Minister of Health Regulation No. 17 of 2018 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 Regarding General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health

Issued

May 9, 2018

Effective

Jun 25, 2018

Issuer

Indonesia, Kementerian Kesehatan

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Minister of Health Regulation No. 17 of 2018 outlines the amendments to the previous regulation (No. 79 of 2016) that provides general guidelines for the distribution of government assistance within the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan). This regulation is significant for organizations and entities involved in health services and disaster management, as it clarifies the procedures and responsibilities for receiving and distributing government assistance. The regulation affects local health authorities, healthcare providers, and non-governmental organizations that operate in the health sector. Key obligations include adhering to the updated guidelines for application processes, reporting requirements, and the proper use of funds allocated for health assistance. It also emphasizes the importance of coordination among various stakeholders to ensure effective disaster response and management. This regulation interacts with other related regulations concerning disaster management and public health, ensuring a comprehensive approach to health assistance and disaster response in Indonesia.

§ 02

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (7K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang 	: 	a. 	bahwa untuk meningkatkan dukungan pencapaian target
program 	di 	lingkungan 	Kementerian 	Kesehatan 	dalam
bentuk bantuan pemerintah, dan untuk mengakomodasi
kebijakan Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD), perlu
mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan 	Pemerintah 	di 	Lingkungan 	Kementerian
Kesehatan;
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam 	huruf 	a, 	perlu 	menetapkan 	Peraturan 	Menteri
Kesehatan 	tentang 	Perubahan 	atas 	Peraturan 	Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran 	Bantuan 	Pemerintah 	di 	Lingkungan
Kementerian Kesehatan;

-- 1 of 6 --

Mengingat 	: 	1. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 	47, 	Tambahan 	Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. 	Undang-Undang 	Nomor 	1 	Tahun 	2004 	tentang
Perbendaharaan 	Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 	Undang-Undang 	Nomor 	15 	Tahun 	2004 	tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 	66, 	Tambahan 	Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Nomor 4400);
4. 	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan 	dan 	Pembangunan 	Nasional 	(Lembaran
Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2004 	Nomor 	104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
5. 	Undang-Undang 	Nomor 	36 	Tahun 	2009 	tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
6. 	Undang-Undang 	Nomor 	23 	Tahun 	2014 	tentang
Pemerintahan 	Daerah 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara 	Republik 	Indonesia 	Nomor 	5587) 	sebagaimana
telah 	beberapa 	kali 	diubah, 	terakhir 	dengan 	Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas 	Undang-Undang 	Nomor 	23 	Tahun 	2014 	tentang
Pemerintahan 	Daerah 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 	Peraturan 	Pemerintah 	Nomor 	27 	Tahun 	2014 	tentang
Pengelolaan 	Barang 	Milik 	Negara/Daerah 	(Lembaran
Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2014 	Nomor 	92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

-- 2 of 6 --

8. 	Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	7 	Tahun 	2014
tentang 	Perencanaan 	dan 	Penganggaran 	Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246);
9. 	Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	64 	Tahun 	2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1508);
10. 	Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	23 	Tahun 	2016
tentang 	Pedoman 	Penyelenggaraan 	Pemberian
Penghargaan 	bagi 	Tenaga 	Kesehatan 	Teladan 	di 	Pusat
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 830);
11. 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 	83/PMK.06/2016
tentang 	Tata 	Cara 	Pelaksanaan 	Pemusnahan 	dan
Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
12. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
tentang 	Cara 	Pelaksanaan 	Pemindahtanganan 	Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1018);
13. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang 	Perubahan 	atas 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan
Nomor 	168/PMK.05/2016 	tentang 	Mekanisme
Pelaksanaan 	Anggaran 	Bantuan 	Pemerintah 	pada
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 	: 	PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

-- 3 of 6 --

Pasal I
Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Kesehatan 	(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2017
Nomor 133), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) 	Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat 2 huruf b meliputi :
a. 	penghargaan;
b. 	beasiswa;
c. 	sarana prasarana; dan/atau
d. 	bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
(2) 	Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a 	diberikan 	dalam 	bentuk 	barang 	untuk 	instansi
Pemerintah 	Pusat/instansi 	Pemerintah 	Daerah/
masyarakat/perseorangan.
(3) 	Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan dalam bentuk uang berupa bantuan pendidikan
untuk tenaga kesehatan nonpegawai negeri sipil.
(4) 	Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dapat diberikan dalam bentuk sarana prasarana
medis/nonmedis, 	peralatan 	kesehatan, 	alat 	pengolah
data, atau dalam bentuk uang yang digunakan untuk
membeli 	sarana 	prasarana 	medis/nonmedis, 	peralatan
kesehatan, alat pengolah data untuk instansi Pemerintah
Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat.
(5) 	Bantuan 	lainnya 	yang 	memiliki 	karakteristik 	Bantuan
Pemerintah 	yang 	ditetapkan 	oleh 	PA 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
a. 	Uang 	yang 	digunakan 	untuk 	membeli 	makanan
tambahan untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi
Pemerintah Daerah/masyarakat/perseorangan; dan

-- 4 of 6 --

b. 	makanan 	tambahan, 	obat, 	perbekalan 	kesehatan,
bahan medis habis pakai untuk Instansi Pemerintah
Pusat/Instansi 	Pemerintah 	Daerah/
masyarakat/perseorangan.
(6) 	Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah
Daerah dapat berupa vaksin dan reagen.
Pasal II
Peraturan 	Menteri 	ini 	mulai 	berlaku 	pada 	tanggal
diundangkan.

-- 5 of 6 --

Agar 	setiap 	orang 	mengetahuinya, 	memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2018
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 790
Telah diperiksa dan disetujui:
Kepala Biro Hukum
dan Organisasi
Kepala Pusat
Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan
Tanggal 	Tanggal 	Tanggal
Paraf 	Paraf 	Paraf
ttd
ttd

-- 6 of 6 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang KESEHATAN - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 17/2018?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 17/2018. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2018). Other 17/2018 — Minister of Health Regulation No. 17 of 2018 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 Regarding General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-17-2018

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 17/2018 — Minister of Health Regulation No. 17 of 2018 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 Regarding General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health." KBLI.CO.ID, 2018, https://kbli.co.id/regulations/other-17-2018.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Indon.), summarized in Other 17/2018, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/other-17-2018 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 17/2018 — Minister of Health Regulation No. 17 of 2018 on Amendments to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 Regarding General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/other-17-2018.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dukungan pencapaian target program di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam bentuk bantuan pemerintah, dan untuk mengakomodasi kebijakan Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD), perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; -- 1 of 6 -- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); -- 2 of 6 -- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. -- 3 of 6 -- Pasal I Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b meliputi : a. penghargaan; b. beasiswa; c. sarana prasarana; dan/atau d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk barang untuk instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah Daerah/ masyarakat/perseorangan. (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa bantuan pendidikan untuk tenaga kesehatan nonpegawai negeri sipil. (4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah data, atau dalam bentuk uang yang digunakan untuk membeli sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah data untuk instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat. (5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk: a. Uang yang digunakan untuk membeli makanan tambahan untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah/masyarakat/perseorangan; dan -- 4 of 6 -- b. makanan tambahan, obat, perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah/ masyarakat/perseorangan. (6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah dapat berupa vaksin dan reagen. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 5 of 6 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2018 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 790 Telah diperiksa dan disetujui: Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Tanggal Tanggal Tanggal Paraf Paraf Paraf ttd ttd -- 6 of 6 --