Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the framework for the mapping of regional fiscal capacity in Indonesia, which is essential for determining the financial capabilities of various regions. It aims to provide a systematic approach to assess and categorize regions based on their fiscal capacity, which can influence funding allocations and development strategies.
The regulation primarily affects local governments (provincial and district/city levels) in Indonesia. It is relevant for entities involved in regional governance, financial planning, and public administration, particularly those responsible for budget management and fiscal policy implementation.
- Pasal 2 outlines the uses of the Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Regional Fiscal Capacity Map), which includes considerations for grant allocation, determining matching funds, establishing regional endowment funds, and other financing decisions. - Pasal 3 specifies the two-stage process for calculating the fiscal capacity of provinces and districts/cities, ensuring a standardized approach across regions. - Pasal 4 and Pasal 6 provide the formulas for calculating the fiscal capacity of provinces and districts/cities, respectively, detailing the components that contribute to these calculations, such as local revenue and financing receipts. - Pasal 10 states that this regulation repeals the previous regulation on the same topic, ensuring that all regions adhere to the updated guidelines.
- Kapasitas Fiskal Daerah (Regional Fiscal Capacity): The financial capability of each region, reflected through local revenue and specific financing receipts, minus predetermined expenditures. - Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Regional Fiscal Capacity Map): A representation of a region's financial capability categorized by fiscal capacity ratios.
The regulation came into effect on December 16, 2022, and it replaces the previous regulation, No. 116/PMK.07/2021, which is now declared null and void.
The regulation references several laws and regulations, including Government Regulation No. 2 of 2012 concerning Regional Grants and the Presidential Regulation No. 57 of 2020 regarding the Ministry of Finance, ensuring alignment with existing legal frameworks governing fiscal policies and regional governance.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 outlines that the Peta Kapasitas Fiskal Daerah can be used for various purposes, including determining grant recipients and establishing matching fund amounts.
Pasal 3 specifies a two-stage process for calculating the fiscal capacity of provinces and districts/cities, ensuring consistency in assessment.
Pasal 4 and Pasal 6 provide detailed formulas for calculating the fiscal capacity of provinces and districts/cities, including components like local revenue and predetermined expenditures.
Pasal 10 states that this regulation repeals the previous regulation No. 116/PMK.07/2021, ensuring all regions comply with the new guidelines.
Pasal 11 indicates that this regulation is effective from the date of its promulgation, December 16, 2022.
