Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation outlines the implementation of the budget for completing projects that were not finished by the end of the 2022 fiscal year due to the COVID-19 pandemic, allowing for their continuation into the 2023 fiscal year. It aims to optimize and ensure the efficient use of state finances in this context.
The regulation primarily affects government ministries and agencies involved in public procurement and project management. It applies to contracts funded by state revenues, specifically Rupiah Murni and non-tax state revenues, and includes projects that were contracted by November 30, 2022.
- Pasal 2 outlines that the regulation governs the budget implementation for unfinished projects from 2022 to be continued in 2023, specifically those funded by state revenues and paid through direct payments (Pembayaran LS) with a guarantee for year-end payments. - Pasal 3 states that unfinished work can be continued into 2023 if the provider can complete it within 90 days after the contract ends, supported by a written statement of capability. - Pasal 4 mandates that any changes to contracts for unfinished work must include deadlines, penalties for delays, and cannot increase the contract value or duration. - Pasal 5 requires providers to extend or replace the year-end payment guarantee for unfinished work. - Pasal 7 specifies that providers must complete the unfinished work within the timeframe stated in their capability statement and are subject to penalties for delays.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Authorized official responsible for budget execution. - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Official who makes commitments and decisions that incur budget expenditures. - Pembayaran Langsung (Pembayaran LS): Direct payment made to the treasury or other entitled parties based on contractual agreements. - Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran: Guarantee from a bank for payments not completed by the end of the fiscal year.
The regulation is effective from the date of its promulgation, December 15, 2022. It does not explicitly replace any previous regulations but provides specific guidance for the continuation of projects affected by the pandemic.
The regulation references several laws and regulations, including the State Treasury Law (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004) and the Government Regulation on Budget Implementation Procedures (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013), ensuring that its provisions align with existing legal frameworks governing state finances and procurement processes.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 states that this regulation governs the budget implementation for unfinished projects from 2022 to be continued in 2023, specifically those funded by state revenues and paid through direct payments with a guarantee for year-end payments.
Pasal 3 allows unfinished work to be continued into 2023 if the provider can complete it within 90 days after the contract ends, supported by a written statement of capability.
Pasal 4 mandates that any changes to contracts for unfinished work must include deadlines, penalties for delays, and cannot increase the contract value or duration.
Pasal 5 requires providers to extend or replace the year-end payment guarantee for unfinished work.
Pasal 7 specifies that providers must complete the unfinished work within the timeframe stated in their capability statement and are subject to penalties for delays.
Full text extracted from the official PDF (25K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESlA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 189 /PMK.05/2022 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 yang disebabkan oleh adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 serta memperhatikan kebijakan anggaran pada tahun anggaran 2023, perlu mengatur secara khusus ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dan akan dilanjutkan ke tahun anggaran 2023; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 14 -- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubah8:Il atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6267); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANG KA PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini y~ng dimaksud dengan: 1. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindq.kan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 14 -- 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN. 4. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 5. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada pemberi kerja. 6. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang selanjutnya disingkat BAPP adalah dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bahan bukti pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak. 7. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang dan/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan terten tu. 8. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah j aminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank um um/ perusahaan penjaminan/ perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 9. J aminan Pemeliharaan adalah J aminan tertulis dari penerbit Jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/ jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pembayarannya maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai Jaminan. 10. Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari bank dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai Jaminan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 14 -- masa pandemi Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023 dengan dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022. (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pekerjaan dari suatu Kontrak yang: a. dibiayai dari Rupiah Murni dan/ atau penerimaan negara bukan pajak; b. pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan c. ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2022. (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kontrak tahunan dan Kontrak tahun jamak pada akhir masa Kontrak. (4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk: a. pekerjaan dari suatu Kontrak yang dibiayai dari pendapatan badan layanan umum; dan b. pengadaan alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia. BAB III PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 Bagian Kesatu Keputusan Penyelesaian Sisa Pekerjaan ke Tahun Berikutnya Pasal 3 (1) Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran 2023 sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup. (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang disusun sesuai dengan format jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 14 -- tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini; dan b. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini. (3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk: a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran 2023; atau b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran 2023. (4) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Bagian Kedua Perubahan Kontrak Pasal 4 (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPK dan penyedia barang/jasa melakukan perubahan Kontrak. (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan; b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; c. perpanjangan Jaminan pelaksanaan; d. tidak boleh menambah volume dan nilai kontrak pekerjaan; dan e. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan. (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir. (4) Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang telah disimpan oleh PPK paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (5) Penandatanganan perubahan Kontrak dilaksanakan setelah PPK menerima Jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 14 -- Bagian Ketiga Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran atas Sisa Pekerjaan yang Dilanjutkan Penyelesaiannya ke Tahun Anggaran 2023 Pasal 5 (1) Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, selain melakukan perpanjangan Jaminan pelaksanaan dalam perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyedia barang/jasa melakukan perpanjangan masa berlaku atau mengganti Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran. (2) Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang atau diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK. (3) Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat sampai dengan batas waktu sesuai surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). Pasal 6 (1) KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterima KPPN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa berakhirnya Kontrak. (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan: a. salinan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah dilegalisasi oleh KPA; b. asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan c. asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK kepada Kepala KPPN, untuk Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b. (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK kepada Kepala KPPN atas Kontrak dimaksud yang sebelumnya ditatausahakan oleh KPPN. (5) KPPN menatausahakan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 14 -- Bagian Ke~mpat Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan Pasal 7 (1) Penyedia barang/ jasa menyelesaikan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 di tahun anggaran 2023 sesuai dengan waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Dalam masa penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/ jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah. (3) Dalam hal penyedia barang/jasa telah menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dan penyedia barang/jasa menandatangani BAST/BAPP. (4) Penyedia barang/jasa menyetorkan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke rekening kas negara setelah penandatanganan BAST/BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal terdapat masa pemeliharaan (retensi) sebagaimana tercantum dalam Kontrak, penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK sebelum penandatanganan BAST /BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 8 (1) Dalam hal penyedia barang/ jasa telah menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima KPPN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan: a. BAST/BAPP; b. bukti penerimaan negara atas penyetoran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 7 ayat (4); dan c. salinan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), yang telah disahkan oleh PPK, apabila ada. Pasal 9 (1) Berdasarkan pemberitahuan penyelesaian sis a pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), KPPN mengembalikan dokumen: jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 14 -- a. asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hurufb;dan b. asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c. (2) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyerahan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada KPPN dan satuan kerja. Pasal 10 (1) Dalam hal satuan kerja tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa penyelesaian sisa pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada satuan kerja. (2) Dalam hal setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya masa penyelesaian sisa pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) KPPN tidak menerima pemberitahuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), KPPN melakukan klaim/pencairan Jaminan Pembayaran· Akhir Tahun Anggaran pada hari kerja berikutnya. Pasal 11 (1) Dalam hal penyedia barang/ jasa tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), KPA segera memerintahkan penyedia barang/jasa untuk: a. mengembalikan pembayaran yang telah diterima ke kas negara yang nilainya dihitung berdasarkan_ sisa pekerjaan yang tidak selesai; dan b. menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak. (2) Dalam hal penyedia tidak melakukan pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengembalian kepada negara dilakukan melalui klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran. (3) Pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tindak lanjut pelaksanaan klaimnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima. jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 14 -- BAB IV AKUNTANSI DAN PELAPORAN Pasal 12 (1) Kementerian negara/lembaga melaksanakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat. (2) Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 14 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri lnl dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1271 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. ian Administrasi Kemeriterian ARTO 0922 199001 1 001 jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 14 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 189/PMK.05/2022 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANG KA PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023 A. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN SISA PEKERJAAN (KOP SURAT PERUSAHAAN) SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN SISA PEKERJAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ..................................................................... (1) Alamat ..................................................................... (2) Jabatan ..................................................................... (3) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada Tahun Anggaran 2022 yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor ......... (4) Tanggal ............. (5) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Surat Perjanjian Kerja Nomor ........... (6) tanggal ........... (7), dengan nilai kontrak sebesar Rp .......... (8) (............ (9) rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal .............. (10). 2. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau PPK tidak menyampaikan BAPP /BAST paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa kontrak, maka Jaminan Bank kami yang diterbitkan oleh Bank .......... (11) Nomor ........... (12) Tanggal ........... (13) sebesar Rp ............. (14) (............. (15) rupiah) dapat dicairkan oleh Kepala KPPN .............. (16) sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/ pekerjaan tidak dapat diselesaikan untuk disetor ke Kas Negara. 3. Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dalam rangka pengajuan permohonan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada angka 1. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. <Nama Kota, Tanggal>.-------, Materai Rp10.000 <Tanda Tangan & Cap> <Nama Lengkap> <Jabatan> jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 14 -- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN SISA PEKERJAAN No URAIAN ISIAN (1) Diisi dengan nama lengkap penanda tangan surat pernyataan kesanggupan (2) Diisi dengan alamat lengkap penanda tangan surat pernyataan kesanggupan (3) Diisi dengan nama jabatan penanda tangan surat pernyataan kesanggupan (4) Diisi dengan nomor surat perjanjian kerja (5) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat perjanjian kerja (6) Diisi dengan nomor addendum surat perjanjian kerja (7) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun addendum surat perjanjian kerja (8) Diisi dengan nilai kontrak dalam angka (9) Diisi dengan nilai kontrak dalam huruf (10) Diisi dengan tanggal kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan ( 11) Diisi dengan nama bank penerbit jaminan ( 12) Diisi dengan nomor jaminan ( 13) Diisi dengan tanggal jaminan (14) Diisi dengan nilai uang jaminan dalam angka (15) Diisi dengan nilai uang jaminan dalam huruf (16) Diisi dengan nama KPPN pembayar jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 14 -- B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIKENAKAN DENDA KETERLAMBATAN (KOP SURAT PERUSAHAAN) SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIKENAKAN DENDA KETERLAMBATAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ..................................................................... (1) Alamat ..................................................................... (2) Jabatan ...............· ...................................................... (3) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Bersedia untuk dikenakan denda keterlambatan atas penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada Tahun Anggaran 2022 yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023, yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor ......... (4) Tanggal ............. (5) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Surat Perjanjian Kerja Nomor ........... (6) tanggal ........... (7), dengan nilai kontrak sebesar Rp .......... (8) (............ (9) rupiah). 2. Surat Pernyataan Kesediaan Dikenakan Denda Keterlambatan ini dibuat dalam rangka pengajuan permohonan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. <Nama Kota, Tanggal>,-------, Materai Rp10.000 <Tanda Tangan & Cap> <Nama Lengkap> <Jabatan> jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 14 -- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KESEDIMN DIKENAKAN DENDA KETERLAMBATAN No URAIAN ISIAN ( 1) Diisi dengan nama lengkap penanda tangan surat pernyataan (2) Diisi dengan alamat lengkap penanda tangan surat pernyataan (3) Diisi dengan nama jabatan penanda tangan surat pernyataan (4) Diisi dengan nomor surat perjanjian kerja (5) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat perjanjian kerja (6) Diisi dengan nomor addendum surat perjanjian kerja (7) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun addendum surat perjanjian kerja (8) Diisi dengan nilai kon trak dalam angka (9) Diisi dengan nilai kontrak dalam huruf MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, um ---~,...,,..--... . 990011001 jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 14 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023
tentang PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - COVID-19 / CORONA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 189/PMK.05/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.