Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Minister of Health Regulation No. 19 of 2024 outlines the framework for the establishment and operation of Community Health Centers (Puskesmas) in Indonesia. This regulation is significant for foreign investors interested in the healthcare sector, particularly those looking to invest in health services or facilities that may collaborate with or operate alongside Puskesmas. The regulation specifies the roles and responsibilities of local governments in managing these centers, ensuring they meet the health needs of the community effectively. Key obligations include maintaining standards for health services, ensuring accessibility for all community members, and integrating services with other health programs. This regulation interacts with other health-related regulations and policies, such as those governing health service quality and public health initiatives. Investors should be aware of the requirements for partnerships with local health authorities and the potential for collaboration in health service delivery, which may involve compliance with various local and national health regulations.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 807 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. -- 1 of 90 -- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. 3. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 4. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. 5. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. 6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. 7. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan. 8. Registrasi Puskesmas adalah pencatatan resmi Puskesmas yang telah memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan melalui pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik. -- 2 of 90 -- 10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. 11. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. 12. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme. 13. Sistem Informasi Kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. 14. Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang mengintegrasikan dan menstandardisasi seluruh Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan. 15. Telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. 16. Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. 17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 20. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 2 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi -- 3 of 90 -- penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. (2) Upaya Kesehatan dalam bentuk Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan secara terkoordinasi dilaksanakan oleh Puskesmas dan jejaringnya. BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PUSKESMAS Pasal 3 (1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya. (3) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan. (4) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan: a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan; b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat. (5) Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. (6) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan. (7) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (8) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan -- 4 of 90 -- kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. (9) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya. Pasal 4 Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, wahana program internsip, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan fungsi, Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang: a. berperilaku hidup sehat; b. mudah mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu; c. hidup dalam lingkungan sehat; dan d. memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. (2) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat. (3) Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penggerakan komunitas gaya hidup sehat. (4) Kemudahan mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyediaan jaminan kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya hingga tingkat desa/kelurahan, serta kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan. (5) Penyediaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui: a. kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta program jaminan kesehatan; dan b. mendorong masyarakat di wilayah kerjanya agar terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan. (6) Hidup dalam lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hidup dalam kondisi kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. (7) Memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup keadaan kesehatan fisik, jiwa, ataupun sosial yang lebih -- 5 of 90 -- baik dari sebelumnya yang dapat dicapai sesuai dengan kemampuan maksimal dari setiap orang atau masyarakat. Pasal 6 (1) Selain peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Puskesmas juga berperan mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah. (2) Waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat. (2) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang: a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara; b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif; c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional; d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku; e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi; f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan; g. menyelenggarakan rekam medis; h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis; i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. menerima rujukan horizontal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain. -- 6 of 90 -- (3) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang: a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat; b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat; c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit; d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat; e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional; f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan; g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat; i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat; j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan l. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui: a. koordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya dalam sinergi perencanaan di wilayah kerjanya; b. pertemuan rutin bulanan untuk monitoring dan evaluasi; c. supervisi fasilitatif; d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan e. analisis hasil pemantauan wilayah setempat. -- 7 of 90 -- BAB III PERSYARATAN, PERIZINAN, DAN REGISTRASI Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 8 Penyelenggaraan Puskesmas harus memenuhi persyaratan: a. lokasi; b. bangunan; c. prasarana; d. laboratorium; e. perbekalan kesehatan; dan f. sumber daya manusia kesehatan. Pasal 9 Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memperhatikan faktor: a. geografis; b. aksesibilitas jalur transportasi; c. kontur tanah; d. ketersediaan parkir; e. keamanan; f. ketersediaan utilitas publik; g. persetujuan lingkungan; dan h. tidak didirikan di area sekitar saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 (1) Puskesmas harus didirikan minimal di setiap kecamatan. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, lokasi pendirian Puskesmas harus mempertimbangkan rasio penduduk dan/atau aksesibilitas. (3) Rasio penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Puskesmas sebesar 1:30.000 (satu berbanding tiga puluh ribu) penduduk. (4) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek waktu tempuh yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai Puskesmas. (5) Aspek waktu tempuh untuk setiap Puskesmas maksimal: a. 60 (enam puluh) menit dari desa/kelurahan terjauh ke Puskesmas kawasan tidak terpencil; dan b. 120 (seratus dua puluh) menit dari desa/kelurahan terjauh ke Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, dengan menggunakan moda transportasi yang banyak digunakan di daerah tersebut. Pasal 11 Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan; -- 8 of 90 -- b. bangunan terdiri atas ruang kantor, ruang pelayanan, dan ruang pendukung; c. bangunan bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan d. bangunan didirikan dengan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, pelindungan keselamatan dan kesehatan, serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia. Pasal 12 (1) Selain memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setiap Puskesmas memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dan bangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (2) Bangunan rumah dinas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan mempertimbangkan aksesibilitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat keterbatasan lahan dan/atau hasil analisis dinas kesehatan daerah kabupaten/kota bahwa Puskesmas tidak membutuhkan bangunan rumah dinas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pasal 13 (1) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c paling sedikit terdiri atas: a. sistem penghawaan; b. sistem pencahayaan; c. sistem pengelolaan air bersih, sanitasi, dan higiene; d. sistem kelistrikan; e. infrastruktur teknologi komunikasi dan sistem informasi; f. sistem gas medik; g. sistem proteksi petir; h. sistem proteksi kebakaran; i. sistem evakuasi; j. sistem pengendalian kebisingan; k. sistem pengelolaan limbah padat domestik dan limbah medis/infeksius; l. sistem pengolahan air limbah; m. ambulans; dan n. kendaraan operasional. (2) Standar infrastruktur teknologi komunikasi dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri. (3) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa ambulans darat atau ambulans air sesuai dengan kebutuhan pelayanan. (4) Selain ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, Puskesmas dapat menyediakan mobil jenazah. -- 9 of 90 -- (5) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, atau kendaraan air yang digunakan untuk menunjang kunjungan rumah dan/atau kegiatan lapangan lainnya. Pasal 14 Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi. Pasal 15 Persyaratan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mengikuti standar laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1 (satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Persyaratan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi Sediaan Farmasi termasuk vaksin, Alat Kesehatan termasuk reagen, dan bahan/alat pendukung lain yang diperlukan. Pasal 17 (1) Persyaratan Sediaan Farmasi termasuk vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1) Persyaratan Alat Kesehatan termasuk reagen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi: a. memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. (2) Jenis dan jumlah Alat Kesehatan termasuk reagen mengacu pada standar peralatan di Puskesmas yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Jenis dan jumlah Alat Kesehatan termasuk reagen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai kebutuhan Pelayanan Kesehatan atau menyesuaikan dengan alat lain yang memiliki fungsi yang sama. Pasal 19 Persyaratan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi: a. Tenaga Medis; b. Tenaga Kesehatan; dan c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan. -- 10 of 90 -- Pasal 20 Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas: a. dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer; b. dokter; dan c. dokter gigi. Pasal 21 (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b paling sedikit terdiri atas: a. perawat vokasi dan/atau ners; b. bidan vokasi dan/atau bidan profesi; c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat; d. epidemiolog kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat; e. tenaga sanitasi lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat; f. nutrisionis; g. apoteker; h. tenaga teknologi laboratorium medik; i. psikolog klinis; j. fisioterapis; dan k. terapis gigi dan mulut. (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan komunitas. (3) Puskesmas dapat menambah Tenaga Kesehatan lainnya meliputi: a. terapis wicara; b. entomolog kesehatan; c. perekam medis; d. refraksionis optisien; e. terapis okupasional; f. terapis akupunktur; g. Tenaga Kesehatan tradisional; h. tenaga administratif dan kebijakan kesehatan; i. tenaga pembimbing kesehatan kerja; atau j. Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pasal 22 (1) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c paling sedikit terdiri atas: a. tenaga keuangan; dan b. tenaga teknologi informasi. (2) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan/atau kegiatan operasional lainnya. Pasal 23 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai -- 11 of 90 -- dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, serta Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan harus menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan diri dalam bekerja. Pasal 24 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan klinis harus memiliki kewenangan klinis untuk menjaga mutu Pelayanan Kesehatan. (2) Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan setelah melalui kredensial. (3) Kewenangan klinis yang diberikan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala dan dapat diperbarui apabila Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mendapatkan kewenangan tambahan maupun pelimpahan kewenangan. (4) Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Puskesmas. (5) Pedoman teknis pemberian kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas. Pasal 25 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya. Pasal 26 Rincian persyaratan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Kedua Perizinan dan Registrasi Puskesmas Pasal 27 Setiap Puskesmas harus memiliki perizinan dan melakukan Registrasi Puskesmas. -- 12 of 90 -- Pasal 28 (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui pelayanan terpadu satu pintu setelah Puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, laboratorium, perbekalan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan. (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. (3) Perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya perizinan. (4) Format perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 29 (1) Dikecualikan dari ketentuan persyaratan sumber daya manusia kesehatan dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), bagi Puskesmas yang baru didirikan untuk memperoleh perizinan dapat memenuhi persyaratan paling sedikit: a. sumber daya manusia kesehatan: 1) dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b; 2) 75% (tujuh puluh lima persen) dari jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan 3) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan b. perbekalan kesehatan: 1) 40 (empat puluh) jenis obat esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan 2) 60% (enam puluh persen) Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Dalam hal Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan di kawasan terpencil dan sangat terpencil, persyaratan sumber daya manusia kesehatan berupa: a. dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b; b. 50% (lima puluh persen) dari jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (3) Puskesmas yang baru didirikan di kawasan tidak terpencil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perizinan sementara yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah mendapat evaluasi gubernur dan pertimbangan Menteri. (4) Puskesmas yang baru didirikan di kawasan terpencil dan sangat terpencil yang telah memenuhi persyaratan -- 13 of 90 -- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan perizinan sementara yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat evaluasi gubernur dan pertimbangan Menteri. (5) Perizinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perizinan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Pasal 30 (1) Dalam hal Puskesmas belum memenuhi ketersedian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan: a. pemindahtugasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan antarkabupaten/kota atau antarkecamatan; b. pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk kompetensi tambahan tertentu; atau c. pelimpahan wewenang untuk melakukan Pelayanan Kesehatan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan baik secara mandat maupun delegatif. (2) Selain melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota juga harus melakukan rekrutmen Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 (1) Untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan tertulis kepada bupati/wali kota melalui instansi pemberi izin pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah; b. kajian kelayakan untuk Puskesmas baru, direlokasi, atau perubahan kategori berdasarkan kemampuan pelayanan; c. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. fotokopi surat keputusan dari bupati/wali kota terkait kategori Puskesmas untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan perizinan; e. profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, laboratorium, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, organisasi, dan tata kelola Pelayanan Kesehatan primer untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan perizinan; f. fotokopi penilaian kinerja Puskesmas tahun terakhir untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan perizinan; dan -- 14 of 90 -- g. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan diterima, instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagai pemohon. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan, instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan. Pasal 32 (1) Untuk melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), instansi pemberi izin membentuk tim yang terdiri atas dinas kesehatan provinsi, instansi pemberi izin, dan dinas kesehatan kabupaten/kota. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan persyaratan. (3) Verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan instrumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Instrumen diisi oleh Puskesmas sebagai bentuk penilaian mandiri (self-assessment) dan diverifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Instansi pemberi izin harus menetapkan pemberian perizinan atau penolakan permohonan perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan. (6) Surat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mencantumkan nama, alamat, dan kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan serta masa berlaku perizinan. (7) Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), instansi pemberi izin dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan perizinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon. (8) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) belum lengkap, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagai pemohon harus mengajukan permohonan ulang. (9) Dalam hal permohonan perizinan ditolak, instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) harus memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon. (10) Apabila instansi pemberi izin tidak menerbitkan perizinan atau tidak menolak permohonan hingga berakhirnya batas -- 15 of 90 -- waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan perizinan dianggap diterima. Pasal 33 Dalam hal Puskesmas berubah nama, alamat, dan kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus mengajukan perubahan perizinan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan mencantumkan informasi perubahan. Pasal 34 Dalam hal Puskesmas tidak berfungsi lagi sebagai Puskesmas, bupati/wali kota melalui instansi pemberi izin harus mencabut perizinan Puskesmas. Pasal 35 (1) Registrasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan untuk memperoleh nomor identitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa kode Puskesmas. (2) Kode Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas khusus dan spesifik yang tercatat dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional. (3) Registrasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perizinan dikeluarkan. (4) Dalam hal Puskesmas berubah nama, alamat, kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah, dan tidak berfungsi lagi sebagai Puskesmas, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus melaporkan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung untuk pemutakhiran data. Pasal 36 (1) Untuk melakukan Registrasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus mengajukan surat permohonan Registrasi Puskesmas kepada Menteri dengan melampirkan perizinan Puskesmas. (2) Puskesmas yang baru didirikan dan belum memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan surat permohonan Registrasi Puskesmas untuk mendapatkan kode Puskesmas sementara yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Pasal 37 (1) Menteri menetapkan kode Puskesmas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diterima secara lengkap. (2) Kode Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan kepala dinas kesehatan daerah provinsi. -- 16 of 90 -- Pasal 38 (1) Puskesmas dapat dijadikan rumah sakit milik Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Puskesmas dijadikan rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendirikan Puskesmas baru sebagai pengganti di wilayah tersebut. (3) Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas yang dijadikan rumah sakit selama proses pendirian Puskesmas baru. Pasal 39 (1) Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus melaporkan Puskesmas yang tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Puskesmas kepada Menteri dengan melampirkan surat keputusan pencabutan perizinan Puskesmas. (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pencabutan kode Puskesmas. BAB IV TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 40 (1) Tata kelola Pelayanan Kesehatan primer di Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster. (2) Sistem klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen; b. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak; c. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia; d. klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan e. klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster. (3) Pelaksanaan pelayanan pada klaster dilaksanakan secara inklusif agar dapat diakses oleh semua kelompok secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia. Pasal 41 (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu. (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan: -- 17 of 90 -- a. manajemen inti Puskesmas; b. manajemen arsip; c. manajemen sumber daya manusia; d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan; e. manajemen mutu pelayanan; f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah; g. manajemen sistem informasi digital; h. manajemen jejaring; dan i. manajemen pemberdayaan masyarakat. (3) Manajemen inti Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster; b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja. (4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan. (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia. (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan. (7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala. (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel. (9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi. (10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya. (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan. -- 18 of 90 -- Pasal 42 (1) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setingi-tingginya pada semua kelompok sasaran. (2) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran: a. ibu hamil, bersalin, atau nifas; b. bayi dan anak balita; c. anak pra sekolah; d. anak usia sekolah; dan e. remaja. (3) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran: a. dewasa; dan b. lanjut usia. (4) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan: a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup; b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran. Pasal 43 (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan. (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan: a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit. -- 19 of 90 -- Pasal 44 (1) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. (2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut; b. pelayanan gawat darurat; c. pelayanan kefarmasian; d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat; e. pelayanan rawat inap; f. penanggulangan krisis kesehatan; dan g. pelayanan rehabilitasi medik dasar. Pasal 45 (1) Dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f, Puskesmas harus memiliki sistem kewaspadaan atau kesiapsiagaan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa, atau wabah. (2) Dalam hal terjadi bencana, kejadian luar biasa, atau wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas melakukan penyesuaian manajemen dan pelayanan agar seluruh tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik. (3) Penyesuaian manajemen mencakup pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari sumber daya yang mendukung Pelayanan Kesehatan. (4) Penyesuaian pelayanan mencakup pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. (5) Uraian penyesuaian manajemen dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 46 (1) Dalam menyelenggarakan tata kelola Pelayanan Kesehatan primer, Puskesmas dapat melaksanakan Telekesehatan dan Telemedisin dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. (2) Puskesmas yang melaksanakan Telekesehatan dan Telemedisin harus menjalankan standar keamanan data dan sistem elektronik serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -- 20 of 90 -- Pasal 47 Pedoman teknis penyelenggaraan sistem klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 ditetapkan oleh Menteri. BAB V PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN Pasal 48 (1) Setiap Puskesmas wajib melaksanakan peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal dan eksternal secara terus menerus dan berkesinambungan. (2) Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengukuran dan pelaporan indikator mutu; b. pelaporan insiden keselamatan pasien; dan c. manajemen risiko. (3) Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. perizinan; b. registrasi; dan c. akreditasi. (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 49 (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Organisasi Pasal 50 Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pasal 51 (1) Puskesmas dipimpin oleh kepala Puskesmas. -- 21 of 90 -- (2) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas. Pasal 52 (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas: a. kepala; dan