Full text extracted from the official PDF (31K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193/PMK.07/2022 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH. jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 19 -- Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. 2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Pasal 2 (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk: a. pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; c. pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah; d. pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/ atau e. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota. (3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu: a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah prov1ns1. (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu: a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota. jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 19 -- ( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) Pasal 4 Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDprovinsi-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keterangan: KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dana otonomi khusus; dan b. dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja bunga; dan c. belanja bagi hasil. Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah. Pasal 5 Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provms1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDprovinsi-i RKFDprovinsi-i = I . . Be anJa Pegawaiprovinsi-i Keterangan: RKFDprovinsi-i = Rasia Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi Belanja Pegawaiprovinsi-i Belanja Pegawai suatu provinsi Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas F"IS k a I D aerah se b agai. b en"kut Kategori Rentang RKFD Kaoasitas Fiskal Daerah RKFD < 1,442 sangat rendah 1,442 ,;; RKFD < 1,756 rendah 1,756,;; RKFD< 2,070 sedang 2,070 < RKFD< 2,384 tini:ri:ri 2,384 < RKFD sangat tini:ri:ri jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 19 -- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) Pasal 6 Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDkabupaten/kota-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keterangan: KFDkabupaten/kota-i= Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana otonomi khusus. Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja bunga; c. belanja bagi hasil; dan d. alokasi dana desa. Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah. Pasal 7 Penghitungan ras10 Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDkabupaten/kota-i RKFDkabupaten/kota-i = I . . Be anJa Pegawalkabupaten/kota-i Keterangan: RKFD kabupaten/kota-i = Rasia Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota KFD kabupaten/ kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota Belanja Pegawaikabupaten/kota-i = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 19 -- Kategori Rentang RKFD Kaoasitas Fiskal Daerah RKFD < 1,171 sangat rendah 1,171 ,s; RKFD < 1,504 rendah 1,504 ,s; RKFD < 1,838 sedang 1,838 < RKFD < 2,171 timn,i 2,171 < RKFD sangat tin<><>i Pasal 8 Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah otonom baru yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah bagi daerah otonom induk. Pasal 9 Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022. Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 19 -- Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Me nteri ini dengan p e nempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1277 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u .b~ =~ Kepal ~~~~~istrasi Kementerian ~~ ~1----t----: ' 1 1 001 jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 19 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193 /PMK.07 /2022 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH A. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINS! No NamaDaerah Rasia KFD Kategori KFD 1 Prov. Aceh 1,789 Sedan" 2 Prov. Sumatera Utara 2,019 Sedane: 3 Prov. Sumatera Barat 1,411 Sangat Rendah 4 Prov. Riau 2,215 Tine:e:i 5 Prov. Jambi 1,239 Sangat Rendah 6 Prov. Sumatera Selatan 1,890 Sedang 7 Prov. Bengkulu 1,019 Sane:at Rendah 8 Prov. Lampung 1,580 Rendah 9 Prov. DKI Jakarta 3,007 Sangat Tine:e:i 10 Prov. Jawa Barat 2,546 Sangat Timrn·i 11 Prov. Jawa Tene:ah 1,947 Sedane: 12 Prov. DI Yoe:vakarta 1,230 Sane:at Rendah 13 Prov. Jawa Timur 1,952 Sedane: 14 Prov. Kalimantan Barat 1,873 Sedane: 15 Prov. Kalimantan Tengah 2,314 Tine:e:i 16 Prov. Kalimantan Selatan 2,339 Tine:e:i 17 Prov. Kalimantan Timur 2,786 Sangat Tinggi 18 Prov. Sulawesi Utara 1,348 Sane:at Rendah 19 Prov. Sulawesi Tengah 1,311 Sane:at Rendah 20 Prov. Sulawesi Selatan 1,511 Rendah 21 Prov. Sulawesi Tene:e:ara 1,284 Sane:at Rendah 22 Prov. Bali 1,761 Sedane: 23 Prov. Nusa Tenggara Barat 1,465 Rendah 24 Prov. Nusa Ten,:,,:,ara Timur 1,470 Rendah 25 Prov. Maluku 1,796 Sedang 26 Prov. Papua 2,543 Sane:at Tin""i 27 Prov. Maluku Utara 2,633 Sane:at Tin,:,,:,i 28 Prov. Banten 2,934 Sane:at Tin""i 29 Prov. Bangka Belitung 1,506 Rendah 30 Prov. Gorontalo 1,350 Sangat Rendah 31 Prov. Keoulauan Riau 1,621 Rendah 32 Prov. Papua Barat 3,952 Sangat Tinggi 33 Prov. Sulawesi Barat 1,548 Rendah 34 Prov. Kalimantan Utara 1,841 Sedang jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 19 -- B. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN /KOTA No. Nama Daerah 1 Kab. Aceh Barat 2 Kab. Aceh Besar 3 Kab. Aceh Selatan 4 Kab. Aceh Sim1kil 5 Kab. Aceh TenfYah 6 Kab. Aceh Tenf1f1ara 7 Kab. Aceh Timur 8 Kab. Aceh Utara 9 Kab. Bireuen 10 Kab. Pidie 11 Kab. Simeulue 12 Kota Banda Aceh 13 Kota Sabang 14 Kota Langsa 15 Kota Lhokseumawe 16 Kab. Gavo Lues 17 Kab. Aceh Barat Dava 18 Kab. Aceh Java 19 Kab. Nagan Rava 20 Kab. Aceh TamianfY 21 Kab. Bener Meriah 22 Kab. Pidie Java 23 Kota Subulussalam 24 Kab. Asahan 25 Kab. Dairi 26 Kab. Deli SerdanfY 27 Kab. Karo 28 Kab. Labuhanbatu 29 Kab. Langkat 30 Kab. Mandailine: Natal 31 Kab. Nias 32 Kab. Simaluna11n 33 Kab. Tapanuli Selatan 34 Kab. Tananuli TenfYah 35 Kab. Tananuli Utara 36 Kab.Toba 37 Kota Biniai 38 KotaMedan 39 Kota Pematane Siantar 40 Kota Sibole:a 41 Kota Taniune: Balai 42 Kota Tebine Tinaoi 43 Kota Padane: Sidemnuan 44 Kab. Pakpak Bharat 45 Kab. Nias Selatan Rasio KFD Kategori KFD 1,294 Rendah 2,096 Tinggi 1,507 Sedang 1,757 Sedang 1,400 Rendah 2,168 Tinggi 1,396 Rendah 1,650 Sedang 1,410 Rendah 1,530 Sedang 1,353 Rendah 1,984 Tinggi 1,673 Sedang 1,456 Rendah 1,435 Rendah 1,886 Tinggi 1,817 Sedang 1,976 Tinggi 1,606 Sedang 1,635 Sedang 1,454 Rendah 2,243 Sangat Tinggi 2,565 Sangat Tinggi 1,263 Rendah 1,304 Rendah 1,550 Sedang 1,258 Rendah 1,221 Rendah 0,872 Sangat Rendah 1,046 Sangat Rendah 1,960 Tinggi 1,088 Sangat Rendah 1,967 Tinggi 1,282 Rendah 1,229 Rendah 1,354 Rendah 1,148 Sangat Rendah 2,435 Sangat Tinggi 1,113 Sangat Rendah 1,267 Rendah 1,005 Sangat Rendah 1,270 Rendah 1,160 Sangat Rendah 1,402 Rendah 2,328 Sangat Tinggi jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 19 -- 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 No. NamaDaerah Rasio KFD Kategori KFD Kab. Humban!l Hasundutan 1,470 Rendah Kab. Serdan!l Bedagai 1,291 Rendah Kab. Samosir 1,507 Sedang Kab. Batu Bara 1,444 Rendah Kab. Padan!l Lawas 1,673 Sedang Kab. Padang Lawas Utara 1,696 Sedang Kab. Labuhanbatu Selatan 1,606 Sedang Kab. Labuhanbatu Utara 1,048 Sangat Rendah Kab. Nias Utara 1,723 Sedang Kab. Nias Barat 1,960 Tinggi Kota Gunungsitoli 1,639 Sedang Kab. Limaouluh Kota 0,881 Sangat Rendah Kab. Agam 1,012 Sangat Rendah Kab. Keoulauan Mentawai 1,552 Sedang Kab. Padang Pariaman 0,797 Sangat Rendah Kab. Pasaman 1,169 Sangat Rendah Kab. Pesisir Selatan 1,055 Sangat Rendah Kab. Siiuniun!l 1,218 Rendah Kab. Solok 0,875 Sangat Rendah Kab. Tanah Datar 0,885 Sangat Rendah Kota Bukittinll!li 1,691 Sedang Kota Padan!l Paniang 1,140 Sangat Rendah Kota Padan!l 1,194 Rendah Kota Pavakumbuh 1,199 Rendah Kota Sawahlunto 1,370 Rendah Kota Solok 1,215 Rendah Kota Pariaman 1,108 Sangat Rendah Kab. Pasaman Barat 1,075 Sangat Rendah Kab. Dharmasrava 1,257 Rendah Kab. Solok Selatan 1,336 Rendah Kab. Bengkalis 2,422 Sangat Tinggi Kab. Indragiri Hilir 1,322 Rendah Kab. Indragiri Hulu 1,270 Rendah Kab. Kamoar 1,371 Rendah Kab. Kuantan Sin!lin!li 1,226 Rendah Kab. Pelalawan 2,267 Sangat Tinggi Kab. Rokan Hilir 1,753 Sedang Kab. Rokan Hulu 1,340 Rendah Kab. Siak 1,376 Rendah KotaDumai 1,007 Sangat Rendah Kota Pekanbaru 1,714 Sedang Kab. Keoulauan Meranti 1,845 Tinggi Kab. Batang Hari 1,691 Sedang Kab. Bun!lo 1,497 Rendah Kab. Kerinci 1,304 Rendah Kab. Merangin 1,138 Sangat Rendah jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 19 -- 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 No. Nama Daerah Rasio KFD Kategori KFD Kab. Muaro Jambi 1,170 Sangat Rendah Kab. Sarolan011n 1,449 Rendah Kab. Taniung Jabung Barat 1,604 Sedang Kab. Taniung Jabung Timur 1,549 Sedang Kab. Tebo 1,671 Sedang KotaJambi 1,403 Rendah Kota Sungai Penuh 1,212 Rendah Kab. Lahat 1,971 Tinggi Kab. Musi Banvuasin 1,809 Sedang Kab. Musi Rawas 1,595 Sedang Kab. Muara Enim 1,672 Sedang Kab. Ogan Komering Ilir 1,535 Sedang Kab. Ogan Komering Ulu 1,857 Tinggi Kota Palembang 1,780 Sedang Kota Prabumulih 1,292 Rendah Kota Pagar Alam 1,452 Rendah Kota Lubuk Lini;,1mu 0,743 Sangat Rendah Kab. Banvuasin 1,873 Tinggi Kab. Ogan Ilir 1,425 Rendah Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1,286 Rendah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1,633 Sedang Kab. Empat Lawang 2,303 Sangat Tinggi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 2,507 Sangat Tinggi Kab. Musi Rawas Utara 2,313 Sangat Tinggi Kab. Bengkulu Selatan 1,065 Sangat Rendah Kab. Bengkulu Utara 1,051 Sangat Rendah Kab. Reiang Lebong 1,260 Rendah Kota Bengkulu 0,921 Sangat Rendah Kab.Kaur 1,649 Sedang Kab. Seluma 1,231 Rendah Kab. Mukomuko 1,327 Rendah Kab. Lebong 1,467 Rendah Kab. Kepahiang 1,223 Rendah Kab. Bengkulu Tengah 1,445 Rendah Kab. Lampung Barat 1,265 Rendah Kab. Lampung Selatan 1,346 Rendah Kab. Lampung Tengah 1,392 Rendah Kab. Lampung Utara 0,877 Sangat Rendah Kab. Lamnun,:r Timur 1,421 Rendah Kab. Tan,:r,:ramus 1,647 Sedang Kab. Tulang Bawani;, 1,578 Sedang Kab. Way Kanan 1,358 Rendah Kota Bandar Lamnung 1,346 Rendah Kota Metro 1,124 Sangat Rendah Kab. Pesawaran 1,505 Sedang Kab. Pringsewu 1,170 Sangat