Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the existing tobacco excise tariffs for various tobacco products, including cigarettes, cigars, and cut tobacco. It aims to update the tariffs in response to legal developments and revenue targets set by the government for the years 2023 and 2024.
The regulation primarily affects manufacturers and importers of tobacco products in Indonesia, specifically those producing or importing cigarettes (SKM), cigars (SPM), cut tobacco (SKT), and other related products. Businesses in the tobacco sector must comply with the new tariff structures.
- According to Pasal I, the tariffs outlined in the attachments (Lampiran I and II) of this regulation replace the previous tariffs set in PMK No. 192/PMK.010/2021 and PMK No. 109/PMK.010/2022. - Pasal II states that the Head of the Office must re-establish the excise tariffs based on the new provisions, ensuring they do not fall below the minimum retail price set in the attachments. - The new tariffs will be effective from November 1, 2023, to December 1, 2023, as specified in Pasal II ayat (1) and (2). - The regulation also stipulates that the retail price limits and excise tariffs for domestic tobacco products will be effective from January 1, 2023, to December 31, 2023, and will change again starting January 1, 2024, as detailed in Pasal II ayat (2).
- SKM (Sigaret Kretek Mesin): Machine-made clove cigarettes. - SPM (Sigaret Putih Mesin): Machine-made white cigarettes. - SKT (Sigaret Kretek Tangan): Hand-rolled clove cigarettes. - SPT (Sigaret Putih Tangan): Hand-rolled white cigarettes. - TIS (Tembakau Iris): Cut tobacco. - KLB (Kretek Lainnya Berbagai): Other types of clove cigarettes. - CRT (Cigar): Cigar products.
The regulation came into effect on December 15, 2022, and it amends PMK No. 192/PMK.010/2021 and PMK No. 109/PMK.010/2022. It introduces new excise tariffs and retail price limits for tobacco products for the years 2023 and 2024.
This regulation interacts with several laws and regulations, including the Law on Excise (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995) and its amendments, as well as previous PMK regulations regarding tobacco excise tariffs. It is essential for businesses to be aware of these interactions to ensure compliance with all applicable laws.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal I states that the tariffs in Lampiran I and II replace previous tariffs set in PMK No. 192/PMK.010/2021 and PMK No. 109/PMK.010/2022.
Pasal II requires the Head of the Office to re-establish excise tariffs based on the new provisions, ensuring compliance with minimum retail prices.
The new tariffs will be effective from November 1, 2023, to December 1, 2023, as per Pasal II ayat (1).
Pasal II ayat (2) specifies that retail price limits and excise tariffs for domestic tobacco products will be effective from January 1, 2023, to December 31, 2023, and will change again starting January 1, 2024.
The regulation allows for the continued application of previous tariffs for certain documents until December 31, 2022, as stated in Pasal II ayat (1) and (2).
Full text extracted from the official PDF (15K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang TarifCukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau; c. bahwa pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2023 pada tanggal 29 September 2022 dan alternatif kebijakan dalam mengoptimalkan upaya pencapaian target penerimaan tahun 2023 dan tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2022; i NOMOR 191/PMK.010/2022 MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA SALINAN jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 9 -- Mengingat d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 648); jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 9 -- Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS. Pasal I Ketentuan dalarn Larnpiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 648) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penetapan kembali dilakukan dengan memperhatikan tarif cukai untuk jenis Hasil Tembakau, golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, dan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram, yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku sebelum dilakukannya penetapan kembali; 2) tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai dengan tarif cukai yang berlaku sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I dan Larnpiran II Peraturan Menteri ini; 3) Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Larnpiran II Peraturan Menteri ini; 4) keputusan penetapan kembali tarif cukai mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Lampiran I atau Larnpiran II Peraturan Menteri ini yang menjadi dasar penetapan kembali; dan 5) penetapan kembali tarif cukai berdasarkan Larnpiran I huruf B dan Lampiran II huruf B Peraturan Menteri ini, dilakukan sejak tanggal 1 November 2023 sarnpai dengan tanggal 1 Desember 2023. jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 9 -- b. Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; 2) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan Lampiran I huruf A dan Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; 3) penetapan kembali tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai; dan 4) batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampai dengan tanggal akhir berlakunya penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilakukan paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya setelah diberlakukannya: a) Lampiran I huruf A dan Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini untuk pita cukai yang dipesan berdasarkan penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan b) Lampiran I huruf B dan Lampiran II huruf B Peraturan Menteri ini untuk pita cukai yang dipesan berdasarkan penetapan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam angka 2). 