Minister of Finance Regulation No. 164/PMK.04/2022 on the Fourth Amendment to Minister of Finance Regulation No. 34/PMK.04/2020 on Customs and/or Excise and Tax Facilities for Imported Goods for COVID-19 Pandemic Handling

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Issued

Nov 7, 2022

Effective

Nov 14, 2022

Issuer

Indonesia, Kementerian Keuangan

Status

Revoked

a. bahwa ketentuan mengenai fasilitas kepabeanan dan/ a tau cukai serta perpajakan atas impor barang yang akan digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19), telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas' Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ a tau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVJD-19); b. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifi.kasi barang berdasarkan Harmonized Commodity Description and Coding System/ Harmonized System (HS) 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)2022 serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada sektor industri tertentu yang telah dapat diproduksi dalam negeri dan telah dapat mencukupi kebutuhan di dalam negeri, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVJD- 19) perlu diubah; MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PERATURANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 164/PMK.04/2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURANMENTER! KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITASKEPABEANAN DAN/ ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKANATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANANPANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVJD-19) SALIN AN MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 8 -- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-· Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4999); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5069); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor34/PMK.04/2020 ten tang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Mengingat jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 8 -- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 · Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 8. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19)dan/ a tau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pan demi Corona Virus Disease 2019 ( COVID--19) (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 /PMK.04/ 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas lmpor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID--19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 797); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316); jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 8 -- Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan yang: a. pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest (BC 1.1); atau b. pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean, sebelum berlakunya Peraturan Menteri 1n1, pemrosesannya diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 /PMK.04 /2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Vims Disease 2019 ( COVJD-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378) sebagaimana telah be berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Men teri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Pasal I Ketentuan huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Vims Disease 2019 ( COVID-19) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan: a. Nomor 83/PMK.04/2020 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 715); b. Nomor 149/PMK.04/2020 (Berita Negara Republik- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1162); dan c. Nomor 92/PMK.04/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 797), diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANANDAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Menetapkan jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 8 -- Virns Disease 2019 ( COVID-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor797). 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 8 -- I MAS SOEHARTO NIP 19690922199001 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1150 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANIINDRAWATI Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 November 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 8 -- NO. KELOMPOKPRODUK POSTARIF URAIANBARANG/ JENIS BARANG I TEST KIT DAN REAGENT LABORATORIUM 1 PCR Test ex.3822.90.90 Reagent untuk analisis PCR untuk uji kualitatif COVID-19 II VIRUS TRANSFER MEDIA 2 Virus Transfer Media Media kultur olahan untuk ex.3821.00.10 pengembangan mikroorganisme untuk swab test 3 Media kultur olahan lainnya untuk ex.3821.00.90 swab test III OBATJADI 4 Molnupiravir Molnupiravir disiapkan dalam dosis' ex.3004.90.99 tertentu a tau dalam bentuk a tau kemasan untuk penjualan eceran 5 Nirmatrelvir /Ritonavir Nirmatrelvir /Ritonavir (Paxlovid) (Paxlovid) disiapkan dalam dosis tertentu atau I ex.3004.90.99 dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran IV PERALATANMEDIS DAN KEMASANOKSIGEN 6 Oksigen 2804.40.00 Dikemas dalam silinder baja atau kemasan lainnya 7 Silinder baja tan pa ex.7311.00.26 Silinder baja tan pa kampuh kampuh (seamless) ex.7311.00.27 (seamless) tan pa isi a tau berisi untuk oksigen ex.7311.00.29 oksigen 8 Pressure Regulator, ex.8481.10.19 yang dipakai bersama dengan alat Humidifier, Flow ex.8481.10.21 terapi pernafasan Meter, Oxygen Nasal ex.8481.10.22Canulla, dan bagian atau alat lainnya ex.8481.10.91 ex.8481.10.99 ex.9019.20.90 ex.9026.80.00 J JENIS BARANG YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA FASILITAS PERPAJAKAN LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164/PMK.04/2022 TENT ANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVJD-19) jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 8 -- I MAS SOEHART NIP 19690922199 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI NO. KELOMPOK PRODUK POS TARIF URAIANBARANG/ JENIS BARANG 9 Termometer ex.9025.19.19 Termometer digital, termometer infrared Oxygen Concentrator, Oxygen Generator, ex.9019.20.10 In strum en untuk membantu 10 Ventilator, dan alat ex.9019.20.20 pemafasan pasien terapi pernafasan ex.9019.20.90 lainnya Tisu/kapas mengandung alkohol 11 Swab ex.3005.90.90 untuk antiseptik, dalarn kemasan penjualan eceran (Alcohol Swab) 12 ex.9018.90.90 Swab lainnya Thermal 13 Imaging/ Scanning ex.9027.50.00 Alat pemindai panas manusia Equipment In vitro diagnostic 14 equipment, termasuk ex.9027.89.90 Alat uji laboratorium in vitro alat PCR test Syringe dan infusion Alat untuk membantu memasukkan 15 ex.9018. 90.31 cairan ke dalam tubuh pasien secara pump terkontrol. v ALATPELINDUNG DIRI (APD) 16 Masker ex.6307.90.90 Masker Respirator N95 - 8 .. jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 8 --

Minister of Finance Regulation No. 164/PMK.04/2022 on the Fourth Amendment to Minister of Finance Regulation No. 34/PMK.04/2020 on Customs and/or Excise and Tax Facilities for Imported Goods for COVID-19 Pandemic Handling

What this regulation does

KBLIs affected

3 KBLIs referenced by Other 164/PMK.04/2022/2022

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Other 164/PMK.04/2022/2022?

Cite this page