Rendah jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 19 -- 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 No. Narna Daerah Rasia KFD Kategori KFD Kab. Mesuii 2,055 Tinggi Kab. Tulang Bawane: Barat 1,355 Rendah Kab. Pesisir Barat 2,158 Tinggi Kah.Bandung 1,905 Tinggi Kab. Bekasi 1,688 Sedang Kab. Bogar 1,984 Tinggi Kab. Ciarnis 1,165 Sangat Rendah Kab. Cianiur 1,804 Sedang Kab. Cirebon 1,376 Rendah Kab. Garut 1,270 Rendah Kab. Indramavu 1,088 Sangat Rendah Kab. Karawang 1,731 Sedang Kab. Kuningan 1,329 Rendah Kab. Majalengka 1,901 Tinggi Kab. Purwakarta 1,371 Rendah Kab.Subang 1,134 Sangat Rendah Kab. Sukabumi 1,746 Sedang Kab. Sumedang 1,045 Sangat Rendah Kab. Tasikmalava 1,174 Rendah Kota Bandune: 1,301 Rendah Kota Bekasi 1,505 Sedang Kota Bogar 1,434 Rendah Kota Cirebon 1,471 Rendah Kota Depok 2,625 Sangat Tinggi Kota Sukabumi 1,191 Rendah Kota Tasikmalava 1,162 Sangat Rendah Kota Cimahi 1,059 Sangat Rendah Kota Baniar 1,032 Sangat Rendah Kab. Bandung Barat 1,432 Rendah Kab. Pangandaran 2,186 Sangat Tinggi Kab. Baniarnegara 1,402 Rendah Kab. Banvumas 1,230 Rendah Kab. Batang 1,383 Rendah Kab. Blora 1,305 Rendah Kab. Bovolali 1,329 Rendah Kab. Brebes 1,674 Sedang Kab. Cilacao 1,456 Rendah Kab. Demak 1,473 Rendah Kab. Grobogan 1,561 Sedang Kab. Jeoara 1,387 Rendah Kab. Karanganvar 0,999 Sangat Rendah Kab. Kebumen 1,276 Rendah Kab. Kendal 1,157 Sangat Rendah Kab. Klaten 1,081 Sangat Rendah Kab.Kudus 1,265 Rendah Kab. Magelang 1,443 Rendah jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 19 -- 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 No. Nama Daerah Rasia KFD Kategori KFD Kab.Pati 1,390 Rendah Kab. Pekalongan 1,199 Rendah Kab. Pemalang 0,927 Sangat Rendah Kab. Purbalirn,i:m 1,153 Sangat Rendah Kab. Purworeio 1,587 Sedang Kab. Rembang 1,502 Rendah Kab. Semarang 1,440 Rendah Kab. Sragen 0,982 Sangat Rendah Kab. Sukohario 1,302 Rendah Kab. Tega! 1,366 Rendah Kab. Teman,:,-,:,-11ng 1,597 Sedang Kab. Wonogiri 0,665 Sangat Rendah Kab. Wonosobo 1,336 Rendah Kota Magelang 1,362 Rendah Kota Pekalongan 1,457 Rendah Kota Salatiga 1,415 Rendah Kota Semarang 1,916 Tinggi Kota Surakarta 1,803 Sedang Kota Tega! 1,445 Rendah Kab. Bantu! 1,444 Rendah Kab. Gunung Kidul 1,276 Rendah Kab. Kulon Progo 1,492 Rendah Kab. Sleman 1,750 Sedang Kota Yoevakarta 1,569 Sedang Kab. Bangkalan 1,405 Rendah Kab. Banvuwangi 2,136 Tinggi Kab. Blitar 1,313 Rendah Kab. Boionegoro 3,986 Sangat Tinggi Kab. Bondowoso 0,998 Sangat Rendah Kab. Gresik 2,180 Sangat Tinggi Kab. Jember 1,631 Sedang Kab. Jombang 1,381 Rendah Kab. Kediri 1,685 Sedang Kab. Lamongan 1,915 Tinggi Kab. Lumaiang 1,587 Sedang Kab. Madiun 1,523 Sedang Kab. Magetan 1,073 Sangat Rendah Kab. Malang 1,533 Sedang Kab. Mojokerto 1,407 Rendah Kab. Nganjuk 1,272 Rendah Kab. Ngawi 1,185 Rendah Kab. Pacitan 1,070 Sangat Rendah Kab. Pamekasan 1,609 Sedang Kab. Pasuruan 1,692 Sedang Kab. Ponorogo 1,274 Rendah Kab. Probolin,:,-,:,-o 1,473 Rendah jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 19 -- 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 No. Nama Daerah Rasio KFD Kategori KFD Kab. Sampang 1,333 Rendah Kab. Sidoario 2,239 Sangat Tinggi Kab. Situbondo 1,439 Rendah Kab. Sumeneo 1,297 Rendah Kab. TrenP-P-alek 1,049 Sangat Rendah Kab. Tuban 1,354 Rendah Kab. Tulunga2Ung 1,085 Sangat Rendah Kota Blitar 2,131 Tinggi Kota Kediri 1,412 