b. klaster. (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 53 (1) Kepala Puskesmas bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan klaster; c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas; d. pengelolaan data dan sistem informasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas. Pasal 54 (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. klaster manajemen; b. klaster kesehatan ibu dan anak; c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia; d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan e. lintas klaster. (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab klaster. (3) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan. (4) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster. (5) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana kegiatan klaster; b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster; c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster; d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster; e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster; f. menyusun laporan secara rutin; dan g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala. -- 22 of 90 -- Pasal 55 (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota. (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas, harus memenuhi persyaratan: a. berstatus sebagai aparatur sipil negara; b. memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana s-1 (strata satu) atau d-4 (diploma empat); c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional di bidang kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun; d. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; e. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. (3) Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional bidang kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah d-3 (diploma tiga). (4) Kepala Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 56 (1) Pelatihan manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dalam mengoordinasikan sumber daya kesehatan dan jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas. (2) Kemampuan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. kerja sama; b. komunikasi; c. pelayanan publik; dan d. pengambilan keputusan. Pasal 57 Kepala Puskesmas diberikan hak keuangan dan hak lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 58 (1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota secara berjenjang melakukan evaluasi kinerja terhadap kepala Puskesmas dan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas. (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan untuk mobilitas talenta dan promosi terhadap kepala Puskesmas dan sumber daya -- 23 of 90 -- manusia kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Tata Hubungan Kerja Pasal 59 (1) Hubungan kerja antara dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah. (2) Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas. (5) Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas. BAB VII SISTEM JEJARING PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 60 (1) Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan melalui suatu sistem jejaring Pelayanan Kesehatan yang saling berkoordinasi dan bekerja sama. (2) Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya. (3) Koordinasi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkup pembinaan Pelayanan Kesehatan, pencatatan pelaporan, suplai logistik, dan/atau rujukan. (4) Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat, dan terdiri atas: a. struktur jejaring berbasis wilayah administratif; b. struktur jejaring berbasis satuan pendidikan; c. struktur jejaring berbasis tempat kerja; d. struktur jejaring Sistem Rujukan; dan e. struktur jejaring lintas sektor. -- 24 of 90 -- Bagian Kedua Struktur Jejaring Berbasis Wilayah Administratif Paragraf 1 Umum Pasal 61 (1) Struktur jejaring berbasis wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a, memastikan tersedianya Pelayanan Kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan menjamin tersedianya Pelayanan Kesehatan yang bermutu hingga tingkat desa/kelurahan yang meliputi: a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang baik milik pemerintah maupun swasta; b. unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan; dan c. Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat, di dalam wilayah kerja Puskesmas. (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup klinik pratama dan tempat praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup laboratorium kesehatan, optik, dan apotek. (4) Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa Puskesmas pembantu atau bentuk lainnya. (5) Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengoordinasikan urusan kesehatan di desa/kelurahan, termasuk pemberian Pelayanan Kesehatan primer dan peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan. (6) Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa Posyandu. (7) Bentuk koordinasi Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain di wilayah kerjanya berupa: a. dukungan kebutuhan suplai logistik program kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain; b. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain ke Puskesmas; dan c. pertemuan koordinasi rutin melalui forum lokakarya mini bulanan atau pertemuan lainnya yang diperlukan. (8) Bentuk koordinasi Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang di wilayah kerjanya berupa: a. penyediaan obat program rujuk balik yang tidak tersedia di Puskesmas; b. rujukan resep; -- 25 of 90 -- c. rujukan pemeriksaan laboratorium; d. pembuatan kaca mata; dan e. pertemuan koordinasi rutin melalui forum lokakarya mini bulanan atau pertemuan lainnya yang diperlukan. (9) Bentuk koordinasi Puskesmas dengan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan berupa: a. pembinaan penyelenggaraan program kesehatan; b. rujukan pasien; c. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan disampaikan kepada Puskesmas; dan d. pertemuan koordinasi secara rutin melalui forum lokakarya mini bulanan atau pertemuan lainnya yang diperlukan. (10) Bentuk koordinasi Puskesmas dengan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. pemberian dan pendampingan Pelayanan Kesehatan di Posyandu; b. rujukan pasien; c. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari Posyandu ke unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Puskesmas; dan d. pertemuan koordinasi rutin melalui forum lokakarya mini bulanan atau pertemuan lainnya yang diperlukan. (11) Sistem jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan Pelayanan Kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (12) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya, Puskesmas wajib melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. (13) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan/atau pencabutan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan Pasal 62 (1) Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan merupakan jaringan atau jejaring Puskesmas yang -- 26 of 90 -- menyelenggarakan tata kelola Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tata kelola Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. (2) Tata kelola Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Tenaga Kesehatan yang tersedia. Pasal 63 Penyelenggaraan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan harus memenuhi persyaratan: a. lokasi; b. bangunan; c. prasarana; d. perbekalan kesehatan; dan e. sumber daya manusia kesehatan. Pasal 64 Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a memperhatikan faktor: a. geografis; b. aksesibilitas jalur transportasi; c. kontur tanah; d. ketersediaan parkir; e. keamanan; f. ketersediaan utilitas publik; g. persetujuan lingkungan; dan h. tidak didirikan di area sekitar saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65 Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi: a. persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan; b. bangunan yang terdiri atas ruang pelayanan dan ruang yang dapat difungsikan sebagai kantor dan ruangan pendukung; c. bangunan bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan d. bangunan didirikan dengan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan, serta kemudahan dalam memberikan pelayanan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia. Pasal 66 (1) Selain memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, setiap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dapat memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan dan bangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan. -- 27 of 90 -- (2) Bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan mempertimbangkan aksesibilitas Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat keterbatasan lahan dan/atau hasil analisis dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan tidak membutuhkan bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan. Pasal 67 (1) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c paling sedikit terdiri atas: a. sistem penghawaan; b. sistem pencahayaan; c. sistem pengelolaan air bersih, sanitasi, dan higiene; d. sistem kelistrikan; e. infrastruktur teknologi komunikasi dan sistem informasi; f. sistem proteksi kebakaran; g. sistem evakuasi; h. sistem pengelolaan limbah padat domestik dan limbah medis/infeksius; dan i. sistem pengolahan air limbah. (2) Standar infrastruktur teknologi komunikasi dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri. Pasal 68 Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi. Pasal 69 Persyaratan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi Sedian Farmasi termasuk vaksin, dan Alat Kesehatan termasuk alat diagnostik sederhana dan bahan/alat pendukung lain yang diperlukan. Pasal 70 (1) Persyaratan Alat Kesehatan termasuk alat diagnostik sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi: a. memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. (2) Jenis dan jumlah Alat Kesehatan termasuk alat diagnostik sederhana mengacu pada standar peralatan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Jenis dan jumlah Alat Kesehatan termasuk alat diagnostik sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat -- 28 of 90 -- berubah sesuai kebutuhan Pelayanan Kesehatan atau menyesuaikan dengan alat lain yang memiliki fungsi yang sama. Pasal 71 Persyaratan Sediaan Farmasi termasuk vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 memiliki izin edar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 72 (1) Persyaratan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas Tenaga Kesehatan dan kader kesehatan. (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas: a. perawat vokasi dan/atau ners; dan b. bidan vokasi dan/atau bidan profesi. (3) Selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dapat menambah Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (4) Kader kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau desa. (5) Penugasan kader kesehatan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui surat keputusan yang ditetapkan oleh kepala daerah/kepala desa atau pejabat yang diberikan delegasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 73 Pedoman teknis penyelenggaraan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan ditetapkan oleh Menteri. Paragraf 3 Posyandu Pasal 74 (1) Posyandu memiliki tugas membantu kepala desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat di desa/kelurahan. (2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kader dan/atau masyarakat. (4) Penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -- 29 of 90 -- Bagian Ketiga Struktur Jejaring Berbasis Satuan Pendidikan Pasal 75 (1) Struktur jejaring berbasis satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b mencakup semua satuan pendidikan di dalam wilayah kerja Puskesmas. (2) Puskesmas sebagai koordinator struktur jejaring berbasis satuan pendidikan, mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan di satuan pendidikan meliputi: a. pemberian pendidikan kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat; b. pembinaan penyelenggaraan program Kesehatan; c. rujukan pasien; d. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari sekolah, madrasah, dan pesantren ke Puskesmas; dan e. pertemuan koordinasi secara rutin melalui forum lokakarya mini triwulanan atau pertemuan lain yang diperlukan. Bagian Keempat Struktur Jejaring Berbasis Tempat Kerja Pasal 76 (1) Struktur jejaring berbasis tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf c terdiri atas tempat kerja pada sektor formal, informal, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta lingkungan matra. (2) Puskesmas sebagai koordinator struktur jejaring berbasis tempat kerja, mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan di tempat kerja melalui: a. surveilans penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja; b. pembinaan penyelenggaraan program kesehatan kerja; c. rujukan pasien; d. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari tempat kerja ke Puskesmas; e. pertemuan koordinasi secara rutin melalui forum lokakarya mini triwulanan atau pertemuan lainnya yang diperlukan; f. dukungan kebutuhan program kesehatan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di tempat kerja sektor formal; dan g. pendampingan dan/atau pemberian Pelayanan Kesehatan khusus di tempat kerja sektor informal. Bagian Kelima Struktur Jejaring Berbasis Sistem Rujukan Pasal 77 (1) Struktur jejaring berbasis Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf d terdiri atas -- 30 of 90 -- Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk rujukan vertikal, horizontal, dan rujuk balik. (2) Puskesmas sebagai koordinator struktur jejaring Sistem Rujukan, mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Rujukan melalui: a. pelaporan rujukan pasien; b. penerimaan pelaporan rujuk balik; c. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi; dan d. pertemuan koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. (3) Sistem Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Struktur Jejaring Lintas Sektor Pasal 78 (1) Struktur jejaring lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf e mencakup jejaring pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga, dan jejaring mitra kesehatan untuk mengatasi determinan kesehatan. (2) Puskesmas sebagai koordinator struktur jejaring lintas sektor, mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dengan jejaring di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga melalui: a. sinkronisasi perencanaan Puskesmas dengan perencanaan daerah; b. pelibatan jejaring pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, dusun, rukun tetangga, serta rukun warga dalam kegiatan Puskesmas; dan c. pertemuan koordinasi rutin melalui forum lokakarya mini triwulanan. (3) Jejaring mitra kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga swadaya masyarakat ataupun swasta. (4) Puskesmas sebagai koordinator struktur jejaring lintas sektor, mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dengan jejaring mitra kesehatan melalui: a. sinkronisasi perencanaan Puskesmas dengan kegiatan mitra; b. pembinaan penyelenggaraan program kesehatan; c. pencatatan dan pelaporan data secara terintegrasi dan rutin dari jejaring mitra kesehatan ke Puskesmas; dan d. pertemuan koordinasi rutin melalui forum lokakarya mini triwulanan. -- 31 of 90 -- BAB VIII KATEGORI Pasal 79 Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dikategorikan berdasarkan: a. karakteristik wilayah kerja; dan b. kemampuan pelayanan. Pasal 80 (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi: a. Puskesmas kawasan tidak terpencil; b. Puskesmas kawasan terpencil; dan c. Puskesmas kawasan sangat terpencil. (2) Kategori Puskesmas kawasan tidak terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Puskesmas kawasan perkotaan dan Puskesmas kawasan perdesaan. (3) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota kecuali pada daerah khusus. (4) Pada daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kategori Puskesmas ditetapkan oleh kepala daerah khusus. Pasal 81 (1) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi: a. Puskesmas nonrawat inap; dan b. Puskesmas rawat inap. (2) Kategori Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan gawat darurat. (3) Selain menyelenggarakan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas nonrawat inap dapat memberikan pelayanan obstetrik neonatal emergency dasar. (4) Kategori Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk pelayanan obstetrik neonatal emergency dasar, dan pelayanan rawat inap lainnya. (5) Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai standar pelayanan persalinan di Puskesmas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pelayanan rawat inap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Puskesmas kawasan perkotaan. -- 32 of 90 -- (7) Dalam hal diperlukan untuk meningkatkan akses Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas kawasan perkotaan dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas persetujuan pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas. (8) Puskesmas yang memiliki kemampuan pelayanan obstetrik neonatal emergency dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Pasal 82 Uraian kategori Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 83 (1) Puskesmas, unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan, dan Posyandu wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. (2) Pencatatan dan pelaporan melalui Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 84 (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas dan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing. (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas dan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer; dan b. pengelolaan sumber daya kesehatan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan. (4) Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan. (5) Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat diselenggarakan melalui pertemuan rutin. -- 33 of 90 -- Pasal 85 (1) Pembinaan penyelenggaraan Puskesmas dan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditujukan untuk: a. meningkatkan akses dan memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat; dan b. meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan primer. (2) Pengawasan penyelenggaraan Puskesmas dan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ditujukan untuk: a. mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer dan pengelolaan sumber daya kesehatan agar berjalan efektif dan efisien; dan b. memastikan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer dan pengelolaan sumber daya kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 86 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas dan unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 87 (1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Posyandu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI PENDANAAN Pasal 88 Sumber pendanaan Puskesmas berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 89 Puskesmas dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 90 Puskesmas yang telah memberikan Pelayanan Kesehatan dan belum memiliki perizinan, harus diberikan perizinan sementara oleh instansi pemberi izin setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. -- 34 of 90 -- Pasal 91 Izin Puskesmas yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku perizinannya habis. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 92 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Puskesmas yang telah memberikan Pelayanan Kesehatan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan b. