Minister of Health Regulation No. 19 of 2022 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 2 of 2022 on Technical Guidelines for the Use of Special Non-Physical Allocation Funds in Health Sector for Fiscal Year 2022

Issued

Jul 26, 2022

Effective

Jul 28, 2022

Issuer

Indonesia, Kementerian Kesehatan

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Minister of Health Regulation No. 19 of 2022 provides updated technical guidelines for the use of Special Non-Physical Allocation Funds (Dana Alokasi Khusus Nonfisik) in the health sector for the fiscal year 2022. This regulation affects local governments and health service providers that receive these funds, ensuring they comply with the specified guidelines for allocation and usage. Key obligations include adhering to the outlined procedures for fund distribution, reporting requirements, and performance accountability. The regulation aims to enhance the effectiveness and efficiency of health funding, ensuring that resources are utilized appropriately to improve health services. It interacts with previous regulations, specifically Minister of Health Regulation No. 2 of 2022, by amending certain provisions to clarify the implementation process and address any identified issues from the prior guidelines. This regulation is crucial for foreign investors involved in health-related projects or partnerships in Indonesia, as it outlines the financial management framework within which they must operate, ensuring compliance with national standards and promoting transparency in the use of public funds.

§ 02

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (9K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.701, 2022 KEMENKES. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
Juknis. Perubahan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a . bahwa untuk meningkatkan kinerja upaya kesehatan
masyarakat di puskesmas diberikan insentif upaya
kesehatan masyarakat bagi petugas puskesmas sehingga
perlu dilakukan penambahan rincian menu dan
penyesuaian persentase penggunaan Bantuan
Operasional Kesehatan puskesmas pada Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
www.peraturan.go.id

-- 1 of 38 --

2022, No.701 -2-
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1032);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 170);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 156);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 2022.
www.peraturan.go.id

-- 2 of 38 --

2022, No.701

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 170), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambahkan huruf l,
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat huruf c diarahkan untuk mendukung
operasional UKM primer.
(2) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diarahkan untuk mendukung operasional, yang
meliputi:
a. upaya penurunan angka kematian ibu dan
angka kematian bayi;
b. upaya perbaikan gizi masyarakat;
c. upaya gerakan masyarakat hidup sehat;
d. upaya deteksi dini, preventif, dan respon
penyakit;
e. sanitasi total berbasis masyarakat desa/
kelurahan prioritas;
f. dukungan operasional UKM tim nusantara
sehat;
g. penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja;
h. akselerasi program Indonesia sehat dengan
pendekatan keluarga;
i. fungsi manajemen puskesmas (p1, p2, p3);
j. upaya kesehatan lanjut usia;
k. upaya pencegahan pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19); dan
l. insentif UKM.
www.peraturan.go.id

-- 3 of 38 --

2022, No.701 -4-
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Pemanfaatan BOK provinsi dan BOK
kabupaten/kota untuk upaya pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf f dan Pasal 5 ayat (2) huruf h, harus
dialokasikan paling banyak 25% (dua puluh lima
persen) dari masing-masing total pagu UKM tersier
dan UKM sekunder.
(2) Pemanfaatan BOK provinsi dan BOK
kabupaten/kota untuk UKM Esensial dialokasikan
paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari
masing-masing total pagu UKM tersier dan UKM
sekunder.
(3) Pemanfaatan BOK Puskesmas untuk upaya
pencegahan pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf k dialokasikan paling banyak
5% (lima persen) dari total pagu UKM primer.
(4) Pemanfaatan BOK Puskesmas untuk insentif UKM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf
l paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari
total pagu UKM primer.
(5) Pemanfaatan BOK Puskesmas untuk UKM esensial
selain untuk menu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit 87,5% (delapan
puluh tujuh koma lima persen) dari total pagu UKM
primer.
www.peraturan.go.id