Rendah Kota Madiun 1,361 Rendah Kota Malang 1,716 Sedang Kota Moiokerto 1,984 Tinggi Kota Pasuruan 1,698 Sedang Kota Probolin2"1m 1,588 Sedang Kota Surabaya 2,751 Sangat Tinggi Kota Batu 1,566 Sedang Kab. Bengkavang 1,575 Sedang Kab.Landak 1,663 Sedang Kab. Kaouas Hulu 2,057 Tinggi Kab. Ketaoan!l 1,617 Sedang Kab. Memoawah 1,215 Rendah Kab. Sambas 1,896 Tinggi Kab. Sarn;,gau 1,435 Rendah Kab. Sintang 1,470 Rendah Kota Pontianak 1,725 Sedang Kota Singkawang 0,982 Sangat Rendah Kab. Sekadau 1,214 Rendah Kab. Melawi 1,494 Rendah Kab. Kayong Utara 1,798 Sedang Kab. Kubu Rava 1,381 Rendah Kab. Barito Selatan 1,377 Rendah Kab. Barito Utara 1,921 Tinggi Kab. Kaouas 1,851 Tinggi Kab. Kotawaringin Barat 1,376 Rendah Kab. Kotawarine:in Timur 1,797 Sedang Kota Palangka Rava 1,019 Sangat Rendah Kab. Katine:an 1,935 Tinggi Kab. Seruyan 1,557 Sedang Kab. Sukamara 1,811 Sedang Kab. Lamandau 1,972 Tinggi Kab. Gunung Mas 1,489 Rendah Kab. Pulang Pisau 1,511 Sedang Kab. Murung Rava 1,912 Tinggi Kab. Barito Timur 1,595 Sedang Kab. Baniar 1,780 Sedang Kab. Barito Kuala 1,406 Rendah jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 19 -- 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 No. Narna Daerah Rasio KFD Kategori KFD Kab. Hulu Sungai Selatan 1,798 Sedang Kab. Hulu Sungai Tengah 1,541 Sedang Kab. Hulu Sungai Utara 1,524 Sedang Kab. Kotabaru 1,677 Sedang Kab. Tabalom! 1,796 Sedang Kab. Tanah Laut 2,335 Sangat Tinggi Kab. Tapin 2,768 Sangat Tinggi Kota Baniarbaru 1,654 Sedang Kota Baniarmasin 1,672 Sedang Kab. Balangan 3,087 Sangat Tinggi Kab. Tanah Bumbu 3,856 Sangat Tinggi Kab. Berau 3,140 Sangat Tinggi Kab. Kutai Kartanegara 1,832 Sedang Kab. Kutai Barat 2,714 Sangat Tinggi Kab. Kutai Timur 3,210 Sangat Tinggi Kab. Paser 2,402 Sangat Tinggi Kota Balikoaoan 2,636 Sangat Tinggi Kota Bontan,,. 2,079 Tinggi Kota Samarinda 2,124 Tinggi Kab. Penaiam Paser Utara 1,501 Rendah Kab. Mahakarn Ulu 4,661 Sangat Tinggi Kab. Bolaang Mongondow 1,423 Rendah Kab. Minahasa 1,124 Sangat Rendah Kab. Keoulauan Sangihe 1,144 Sangat Rendah Kota Bitung 1,481 Rendah KotaManado 1,592 Sedang Kab. Kepulauan Talaud 1,544 Sedang Kab. Minahasa Selatan 1,230 Rendah Kota Tomohon 1,323 Rendah Kab. Minahasa Utara 1,691 Sedang Kota Kotamoba,m 1,557 Sedang Kab. Minahasa Ten,,.,,.ara 1,507 Sedang Kab. Bolaang Mongondow Utara 1,939 Tinggi Kab. Kepulauan Siau TaP11landang Biaro 1,376 Rendah Kab. Bolaang Mongondow Timur 1,717 Sedang Kab. Bolaang Mommndow Selatan 1,564 Sedang Kab. Bamm:ai 1,333 Rendah Kab. Barn,!2'ai Kepulauan 1,444 Rendah Kab. Buol 0,964 Sangat Rendah Kab. Toli-Toli 1,272 Rendah Kab. Dom,e-ala 1,463 Rendah Kab. Morowali 2,269 Sangat Tinggi Kab. Poso 0,983 Sangat Rendah Kota Palu 1,667 Sedang Kab. Parigi Moutong 1,328 Rendah jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 19 -- 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 No. Nama Daerah Rasio KFD Kategori KFD Kab. Toio Una-Una 1,635 Sedang Kab. Sigi 1,287 Rendah Kab. Ban,,.,,.ai Laut 1,583 Sedang Kab. Morowali Utara 1,573 Sedang Kab. Bantaeng 1,389 Rendah Kab. Barru 1,036 Sangat Rendah Kab.Bone 1,335 Rendah Kab. Bulukumba 1,160 Sangat Rendah Kab. Enrekang 1,002 Sangat Rendah Kab.Gowa 1,249 Rendah Kab. Jeneoonto 1,283 Rendah Kab. Luwu 1,287 Rendah Kab. Luwu Utara 1,486 Rendah Kab. Maras 1,353 Rendah Kab. Pangkaiene dan Keoulauan 1,231 Rendah Kab. Pinrang 1,250 