2. Ketentuan mengenai: a. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 9 -- b. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024; c. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis Hasil Tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; dan d. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis Hasil Tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 9 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1273 Salinan sesuai dengan aslinya · o Umum \ ARTO rNIP 19690922 199001 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Administrasi Kernenterian 1~l11 001 jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 9 -- LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS A. BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI TAHUN 2023 Golongan No. pengusaha Batasan Harga Jual Eceran Tarif cukai per Urut pabrik hasil per Batang atau Gram batang atau gram tembakau Jenis Golongan 1. SKM I Paling rendah Ro 2.055,00 Ro 1.101,00 II Paling rendah Ro 1.255,00 Ro 669,00 2. SPM I Paling rendah Ro 2.165,00 Rp 1.193,00 II Paling rendah Rp 1.295,00 Rp 710,00 Lebih dari Ro 1.800,00 Rp 461,00 SKT I Paling rendah Rp 1.250,00 Rp 361,00 3. atau sampai dengan Rp 1.800,00 SPT II Paling rendah Rp 720,00 Rp 214,00 III Paling rendah Rp 605,00 Rp 118,00 SKTF Tanpa 4. atau Paling rendah Rp 2.055,00 Rp 1.101,00 SPTF Golongan 5. KLM I Paling rendah Rp 860,00 Rp 461,00 II Paling rendah Rp 200,00 Rp 25,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 30,00 Tanpa Lebih dari Rp 180,00 sampai Rp 25,00 6. TIS dengan Rp 275,00 Golongan Paling rendah Rp 55,00 sampai dene:an Rp 180,00 Rp 10,00 7. KLB Tanpa Paling rendah Rp 290,00 Rp 30,00 Golongan Lebih dari Ro 198.000,00 Ro 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp Rp 22.000,00 198.000,00 Lebih dari Rp 22.000,00 8. CRT Tanpa sampai dengan Rp Rp 11.000,00 Golongan 55.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp Rp 1.320,00 22.000,00 Paling rendah Rp 495,00 Rp 275,00 sampai dengan Rp 5.500,00 jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 9 -- B. BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI TAHUN 2024 Golongan No. pengusaha Batasan Harga Jual Eceran Tarif cukai per pabrik hasil Urut tembakau per Batang atau Gram batang atau gram Jenis Golongan 1. SKM I Paling rendah Rp 2.260,00 RP 1.231,00 II Paling rendah Rp 1.380,00 Ro 746,00 2. SPM I Paling rendah Rp 2.380,00 Rp 1.336,00 II Paling rendah RP 1.465,00 Rp 794,00 Lebih dari Rp 1.980,00 Rp 483,00 SKT I Paling rendah Rp 1.375,00 Rp 378,00 3. atau sampai dengan Rp 1.980,00 SPT II Paling rendah Rp 865,00 Rp 223,00 III Paling rendah Rp 725,00 Rp 122,00 SKTF Tanpa 4. atau Paling rendah Rp 2.260,00 Rp 1.231,00 SPTF Golongan 5. KLM I Paling rendah Rp 950,00 RP 483,00 II Paling rendah RP 200,00 Rp 25,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 30,00 6. Tanpa Lebih dari Rp 180,00 sampai Rp 25,00 TIS dengan Rp 275,00 Golongan Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00 Rp 10,00 7. KLB Tanpa Paling rendah Rp 290,00 Rp 30,00 Golongan Lebih dari Rp 198.000,00 Rp 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp Rp 22.000,00 198.000,00 Lebih dari Rp 22.000,00 8. CRT Tanpa sampai dengan Rp Rp 11.000,00 Golongan 55.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp Rp 1.320,00 22.000,00 Paling rendah Rp 495,00 Rp 275,00 sampai dengan Rp 5.500,00 Salinan sesuai dengan asHnya Kepala Biro U mum ' •. ;;ll I 001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAJ ttd. SRl MULYANI INDRAWATI jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 9 -- LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN K EDUA ATAS PERATURAN MENTER! K EUANGAN NOMOR 192/PMK .010/2021 TENTANG TARIF CUK AI HASIL TEMBAK AU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS A. BATASAN HARGA JUAL ECERAN PER BATANG ATAU GRAM DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM UNTUK SETIAP JENIS HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR TAHUN 2023 No. Jenis Hasil Batasan Harga Jual Tarif cukai per Eceran terendah Urut Tembakau per batang atau gram batang atau gram 1. SKM Ro 2.055,00 Ro 1.101,00 2. SPM Ro 2.165,00 Rp 1.193,00 3. SKT atau SPT Rp 1.801,00 Ro 461,00 4. SKTF atau SPTF Rp 2.055,00 Ro 1.101,00 5. TIS Ro 276,00 Rp 30,00 6. KLB Rp 290,00 Ro 30,00 7. KLM Ro 860,00 Ro 461,00 8. CRT Rp 198.001,00 Rp 110.000,00 B. BATASAN HARGA JUAL ECERAN PER BATANG ATAU GRAM DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM UNTUK SETIAP JENIS HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR TAHUN 2024 No. Jenis Hasil Batasan Harga Jual Tarif cukai per Eceran terendah Urut Tembakau per batang atau gram batang atau gram 1. SKM Rp 2.260,00 Ro 1.231,00 2. SPM Rp 2.380,00 Ro 1.336,00 3. SKT atau SPT Ro 1.981,00 Ro 483,00 4. SKTF atau SPTF Ro 2.260,00 Ro 1.231,00 5. TIS Rp 276,00 Ro 30,00 6. KLB Rp 290,00 Ro 30,00 7. KLM Ro 950,00 Rp 483,00 8. CRT Rp 198.001,00 Ro 110.000,00 MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA~ ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum or.. 199001 1 001 SR1 MULYANI INDRAWATI jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 9 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 191/PMK.010/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation maintains the validity of previous PMK regulations for specific documents related to tobacco products until the new tariffs are implemented.