam Penyuluhan Regulasi Syariat Islam 177 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman 178 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Bimbingan Teknis Petugasan Informasi dan Teknologi Masjid Raya Baiturahman 179 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Pelatihan Tutor Pendidikan Al-Quran di Masjid Raya Baiturrahman 180 Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh 181 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama 182 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pendidikan Kader Ulama 183 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya 184 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Nadwah/Mubahasah Ilmiah 185 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam 186 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Kajian Pedoman Keagamaan 187 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota) 188 Silaturahmi Ulama-Ulama Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah 189 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf 190 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota 191 Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim 192 Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe 193 Peradaban dan Tamadhun Aceh Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga- Lembaga Adat -- 21 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 194 Peradaban dan Tamadhun Aceh Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri 195 Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah 4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas SPM yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan konten digital untuk pendidikan 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Unit Sekolah Baru -- 22 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan konten digital untuk pendidikan 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Kelas Baru 43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 47 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini 48 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 49 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 50 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini 51 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini 52 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan konten digital untuk pendidikan 53 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan -- 23 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 54 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 55 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 56 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 57 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Kelas Baru 58 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 59 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Unit Sekolah Baru 60 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 61 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 62 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini 63 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 64 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 65 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 66 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 67 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 68 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan konten digital untuk pendidikan 69 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 70 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 71 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 72 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 73 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 74 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 75 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 76 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Kelas Baru 77 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 78 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 79 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Unit Sekolah Baru 80 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 81 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah 82 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal -- 24 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 83 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 84 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 85 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 86 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 87 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah 5. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Perpustakaan Sekolah 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Mebel Sekolah 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Sekolah 12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemeliharaan Mebel Sekolah -- 25 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penataan Ruang/Sudut Baca 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Perpustakaan Sekolah 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Laboratorium 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Asrama Sekolah 28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Fasilitas Parkir 30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Kantin Sekolah 31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Mebel Sekolah 39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Sekolah 41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemeliharaan Mebel Sekolah 44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama 45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penataan Ruang/Sudut Baca 46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha -- 26 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 50 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 51 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Mebel Pendidikan Anak Usia Dini 52 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Anak Usia Dini 53 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini 54 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini 55 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini 56 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemeliharaan Mebel Sekolah 57 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 58 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 59 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 60 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 61 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penataan Ruang/Sudut Baca 62 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Perpustakaan Sekolah 63 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 64 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 65 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 66 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 67 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 68 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 69 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 70 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 71 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 72 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 73 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 74 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 75 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 76 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 77 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan -- 27 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 78 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 79 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 80 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 81 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi 82 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Ruang/Sudut Baca 83 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 84 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha 85 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Perlengkapan Sekolah 86 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 87 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 88 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Laboratorium 89 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Mebel Sekolah 90 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 91 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 92 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 93 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 94 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat 95 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat 96 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 97 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 98 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 99 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 101 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 102 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar 103 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 104 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar -- 28 of 72 -- No Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan 105 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 106 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 107 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 108 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 109 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 110 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 111 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 112 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 113 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 114 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 115 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 116 Pembinaan, Pengembangan da
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunakannya
tentang PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 2/2026. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation interacts with various laws and regulations, including those concerning state ministries and the management of transfers to regions, ensuring coherence in public financial management.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.