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, lokasi Puskesmas yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 93 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423); b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); dan c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 839) sepanjang mengatur persyaratan dan perizinan Puskesmas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 94 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 35 of 90 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2024 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж -- 36 of 90 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENYELANGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT I. PENDAHULUAN Pelayanan Kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Penerapan Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jaringan atau jejaring Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan pada setiap fase kehidupan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat. Integrasi Pelayanan Kesehatan primer menitikberatkan pada: a. penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif; b. pendekatan Pelayanan Kesehatan melalui sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga, serta rukun tetangga; dan c. penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan pada tiap desa/kelurahan, serta kunjungan keluarga/kunjungan rumah. Implementasi integrasi Pelayanan Kesehatan primer didukung oleh restrukturisasi Pelayanan Kesehatan primer yang meliputi rumah sakit pada tingkat kabupaten sebagai rujukan serta Puskesmas, unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan, Posyandu, serta kunjungan rumah oleh kader sebagai Pelayanan Kesehatan primer. Restrukturisasi Pelayanan Kesehatan primer membutuhkan pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan dalam setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi berdasarkan klaster. Restrukturisasi Pelayanan Kesehatan primer ditujukan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat dengan salah satu aspek masyarakat yang memiliki kemudahan dalam mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu. Kemudahan mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu memiliki lingkup pemberian pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa memperhatikan wilayah kependudukan atau batas wilayah, penyediaan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat dengan kemudahan administrasi, agar masyarakat berobat tanpa khawatir akan biaya yang harus ditanggung, termasuk ketika masyarakat harus dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman, proses digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk menyederhanakan proses birokrasi administrasi layanan kesehatan di Puskesmas. Pendaftaran dengan memanfaatkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga -- 37 of 90 -- mengurangi waktu tunggu. Proses merujuk pasien juga dapat dipermudah dengan Sistem Rujukan yang terintegrasi secara digital. II. PERSYARATAN LOKASI 1. Geografis Puskesmas tidak didirikan di lokasi berbahaya, antara lain: a. tidak di tepi lereng; b. tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor; c. tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi; dan d. tidak di daerah rawan banjir. 2. Aksesibilitas Jalur Transportasi a. Puskesmas didirikan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi umum; dan b. Jarak tempuh untuk setiap Puskesmas maksimal: 1) 60 (enam puluh) menit dari desa/kelurahan terjauh ke Puskesmas kawasan tidak terpencil; dan 2) 120 (seratus dua puluh) menit dari desa/kelurahan terjauh ke Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, dengan menggunakan moda transportasi yang banyak digunakan di daerah tersebut. 3) Kontur Tanah Puskesmas didirikan dengan struktur bangunan menyesuaikan kontur tanah. Kontur tanah mempunyai pengaruh penting pada perencanaan struktur, dan harus dipilih sebelum perencanaan awal dapat dimulai. Selain itu, kontur tanah berpengaruh terhadap perencanaan sistem drainase, dan kondisi jalan terhadap tapak bangunan. 4) Ketersediaan Parkir Lokasi Puskesmas harus memiliki ketersediaan parkir yang memadai, menyesuaikan dengan kondisi lokasi, sosial dan ekonomi daerah setempat. 5) Keamanan Lokasi Puskesmas berada di daerah yang aman dengan fasilitas keamanan minimal menggunakan pagar serta fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan. 6) Ketersediaan Utilitas Publik Puskesmas sebagai salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan membutuhkan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, listrik, jalur telepon, jaringan internet yang mendukung pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. 7) Persetujuan Lingkungan Puskesmas harus melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8) Puskesmas tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -- 38 of 90 -- III. PERSYARATAN BANGUNAN A. Persyaratan administratif, Persyaratan keselamatan, dan kesehatan kerja, dan Persyaratan teknis bangunan Persyaratan administratif dapat berupa kesesuaian dengan tata ruang wilayah, memiliki IMB/ Persetujuan Bangunan Gesung (PBG), ijin lingkungan, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan lain-lain sesuai dengan peraturan di bidang pembangunan bangunan gedung negara. Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa dalam tahap perencanaan dan/atau proses pembangunan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Persyaratan teknis bangunan dapat berupa tata bangunan, desain, persyaratan komponen bangunan dan material (keandalan bangunan), dan struktur bangunan. 1. Tata Bangunan a. rancangan tata bangunan harus memperhatikan fungsi sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan b. bangunan harus dibuat sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang bersangkutan. 2. Desain a. Desain bangunan mengikuti pedoman pembangunan dan pengembangan bangunan Puskesmas; b. Tata letak ruang pelayanan pada bangunan Puskesmas harus diatur dengan memperhatikan zona Puskesmas sebagai bangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; c. Tata letak ruang diatur dan dikelompokkan dengan memperhatikan zona infeksius dan noninfeksius; d. Zona berdasarkan privasi kegiatan: 1) area publik, yaitu area yang mempunyai akses langsung dengan lingkungan luar Puskesmas, misalnya ruang pendaftaran; 2) area semi publik, yaitu area yang tidak berhubungan langsung dengan lingkungan luar Puskesmas, umumnya merupakan area yang menerima beban kerja dari area publik, misalnya laboratorium, ruang rapat atau diskusi; dan 3) area privat, yaitu area yang dibatasi bagi pengunjung Puskesmas, misalnya ruang sterilisasi, ruang rawat inap, serta ruang persalinan dan pasca persalinan. e. Zona Berdasarkan Pelayanan: Tata letak ruang diatur dengan memperhatikan kemudahan pencapaian antar ruang yang saling memiliki hubungan fungsi, misalnya: 1) Ruang rawat inap pasien letaknya mudah terjangkau dari ruang jaga petugas; dan 2) Perawatan pasca persalinan antara ibu dan bayi dilakukan dengan sistem rawat gabung. f. Zona untuk Kejadian Emergensi 1) Puskesmas harus menyediakan jalur evakuasi dan tit
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
tentang KESEHATAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 19/2024. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.