Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation outlines the procedures for imposing import duty tariffs on goods based on the Trade in Goods Agreement under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China. It aims to enhance legal certainty and streamline customs services for imports from ASEAN member states and China.
The regulation affects importers, customs facilitators, and businesses operating in Free Trade Zones (Kawasan Perdagangan Bebas), Bonded Zones (Tempat Penimbunan Berikat), and Special Economic Zones (Kawasan Ekonomi Khusus). It applies to entities involved in importing goods that qualify for preferential tariffs under the ASEAN-China Free Trade Area agreement.
- Article 2 outlines that imported goods may be subject to preferential tariffs, which differ from the general Most Favoured Nation (MFN) rates. The specific rates are determined by the Minister of Finance's regulations. - Article 10 mandates that importers must submit the original Certificate of Origin (SKA Form E) to customs to benefit from preferential tariffs. - Article 12 states that customs officials will conduct checks on SKA Form E to ensure compliance with origin criteria and procedural provisions. - Article 19 establishes penalties for fraudulent SKA Form E submissions, allowing customs to conduct further investigations.
- SKA Form E: Certificate of Origin used to claim preferential tariffs under the ASEAN-China Free Trade Area. - Tariff Preferensi: Preferential tariff rates applicable to qualifying imports. - Daerah Pabean: Customs territory of Indonesia, including land, waters, and airspace. - Kawasan Bebas: Free Trade Zones exempt from import duties and certain taxes.
This regulation is effective upon its enactment and replaces previous regulations regarding import duty tariffs based on international agreements. It amends the prior Minister of Finance Regulation No. 229/PMK.04/2017 and its amendments.
This regulation interacts with various laws and regulations, including the Customs Law (Law No. 10 of 1995), the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China, and other related presidential regulations. It emphasizes compliance with the ASEAN-China Free Trade Area agreement and aligns with the customs procedures established by the Directorate General of Customs and Excise.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 2 states that imported goods may be subject to preferential tariffs, which differ from the general Most Favoured Nation (MFN) rates. The specific rates are determined by the Minister of Finance's regulations.
Article 10 mandates that importers must submit the original Certificate of Origin (SKA Form E) to customs to benefit from preferential tariffs.
Article 12 states that customs officials will conduct checks on SKA Form E to ensure compliance with origin criteria and procedural provisions.
Article 19 establishes penalties for fraudulent SKA Form E submissions, allowing customs to conduct further investigations.
Article 1 provides definitions for terms such as SKA Form E, Tariff Preferensi, and Daerah Pabean, which are essential for understanding the regulation.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK.04/2020 TENTANG TATA CARA PENGENMN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional; twww.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 76 -- Mengingat b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok guna mengakomodasi dinamika Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ten tang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); lI www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 76 -- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 54); 5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol to Amend the Agreement on Trade zn Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67); 6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-Operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 206); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 76 -- Menetapkan 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik trwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 76 -- - 5 Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. 3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. 5. Pusat Logistik yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan 7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. 8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah: a. penyelenggara kawasan berikat; b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat; C. pengusaha kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat; d. penyelenggara gudang berikat; e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha f. gudang pengusaha atau di gudang berikat penyelenggara di gudang berikat. merangkap www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 76 -- 9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah: a. penyelenggara PLB; b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB. 10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah: a. Badan Usaha KEK; b. Pelaku Usaha di KEK; atau c. Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK. 11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area. 12. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP. 13. Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO). 14. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/ atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/ atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 76 -- 7 - 15. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/ atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 16. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. 17. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan. 18. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok untuk menentukan negara asal barang. 19. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok. 20. Bahan Originating adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 76 -- 21. Barang Originating adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok. 22. Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok. 23. Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan-aturan yang . . . mennc1 mengenai: a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced); b. proses produksi suatu barang yang menggunakan Bahan Non-Originating, dan Bahan Non-Originating terse but harus mengalami peru bahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC); c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating yang memenuhi kriteria kandungan regional sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; d. barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau e. kombinasi dari setiap kriteria tersebut. 24. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA Form E atas barang yang akan diekspor. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 76 -- 25. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok yang selanjutnya disebut SKA Form E adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi. 26. Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA Form E yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA Form E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA FormE. 27. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice) packing list, bill of lading/ airway bill, manifest, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. 28. Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang selanjutnya disebut e-Form adalah SKA Form yang disusun sesuai '-A....., ...... ._............. e-ATIGA Form Process Specification and Message Implementation Guideline, dan dikirim secara elektronik an tar Negara Anggota. 29. Invoice dari Ketiga yang selanjutnya disebut Third Party Invoice adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form 30. Movement Certificate adalah SKA Form E yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA Form E yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama. 31. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 76 -- 32. Permintaan Retroactive Check adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, dan/atau keabsahan SKA FormE. 33. Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Negara Anggota penerbit SKA Form E untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, dan/atau keabsahan SKA FormE. 34. Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Bea dan Cukai. 35. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. BAB II TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) Bagian Kesatu Tarif Preferensi Pasal 2 ( 1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area. (3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap: a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 76 -- b. 1mpor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi; c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi; d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang: 1. bahan baku dan/ atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean; 2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan 3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi. (4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki 1zm usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan; b. melakukan pemasukan bahan baku dan/ atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP; c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dapat diakses oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai secara online dan realtime, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 76 -- d. memiliki akses kepabeanan; dan e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan blueprint proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP. Pasal 3 (1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari: a. kriteria asal barang (origin criteria); b. kri teria pengiriman (consignment criteria); dan c. ketentuan prosedural (procedural provisions). (2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Kedua Kri teria Asal Barang (Origin Criteria) Pasal 4 (1) Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, meliputi: a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced); b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan Originating berasal dari 1 (satu) a tau le bih Negara Anggota (produced exclusively); a tau c. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (not wholly obtained a tau produced). www.jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 76 -- (2) Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, meliputi: a. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau Regional Value Content (RVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai Free-on- Board (FOB); b. barang yang proses produksinya: 1. menggunakan Bahan Non-Originating dan seluruh Bahan Non-Originating tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC) pada 4 (empat) digit pertama Harmonized System (HS); atau 2. menggunakan Bahan Non-Originating dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau Regional Value Content (RVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai Free-on-Board (FOB), untuk barang-barang yang diklasifikasikan dalam bab tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau c. barang yang termasuk dalam daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Attachment B Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok. (3) Dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun kriteria yang terdapat pada ayat (2) huruf a atau huruf b telah terpenuhi. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 76 -- Bagian Ketiga Pengiriman (Consignment Criteria) Pasal 5 ( 1) Kri teria peng1nman (consignment criteria) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, meliputi: a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA Form E ke dalam Daerah Pabean; b. barang 1mpor dikirim melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor; atau c. barang impor dikirim melalui selain Negara Anggota. (2) Barang ............ ...,'""... dapat dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA Form E melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, =~~-~=~- tujuan transit dan/ atau transhipment) dengan ketentuan sebagai berikut: a. ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan; b. tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/ atau transhipment; dan c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik. Pasal6 Dalam hal peng1nman barang impor dilakukan melalui (satu) atau lebih selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Importir, Penyelenggara/ Pengusaha Pen yelenggara / Pengusaha pengusaha di www.jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 76 -- - 15 Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus menyerahkan dokumen berupa: a. through of lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit dan/ atau transhipment, sampai ke Daerah Pabean; b. lembar asli SKA Form E yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA; c. invoice dari barang yang bersangkutan; dan d. dokumen pendukung, yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), kepada Pejabat dan Cukai. Bagian Keempat Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions) Pasal 7 ( 1) Ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA Form harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan dalam bahasa Inggris pada kertas warna putih ukuran ISO A4 dengan bentuk dan format SKA Form E sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf A angka V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri m1, termasuk halaman depan dan Overleaf Notes; b. memuat nomor referensi SKA Form E, tanda tangan pejabat yang berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA; c. ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau produsen); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 76 -- d. diterbitkan sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi; e. di can tumkan kri teria asal barang (origin criteria) untuk setiap uraian barang dalam hal SKA Form E mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang; f. kolom pada SKA Form diisi sesuai dengan pengisian pada Overleaf N ates; g. SKA Form E berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan; dan h. khusus untuk Republik Rakyat Tiongkok, manufacturer dapat mengajukan penerbitan SKA Form E dalam hal eksportasi dilakukan oleh pihak lain atas namanya. (2) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA Form E lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan memberikan tanda ( ✓ ) atau ( X ) pada kolom 13 SKA Form E kotak "Issued Retroactively'. (3) Dalam hal SKA Form E hilang atau rusak, dapat digunakan SKA Form E pengganti dengan memenuhi keten tuan se bagai beriku t: a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan mengenai penerbitan SKA Form E sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2); b. diberikan tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY'' pada kolom 12 SKA Form pengganti; c. diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA Form E yang hilang atau rusak; dan d. dicantumkan tanggal penerbitan SKA Form E yang hilang atau rusak. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 76 -- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA Form E, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. mencoret (striking data yang salah; b. menambahkan data yang benar; dan c. menandasahkan dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA pada bagian yang dilakukan perbaikan. (5) Dalam hal pada bill of lading atau dokumen pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut. Pasal8 (1) Negara Anggota pengekspor kedua dapat menerbitkan Movement Certificate berdasarkan SKA Form yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama. (2) Movement Certificate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan mengenai penerbitan SKA Form E sebagaimana diatur dalam Pasal 7; b. berisi informasi yang sama dengan SKA Form E yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama, kecuali jumlah barang; c. total -··-~~-· barang yang tercantum pada Movement Certificate tidak boleh mele bihi jumlah barang yang tercantum pada SKA Form E yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama; d. mencantumkan nilai invoice barang di Negara Anggota pengekspor kedua pada kolom 9 Movement Certificate; e. masa berlaku Movement Certificate tidak boleh melebihi masa berlaku SKA Form E yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 76 -- - 18 f. nama eksportir yang tercantum dalam Movement Certificate harus sama dengan nama Importir yang tercantum dalam SKA Form yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama; g. mencantumkan nama Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor pertama, tanggal penerbitan dan nomor referensi SKA Form E yang diterbitkan Negara Anggota pengekspor pertama pada ..... ,.'"'_._'"'_._ ........ 7 Movement Certificate; h. khusus untuk Rakyat Tiongkok, Movement Certificate harus diterbitkan oleh otoritas pabean, sedangkan untuk Negara Anggota ASEAN diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA; dan 1. pemberian tanda ( ✓ ) atau ( X ) pada kolom 13 Movement Certificate kotak "Movement Certificate". (3) Dalam hal informasi pada Movement Certificate diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan copy atau pindaian SKA Form E dari Negara Anggota pengekspor pertama. Pasal 9 ( 1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga a tau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form E, dapat menerbitkan Third Invoice. (2) SKA yang menggunakan Third Invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mencantumkan nama perusahaan dan negara yang menerbitkan Third Party Invoice pada kolom 7 SKA E; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 76 -- b. mencantumkan nomor Third Party Invoice atau nomor invoice asal barang pada kolom 10 SKA Form E; dan c. dalam hal Third Party Invoice diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form E, tanda ( ✓ ) atau ( X ) harus dicantumkan pada kolom 13 SKA Form E kotak ((Third Party Invoicing". Pasal 10 (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib: a. menyerahkan lembar asli SKA Form E; b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form E pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar. (2) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli SKA Form E ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form E wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau www.jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 76 -- b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM). (3) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan lembar asli SKA E ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form E wajib diserahkan kepada Pejabat dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form E wajib diserahkan kepada Pejabat dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (4) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), lembar asli SKA E wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). www.jdih.kemenkeu.go.id -- 20 of 76 -- (5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib: a. menyerahkan lembar asli SKA Form E kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); b. menyerahkan lembar asli SKA Form E kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO); C. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form E pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar. (6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib: a. menyerahkan lembar asli SKA Form E kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 21 of 76 -- b. menyerahkan lembar asli SKA kepada C. Pejabat dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawas1 paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO); mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di secara benar; dan d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA E pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di secara benar. (7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib: a. menyerahkan lembar asli SKA Form E dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor <.A.._,,....,,..,.. ...... yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada trwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 22 of 76 -- 1 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form E pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar. (8) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (9) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha wajib: a. menyerahkan lembar asli SKA Form E kepada Pejabat Bea Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah ~~~~~~ ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); b. menyerahkan lembar asli SKA Form E kepada Pejabat C. dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator(AEO); mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan www.jdih.kemenkeu.go.id -- 23 of 76 -- d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form E pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar. (10) Importir, Penyelenggara/Pengusaha Penyelenggara/ Pengusaha pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan bidang kepabeanan. ( 11) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik. (1 Lembar asli SKA Form E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi: a. lembar asli dari SKA Form E atas barang yang diimpor; b. lembar asli Movement Certificate; c. lembar asli SKA Form E Issued Retroactively, dalam hal SKA Form E diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi; lembar asli SKA Form pengganti (Certified True Copy), dalam hal SKA Form E asli rusak atau hilang; atau e. lembar asli SKA Form E sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 SKA Form E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat: a. Pemberitahuan Impor Barang b. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 24 of 76 -- c. pemberitahuan pabean 1mpor untuk ditimbun di PLB; d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau e. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean. Pasal 11 (1) SKA Fonn E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat disampaikan secara elektronik oleh Instansi Penerbit SKA kepada Kantor Pabean sesuai dengan: a. mekanisme e-Fonn D, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau b. hasil kesepakatan Negara Anggota. (2) Dalam hal SKA Fonn E disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli SKA Fonn E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK. (3) Tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan SKA Fonn E yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan: a. tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan e-Fonn D, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau b. tata cara importasi dan penelitian yang diatur berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 25 of 76 -- PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI (1) Pejabat Bagian Kesatu Penelitian SKA Form E Pasal 12 dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA Form E dalam rangka pengenaan Tarif u..-~~~= 1~=..,., (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor dengan menggunakan SKA Form E sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat dilakukan Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Pasal 13 (1) Penelitian terhadap SKA Form E untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: a. pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria) se bagaimana dimaksud dalam Pasal b. pemenuhan kriteria peng1nman (consignment criteria) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; c. pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11; d. Jerns, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 26 of 76 -- - 27 e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area; f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan/ atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan data pada SKA Fann E; dan g. kesesuaian an tara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, SKA Fann E, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang 1mpor dilakukan pemeriksaan fisik. (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKA Fann E ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN); (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g menunjukkan: a. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean 1mpor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA Form E, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN); b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN- China Free Trade Area; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 27 of 76 -- c. spesifikasi barang yang tercantum clalam pemberitahuan pabean 1mpor berbecla clengan spesifikasi barang yang tercantum clalam SKA Form atas barang impor yang berbecla tersebut clikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN); cl. keticlaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang cliberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA Form E clan Dokumen Pelengkap Pabean, atas barang impor tersebut clikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN); atau e. klasifikasi barang yang tercantum clalam SKA Form E berbecla clengan klasifikasi barang yang clitetapkan oleh Pejabat Bea clan Cukai, berlaku ketentuan se bagai beriku t: 1. klasifikasi barang yang digunakan se bagai dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil penetapan Pejabat Bea clan Cukai; 2. penelitian kriteria asal barang (origin criteria) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan 3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area. (4) SKA Form E diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, jika berdasarkan hasil penelitian terdapat: a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria); b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (consignment criteria); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 28 of 76 -- c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA Form E dan/ atau stempel antara SKA Form E dengan spes1men yang menimbulkan keraguan; d. keraguan atas informasi pada Movement Certificate; e. ketidakmampuan Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan lembar copy atau pindaian SKA Form E dari Negara Anggota pengekspor pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); f. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA Form E dengan Dokumen Pelengkap Pabean. g. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan prosedural (procedural provision) lainnya; dan/ atau h. ketidaksesuaian lainnya antara SKA Form E dengan informasi relevan lainnya. (5) Dalam hal SKA Form E terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas Jerns barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang. Pasal 14 ( 1) SKA Form E tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (minor discrepancies). (2) Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. kesalahan pengetikan dan/ atau eJaan pada SKA Form E, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean; b. perbedaan penggunaan centang atau silang (baik manual ataupun tercetak) pada kotak dalam SKA Form E, serta perbedaan ukuran centang atau silang terse but; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 29 of 76 -- - 30 -- c. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA Fann E dengan spesimen; d. perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan berat, satuan panjang) pada SKA Fann E dengan Dokumen Pelengkap Pabean; e. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang digunakan; f. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA Form E; dan/ atau g. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara SKA Form E dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama. Pasal 15 ( 1) Dalam hal SKA Form E ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan: a. direktur di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea d.an Cukai; c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, menyampaikan pemberitahuan penolakan SKA Form E kepada Instansi Penerbit SKA. (2) Pemberitahuan penolakan SKA Fann E sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disampaikan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui contact point disertai dengan copy atau pindaian SKA Form E yang telah diberikan tanda ( ✓ ) atau ( X ) pada kolom 4 SKA Form E yang memuat pernyataan bahwa Tarif Preferensi tidak dapat diberikan serta alasan penolakan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 30 of 76 -- Bagian Kedua Retroactive Check dan Verification Visit Pasal 16 ( 1) Terhadap SKA Fonn E yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan Permintaan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA melalui contact point, dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). (2) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara acak (random). (3) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), dilampiri dengan copy a tau pindaian SKA Fonn E, dengan menyebutkan alasan keraguan, disertai dengan: a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA Fonn E; dan/ atau b. permintaan informasi, catatan, bukti dan/ atau data- data pendukung terkait. (4) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) disampaikan oleh: a. direktur di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. (5) Permintaan Retroactive Check dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila jawaban tidak disertai dengan bukti- bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai, dengan memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan Persetujuan Perdagangan ttwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 31 of 76 -- Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok. (6) SKA Form E ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu: a. paling lam bat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya Permintaan Retroactive Check; atau b. paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diterimanya Permintaan Retroactive Check dalam hal terdapat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian jawaban atas Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA, dan/ atau jawaban tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA FormE. Pasal 17 ( 1) Direktur J enderal a tau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan Verification Visit jika jawaban atas Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diragukan kebenarannya, dan/ atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA FormE. (2) Dalam rangka pelaksanaan Verification Visit, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan otoritas pabean di Negara Anggota pengekspor melalui contact point. (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Negara Anggota pengimpor, Instansi Penerbit SKA, dan otoritas pabean di Negara Anggota pengekspor, menyepakati bersama atas rencana pelaksanaan Verification Visit. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 32 of 76 -- (4) Verification Visit harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) SKA Form E ditolak clan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila: a. jawaban atas pemberitahuan Verification Visit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kesepakatan bersama atas pelaksanaan Verification Visit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau b. hasil Verification Visit menunjukkan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang, data atau informasi yang diperoleh tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, clan/ atau tidak memenuhi keabsahan SKA Form E. (6) Keseluruhan proses verifikasi, termasuk proses Permintaan Retroactive Check dan pelaksanaan Verification Visit, penetapan hasil verifikasi, clan penyampaian diterima atau ditolaknya SKA Form E) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama: a. 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diterimanya Permintaan Retroactive Check; atau b. 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah diterimanya Permintaan Retroactive Check dalam hal terdapat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian jawaban atas Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA. (7) Pelaksanaan Verification Visit dapat melibatkan kementerian dan/ atau lembaga terkait. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 33 of 76 -- Pasal 18 (1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan Retroactive Check dan pelaksanaan Verification Visit menJaga kerahasiaan informasi. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang. BAB KETENTUAN SANKSI Pasal 19 ( 1) Dalam hal jawaban atas permintaan Retroactive Check, SKA Form E diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan. (2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha pengusaha Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha yang menggunakan SKA Form E sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran dan koordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA E terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 34 of 76 -- Pasal 20 Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam SKA Form E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA Form E. BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 21 (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Cukai melakukan monitoring dan/ atau evaluasi terhadap pemanfaatan SKA Form E di wilayah kerja masing-masing secara periodik. (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/ atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan SKA Form BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 (1) Barang 1mpor yang berasal dari Negara Anggota pengekspor dengan nilai Free-on-Board (FOB) tidak melebihi US$200.00 (dua ratus United States Dollar), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA Form www.jdih.kemenkeu.go.id -- 35 of 76 -- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diberikan, sepanjang importasi terse but: a. bukan merupakan bagian dari 1 (satu) a tau le bih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA Fann E; dan b. dibuktikan dengan pernyataan dari eksportir yang menerangkan bahwa barang merupakan Barang Originating dari Negara Anggota pengekspor. (3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Pasal 23 (1) Tarif Preferensi dapat diberikan atas barang yang dikirimkan oleh Negara Anggota pengekspor untuk tujuan pameran di Negara Anggota lain dan terjual pada saat atau setelah pameran. (2) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean impor untuk dipakai, dengan ketentuan barang impor tujuan pameran: a. telah dikirimkan ke Negara Anggota lain tempat pameran dilaksanakan; b. telah dipamerkan di Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. telah terjual atau dipindahtangankan kepada Importir di Negara Anggota pengimpor; d. dikirim pada saat atau segera setelah pameran diselenggarakan; e. dipamerkan dalam pameran dagang, pertanian atau kerajinan, atau pameran lainnya; dan f. tidak ada proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan masih dalam pengawasan otoritas kepabeanan Negara Anggota terkait. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 36 of 76 -- (3) SKA Fann E yang digunakan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mencantumkan nama dan alamat dilaksanakannya pameran pada kolom Fann E; dan tempat 2 SKA b. memberikan tanda ( ✓ ) atau ( X ) pada kolom 13 SKA Fann E kotak "Exhibition". (4) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen pembuktian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f. Pasal24 (1) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi: a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB; dan b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 37 of 76 -- Pasal 25 Dalam hal SKA Fann E dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan. Pasal 26 Tata cara penyerahan SKA Fonn E beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pasal 27 ( 1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), Direktur Jenderal dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi. (2) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya. Pasal 28 Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang 1mpor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 38 of 76 -- BAB VII PENUTUP Pasal 29 Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. Pasal 30 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 985), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 39 of 76 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1241 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian ~- ~~~~ www.jdih.kemenkeu.go.id -- 40 of 76 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK.04/2020 TENTANG CARA PENGENAAN TARIF MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN RAKYAT TIONGKOK I. KRITERIA ASAL BARANG Kriteria asal barang skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok meliputi: 1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (wholly obtained atau produced). Barang-barang yang dikategorikan sebagai wholly obtained atau produced adalah se bagai beriku t: a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan, dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota; b. binatang hidup yang dilahirkan dan dibesarkan di satu Negara Anggota; c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang tidak mengalami proses lebih lanjut, termasuk susu, telur, madu, rambut, bulu, semen, dan kotoran; d. hasil perburuan, perangkap, pemancmgan, budi daya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 41 of 76 -- e. mineral dan produk alam lainnya, diekstraksi, atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau bawah laut di satu Negara Anggota; f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan Negara Anggota, sepanJang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional; g. hasil penangkapan ikan dan produk laut lainnya dari laut le pas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota a tau berbendera Negara Anggota terse but; h. produk yang diproses dan/ atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (factory ship) yang terdaftar di satu Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g; 1. sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi di satu Negara Anggota, yang hanya cocok digunakan sebagai bahan baku atau untuk tujuan daur ulang; J. barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku atau untuk tujuan daur ulang; dan k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai j, atau barang-barang turunan dari barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai j. 2. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan Originating yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (produced exclusively). 3. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (not wholly obtained a tau produced). Kriteria asal barang (origin criteria) not wholly obtained atau produced, meliputi: a. Regional Value Content (RVC) Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang trwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 42 of 76 -- dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok merupakan kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Free-on-Board (FOB) barang yang dihasilkan yang dihitung dengan metode: RVC= FOB-VNM _ _ ____ X 100% FOB Keterangan: a) RVC merupakan besaran regional value content suatu barang yang dinyatakan dalam persentase; b) FOB merupakan nilai free-on-board suatu barang; dan c) VNM (Value of Non-Originating Materiaij merupakan nilai Bahan Non-Originating, yang meliputi: (1) nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; atau (2) harga pas ti yang pertama dibayarkan (the earliest ascertained price paid) untuk Bahan Non-Originating yang diperoleh di Negara Anggota, dengan catatan nilai tersebut tidak meliputi biaya pengiriman, asuransi, pengepakan, dan biaya - biaya lainnya yang timbul dari proses pengangkutan dari gudang supplier ke lokasi produksi. b. Change in Tariff Heading (CTH) Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non- Originating dan seluruh Bahan Non-Originating tersebut mengalami perubahan klasifikasi pada 4 (empat) digit pertama HS (CTH) atau RVC 40% (empat puluh persen), untuk barang-barang yang diklasifikasikan dalam Bab 25, Bab 26, Bab 28, Bab 29, Bab 31, Bab 39, Bab 42 sampai dengan Bab 49, Bab 57 sampai dengan Bab 59, Bab 61, Bab 62, Bab 64, Bab 66 sampai dengan Bab 71, Bab 73 sampai dengan Bab 83, Bab 86, Bab 88, Bab 91 sampai dengan Bab 97. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 43 of 76 -- Namun demikian, untuk barang yang diklasifikasikan dalam pos 29.01, pos 29.02, pos 31.05, pos 39.01, pos 39.02, pos 39.03, pos 39.07, dan pos 39.08, kriteria asal barang yang ditetapkan yakni RVC 40% (empat puluh persen), a tau kriteria asal barang lainnya sesuai hasil kesepakatan antar Negara Anggota; c. Product Specific Rules (PSR) Barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam Attachment Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, yang terdiri dari: 1) wholly obtained a tau produced Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota. 2) Regional Value Content (RVC) Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau Regional Value Content (RVC) yang mencapai nilai persentase tertentu dan dihitung dengan metode sebagaimana diatur pada angka 3 huruf a. 3) Change in Tariff Classification (CTC) Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dan seluruh Bahan Non-Originating tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC) yang meliputi: a) Change in Chapter (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS; b) Change in Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau c) Change in Sub Tariff Heading (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 44 of 76 -- 4) Specific Process Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dan seluruh Bahan Non-Originating tersebut harus mengalami suatu proses operasional tertentu. Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR, terdiri dari: 1) tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang. Contoh : 3105.10 (RVC 40); 2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu. Contoh 5303.90 (RVC 40 or CTH). II. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR 1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor referensi dan tanggal SKA Form E sebagai berikut: a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, kode fasilitas 54, nomor referensi, dan tanggal SKA Form E, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/ atau kolom 33 PIB; b. dalam hal menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya: 1) kode fasilitas 54 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 PIB, serta diisi "N omor referensi dan tanggal SKA Form E, lihat lembar lanjutan"; dan www.jdih.kemenkeu.go.id -- 45 of 76 -- 2) kode fasilitas 54 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form E wajib dicantumkan secara benar pada Lem bar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB. 2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. III. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG 1. Kumulasi Kecuali ditentukan lain, Barang Originating dari suatu Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang memenuhi persyaratan untuk diberikan Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang Originating dari negara di mana dilakukan proses pengerJaan atau pengolahan produk jadi terse but. 2. Proses dan pengerjaan minimal Pengerjaan yang dilakukan berikut ini dianggap sebagai proses minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang merupakan originating Negara Anggota. Proses minimal tersebut adalah proses yang bertujuan untuk: a. memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 46 of 76 -- b. memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan/ atau c. keperluan pengemasan (tidak termasuk proses enkapsulasi dalam industri elektronik) atau penyajian barang untuk dijual. 3. Minimis Untuk barang yang tidak memenuhi persyaratan kriteria asal barang CTC, nilai Bahan Non-Originating yang tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah: a. untuk barang selain dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 Harmonized System, Bahan Non-Originating yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya. b. untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 Harmonized System, Bahan Non-Originating yang beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) berat barang jadinya atau yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya. 4. Perlakuan Terhadap Pengemas a. Pengemas untuk keperluan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang. b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanJang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC. c. Untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut di per hi tungkan se bagai originating mau pun non-originating dalam penghitungan RVC. 5. Aksesoris, Spare Part, dan Peralatan a. Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris, spare part, dan peralatan yang disajikan bersama barang harus dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dalam hal: 1) aksesoris, spare part, dan peralatan yang disajikan bersama barang tidak dalam invoice yang terpisah dengan barangnya; dan www.jdih.kemenkeu.go.id -- 47 of 76 -- 2) jumlah dan nilai dari aksesoris, spare part, dan peralatan merupakan sesuatu yang umum disajikan dengan barangnya. b. Untuk barang yang menggunakan kriteria origin CTC, nilai aksesoris, spare part, dan peralatan yang disajikan bersama barang tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan suatu barang. c. Untuk barang yang menggunakan kriteria origin RVC, nilai aksesoris, spare part, dan peralatan yang disajikan bersama barang harus turut diperhitungkan sebagai originating maupun non-originating dalam perhitungan RVC. 6. Elemen Netral (Neutral Elements) Untuk menentukan keasalan suatu barang, barang-barang di bawah ini tidak perlu diperhitungkan dalam penentuan keasalan suatu barang: a. bahan bakar, energi, katalisator, dan pelarut; b. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang; c. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan; d. tools, dies dan moulds; e. spare part dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung; f. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung; dan g. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan dalam produksi barang tersebut, yang cukup dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi. 7. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan Dalam hal Bahan Originating dan Bahan Non-Originating yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi: a. pemisahan fisik bahan baku; atau www.jdih.kemenkeu.go.id -- 48 of 76 -- b. metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut. Dalam hal keputusan metode manajemen persediaan telah diambil maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal. 8. Asas Timbal Balik (Resiprositas) Dalam Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok berlaku asas timbal balik (resiprositas), sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok diberlakukan tarif resiprositas yang besarannya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area. IV. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan website melakukan pengecekan validitas SKA Form informasi atas website terse but diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 49 of 76 -- V. BENTUK DAN FORMAT SKA FORME Original (Duplicate/Triplicate) 1. Products con:;igned from. (Exporter's business name, address, country) 2. Products con:;i~ed to (Consignee's name, address, country) Reference No. ASEA1~~CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIF1CA1E OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORl\lfE Is:1uedin (Country) See OverleafNotes 3. Means of transport and route (as far as knmm) Departure date 4. For Official Use Ves:1el1 s name/Aircraft etc. Port ofDi:;charge 5. Item Number 6. :t\foksand numbe:rson packages 7. Number and type of packages, de!',criptio11 of products (including quantity v-;here appropriate and HS number in e;ix digit code) 11. Declaratio11 by the exporter 13 TI1e undersigned herebv declares that the above details and statement are correct; that all the products ,vere produced ill (Country) and that they comply with the origin requi:reme:rm specified for these product5- in the Rules of Origill for the ACITA for the products exported to (Imp,orting Countrv) Place and date, signature of authorised $1gnatory □ Isrued Retroactively □ Exhibition □ Movement Certificate □ Third Party Invoici11_g □ Preferential Treatment Given □ Prefe:rentfal Treatment Not Given (Please state :reason.ls) Si~ature of Authorised Si~atory of the Importing; Party 8. Origin criteria (!',ee Ove
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 171/PMK.04/2020/2020. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
This regulation is effective upon its enactment and replaces previous regulations regarding import duty tariffs based on international agreements.
This regulation interacts with various laws and regulations, including the Customs Law and the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.