Rendah Kab. Keoulauan Selavar 1,939 Tinggi Kab. Sidenren" Raooarn2 1,237 Rendah Kab. Siniai 1,147 Sangat Rendah Kab. Saooeng 1,124 Sangat Rendah Kab. Takalar 1,168 Sangat Rendah Kab. Tana Taraia 1,249 Rendah Kab. Waia 1,123 Sangat Rendah Kata Pareoare 1,587 Sedang Kata Makassar 2,648 Sangat Tinggi Kota Palaoa 1,164 Sangat Rendah Kab. Luwu Timur 2,277 Sangat Tinggi Kab. Taraia Utara 1,590 Sedang Kab. Butan 1,351 Rendah Kab.Kanawe 1,444 Rendah Kab. Kalaka 1,699 Sedang Kab. Muna 1,040 Sangat Rendah Kata Kendari 1,750 Sedang Kata Bau-Bau 0,775 Sangat Rendah Kab. Kanawe Selatan 1,173 Rendah Kab. Bambana 1,898 Tinggi Kab. Wakatabi 1,687 Sedang Kab. Kalaka Utara 1,498 Rendah Kab. Kanawe Utara 2,189 Sangat Tinggi Kab. Butan Utara 1,959 Tinggi Kab. Kalaka Timur 2,236 Sangat Tinggi Kab. Kanawe Keoulauan 3,387 Sangat Tinggi Kab. Muna Barat 2,124 Tinggi Kab. Butan Ten12ah 1,876 Tinggi Kab. Butan Selatan 1,719 Sedang Kab.Badung 1,356 Rendah jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 19 -- 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 No. Nama Daerah Rasio KFD Kategori KFD Kab. Bangli 1,092 Sangat Rendah Kab. Buleleng 1,224 Rendah Kab. Gianvar 1,789 Sedang Kab. Jembrana 1,365 Rendah Kab. Karangasem 0,956 Sangat Rendah Kab. Klungkune: 1,092 Sangat Rendah Kab.Tabanan 0,936 Sangat Rendah Kota Denpasar 1,159 Sangat Rendah Kab. Bima 1,287 Rendah Kab. Dompu 1,407 Rendah Kab. Lombok Barat 1,379 Rendah Kab. Lombok Tene:ah 1,065 Sangat Rendah Kab. Lombok Timur 1,539 Sedang Kab. Sumbawa 1,339 Rendah Kota Mataram 1,599 Sedang Kota Bima 1,200 Rendah Kab. Sumbawa Barat 1,951 Tinggi Kab. Lombok Utara 1,579 Sedang Kab. Alor 1,900 Tinggi Kab. Belu 1,559 Sedang Kah.Ende 1,486 Rendah Kab. Flores Timur 1,396 Rendah Kab.Kupang 1,537 Sedang Kab. Lembata 1,449 Rendah Kab. Man,;r,;rarai 1,678 Sedang Kab. Ne:ada 1,310 Rendah Kab. Sikka 1,262 Rendah Kab. Sumba Barat 2,682 Sangat Tinggi Kab. Sumba Timur 2,122 Tinggi Kab. Timor Tengah Selatan 1,915 Tinggi Kab. Timor Tengah Utara 2,055 Tinggi KotaKupang 1,243 Rendah Kab. Rote Ndao 1,645 Sedang Kab. Man,;r,;rarai Barat 2,378 Sangat Tinggi Kab. Nagekeo 1,373 Rendah Kab. Sumba Tengah 2,304 Sangat Tinggi Kab. Sumba Barat Daya 2,336 Sangat Tinggi Kab. Mane:e:arai Timur 1,780 Sedang Kab. Sabu Raiiua 2,015 Tinggi Kab. Malaka 1,368 Rendah Kab. Kepulauan Tanimbar 1,609 Sedang Kab. Maluku Tengah 1,167 Sangat Rendah Kab. Maluku TenP-P-ara 2,145 Tinggi Kab. Buru 1,475 Rendah KotaAmbon 1,241 Rendah Kab. Seram Bae:ian Barat 1,415 Rendah jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 19 -- 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 No. Narna Daerah Rasio KFD Kategori KFD Kab. Seram Bagian Timur 1,873 Tinggi Kab. Kepulauan Aru 2,703 Sangat Tinggi Kota Tual 2,578 Sangat Tinggi Kab. Maluku Barat Daya 2,492 Sangat Tinggi Kab. Buru Selatan 2,387 Sangat Tinggi Kab. Biak Numfor 2,337 Sangat Tinggi Kab. Jayapura 2,225 Sangat Tinggi Kab. Javawiiava 2,701 Sangat Tinggi Kab. Merauke 2,116 Tinggi Kab. Mimika 4,781 Sangat Tinggi Kab. Nabire 1,544 Sedang Kab. Paniai 2,815 Sangat Tinggi Kab. Puncak Java 3,006 Sangat Tinggi Kab. Kepulauan Yapen 1,886 Tinggi Kota Jayapura 1,336 Rendah Kab. Sarmi 3,084 Sangat Tinggi Kab. Keerom 1,807 Sedang Kab. Yahukimo 3,058 Sangat Tinggi Kab. Pegunungan Bintang 2,974 Sangat Tinggi Kab. Tolikara 4,646 Sangat Tinggi Kab. Boven Digoel 2,751 Sangat Tinggi