Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Minister of Health Regulation No. 2 of 2022 provides technical guidelines for the allocation and use of non-physical special allocation funds (Dana Alokasi Khusus Nonfisik) in the health sector for the fiscal year 2022. This regulation is aimed at local governments and health service providers who are responsible for managing these funds. The regulation outlines the objectives, eligible activities, and reporting requirements associated with the use of these funds. Key obligations include ensuring that the funds are used for activities that improve health services, such as health promotion, disease prevention, and health system strengthening. Additionally, the regulation emphasizes the importance of accountability and transparency in the management of these funds, requiring regular reporting to the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan) on the utilization and outcomes of the funded activities. This regulation interacts with other financial management regulations, ensuring that the allocation of funds aligns with national health priorities and complies with the broader fiscal policies set by the government. Overall, this regulation aims to enhance the effectiveness of health financing in Indonesia, ensuring that resources are directed towards improving public health outcomes.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 170, 2022 KEMENKES. Penggunaa. DAK Nonfisik. Bidang Kesehatan. Tahun Anggaran 2022. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun -- 1 of 88 -- 2022, No. 170 -2- 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. 2. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disebut BOK, adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. 3. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan -- 2 of 88 -- 2022, No. 170 sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 4. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, yang selanjutnya disebut UKM Esensial adalah UKM yang wajib atau harus dilaksanakan oleh pusat kesehatan masyarakat untuk mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan kabupaten/kota, sasaran prioritas RPJMN, Renstra Kemenkes, dan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan Kesehatan lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya. 6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 9. Dinas Kesehatan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. 10. Unit Eselon I Pengampu DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Pemberdayaan dan -- 3 of 88 -- 2022, No. 170 -4- Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pasal 2 (1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional. (2) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah. BAB II RUANG LINGKUP DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN Pasal 3 (1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas: a. BOK; b. jaminan persalinan; dan c. pelayanan kesehatan bergerak. (2) BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. BOK provinsi; b. BOK kabupaten/kota; c. BOK Puskesmas; dan d. BOK stunting. (3) Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak yang meliputi: a. rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi); dan b. sewa dan operasional tempat tunggu kelahiran. (4) Pelayanan kesehatan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak di kawasan terpencil dan/atau sangat terpencil yang meliputi: a. pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik; b. pemberdayaan masyarakat; dan -- 4 of 88 -- 2022, No. 170 c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis tenaga kesehatan setempat/on the job training. Pasal 4 (1) BOK provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diarahkan untuk mendukung: a. operasional fungsi rujukan UKM tersier; b. penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; dan c. distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai. (2) Operasional fungsi rujukan UKM tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; b. upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat; c. upaya gerakan masyarakat hidup sehat; d. upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit; e. akselerasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga; dan f. upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (3) Penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. workshop penguatan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; b. pembinaan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; c. pemantapan mutu eksternal laboratorium kesehatan daerah; dan d. survei akreditasi laboratorium kesehatan daerah. (4) Distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai pada ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk biaya distribusi dari instalasi farmasi provinsi ke instalasi farmasi kabupaten/kota. -- 5 of 88 -- 2022, No. 170 -6- Pasal 5 (1) BOK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diarahkan untuk mendukung: a. operasional fungsi rujukan UKM sekunder; b. penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; c. distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai; dan d. akreditasi Puskesmas. (2) Operasional fungsi rujukan UKM sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; b. upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat; c. upaya gerakan masyarakat hidup sehat; d. upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit; e. akselerasi program indonesia sehat dengan pendekatan; keluarga; f. upaya kesehatan lanjut usia; g. upaya penyehatan lingkungan; dan h. upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (3) Penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. workshop penguatan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; b. pembinaan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; c. pemantapan mutu eksternal laboratorium kesehatan daerah; dan d. survei akreditasi laboratorium kesehatan daerah. (4) Distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk biaya distribusi dari instalasi farmasi kabupaten/kota ke Puskesmas. (5) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat -- 6 of 88 -- 2022, No. 170 (1) huruf d dimanfaatkan untuk survei akreditasi perdana dan re-akreditasi. Pasal 6 (1) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diarahkan untuk mendukung operasional UKM primer. (2) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi: a. upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; b. upaya perbaikan gizi masyarakat; c. upaya gerakan masyarakat hidup sehat; d. upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit; e. sanitasi total berbasis masyarakat desa/ kelurahan prioritas; f. dukungan operasional UKM tim nusantara sehat; g. penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja; h. akselerasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga; i. fungsi manajemen Puskesmas (p1, p2, p3); j. upaya kesehatan lanjut usia; dan k. upaya pencegahan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pasal 7 (1) BOK stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diarahkan untuk mendukung konvergensi lintas program/lintas sektor terkait stunting. (2) BOK stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendukung program penurunan stunting, yang meliputi: a. penyusunan regulasi daerah terkait stunting; b. pemetaan dan analisis situasi program stunting; c. pelaksanaan rembuk stunting; d. pembinaan kader pembangunan manusia; e. pengukuran dan publikasi stunting; -- 7 of 88 -- 2022, No. 170 -8- f. pencatatan dan pelaporan; dan g. Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting. Pasal 8 (1) Pemanfaatan BOK provinsi, BOK kabupaten/kota dan BOK Puskesmas untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f harus dialokasikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) masing-masing dari total pagu UKM tersier, UKM sekunder, dan UKM primer. (2) Pemanfaatan BOK provinsi, BOK kabupaten/kota, dan BOK Puskesmas untuk UKM Esensial dialokasikan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari masing-masing total pagu UKM tersier, UKM sekunder, dan UKM primer. Pasal 9 DAK Nonfisik bidang kesehatan untuk menu kegiatan BOK pengawasan obat dan makanan diatur dengan peraturan badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. BAB III PENGELOLAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Pasal 10 Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah meliputi: a. persiapan teknis; b. pelaksanaan kegiatan; c. pelaporan; dan d. pemantauan dan evaluasi. Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan -- 8 of 88 -- 2022, No. 170 menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan melalui aplikasi e- renggar. (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. menu kegiatan; dan b. rincian pendanaan menu kegiatan. (4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan DAK Nonfisik kepada Kementerian Kesehatan pada minggu keempat bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan. (5) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menyertakan: a. surat usulan perubahan yang ditandatangani oleh kepala daerah; b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala daerah; c. telaah usulan perubahan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kesehatan Daerah provinsi atau kepala Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota; dan d. data pendukung lainnya. Pasal 12 (1) Dalam rangka Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ke dalam APBD dengan mengacu pada rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam menetapkan rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja -- 9 of 88 -- 2022, No. 170 -10- Negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal belum ditetapkan rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dengan mengacu pada pemberitahuan resmi dari Kementerian Kesehatan. Pasal 13 (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan oleh: a. Dinas Kesehatan Daerah provinsi; b. Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota; c. Puskesmas; dan d. laboratorium kesehatan daerah. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dapat dilaksanakan oleh masing-masing program atau lintas program; b. alokasi per menu kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas masing-masing daerah; dan c. dikoordinasikan oleh kepala/sekretaris Dinas Kesehatan Daerah provinsi atau kepala/sekretaris Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota. (3) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk menu BOK stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran. (4) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk menu kegiatan BOK pengawasan obat dan makanan dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus nonfisik yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas -- 10 of 88 -- 2022, No. 170 pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pasal 14 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan per menu kegiatan yang terdiri atas: a. realisasi penyerapan anggaran; b. realisasi pelaksanaan kegiatan; dan c. permasalahan dalam pelaksanaan. (3) Laporan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring melalui aplikasi e-renggar. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan. Pasal 15 (1) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan terhadap: a. ketepatan waktu penyampaian laporan; b. kelengkapan dokumen laporan; c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan; d. realisasi pencapaian pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan (output); e. capaian indikator prioritas nasional; f. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan; g. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan h. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan secara berjenjang oleh Dinas -- 11 of 88 -- 2022, No. 170 -12- Kesehatan Daerah provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota. Pasal 16 (1) Dinas Kesehatan Daerah Provinsi sesuai kewenangan, tugas dan fungsi melakukan pembinaan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. (2) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kesehatan Daerah provinsi pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. BAB IV PEMANFAATAN BOK UNTUK UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Pasal 17 (1) Pemanfaatan Dana BOK untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Pasal 5 ayat (2) huruf h, Pasal 6 ayat (2) huruf k dilakukan untuk penguatan kegiatan tracing. (2) Pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dan Puskesmas. (3) Pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama masyarakat lainnya yang diberikan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 18 Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan -- 12 of 88 -- 2022, No. 170 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan daerah. BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN OLEH PEMERINTAH PUSAT Pasal 19 Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada Dinas Kesehatan Daerah provinsi pengelola DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. Pasal 20 (1) Kementerian Kesehatan melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah secara mandiri maupun secara terpadu. (2) Pemantauan dan Evaluasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I Pengampu DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. (3) Pemantauan dan Evaluasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Eselon I Pengampu DAK Nonfisik Bidang Kesehatan kementerian/lembaga terkait. Pasal 21 Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. -- 13 of 88 -- 2022, No. 170 -14- BAB VI PENGAWASAN INTERN PENGELOLAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN Pasal 22 (1) Untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan DAK NonFisik Bidang Kesehatan, dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan reviu, audit, pemantauan, dan evaluasi. (3) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tahap perencanaan, pelaksaanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. (4) Pelaksanaan Pengawasan intern DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mengacu pada pedoman pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pasal 23 (1) Laporan hasil pengawasan intern DAK Nonfisik Bidang Kesehatan disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan kewenangannya kepada: a. Gubernur; b. Bupati/Walikota; c. Kepala Lembaga; atau d. Menteri. (2) Laporan hasil pengawasan intern DAK Non Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, disampaikan sebagai tembusan kepada Menteri. (3) Laporan tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara daring melalui Aplikasi Pengawasan DAK Bidang Kesehatan. -- 14 of 88 -- 2022, No. 170 (4) Setiap tahunnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyampaikan rekapitulasi dan Analisa hasil Pengawasan Intern DAK Bidang Kesehatan secara nasional kepada Menteri. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. -- 15 of 88 -- 2022, No. 170 -16- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO Telah diperiksa dan disetujui: -- 16 of 88 -- 2022, No. 170 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kedepan, titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan UKM, dengan pendekatan promotif, preventif, tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan Program Indonesia Sehat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, -- 17 of 88 -- 2022, No. 170 -18- mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sehingga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan mengatur belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan ini tidak untuk mengambil alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah dan peraturan perundang- undangan bidang kesehatan. Pelaksanaan dan pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya. Dalam rangka pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan rincian kegiatan pemanfaatan BOK, Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Pelayanan Kesehatan Bergerak. B. Kebijakan Umum Kebijakan umum DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi: a. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional; b. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan bukan dana utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah, sehingga daerah dituntut mewujudkan tanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan kesehatan lebih kreatif serta inovatif dalam memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan; -- 18 of 88 -- 2022, No. 170 c. Dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), daerah dapat memanfaatkan dana BOK sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan penanggulangan KLB, misalnya Outbreak Respons Immunization (ORI), penanganan faktor risiko termasuk vektor dan lain-lain; d. Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya; e. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi merupakan koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan Evaluasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK Bidang Kesehatan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi; f. Kegiatan dalam Rencana Kegiatan DAK harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran berjalan. Pemilihan kegiatan sesuai dengan prioritas dan permasalahan di masing-masing daerah yang diselaraskan dengan prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas nasional bidang Kesehatan; g. Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, maka Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk melimpahkan wewenang KPA kepada kepala Puskesmas dalam pelaksanaan BOK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran antar menu DAK Nonfisik Bidang Kesehatan; i. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri; dan C. Arah Kebijakan DAK nonfisik bidang Kesehatan Tahun 2022 diarahkan untuk: 1. Mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan termasuk kualitas -- 19 of 88 -- 2022, No. 170 -20- laboratorium menuju standar BSL-2, inovasi pengendalian penyakit, peningkatan upaya promotif, preventif serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 2. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas melalui pendidikan kesehatan reproduksi, jaminan ketersediaan sarana transportasi dan tempat tunggu kelahiran serta penguatan pelayanan maternal di Puskesmas; 3. Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif; 4. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan pre dan post market industri rumah tangga pangan dan pemenuhan sediaan farmasi melalui pengawasan perizinan di sarana pelayanan kefarmasian dan UMOT. D. Tujuan 1. Tujuan Umum Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan (RPJMN, Renstra, RKP, dan SPM) dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan nasional. 2. Tujuan Khusus a. Mendukung pelaksanaan percepatan penurunan AKI dan AKB terutama dalam bentuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif; b. Mendukung pelaksanaan percepatan perbaikan gizi masyarakat terutama dalam bentuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif; c. Mendukung upaya gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS); d. Mendukung pelaksanaan upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit; e. Mendukung Penguatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah; f. Mendukung pelaksanaan akreditasi Puskesmas; g. Mendukung pelaksanaan kefarmasian melalui penguatan distribusi obat, vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai. -- 20 of 88 -- 2022, No. 170 h. Mendukung pelaksanaan percepatan penurunan prevalensi stunting; i. Mendukung penguatan penanganan pandemik COVID-19; dan j. Mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga; E. Sasaran Sasaran DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi: 1. Dinas Kesehatan Daerah provinsi; 2. Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota; 3. Puskesmas; dan 4. Laboratorium kesehatan daerah (Labkesda). F. Ruang Lingkup Ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi: 1. BOK provinsi; 2. BOK kabupaten/kota; 3. BOK Puskesmas; 4. BOK stunting; 5. Jaminan persalinan (Jampersal); 6. Pelayanan kesehatan bergerak; dan 7. BOK pengawasan obat dan makanan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan DAK nonfisik yang dikeluarkan oleh badan pengawasan obat dan makanan. G. Prinsip Dasar Pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan berpedoman pada prinsip dasar: 1. Keterpaduan Kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (Dinas Kesehatan Daerah provinsi, Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota, Puskesmas), kader kesehatan, lintas sektor seperti bintara pembina desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) unsur masyarakat seperti tokoh -- 21 of 88 -- 2022, No. 170 -22- agama, tokoh masyarakat, guru sekolah, camat, lurah/kepala desa dan jajarannya serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi setiap bidang dan seksi berdasar struktur organisasi perangkat daerah tetapi pelaksanaan program secara terintegrasi. 2. Efisien Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain. 3. Efektif Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah di daerah. 4. Akuntabel Pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik Bidang Kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. H. Manajemen Pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 1. Perencanaan Penganggaran Kepala Daerah yang menerima DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. a. Penghitungan alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. b. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah (provinsi; kabupaten/kota; Puskesmas dan labkesda) dibuat perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di daerah mengikuti mekanisme APBD. c. Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi organisasi, prioritas daerah dalam rangka mendukung pencapaian target prioritas nasional, standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara terintegrasi. -- 22 of 88 -- 2022, No. 170 d. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD; dan e. Pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan (tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran sebelumnya), dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan. 2. Pengelolaan a. BOK provinsi dikelola oleh Dinas Kesehatan Daerah provinsi. b. BOK kabupaten/kota dikelola oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota. c. BOK Puskesmas disalurkan melalui Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota dan dikelola oleh Puskesmas. d. BOK Stunting dikelola oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan OPD yang bertanggungjawab untuk urusan perencanaan dan penganggaran. e. Jaminan Persalinan (Jampersal) dikelola oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota. f. Penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah dikelola oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. g. Untuk pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan yang berakhir sampai akhir tahun seperti Jampersal, Pemerintah Daerah harus melaksanakan langkah-langkah akhir tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. -- 23 of 88 -- 2022, No. 170 -24- h. DAK Nonfisik tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, penyediaan suplementasi gizi, honor panitia, instruktur senam, moderator, MC, pembaca doa, seminar kit, hadiah lomba, retribusi, belanja kuratif dan rehabilitatif, pengadaan obat (kecuali untuk menu PKB), pengadaan vaksin, cetak foto, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana. 3. Pelaporan a. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal melalui aplikasi e-renggar (e- renggar.kemkes.go.id) setiap triwulan, meliputi: 1) realisasi penyerapan anggaran; 2) realisasi kegiatan; dan 3) permasalahan dalam pelaksanaan. b. Laporan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan pagu alokasi. c. Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan pencapaian realisasi kegiatan yang sudah direncanakan. d. Kepatuhan Pelaporan. e. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK nonfisik pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan atau bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait. -- 24 of 88 -- 2022, No. 170 BAB II TATA CARA PENGUNAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TA 2022 A. BOK Provinsi 1. Tujuan a. Umum Meningkatkan fungsi rujukan UKM tersier dalam mendukung upaya pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. b. Khusus 1) Menyelenggarakan fungsi rujukan UKM dari dan ke kabupaten/kota; 2) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan Evaluasi UKM ke kabupaten/kota; 3) Mendukung pelaksanaan pengelolaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai (BMHP) di instalasi farmasi provinsi/kabupaten/kota sesuai standar; dan 4) Meningkatkan akses pelayanan laboratorium kesehatan yang bermutu menuju standar bio safety level-2 (BSL- 2_dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat. 2. Sasaran a. Dinas Kesehatan Daerah provinsi; b. Laboratorium kesehatan daerah yang belum terakreditasi dan re-akreditasi; dan c. Instalasi farmasi provinsi. 3. Penggunaan Dana BOK tingkat provinsi digunakan untuk menu kegiatan sebagai berikut: a. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; b. Upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat; c. Upaya gerakan masyarakat hidup sehat; d. Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit; e. Penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; f. Distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi farmasi provinsi ke instalasi farmasi kabupaten/kota; -- 25 of 88 -- 2022, No. 170 -26- g. Akselerasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga; dan h. Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. 4. Jenis Pembiayaan a. Belanja transportasi lokal; b. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi bagi ASN dan non ASN; c. Belanja perjalanan dinas bagi surveyor; d. Belanja sewa gedung/tenda, sound sistem, kursi untuk pertemuan/rapat; e. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring; f. Belanja penggandaan dan pencetakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; g. Belanja kegiatan pertemuan/rapat didalam/diluar kantor di wilayah kerja provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai keuangan daerah; h. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi narasumber diperuntukan bagi narasumber diluar satker penyelenggara kegiatan; i. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi pengajar diperuntukan bagi pengajar diluar satker penyelenggara kegiatan; j. Belanja pemeriksaan sampel/spesimen; k. Belanja jasa pengiriman sampel/spesimen; l. Belanja jasa KIE (media cetak/media masa lokal, media luar ruang dan media online/media sosial; m. Belanja APD untuk kegiatan surveilans; n. Belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi distribusi obat, vaksin dan BMHP; o. Belanja pengepakan obat, vaksin dan BMHP; p. Belanja jasa pengiriman obat melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang; q. Belanja jasa tenaga bongkar muat; dan r. Belanja jasa pemeriksaan peningkatan mutu pemeriksaan (PME) laboratorium kesehatan daerah kabupaten/kota. -- 26 of 88 -- 2022, No. 170 5. Menu Kegiatan BOK Provinsi a. Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 1) Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi a) Pertemuan/Kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi pencatatan dan pelaporan yang dilakukan Dinkes Kabupaten/kota dan faskes di wilayahnya; b) Pertemuan dalam rangka pemantauan pelaksanaan AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons); c) Orientasi sistem informasi maternal neonatal (SIMATNEO), maternal perinatal death notification (MPDN) dan e-Kohort; dan d) Pertemuan surveilans kelainan bawaan. 2) Kampanye lokal terkait penurunan AKI AKB Penyediaan media cetak, media luar ruang non elektronik dan media sosial/media online terkait upaya penurunan AKI AKB. 3) Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tablet Tambah Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Anak Usia Sekolah dan Remaja a) Pertemuan koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor dalam penguatan implementasi pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja berbagai topik, dalam rangka: Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di satuan Pendidikan dan Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M); b) Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan Anak usia sekolah dan Remaja; dan c) Pembinaan Kader Kesehatan Remaja. 4) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pengelola Program, Lintas Sektor dalam upaya penurunan AKI AKB Peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam pemanfaatan sistem rujukan terintegrasi dan public safety centre 119 dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi -- 27 of 88 -- 2022, No. 170 -28- b. Upaya Percepatan perbaikan gizi masyarakat 1) Konvergensi lintas program/lintas sektor dalam upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat. pertemuan koordinasi, sosialisasi, dan orientasi lintas sektor; organisasi profesi, organisasi masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam rangka pecepatan perbaikan gizi masyarakat di tingkat provinsi; 2) Kampanye lokal terkait Percepatan Perbaikan gizi masyarakat. 3) Penyediaan media cetak, media luar ruang non elektronik dan media sosial/media online dalam rangka penurunan stunting (misal: isi piringku, edukasi gizi seimbang, pemberian tablet tambah darah, dll) 4) Pemeriksaan dan pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar; a) Pendampingan keberlanjutan SBS (stop buang air besar sembarangan); b) Pendampingan intervensi kesehatan lingkungan; c) Pendampingan surveilans kualitas air minum; dan d) Penguatan/pendampingan kualitas laboratorium air minum untuk mendukung surveilans kualitas air minum. 5) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pengelola Program, Lintas Sektor dalam upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat a) Pelatihan gizi bencana dan rencana kontigensi; b) Orientasi bagi petugas kabupaten/kota dalam penerapan strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi; c) Peningkatan kapasitas petugas terkait penyehatan air dan sanitasi dasar; dan d) Peningkatan kapasitas petugas terkait sanitasi total berbasis masyarakat. c. Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 1) Pelaksanaan GERMAS/penggerakan masyarakat melalui aktifitas fisik, pemeriksaan kesehatan berkala, dan edukasi gizi seimbang di tingkat provinsi. Kegiatan pelaksanaan GERMAS tingkat provinsi: -- 28 of 88 -- 2022, No. 170 a) Pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan kebugaran jasmani, pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengukuran obesitas); b) Aktifikas fisik (senam rutin, senam hamil, senam lansia, kelompok komorbid, dll); dan c) Edukasi gizi seimbang di semua tatanan (sekolah/UKS, tempat ibadah, kantor pemerintahan/non pemerintahan, melibatkan organisasi profesi, organisasi masyarakat, forum pemuda, serta mendukung peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat/UKBM (Posbindu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Dasa Wisma, Karang Taruna, Pos UKK, dll). 2) Kampanye lokal dalam mendukung pelaksanaan GERMAS Penyediaan media cetak, media luar ruang non elektronik dan media sosial/media online dalam rangka pelaksanaan GERMAS. d. Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit 1) Rujukan pengujian spesimen surveilans rutin, sentinel dan dugaan kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium kesehatan rujukan nasional atau laboratorium rujukan pemerintah lainnya di provinsi; 2) Penyelidikan epidemiologi (PE) dugaan kejadian luar biasa (KLB) sesuai pedoman PE; dan 3) Belanja alat pelindung diri (APD) dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terutama untuk penyelidikan epidemiologi bagi petugas Dinas Kesehatan Daerah provinsi. e. Penguatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah (Penyiapan menuju standar BSL-2 dan akreditasi standar BSL-2 1) Komponen Menu Kegiatan a) Workshop penguatan akreditasi laboratorium kesehatan daerah; -- 29 of 88 -- 2022, No. 170 -30- b) Pembinaan mutu dan akreditasi lab laboratorium kesehatan daerah; c) Pemantapan mutu eksternal (PME) laboratorium kesehatan daerah; dan d) Survei akreditasi laboratorium kesehatan daerah. Urutan prioritas menu DAK Non Fisik penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah: MENU URUTAN PRIORITAS 1. Workshop Penguatan Akreditasi Labkesda 3 2. Pembinaan Mutu dan Akreditasi Labkesda 2 3. Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 4 4. Survei Akreditasi Labkesda 1 2) Pola Pembiayaan menu kegiatan DAK Non Fisik Penguatan Akreditasi Labkesda TA 2022 Adapun penjelasan pola pembiayaan masing-masing menu adalah sebagai berikut: a) Workshop Penguatan Akreditasi Labkesda Tujuan workshop penguatan akreditasi labkesda adalah sebagai berikut: 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang standar akreditasi Laboratorium sehingga diharapkan peserta workshop dapat menyusun langkah- langkah dalam upaya pemenuhan standar tersebut. 2) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang upaya pemenuhan standar BSL-2 di Laboratorium sehingga diharapkan peserta workshop dapat menyusun langkah-langkah peningkatan mutu pelayanan kesehatan Laboratorium menuju standar BSL-2. Keluaran dari kegiatan ini adalah rencana pemenuhan standar akreditasi Laboratorium dan peningkatan mutu secara bertahap serta berkesinambungan -- 30 of 88 -- 2022, No. 170 melalui pendekatan plan do study action (PDSA). Adapun kriteria narasumber adalah sebagai berikut: 1. Narasumber pada workshop Penguatan Akreditasi Labkesda adalah: surveior akreditasi laboratorium Kesehatan untuk materi standar akreditasi laboratorium yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. 2. Pengelola Program Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan metode: daring (online), luring (offline) atau hybrid (kombinasi). Rincian kegiatan workshop penguatan akreditasi labkesda sebagai berikut: No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana 1. Workshop Penguatan Akreditasi Labkesda Provinsi 1. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi 2. Laboratoriu m Kesehatan Daerah Provinsi - Penyampaia n materi dilaksanaka n selama 3 hari efektif - Pelaksanaa n kegiatan dengan metode Daring (online), luring (offline) atau hybrid (kombinasi) Pelaksanaan 1)Belanja bahan: - ATK - Penggandaa n - Computer Supply - Paket Data Video conference 2) Belanja jasa profesi: - Honor narasumbe r: 3 orang @ 3 jam x 3 hari x Rp. 900.000 3)Belanja -- 31 of 88 -- 2022, No. 170 -32- No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana perjadin biasa: - Transportasi narasumber - Penginapan narasumber 4)Belanja Perjadin paket meeting dalam kota: - Uang harian - Transport lokal peserta - Paket meeting fullboard /fullday b) Pembinaan Mutu dan Akreditasi Labkesda Kegiatan Pembinaan Mutu dan Akreditasi Labkesda ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan. pelaksanaan pembinaan mutu dan akreditasi dilaksanakan oleh tim Dinas Kesehatan Daerah serta surveior akreditasi laboratorium kesehatan. adapun kegiatan pembinaan mutu dan akreditasi labkesda tersebut adalah sebagai berikut: 1) Persiapan Pemenuhan Standar Akreditasi Kegiatan persiapan penilaian akreditasi ini dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi yang terdiri dari: a) Pemantauan kesiapan laboratorium -- 32 of 88 -- 2022, No. 170 b) Self assesment 2) Pendampingan dalam upaya Peningkatan Mutu Laboratorium Kesehatan 3) Kegiatan pendampingan dalam upaya peningkatan mutu laboratorium kesehatan ini dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi 4) Bimbingan Akreditasi Kegiatan ini berupa pembuktian implementasi pemenuhan standar akreditasi laboratorium kesehatan, dengan tujuan untuk membantu laboratorium kesehatan dalam persiapan survei akreditasi laboratorium, baik dari sisi penyiapan dokumen, regulasi, dokumen bukti dan implementasi standar akreditasi laboratorium kesehatan. Kegiatan bimbingan persiapan akreditasi dilakukan oleh Surveior akreditasi laboratorium kesehatan yang ditugaskan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan akreditasi labkesda ini dapat dilaksanakan dengan metode daring, luring atau hybrid. Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini sebagai berikut: -- 33 of 88 -- 2022, No. 170 -34- No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana 1. Pembinaan Mutu dan Akreditasi Labkesda Labkesda Provinsi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi a Kegiatan terdiri dari: - persiapan pemenuha n standar akreditasi - pendampi ngan dalam upaya peningkat an mutu laboratori um kesehatan - bimbinga n akreditasi b Pelaksana an kegiatan dilakukan selama 2 hari efektif c Pelaksana an kegiatan dapat dilakukan dengan metode daring, Pelaksanaan 1)Belanja bahan: - ATK - Computer supply - Paket data video conference 2)Belanja jasa profesi: - Honor Surveior Bimbingan Akreditasi: 2 orang @ 3 jam x 2 hari x Rp. 900.000 3)Belanja perjadin biasa: - Transport Tim Dinas Kesehatan Daerah Prov/Kabupate n/kota dan Surveior Akreditasi Laboratorium Kesehatan - Uang Harian Tim Dinas Kesehatan Daerah -- 34 of 88 -- 2022, No. 170 No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana luring atau hybrid Provinsi/Kabu paten/kota dan Surveior Akreditasi Laboratorium Kesehatan - Penginapan surveior akreditasi laboratorium kesehatan c) Pemantapan Mutu Ekternal Labkesda Kegiatan ini merupakan penjaminan kualitas hasil pemeriksaan di Labkesda melalui Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME). Kegiatan PNPME ini diselenggarakan oleh 4 (Empat) Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400 tahun 2016 tentang balai besar laboratorium kesehatan sebagai penyelenggara pemantapan mutu eksternal tingkat nasional. No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi Pelaksana 1. Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Labkesda Provinsi BBLK (penyelen ggara PME) Kegiatan berupa keikutsertaan PME untuk setiap jenis pemeriksaan minimal 2 Pelaksanaan a. Belanja bahan: - ATK b. Belanja jasa pemeriksaan PME: -- 35 of 88 -- 2022, No. 170 -36- No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi Pelaksana (dua) siklus per tahun Disesuaikan dengan jumlah dan jenis pemeriksaan Laboratorium mengacu pada pola pembiayaan yang ditetapkan di masing- masing BBLK d) Survei Akreditasi Labkes Kegiatan ini berupa pelaksanaan survei akreditasi Laoratorium Kesehatan (Labkes) perdana dan re- akreditasi. Narasumber kegiatan ini adalah Surveior Akreditasi Laboratorium Kesehatan yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode luring (offline). komponen belanja dan pola pembiayaan kegiatan survei akreditasi labkes mengikuti standar biaya masukan APBN dan standar harga regional yang tercantum dalam juknis ini sebagai berikut: No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi Pelaksana 1. Survei Akreditasi Laboratoriu m Kesehatan Laborato rium Kesehat an Provinsi Kementeri an Kesehata n • Kegiatan berupa penilaian akreditasi pada Labkes a Belanja Bahan: - ATK - Penggandaa n -- 36 of 88 -- 2022, No. 170 No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi Pelaksana sesuai dengan standar instrumen akreditasi yang ditetapkan • Pelaksanaan kegiatan 3 hari survei • Keseluruhan hari yang dibutuhkan oleh Surveior (kedatangan, kepulangan dan survei) yang terdiri dari : - Biaya transport Surveior (dari tempat asal Surveior, selama survei dan pulang kembali ke tempat asal) - Biaya penginapan - Uang harian - Computer Supply - Konsumsi rapat (Disesuaika n dengan Perpres No.33 tahun 2020) b Belanja jasa profesi: - Honorarium Surveior 2 orang @ 3 jam x 3 hari x Rp. 900.000 (Besaran honor perjam sesuai honorarium narasumber eselon III ke bawah/yang disetarakan sesuai SBM APBN) c Belanja perjalanan dinas biasa: - Jumlah Uang harian surveior -- 37 of 88 -- 2022, No. 170 -38- No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi Pelaksana - Honor Survei yang diberikan sesuai dengan waktu dibutuhkan oleh Surveior untuk sampai ke lokasi survei dan sebaliknya pada saat kepulangan. - Pada saat pelaksanaan survei tidak diberikan uang harian karena surveior sudah menerima uang honor. - Penginapan Surveior disesuaikan dengan SBM Daerah - Transport surveior dianggarkan sesuai dengan Standar Biaya satuan regional 3) Persyaratan teknis untuk memperoleh alokasi akreditasi Laboratorium: a) Surat pernyataan kepala Dinas Kesehatan Daerah -- 38 of 88 -- 2022, No. 170 provinsi yang memuat kriteria Laboratorium sasaran DAK Non Fisik akreditasi Laboratorium TA 2022 sebagai berikut: (1) Laboratorium memiliki izin operasional yang masih berlaku. (2) Laboratorium tidak sedang dilakukan rehabilitasi berat pada tahun 2022. b) Ketentuan untuk pengalokasian honorarium berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional yang diatur sebagai berikut: (1) Honorarium narasumber maksimal 3 jam per hari per orang; (2) Honorarium narasumber penguatan mutu dan akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah per jam sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan besaran penjabat eselon III ke bawah/yang disetarakan; f. Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi Provinsi ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari instalasi farmasi provinsi ke instalasi farmasi kabupaten/kota g. Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Komponen kegiatan berupa Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program di tingkat provinsi. Kegiatan ini berupa rapat di Dinas Kesehatan Daerah provinsi membahas hasil analisis data PIS-PK dengan integrasi program dalam rangka intervensi lanjut PIS-PK. Pertemuan dilakukan secara berkala setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh bidang dan sekretariat di Dinas Kesehatan Daerah provinsi dengan melibatkan Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota B. BOK Kabupaten/Kota 1. Tujuan a. Umum Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung upaya meningkatkan akses dan -- 39 of 88 -- 2022, No. 170 -40- mutu pelayanan kesehatan masyarakat primer dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat. b. Khusus 1) Menyelenggarakan fungsi rujukan UKM dari dan ke Puskesmas; 2) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan Evaluasi UKM; 3) Mendukung peningkatan mutu pelayanan di Labkesda; 4) Mendorong Puskesmas melakukan upaya perbaikan mutu secara berkesinambungan melalui akreditasi; dan 5) Mendukung upaya peningkatan ketersediaan obat esensial dan vaksin serta BMHP di Puskesmas; 2. Sasaran a. Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota; dan b. Laboratorium kesehatan daerah kabupaten/kota. 3. Penggunaan Dana BOK tingkat Kabupaten/kota digunakan untuk kegiatan sebagai berikut: a. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi b. Upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat c. Upaya gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) d. Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit e. Penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah (Penyiapan menuju standar BSL-2 dan akreditasi standar BSL- 2) f. Akreditasi Puskesmas g. Distribusi obat, vaksin dan BMHP dari instalasi farmasi kabupaten/kota ke Puskesmas h. Akselerasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga i. Upaya kesehatan lanjut usia j. Upaya penyehatan lingkungan k. Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 4. Jenis Pembiayaan Dana BOK Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi: a. Belanja transportasi lokal. -- 40 of 88 -- 2022, No. 170 b. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten/Kota bagi ASN dan non ASN c. Belanja perjalanan dinas bagi surveyor d. Belanja penggandaan dan pencetakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; e. Belanja pembelian bahan praktik peningkatan kapasitas (pelatihan pemicuan STBM; peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pengelola program, dan lintas sektor dalam upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat; penyelenggaraan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita; pelatihan gadarmatneo; in house training maternal neonatal; orientasi nakes untuk kesehatan reproduksi; dan blended learning bagi dokter dan bidan); f. Belanja Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita; g. Belanja kegiatan pertemuan rapat didalam/diluar kantor di wilayah kerja kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah; h. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring; i. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi narasumber diperuntukan bagi narasumber diluar satker penyelenggara kegiatan; j. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi pengajar diperuntukan bagi pengajar diluar satker penyelenggara kegiatan; k. Belanja jasa/transportasi pengiriman sampel/specimen; l. Belanja jasa pemeriksaan sampel/specimen di laboratorium di luar Puskesmas; m. Belanja jasa telekonsultasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah; n. Belanja jasa pemeriksaan peningkatan mutu pemeriksaan (PME) laboratorium kesehatan daerah kabupaten/kota; o. Belanja alat pelindung diri (APD) untuk kegiatan surveilans; p. Belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi distribusi obat, vaksin dan BMHP; q. Belanja pengepakan obat, vaksin dan BMHP; -- 41 of 88 -- 2022, No. 170 -42- r. Belanja jasa pengiriman obat melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang; dan s. Belanja jasa tenaga bongkar muat. 5. Menu Kegiatan BOK Kabupaten/Kota a. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi 1) Surveilans kesehatan ibu dan bayi a) Verifikasi pencatatan dan pelaporan komunikasi data, sistem informasi maternal neonatal (SIMATNEO) dan maternal perinatal deadth notification (MPDN) tingkat kabupaten/kota b) Pembentukan dan koordinasi tim Audit Maternal and Perinatal Surveillance and Respon (AMPSR) kabupaten/kota c) Pengkajian dan pembelajaran Audit Maternal Perinatal (AMP) d) Orientasi SIMATNEO, MPDN, dan e-kohort tingkat kabupaten/kota 2) Kampanye lokal terkait penurunan AKI AKB a) Penyediaan media cetak, media luar ruang non elektronik, dan media sosial/media online terkait upaya penurunan AKI AKB b) Kegiatan promosi/kampanye terkait penurunan AKI AKB 3) Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produktif (GP2SP) Pertemuan koordinasi pelaksanaan GP2SP di tingkat kabupaten/kota 4) Peningkatan Mutu Layanan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Puskesmas dan Rumah Sakit a) Pendampingan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RS oleh organisasi profesi/ahli/pakar b) Pelaksanaan penyeliaan fasilitatif KIA bagi Puskesmas tempat praktik mandiri bidan (TPMB) dan klinik c) Jasa telekonsultasi Sp.OG terkait program telekonsultasi USG d) Pertemuan koordinasi pemanfaatan sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE) dalam pelayanan kesehatan maternal neonatal -- 42 of 88 -- 2022, No. 170 e) Pembinaan pelayanan antenatal care (ANC), persalinan, perinatal care (PNC) dan bayi oleh Sp.OG dan Sp.A di Puskesmas. f) Transport dan/atau jasa pengiriman sampel Screening Hypotiroid Kongenital (SHK) dari rumah sakit ke jasa pengiriman/laboratorium rujukan SHK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. 5) Peningkatan peran kelompok kerja nasional Posyandu tingkat kabupaten/kota. Pertemuan koordinasi, sosialisasi dalam rangka meningkatkan dukungan mitra penggerakan masyarakat dan pelaksanaan posyandu 6) Pemeriksaan kesehatan, pemberian tablet tambah darah, edukasi gizi seimbang, dan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah dan remaja 7) Pertemuan koordinasi lintas program/lintas sektor dalam penguatan implementasi pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja berbagai topik, dalam rangka penguatan UKS/M dan TP UKS/M tingkat kabupaten/kota, koordinasi pelayanan kesehatan peduli remaja, pengembangan posyandu remaja, pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. a) Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan Anak usia sekolah dan Remaja, Koordinasi Pemberian TTD pada Remaja Putri b) Pembinaan Kader Kesehatan Remaja 8) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) a) Pertemuan koordinasi lintas program/lintas sektor dalam penguatan implementasi pelayanan kesehatan masa sebelum hamil; b) Pertemuan Evaluasi pelayanan kesehatan masa sebelum hamil (termasuk pelayanan kontrasepsi) c) Pertemuan koordinasi koordinasi lintas program/lintas sektor dalam penguatan implementasi pelayanan kesehatan untuk perlindungan perempuan dan anak -- 43 of 88 -- 2022, No. 170 -44- d) Pertemuan koordinasi lintas program/lintas sektor penguatan pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan e) Bimbingan teknis (bimtek) program kesehatan reproduksi dan KB termasuk pencatatan dan pelaporan 9) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pengelola Program, Lintas Sektor dalam upaya penurunan AKI AKB a) Peningkatan kapasitas tim rujukan terpadu tentang maternal neonatal tingkat kabupaten/kota (Pertemuan koordinasi pemanfaatan SISRUTE dan PSC 119 dalam pelayanan kesehatan maternal neonatal, peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam pemanfaatan SISRUTE dan PSC 119 dalam pelayanan kesehatan maternal neonatal) b) Orientasi pelaksanaan kalakarya manajemen terpadu balita sakit (MTBS) bagi fasilitator Puskesmas c) Orientasi petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan Kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur (PUS)/calon pengantin (Perencanaan Kehamilan, Pelayanan KB, dan Pemerik saan calon pengantin). d) Orientasi kelas ibu (ibu hamil dan ibu balita) e) Orientasi pendampingan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi (termasuk pelayanan kunjungan antenatal dan kunjungan neonatal lengkap terpadu berkualitas bagi tenaga kesehatan di Puskesmas) f) Peningkatan kapasitas dokter dalam Pelayanan KIA dan KB dengan metode blended learning g) Peningkatan kapasitas bidan dalam Pelayanan KIA dan KB dengan metode blended learning h) In House Training Maternal Neonatal Bagi Tenaga Kesehatan Di RS kabupaten/kota dan Puskesmas (on the job training/OJT USG obstetri dasar dan terbatas bagi dokter, OJT tatalaksana penyebab kematian ibu dan bayi terbanyak) i) Pelatihan kegawatdaruratan maternal neonatal j) Orientasi skrining hipotiroid kongenital (SHK) -- 44 of 88 -- 2022, No. 170 k) Orientasi program pencegahan penularan HIV Sifilis dan Hepatitis B dari ibu ke bayi (PPIA) dan Malaria dalam Kehamilan l) Orientasi pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja (skrining kesehatan, edukasi gizi, pemberian TTD, kesehatan reproduksi, dan pencegahan penularan penyakit) b. Upaya Percepatan perbaikan gizi masyarakat 1) Surveilans Gizi a) Pertemuan analisis hasil suveilans gizi dari Puskesmas di wilayah kerjanya b) Pertemuan koordinasi lintas sektor pelaksanaan surveilans gizi (termasuk koordinasi lintas sektor terkait gizi bencana) c) Pertemuan diseminasi hasil surveilans gizi kepada lintas program dan lintas sektor d) Bimbingan teknis kepada Puskesmas terkait surveilans gizi dan intervensi gizi (termasuk konfirmasi pelaporan hasil surveilans gizi kepada Puskesmas, terkait ketahanan gizi dan bencana) e) Pelacakan dan konfirmasi masalah gizi f) Pengumpulan dan pelaporan data terintegrasi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat 2) Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil dan Balita a) Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita b) Pengolahan makanan oleh kader posyandu/tim penggerak PKK/ perwakilan ibu balita didampingi oleh petugas gizi 3) Kampanye lokal terkait Percepatan Perbaikan gizi masyarakat a) Penyediaan media cetak, media luar ruang non elektronik dan media sosial/media online dalam rangka penurunan stunting (misal: isi piringku, edukasi gizi seimbang, pemberian tablet tambah darah, dll) -- 45 of 88 -- 2022, No. 170 -46- b) Kegiatan promosi/kampanye terkait perbaikan gizi masyarakat 4) Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Pertemuan koordinasi lintas program/lintas sektor dalam penguatan pemantauan tumbuh kembang balita 5) Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Air dan Sanitasi Dasar meliputi: a) Pendampingan keberlanjutan stop buang air besar sembarangan (SBS) pendampingan intervensi kesehatan lingkungan b) Pertemuan koordinasi percepatan SBS dan 5 pilar STBM c) Pertemuan advokasi dalam peningkatan kualitas air minum aman d) Peningkatan jejaring laboratorium dalam penguatan kalibrasi alat deteksi cepat uji kualitas air minum e) Pertemuan sosialisasi rencana pengamanan air minum (RPAM) dan penguatan uji internal f) Pendampingan surveilans kualitas air minum 6) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pengelola Program, dan Lintas Sektor dalam upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat a) Pelatihan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA) bagi kabupaten/kota b) Orientasi penilaian tumbuh kembang anak bagi lintas sektor c) Orientasi bagi petugas kabupaten/kota dalam penerapan strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi d) Peningkatan kapasitas petugas terkait penyehatan air dan sanitasi dasar e) Peningkatan kapasitas petugas terkait sanitasi total berbasis masyarakat f) Orientasi pemanfaatan/penggunaan buku KIA/KMS c. Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 1) Penggerakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pertemuan koordinasi, advokasi, dan pendampingan dalam -- 46 of 88 -- 2022, No. 170 rangka penerapan GERMAS di semua tatanan (sekolah/UKS, ibadah, kantor pemerintahan/non pemerintahan, organisasi profesi, ormas, forum pemuda) di lingkup kabupaten/kota 2) Pelaksanaan GERMAS, Aktifitas Fisik, Pemeriksaan Kesehatan Berkala, dan Edukasi Gizi Seimbang di tingkat Kabupaten/kota Pelaksanaaan kegiatan GERMAS lingkup Kabupaten/kota: a) Pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan kebugaran jasmani, pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengukuran obesitas); b) Aktifitas fisik (senam rutin, senam hamil, senam lansia, senam kelompok komorbid, dll); dan c) Edukasi gizi seimbang di semua tatanan (sekolah/UKS, tempat ibadah, kantor pemerintahan/non pemerintahan, melibatkan organisasi profesi, ormas, forum pemuda, serta mendukung peningkatan peran UKBM (Posbindu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Dasa Wisma, Karang Taruna, Pos UKK, dll). 3) Kampanye lokal dalam mendukung pelaksanaan GERMAS a) Penyediaan media cetak, media luar ruang non- elektronik dan media sosial/media online dalam rangka pelaksanaan GERMAS b) Kegiatan promosi/kampanye terkait pelaksanaan GERMAS 4) Upaya Kesehatan Olahraga a) Sosialiasi dan advokasi pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi sistem informasi pengukuran kebugaran (SIPGAR) tingkat kabupaten/kota b) Koordinasi dengan lintas sektor terkait tingkat kabupaten/kota c) Pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok masyarakat tertentu (calon jemaah haji, kelompok olahraga masyarakat dan kelompok pekerja) -- 47 of 88 -- 2022, No. 170 -48- d. Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit 1) Rujukan pengujian spesimen surveilans rutin, sentinel dan dugaan KLB ke laboratorium kesehatan daerah kabupaten/kota atau laboratorium rujukan pemerintah/swasta di kabupaten/kota atau di provinsi 2) Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu P2P kepada Puskesmas (bimbingan teknis, monitoring dan Evaluasi, supervisi). 3) Koordinasi lintas sektor/program dengan Puskesmas kabupaten/kota tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di tingkat kabupaten/kota. 4) Penyelidikan epidemiologi, pelacakan kasus, rumor, penanggulangan dan surveilans penyakit berpotensial KLB serta masalah kesehatan jiwa. 5) Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembentukan kader untuk Pencegehan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Puskesmas. 6) Penyusunan dan penyediaan media KIE P2P (media cetak, media luar ruang non-elektronik dan media sosial/media online) dalam rangka kegiatan promotif dan preventif penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan jiwa dan NAPZA. 7) Belanja Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka surveilans Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terutama untuk penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak 8) Surveilans aktif Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan penyakit menular lainnya. 9) Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pelaksanaan imunisasi. e. Penguatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Penyiapan menuju standar BSL-2 dan akreditasi standar BSL-2 1) Komponen Menu Kegiatan a) Workshop Penguatan akreditasi Labkesda b) Pembinaan mutu dan akreditasi Labkesda -- 48 of 88 -- 2022, No. 170 c) Pemantapan mutu eksternal (PME) Labkesda d) Survei Akreditasi Labkesda Urutan prioritas menu DAK Non Fisik penguatan mutu dan akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah: MENU URUTAN PRIORITAS 1. Workshop Penguatan Akreditasi Labkesda 3 2. Pembinaan Mutu dan Akreditasi Labkesda 2 3. Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 4 4. Survei Akreditasi Labkesda 1 2) Pola Pembiayaan menu kegiatan DAK Non Fisik Penguatan Akreditasi Labkesda TA 2022 Adapun penjelasan pola pembiayaan masing – masing menu adalah sebagai berikut: a) Workshop Penguatan Akreditasi Labkesda Tujuan workshop Penguatan Akreditasi Labkesda adalah sebagai berikut: 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang standar akreditasi Laboratorium sehingga diharapkan peserta workshop dapat menyusun langkah-langkah dalam upaya pemenuhan standar tersebut. 2) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang upaya pemenuhan standar Bio Safety Level (BSL) 2 di Laboratorium sehingga diharapkan peserta workshop dapat menyusun langkah-langkah peningkatan mutu pelayanan kesehatan Laboratorium menuju standar BSL 2. Keluaran dari kegiatan ini adalah rencana pemenuhan standar akreditasi Laboratorium dan peningkatan mutu secara bertahap serta berkesinambungan melalui pendekatan Plan Do Study Action (PDSA). Kegiatan workshop Penguatan Akreditasi Labkesda dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan beserta Dinas Kesehatan Daerah Pengampunya. Adapun kriteria narasumber adalah sebagai berikut: -- 49 of 88 -- 2022, No. 170 -50- 1. Narasumber pada workshop Penguatan Akreditasi Labkesda adalah: Surveior akreditasi laboratorium Kesehatan untuk materi standar akreditasi laboratorium yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. 2. Pengelola Program Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan metode: daring (online), luring (offline) atau hybrid (kombinasi). Rincian kegiatan workshop Penguatan Akreditasi Labkesda sebagai berikut: No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana 1. Workshop Penguatan Akreditasi Labkesda Kabupate n/kota 1. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten /kota 2. Laboratori um Kesehatan Daerah Kab /Kota - Penyampaian materi dilaksanakan selama 3 hari efektif - Pelaksanaan kegiatan dengan metode Daring (online), Luring (offline) atau hybrid (kombinasi) Pelaksanaan 1)Belanja bahan: - ATK - Penggandaan - Computer Supply - Paket Data Video conference 2)Belanja jasa profesi: - Honor narasumber : 3 orang @ 3 jam x 3 hari x Rp. 900.000 3)Belanja perjadin biasa: - Transport narasumber -- 50 of 88 -- 2022, No. 170 No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana - Penginapan narasumber 4)Belanja Perjadin paket meeting dalam kota: - Uang harian - Transport lokal peserta - Paket meeting fullboard /fullday b) Pembinaan Mutu dan Akreditasi Labkesda kegiatan pembinaan mutu dan akreditasi labkesda ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan. pelaksanaan pembinaan mutu dan akreditasi dilaksanakan oleh tim Dinas Kesehatan Daerah/kabupaten/kota serta surveior akreditasi laboratorium kesehatan. adapun kegiatan pembinaan mutu dan akreditasi labkesda tersebut adalah sebagai berikut: 1) Persiapan Pemenuhan Standar Akreditasi Kegiatan persiapan penilaian akreditasi ini dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/kota yang terdiri dari: - Pemantauan kesiapan laboratorium - Self assessment 2) Pendampingan dalam upaya Peningkatan Mutu -- 51 of 88 -- 2022, No. 170 -52- Laboratorium Kesehatan Kegiatan pendampingan dalam upaya peningkatan mutu Laboratorium Kesehatan ini dilakukan oleh Tim dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota 3) Bimbingan Akreditasi Kegiatan ini berupa pembuktian implementasi pemenuhan standar akreditasi laboratorium kesehatan, dengan tujuan untuk membantu laboratorium kesehatan dalam persiapan survei akreditasi laboratorium, baik dari sisi penyiapan dokumen, regulasi, dokumen bukti dan implementasi standar akreditasi laboratorium kesehatan. Kegiatan bimbingan persiapan akreditasi dilakukan oleh surveior akreditasi laboratorium kesehatan yang ditugaskan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan akreditasi labkesda ini dapat dilaksanakan dengan metode daring, luring atau hybrid. Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini sebagai berikut: No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana 1. Pembinaan Mutu dan Akreditasi Labkesda Laborator ium Kesehata n Daerah Kabupate n/kota Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten /kota dan Survieor Akreditasi Laboratoriu a Kegiatan terdiri dari: - Persiapa n Pemenuh an Standar Pelaksanaan 1)Belanja bahan: - ATK - Computer Supply - Paket Data Video -- 52 of 88 -- 2022, No. 170 No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana m Akreditas i - Pendamp ingan dalam upaya Peningka tan Mutu Laborator ium Kesehata n - Bimbinga n Akreditas i b Pelaksan aan kegiatan dilakuka n selama 2 hari efektif c Pelaksan aan kegiatan dapat dilakuka n dengan metode Daring, Luring atau conference 2)Belanja jasa profesi: - Honor Surveior Bimbingan Akreditasi: 2 orang @ 3 jam x 2 hari x Rp. 900.000 3)Belanja perjadin biasa: - Transport Tim Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/k ota dan Surveior Akreditasi Laboratorium Kesehatan - Uang Harian Tim Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/k -- 53 of 88 -- 2022, No. 170 -54- No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana Hybrid ota dan Surveior Akreditasi Laboratoriu m Kesehatan - Penginapan Surveior Akreditasi Laboratoriu m Kesehatan c) Pemantapan Mutu Ekternal Labkesda Kegiatan ini merupakan penjaminan kualitas hasil pemeriksaan di Labkesda melalui program nasional pemantapan mutu eksternal (PNPME). Kegiatan PNPME ini diselenggarakan oleh 4 (Empat) Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400 tahun 2016 tentang Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) sebagai penyelenggara PME tingkat nasional. No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana 1. Pemantapa n Mutu Eksternal (PME) Labkesda Kabupate n/kota BBLK (penyelen ggara PME) Kegiatan berupa keikutsertaan PME untuk setiap jenis pemeriksaan minimal 2 (dua) siklus per tahun Pelaksanaan a. Belanja bahan: - ATK b. Belanja jasa pemeriksaan PME: Disesuaikan dengan jumlah dan -- 54 of 88 -- 2022, No. 170 No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana jenis pemeriksaan Laboratoriu mmengacu pada pola pembiayaan yang ditetapkan di masing- masing BBLK d) Survei Akreditasi Labkesda Kegiatan ini berupa pelaksanaan survei akreditasi Laoratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) perdana dan re-akreditasi. Narasumber kegiatan ini adalah Surveior Akreditasi Laboratorium Kesehatan yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode luring (offline). komponen belanja dan pola pembiayaan kegiatan survei akreditasi labkes mengikuti standar biaya masukan APBN dan standar harga satuan regional yang tercantum dalam juknis ini sebagai berikut: No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana 1. Survei Akreditasi Laboratori um Kesehatan Laborator ium Kesehata n Kabupate n/kota Kementeri an Kesehata n • Kegiatan berupa penilaian akreditasi pada Labkes sesuai dengan a Belanja Bahan: - ATK - Penggandaa n - Computer Supply -- 55 of 88 -- 2022, No. 170 -56- No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana standar instrumen akreditasi yang ditetapkan • Pelaksanaan kegiatan 3 hari survei • Keseluruhan hari yang dibutuhkan oleh Surveior (kedatangan, kepulangan dan survei) yang terdiri dari : - Biaya transport Surveior (dari tempat asal surveior, selama survei dan pulang kembali ke tempat asal) - Biaya penginapan - Uang harian - Honor Survei - Konsumsi rapat (Disesuaika n dengan Perpres No.33 tahun 2020) b Belanja jasa profesi: - Honorarium Surveior 2 orang @ 3 jam x 3 hari x Rp. 900.000 (Besaran honor perjam sesuai honorarium narasumber eselon III ke bawah/yang disetarakan sesuai SBM APBN) c Belanja perjalanan dinas biasa: - Jumlah Uang harian surveior yang diberikan sesuai -- 56 of 88 -- 2022, No. 170 No Kegiatan Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Rincian Komponen Belanja Lokasi pelaksana dengan waktu dibutuhkan oleh Surveior untuk sampai ke lokasi survei dan sebaliknya pada saat kepulangan. - Pada saat pelaksanaan survei tidak diberikan uang harian karena surveior sudah menerima uang honor. - Penginapan Surveior disesuaikan dengan SBM Daerah - Transport surveior dianggarkan sesuai dengan standar biaya satuan regional 3) Persyaratan Teknis untuk memperoleh alokasi akreditasi Laboratorium: a) Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat kriteria Laboratorium sasaran DAK Non Fisik akreditasi Laboratorium TA -- 57 of 88 -- 2022, No. 170 -58- 2022 sebagai berikut: (1) Laboratorium memiliki izin operasional yang masih berlaku; dan (2) Laboratorium tidak sedang dilakukan rehabilitasi berat pada tahun 2022. b) Ketentuan untuk pengalokasian honorarium berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar satuan regional yang diatur sebagai berikut: (1) Honorarium narasumber maksimal 3 jam per hari per orang; dan (2) Honorarium narasumber penguatan mutu dan akreditasi laboratorium kesehatan daerah per jam sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan besaran pejabat eseleon III ke bawah/yang disetarakan; f. Akreditasi Puskesmas 1) Menu Akreditasi Puskesmas Menu kegiatan akreditasi Puskesmas untuk DAK Non Fisik TA 2022 adalah kegiatan survei akreditasi Puskesmas. Sasaran kegiatan Survei Akreditasi Puskesmas ini yaitu survei Puskesmas perdana dan survei ulang (re-akreditasi), dengan tujuan untuk menilai sejauh mana Puskesmas memenuhi standar akreditasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dengan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/kota dalam rangka persiapan survei untuk memenuhi ketentuan kriteria siap survei. Puskesmas sudah siap survei dituangkan dalam bentuk surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota tentang Puskesmas yang siap survei. Selanjutnya surat pernyataan tersebut diteruskan kepada Kementerian Kesehatan untuk dilakukan survei akreditasi perdana dan survei ulang (re-akreditasi) Narasumber kegiatan ini adalah Surveior yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan. Survei akreditasi -- 58 of 88 -- 2022, No. 170 Puskesmas dilakukan oleh 2 (dua) orang surveior dengan waktu pelaksanaan survei selama 3 (tiga) hari efektif. Untuk pelaksanaan kegiatan survei dapat memilih salah satu metode: (1) Metode kombinasi (Blended) merupakan gabungan dari daring (online) dan luring (offline), atau (2) Metode luring (offline). Metode kombinasi (blended) dapat dilakukan pada pelaksanaan survei, bila Puskesmas memenuhi persyaratan: a. Puskesmas tidak terkendala dengan akses internet yang stabil b. Puskesmas tidak mempunyai keterbatasan prasarana meliputi: LCD proyektor, komputer dengan web camera yang dapat terkoneksi dengan jaringan internet, peralatan untuk mengambil gambar dan membuat rekaman video bisa handycam atau smartphone berkamera c. Puskesmas memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mengelola survei dengan metode blended d. Puskesmas mempunyai keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan survei secara full offline e. Puskesmas berada di wilayah dengan kasus COVID-19 tinggi dan belum bisa terkendali Metode luring (offline) dapat dilakukan pada pelaksanaan survei, bila Puskesmas memenuhi persyaratan: a. Puskesmas terkendala dengan akses internet yang stabil b. Puskesmas mempunyai keterbatasan prasarana meliputi: LCD proyektor, komputer dengan web camera yang dapat terkoneksi dengan jaringan internet, peralatan untuk mengambil gambar dan membuat rekaman video bisa handycam atau smartphone berkamera c. Puskesmas tidak memiliki sumber daya manusia yang -- 59 of 88 -- 2022, No. 170 -60- memiliki kompetensi mengelola survei dengan metode blended d. Puskesmas mempunyai anggaran untuk pelaksanaan survei secara offline e. Puskesmas berada di wilayah dengan kasus COVID-19 yang sudah terkendali Komponen belanja dan pola pembiayaan kegiatan survei mengikuti standar biaya masukan APBN ataupun standar harga satuan regional daerah yang tercantum dalam juknis ini sebagai berikut: No Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Komponen Belanja 1 Survei akreditasi perdana dan re- akreditasi Puskesmas yang diusulkan akreditasi perdana dan reakreditasi • Daerah biasa maksimal 5 hari • Daerah terpencil maksimal 7 hari • Daerah sangat terpencil maksimal 9 hari • Keseluruhan hari yang dibutuhkan oleh Surveior (kedatangan kepulangan dan survei) ditanggung biayanya oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota , yang terdiri dari : - Biaya 1) Belanja Bahan: - ATK - Penggandaan - Computer supply - Paket data video conference (disesuaikan dengan SBM APBN) - Konsumsi rapat (disesuaikan dengan SBU daerah) 2) Belanja jasa profesi: honorarium surveior selama 3 hari survei per orang per hari, @3 jam, @Rp 900.000/jam/hari/orang (Rp. 900.000 x 3 jam x 3 hari)
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022
tentang APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - STANDAR / PEDOMAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 2/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.