Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the types and tariffs for non-tax state revenue related to urgent needs in the form of fines and compensation funds for fulfilling domestic coal requirements at the Ministry of Energy and Mineral Resources. It aims to ensure that coal needs for public interests are met, particularly in the energy sector, and sets forth the financial obligations for businesses involved in coal mining.
The regulation primarily affects coal mining companies (Badan Usaha Pertambangan) operating in Indonesia. It applies to those involved in the supply of coal for domestic needs, particularly for electricity generation. Companies that fail to meet their coal supply obligations will be subject to fines and compensation payments.
- According to Pasal 1, the types of non-tax state revenue include fines and compensation funds related to domestic coal needs. - Pasal 3 mandates that all non-tax revenue from fines and compensation must be deposited into the state treasury (Kas Negara). - Pasal 4 states that the Minister responsible for energy and mineral resources will determine the procedures for imposing fines and compensation in accordance with applicable laws. - The tariff structure for fines is detailed in the annex, which specifies how fines are calculated based on the difference between the selling price of coal abroad and the benchmark price for domestic supply (Pasal 2).
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non-Tax State Revenue): Revenue collected by the government that is not derived from taxes. - Denda (Fines): Monetary penalties imposed on companies for failing to meet coal supply obligations. - Dana Kompensasi (Compensation Funds): Payments required from companies to compensate for unmet coal supply obligations.
The regulation came into effect on the date it was promulgated, March 1, 2022. It does not explicitly state what previous regulations it replaces but builds upon existing laws regarding non-tax state revenue and coal supply obligations.
The regulation references several laws and regulations, including: - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 regarding State Ministries, - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 concerning Non-Tax State Revenue, and - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 on types and tariffs of non-tax state revenue applicable to the Ministry of Energy and Mineral Resources. These references indicate that this regulation is part of a broader framework governing the energy sector and non-tax revenues in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 outlines that the types of non-tax state revenue applicable at the Ministry of Energy and Mineral Resources include fines and compensation funds related to domestic coal needs.
Pasal 3 requires that all non-tax revenue from fines and compensation for fulfilling domestic coal needs must be deposited into the state treasury (Kas Negara).
Pasal 4 states that the Minister responsible for energy and mineral resources will establish the procedures for imposing fines and compensation in accordance with applicable laws.
The tariff for fines is detailed in the annex, where it is calculated based on the difference between the selling price of coal abroad and the benchmark price for domestic supply, as specified in Pasal 2.
Companies must fulfill their coal supply obligations for public interest, particularly for electricity generation, or face fines as stipulated in the regulation.
Full text extracted from the official PDF (12K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 /PMK.02/2022 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak yang berasal dari hak negara lainnya dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; b. bahwa berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan agar pemenuhan kebutuhan batubara dalam negen harus dipenuhi khususnya untuk kepentingan umum; c. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum diatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 9 -- Mengingat denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri; d. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6721); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 9 -- Menetapkan 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA .BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. Pasal 1 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri terdiri atas: a. denda;dan b. dana kompensasi. Pasal 2 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam .Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 1n1. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 9 -- Pasal 3 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib disetorkan ke Kas Negara. Pasal 4 Tata cara pengenaan denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri ditetapkan oleh menteri yang rrienyelenggarakan urusan pemerin tahan. di bi dang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 5 Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 9 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 9 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 /PMK.02/2022 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL A. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENDA PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. J enis Penerimaan Negara Satuan Tarif (USD) Bukan Pajak 1. Denda terhadap Badan U saha per ton Selisih harga jual ke luar Pertambangan tidak negeri dikurangi Harga yang Patokan Batubara untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik batubara dalam negeri untuk untuk kepentingan umum dikalikan ·volume penyediaan tenaga listrik penjualan ke luar negeri untuk kepentingan umum. sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi Badan U saha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik un tuk kepen tingan umum dengan formula · sebagai berikut: Denda = AxV www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 9 -- keterangan: A : Tarif Denda (USD / ton) ditentukan: a. berdasarkan selisih antara rata-rata hargajual batubara ke luar negeri berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan pada titik serah Free on Board Vessel selama periode laporan pemenuhan batubara dari pengguna batubara dalam negeri dengan rata-rata harga patokan batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan urnum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan; atau b. berdasarkan selisih antara rata-rata harga patokan batubara berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dengan rata-rata harga patokan batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dalam hal harga jual batubara ke luar negeri tidak tersedia; dan V: Volume kekurangan pasokan batubara Berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna batubara dalam negeri yang telah diklarifikasi kepada Badan U saha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara. Jenis Penerimaan Negara Satuan Tarif (USD) No. Bukan Pajak 2. Denda terhadap Badan Usaha Per ton Selisih harga jual ke luar Pertambangan tidak negeri dikurangi Harga yang Patokan Batubara memenuhi kebutuhan dikalikan volume batubara dalam negeri selain penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban untuk penyediaan tenaga pemenuhan kebutuhan listrik untuk kepentingan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi bagi umum. Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam ilegeri selain untuk penyediaan tenaga listrik un tuk kepen tingan umum dengan formula sebagai berikut: Denda = AxV www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 9 -- keterangan: A: Tarif Denda (USD/ton) ditentukan: a. berdasarkan selisih antara rata-rata harga jual batubara ke luar negeri berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan pada titik serah Free on Board Vessel selama periode laporan pemenuhan batubara dari pengguna batubara dalam negeri dengan rata-rata harga patokan batubara selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan; atau b. berdasarkan selisih antara rata-rata harga patokan batubara berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dengan rata-rata harga patokan batubara selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dalam hal harga jual batubara ke luar negeri tidak tersedia; dan V: Volume kekurangan pasokan batubara Berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna batubara dalam negeri yang telah diklarifikasi kepada Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara. Denda wajib dibayarkan apabila harga jual batubara ke luar negeri lebih tinggi dari harga patokan batubara. B. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. Jenis Penerimaan Negara Satuan Tarif (USD) Bukan Pajak www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 9 -- 1. Dana Kompensasi per ton Tarif kompensasi berdasarkan kualitas batubara dan Harga Batubara Acuan dikalikan selisih volume antara kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun dikurangi realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun, dengan formulasi sebagai berikut: Besaran Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri = A x (P - R) Keterangan : R = Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun (ton) , P = Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun (ton) , A = Tarif kompensasi sebagai fungsi dari kualitas batubara dan harga Batubara Acuan (HBA), - Kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri wajib dibayar apabila R<P; - tarif kompensasi (A) pada masing-masing kelas kualitas batubara Tarif kompensasi pada masing-masing kelas kualitas batubara dan HBA sebagai berikut: HBA<:50,00 0 2 70;00 :S HBA <00;00 3 90.00 s HBA <t0 0,00 1 1 OJHJ '.S HBA <l20,00 7 12(:tOO :S HBA <1'30,00 8 9 140.00'!.t HBA <150 00 10 15-0. 00 :S HBA < 1' 60 00 100.DO :S HBA <170 00 12 170.,no :S HSA < 1 80 00 13 100.IHl :S HBA <190 00 14 UI0.,00 :S HBA <,:mo 00 15 !lian ,se!~.l! t,:ell'a;:, ,kftll'.r-a,irrafJ HBA 10, 00 USD Var,iabB'l (w,} 2 2 .5 3 5.,5 6 7 7 .,5 8 II!,. Kualitas, Sa4ubara l< uali1as ,Batubarai Kualitas Batubara (llt'k.al'lkg, gar} (kkaWlg, gar) (kkab'kg,, gar'} :S :H!l!JO :>, :l, 800 s.d. 5.'CJOO > 5c000 0 ,Q 0 0.25 0.5 0,75 0)5 1 1,5 1 2 3 1 JS 3.5 5 ,:25 25 5 75 2.75 5 5 8 .:26 3 6 9 3.25 65 975 3.5 7 10 5 3.,75 7 5 11 25 4 B l2 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum -,.,,,- • '- "' u.b . / - '' r Kepala Bag}~' ministrasi \ menterian u www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 9 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 17/PMK.02/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation specifies that compensation funds must be paid if a company's actual coal supply (R) is less than the required supply (P), with the calculation based on the quality of coal and benchmark prices.