Kab. Mappi 2,618 Sangat Tinggi Kab. Asmat 2,586 Sangat Tinggi Kab. Waropen 2,029 Tinggi Kab. Supiori 1,641 Sedang Kab. Marnberarno Rava 2,974 Sangat Tinggi Kab. Mamberarno Tengah 2,647 Sangat Tinggi Kab. Yalimo 2,721 Sangat Tinggi Kab. Lanny Java 3,661 Sangat Tinggi Kab.Nduga 6,708 Sangat Tinggi Kab.Puncak 2,453 Sangat Tinggi Kab. Dogivai 3,356 Sangat Tinggi Kab. Intan Java 2,711 Sangat Tinggi Kab. Deiyai 2,573 Sangat Tinggi Kab. Halmahera Tengah 4,716 Sangat Tinggi Kota Ternate 1,042 Sangat Rendah Kab. Halmahera Barat 1,590 Sedang Kab. Halmahera Timur 2,311 Sangat Tinggi Kab. Halmahera Selatan 2,538 Sangat Tinggi Kab. Halmahera Utara 2,944 Sangat Tinggi Kab. Kepulauan Sula 1,970 Tinggi Kota Tidore Keoulauan 1,516 Sedang Kab. Pulau Morotai 3,136 Sangat Tinggi Kab. Pulau Taliabu 3,669 Sangat Tinggi Kab. Lebak 1,340 Rendah Kab. Pandeglang 0,948 Sangat Rendah jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 19 -- 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 No. NamaDaerah Rasio KFD Kategori KFD Kab. Serang 1,364 Rendah Kab. Tangerang 1,648 Sedang Kota Cilegon 1,493 Rendah Kota Tangerang 2,003 Tinggi Kota Serang 1,245 Rendah Kota Tangerang Selatan 2,625 Sangat Tinggi Kab.Bangka 1,551 Sedang Kab. Belitung 1,200 Rendah Kota Pangkal Pinang 1,420 Rendah Kab. Bangka Selatan 1,735 Sedang Kab. Bangka Tengah 1,284 Rendah Kab. Bangka Barat 1,733 Sedang Kab. Belitung Timur 1,289 Rendah Kab. Boalemo 1,288 Rendah Kab. Gorontalo 1,117 Sangat Rendah Kota Gorontalo 1,242 Rendah Kab. Pohuwato 1,578 Sedang Kab. Bone Bolango 1,198 Rendah Kab. Gorontalo Utara 1,749 Sedang Kab. Karimun 1,930 Tinggi Kab. Bintan 1,283 Rendah Kab. Natuna 1,261 Rendah KotaBatam 1,758 Sedang Kota Taniung Pinang 1,152 Sangat Rendah Kab. Lingi:,a 1,468 Rendah Kab. Keoulauan Anambas 1,029 Sangat Rendah Kab. Fakfak 1,568 Sedang Kab. Manokwari 1,200 Rendah Kab. Sorong 1,958 Tinggi Kota Sorong 1,307 Rendah Kab. Raia Ampat 2,367 Sangat Tinggi Kab. Sorong Selatan 1,399 Rendah Kab. Teluk Bintuni 3,314 Sangat Tinggi Kab. Teluk Wondama 2,805 Sangat Tinggi Kab. Kaimana 2,500 Sangat Tinggi Kab. Tambrauw 5,611 Sangat Tinggi Kab. Maybrat 3,490 Sangat Tinggi Kab. Manokwari Selatan 2,210 Sangat Tinggi Kab. Pe0.1nungan Arfak 3,864 Sangat Tinggi Kab. Majene 1,099 Sangat Rendah Kab. Mamuiu 1,402 Rendah Kab. Polewali Mandar 1,155 Sangat Rendah Kab. Mamasa 0,858 Sangat Rendah Kab.Pasangkavu 1,747 Sedang Kab. Mamuiu Tengah 2,603 Sangat Tinggi Kab. Bulungan 1,818 Sedang jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 19 -- No. Nama Daerah Rasio KFD Kategori KFD 505 Kab . Malinau 1,768 Sedang 506 Kab.Nunukan 1,647 Sedang 507 Kota Tarakan 1,563 Sedang 508 Kab. Tana Tidung 1,490 Rendah MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagia ~- istrasi Kementerian \.'i:.\l~ - ·--.,,_ I ~~ jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 19 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
tentang PEREKONOMIAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 193/PMK.07/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 5 and Pasal 7 categorize regions based on their fiscal capacity ratios, which will influence funding and support from the central government.
Pasal 9 states that the calculations for fiscal capacity will use the 2022 regional budget data, ensuring that assessments are based on the most current financial information.