-- 4 of 38 --

2022, No.701

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis
dengan menyusun dan menyampaikan usulan
rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
melalui aplikasi e-renggar.
(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. menu kegiatan; dan
b. rincian pendanaan menu kegiatan.
(4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan
rencana kegiatan DAK Nonfisik kepada Kementerian
Kesehatan pada minggu keempat bulan Februari
sampai dengan minggu pertama bulan Maret tahun
anggaran berjalan.
(5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan
perubahan rencana kegiatan DAK Nonfisik khusus
BOK Puskesmas pada minggu keempat bulan Juli
sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun
anggaran berjalan.
(6) Perubahan rencana kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) harus dibahas bersama
Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah.
(7) Hasil pembahasan perubahan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan
kepada Kementerian Kesehatan paling lambat
minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran
berjalan melalui sistem informasi e-renggar.
www.peraturan.go.id

-- 5 of 38 --

2022, No.701 -6-
4. Ketentuan huruf C pada BAB II Tata Cara Penggunaan
DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022
dalam Lampiran diubah sehingga huruf C pada BAB II
Tata Cara Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
Tahun Anggaran 2022 berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
1. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah
memanfaatkan anggaran untuk upaya pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dalam pagu UKM primer lebih dari 5% (lima persen)
tetap dapat melaksanakan pemanfaatan anggaran dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2022.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id

-- 6 of 38 --

2022, No.701

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2022
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id

-- 7 of 38 --

2022, No.701 -8-
www.peraturan.go.id

-- 8 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 9 of 38 --

2022, No.701 -10-
www.peraturan.go.id

-- 10 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 11 of 38 --

2022, No.701 -12-
www.peraturan.go.id

-- 12 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 13 of 38 --

2022, No.701 -14-
www.peraturan.go.id

-- 14 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 15 of 38 --

2022, No.701 -16-
www.peraturan.go.id

-- 16 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 17 of 38 --

2022, No.701 -18-
www.peraturan.go.id

-- 18 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 19 of 38 --

2022, No.701 -20-
www.peraturan.go.id

-- 20 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 21 of 38 --

2022, No.701 -22-
www.peraturan.go.id

-- 22 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 23 of 38 --

2022, No.701 -24-
www.peraturan.go.id

-- 24 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 25 of 38 --

2022, No.701 -26-
www.peraturan.go.id

-- 26 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 27 of 38 --

2022, No.701 -28-
www.peraturan.go.id

-- 28 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 29 of 38 --

2022, No.701 -30-
www.peraturan.go.id

-- 30 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 31 of 38 --

2022, No.701 -32-
www.peraturan.go.id

-- 32 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 33 of 38 --

2022, No.701 -34-
www.peraturan.go.id

-- 34 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 35 of 38 --

2022, No.701 -36-
www.peraturan.go.id

-- 36 of 38 --

2022, No.701

www.peraturan.go.id

-- 37 of 38 --

2022, No.701 -38-
www.peraturan.go.id

-- 38 of 38 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang APBN - KESEHATAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - STANDAR / PEDOMAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 19/2022?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 19/2022. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2022). Other 19/2022 — Minister of Health Regulation No. 19 of 2022 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 2 of 2022 on Technical Guidelines for the Use of Special Non-Physical Allocation Funds in Health Sector for Fiscal Year 2022. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-19-2022

