This regulation has been revoked and no longer applies.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, amends the previous regulation regarding the procedures for budgeting, calculation, payment, and accountability of the Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidy for 3-kilogram cylinders. The changes aim to enhance the mechanisms for implementing LPG subsidy payments, ensuring better management and accountability of funds allocated for this purpose.
The regulation primarily affects Badan Usaha (business entities) involved in the distribution and sale of LPG Tabung 3 Kg. It also impacts consumers, which include households, micro-enterprises, and small fishing vessels that utilize LPG for their operations.
- Pasal 1 defines key terms such as LPG, LPG Tabung 3 Kg, and Badan Usaha, clarifying the scope of the regulation. - Pasal 20 outlines the procedures for addressing discrepancies in subsidy payments, stating that any underpayment must be budgeted in the APBN (State Budget) and can be proposed for future budgets if not allocated in the current year. Conversely, any overpayment must be returned to the state treasury (Pasal 20 ayat (3)). - Pasal 21 specifies the handling of Value Added Tax (PPN) discrepancies, requiring that any underpayment be settled by the KPA (Budget User Authority) if budgeted, and overpayments must be transferred to the state treasury (Pasal 21 ayat (3)). - Pasal 25A mandates that Badan Usaha submit a report on the use of the LPG subsidy funds to the KPA, ensuring accountability in fund management. - Pasal 28A allows for the assignment of LPG supply and distribution tasks to subsidiaries of Badan Usaha, detailing the responsibilities of these subsidiaries in managing the subsidy process.
- Badan Usaha: Legal entities engaged in ongoing business activities established under Indonesian law. - KPA: Budget User Authority, responsible for managing budget allocations. - APBN: State Budget, the annual financial plan of the government. - LPG: Liquefied Petroleum Gas, a hydrocarbon gas used for cooking and heating.
This regulation came into effect on November 25, 2021, and amends the previous regulation No. 116/PMK.02/2016 and its amendments. It introduces new provisions and modifies existing ones to improve the management of LPG subsidies.
The regulation references several laws and regulations, including the 1945 Constitution, Law No. 39 of 2008 on State Ministries, and various Presidential Regulations concerning LPG pricing and distribution. These interactions ensure that the management of LPG subsidies aligns with broader governmental policies and frameworks.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 defines Liquefied Petroleum Gas (LPG) as hydrocarbon gas that is liquefied under pressure for easier storage and transport. LPG Tabung 3 Kg refers to LPG contained in 3-kilogram cylinders.
Pasal 20 outlines that any underpayment of LPG subsidies must be budgeted in the APBN, while any overpayment must be returned to the state treasury using the specified account code.
Pasal 21 states that discrepancies in Value Added Tax (PPN) payments must be settled by the KPA if budgeted, and overpayments must be transferred to the state treasury.
Pasal 25A requires Badan Usaha to submit a report on the use of LPG subsidy funds to the KPA, ensuring transparency and accountability.
Pasal 28A allows Badan Usaha to assign LPG supply and distribution tasks to subsidiaries, detailing their responsibilities in managing the subsidy process.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (13K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 /PMK.02/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 116/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana subsidi Liq_uefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 ten tang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liq_uefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram; b. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai . mekanisme pelaksanaan pembayaran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 ten tang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liq_uefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 10 -- Mengingat c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 16/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Ta bung 3 Kilogram.; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 10 -- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 ten tang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 ten tang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 ten tang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171); 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 ten tang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 ten tang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1040) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1602); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.0 1 /2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 10 -- Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR l 16/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 16/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1040) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 16/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1602), diubah sebagai berikut: l. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: l. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 10 -- dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. 2. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram. 3. Harga Patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang ber laku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi termasuk handling dan margih usaha yang wajar. 4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terns menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Konsumen LPG Tabung 3 Kg adalah rumah tangga, us aha mikro, dan kapal perikanan bagi nelayan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun daerah atau satuan kerja di kementerian negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA. 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 10 -- Pasal 20 ( 1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran dana subsidi LPG Tabung 3 Kg antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil pemeriksaan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada Badan Usaha sepanjang telah dianggarkan dalam APBN dan/ atau APBN- Perubahan. (2) Dalam hal dana kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, dana tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan tahun anggaran berikutnya. (3) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg antara yang telah dibayar kepada Badan U saha dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kelebihan pembayaran tersebut harus segera disetor ke kas negara oleh Badan Usaha menggunakan kode akun 425915 (Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu). 3. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 ( 1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahari LPG Ta bung 3 Kg oleh Badan U saha kepada Pemerintah dibayarkan oleh KPA kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 10 -- peraturan perundang-undangan sepanjang dana subsidi PPN tersebut telah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan. (2) Dalam hal dana kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, dana tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan tahun anggaran berikutnya. (3) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kelebihan pembayaran tersebut harus dipindahbukukan dari rekening penerimaan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan kode akun 4.25915 (Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu). 4. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25A Badan Usaha menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada KPA. 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 10 -- 6. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28A ( 1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg melalui penunjukan langsung kepada Badan U saha dapat . dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan U saha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Dalam hal penugasan dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan U saha se bagaimana dimaksud pada ayat (1): a. penyediaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pas al 7; b. penagihan, penerimaan pembayaran, dan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15, Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 23; c. penyelesaian kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal · 21, dan Pasal 22; dan d. pertanggungjawaban dana subsidi LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25A; dilakukan oleh anak perusahaan Badan U saha. (3) Badan Usaha bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang dilaksanakan oleh anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 7. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 10 -- - 9-' Pasal 29A Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 28A berlaku sejak tagihan subsidi LPG Tabung 3 Kg bulan September 2021. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 10 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA. NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1301 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. -·-~ Kepala Ba:gian ministrasi Kementerian ~--~f--1..J-- ·, ' :~) IYAH<tl I A .... 13,199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 10 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
tentang PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 170/PMK.02/2021/2021. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.