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 19/2022 — Minister of Health Regulation No. 19 of 2022 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 2 of 2022 on Technical Guidelines for the Use of Special Non-Physical Allocation Funds in Health Sector for Fiscal Year 2022." KBLI.CO.ID, 2022, https://kbli.co.id/regulations/other-19-2022.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Indon.), summarized in Other 19/2022, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/other-19-2022 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 19/2022 — Minister of Health Regulation No. 19 of 2022 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 2 of 2022 on Technical Guidelines for the Use of Special Non-Physical Allocation Funds in Health Sector for Fiscal Year 2022," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/other-19-2022.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.701, 2022 KEMENKES. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan. Juknis. Perubahan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a . bahwa untuk meningkatkan kinerja upaya kesehatan masyarakat di puskesmas diberikan insentif upaya kesehatan masyarakat bagi petugas puskesmas sehingga perlu dilakukan penambahan rincian menu dan penyesuaian persentase penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id -- 1 of 38 -- 2022, No.701 -2- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022. www.peraturan.go.id -- 2 of 38 -- 2022, No.701 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambahkan huruf l, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf c diarahkan untuk mendukung operasional UKM primer. (2) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi: a. upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; b. upaya perbaikan gizi masyarakat; c. upaya gerakan masyarakat hidup sehat; d. upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit; e. sanitasi total berbasis masyarakat desa/ kelurahan prioritas; f. dukungan operasional UKM tim nusantara sehat; g. penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja; h. akselerasi program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga; i. fungsi manajemen puskesmas (p1, p2, p3); j. upaya kesehatan lanjut usia; k. upaya pencegahan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan l. insentif UKM. www.peraturan.go.id -- 3 of 38 -- 2022, No.701 -4- 2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Pemanfaatan BOK provinsi dan BOK kabupaten/kota untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan Pasal 5 ayat (2) huruf h, harus dialokasikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari masing-masing total pagu UKM tersier dan UKM sekunder. (2) Pemanfaatan BOK provinsi dan BOK kabupaten/kota untuk UKM Esensial dialokasikan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari masing-masing total pagu UKM tersier dan UKM sekunder. (3) Pemanfaatan BOK Puskesmas untuk upaya pencegahan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k dialokasikan paling banyak 5% (lima persen) dari total pagu UKM primer. (4) Pemanfaatan BOK Puskesmas untuk insentif UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari total pagu UKM primer. (5) Pemanfaatan BOK Puskesmas untuk UKM esensial selain untuk menu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) dari total pagu UKM primer. www.peraturan.go.id -- 4 of 38 -- 2022, No.701 3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan melalui aplikasi e-renggar. (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. menu kegiatan; dan b. rincian pendanaan menu kegiatan. (4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan DAK Nonfisik kepada Kementerian Kesehatan pada minggu keempat bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan. (5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan perubahan rencana kegiatan DAK Nonfisik khusus BOK Puskesmas pada minggu keempat bulan Juli sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. (6) Perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibahas bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah. (7) Hasil pembahasan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan melalui sistem informasi e-renggar. www.peraturan.go.id -- 5 of 38 -- 2022, No.701 -6- 4. Ketentuan huruf C pada BAB II Tata Cara Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dalam Lampiran diubah sehingga huruf C pada BAB II Tata Cara Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah memanfaatkan anggaran untuk upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pagu UKM primer lebih dari 5% (lima persen) tetap dapat melaksanakan pemanfaatan anggaran dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id -- 6 of 38 -- 2022, No.701 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2022 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id -- 7 of 38 -- 2022, No.701 -8- www.peraturan.go.id -- 8 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 9 of 38 -- 2022, No.701 -10- www.peraturan.go.id -- 10 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 11 of 38 -- 2022, No.701 -12- www.peraturan.go.id -- 12 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 13 of 38 -- 2022, No.701 -14- www.peraturan.go.id -- 14 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 15 of 38 -- 2022, No.701 -16- www.peraturan.go.id -- 16 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 17 of 38 -- 2022, No.701 -18- www.peraturan.go.id -- 18 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 19 of 38 -- 2022, No.701 -20- www.peraturan.go.id -- 20 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 21 of 38 -- 2022, No.701 -22- www.peraturan.go.id -- 22 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 23 of 38 -- 2022, No.701 -24- www.peraturan.go.id -- 24 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 25 of 38 -- 2022, No.701 -26- www.peraturan.go.id -- 26 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 27 of 38 -- 2022, No.701 -28- www.peraturan.go.id -- 28 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 29 of 38 -- 2022, No.701 -30- www.peraturan.go.id -- 30 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 31 of 38 -- 2022, No.701 -32- www.peraturan.go.id -- 32 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 33 of 38 -- 2022, No.701 -34- www.peraturan.go.id -- 34 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 35 of 38 -- 2022, No.701 -36- www.peraturan.go.id -- 36 of 38 -- 2022, No.701 www.peraturan.go.id -- 37 of 38 -- 2022, No.701 -38- www.peraturan.go.id -- 38 of 38 --