Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation outlines the management of state receivables by the Ministry of Finance, including the roles of various governmental bodies in optimizing the collection and administration of these debts. It establishes a framework for effective, efficient, transparent, and accountable management of state receivables, ensuring that the government can recover debts owed to it.
The regulation affects various entities including the Ministry of Finance, state ministries/institutions, and the State Treasurer (Bendahara Umum Negara). It applies to all state receivables except for tax receivables and those governed by separate regulations.
- Pasal 3 outlines the duties of the Minister as the State Treasurer, which include managing state receivables effectively and coordinating activities across ministries (Pasal 3 ayat (1)). - The Minister has the authority to set policies for managing state receivables and to request guarantees from debtors (Pasal 3 ayat (2)). - Pasal 5 details the scope of activities for managing state receivables, including bookkeeping, collection, resolution, and oversight. - Pasal 13 mandates that written collection efforts must be made for all types of state receivables, and Pasal 14 specifies the timeline for issuing collection letters. - Pasal 37 and Pasal 39 discuss the conditions under which state receivables can be conditionally or absolutely written off.
- Piutang Negara (State Receivables): Amounts owed to the government based on regulations or agreements. - Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN): An interdepartmental committee responsible for managing state receivables. - Penghapusan Secara Bersyarat (Conditional Write-off): The process of removing a receivable from government books without relinquishing the right to collect it. - Penghapusan Secara Mutlak (Absolute Write-off): The complete removal of a receivable from government books, including the relinquishment of collection rights.
The regulation came into effect upon its issuance and replaces previous regulations related to the management of state receivables. It aims to streamline processes and enhance the effectiveness of debt recovery efforts.
The regulation interacts with various laws including the State Treasury Law (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004), the Government Regulation on the Procedures for the Write-off of State Receivables (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005), and other relevant financial management regulations. It emphasizes the need for coordination with existing laws governing state finances and receivables management.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
The Minister, as the State Treasurer, is responsible for managing state receivables effectively and transparently (Pasal 3 ayat (1)). This includes coordinating with other ministries and ensuring that all receivables are properly recorded and collected.
Written collection efforts must be initiated for all state receivables, with specific timelines for issuing collection letters (Pasal 13 and Pasal 14). If debts remain unpaid after three months, the management of these debts must be transferred to PUPN (Pasal 14 ayat (1)).
State receivables can be conditionally written off if they have been managed optimally but remain unpaid (Pasal 37). Absolute write-offs can occur under specific conditions where the debtor is unable to pay (Pasal 39).
The regulation outlines the scope of activities for managing state receivables, which includes bookkeeping, collection, resolution, and oversight (Pasal 5).
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTER! l(EUJ-\NGJ\l\l
REPUBUK INOONESIJ\
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 163/PMK. 06/2020
TENTANG
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA, BENDAHARA UMUM NEGARA DAN PENGURUSAN
SEDERHANA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa Piutang Negara yang merupakan hak pemerintah
perlu dikelola secara optimal melalui pengembangan
sistem pengelolaan Piutang Negara yang handal dan
terpercaya;
b. bahwa untuk pengelolaan Piutang Negara oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Urn um Negara
berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
penyederhanaan proses pengurusan Piutang Negara
oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai Undang-
Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya
Urusan Piutang Negara, perlu penguatan proses
pengelolaan dan pengurusan Piutang Negara;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nor.nor 35 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 73 --
Menimbang
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah, perlu pengaturan mengenai
penghapusan Piutang Negara yang tidak dapat
diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan
Piutang Negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan
Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang
Negara;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 73 --
Menetapkan
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217 /PMK.01/2018 ten tang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG
PENGELOLMN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA, BENDAHARA UMUM NEGARA DAN
PENGURUSAN SEDERHANA OLEH PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian
atau sebab apapun.
2. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya
disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat
interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
Panitya Urusan Piutang Negara.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 73 --
3. Pengurusan Piutang Negara adalah kegiatan yang
dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang
Negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lain di
bidang Piutang Negara.
4. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk
menghapuskan Piutang Negara dari pembukuan
Pemerintah Pusat dengan tidak menghapuskan hak
tagih negara.
5. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan
penghapusan Piutang Negara setelah Penghapusan
Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih
negara.
6. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan
Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
7. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian
negara/lembaga pemerintah non kementerian
negara/lembaga Negara.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
9. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
disebut Direktur Jenderal adalah salah satu pejabat unit
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara,
kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain,
penilaian, Piutang Negara, dan lelang.
10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
11. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang
ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian
Anggaran BUN. ~
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 73 --
12. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.
13. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
14. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang
selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Kantor Wilayah.
15. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang
berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab
apapun.
16. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang
selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari
PUPN bahwa Piutang Negara telah diurus optimal dan
masih terdapat sisa utang.
17. Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal yang
selanjutnya disingkat PPNTO adalah pernyataan dari
pejabat yang berwenang pada Kementerian
Negara/Lembaga sebagai bukti bahwa Piutang Negara
dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal
namun masih terdapat sISa kewajiban karena
Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau
sebab lain yang sah.
18. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik
Penanggung Utang dan/ atau penjamin utang yang
diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
19. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik
Penanggung U tang yang tidak dilakukan pengikatan
sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan menjadi Jam1nan
penyelesaian utang.
20. Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 73 --
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2
Piutang Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini
meliputi Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga
dan BUN, selain piutang perpajakan dan piutang lainnya
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersendiri.
BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Menteri Selaku BUN dalam
Pengelolaan Piutang Negara
Pasal 3
(1) Menteri selaku BUN dalam pengelolaan Piutang Negara
bertugas:
a. melakukan pengelolaan piutang BUN secara efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data
Piutang Negara; dan
c. mengoordinasikan, mengharmonisasikan, dan
mengonsolidasikan seluruh kegiatan pengelolaan
Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga
dan PPA BUN.
(2) Menteri selaku BUN dalam pengelolaan Piutang Negara
berwenang:
a. menetapkan kebijakan dan pedoman umum
pengelolaan Piutang Negara;
b. meminta jaminan, asuransi, bank garansi, surety
bond atau jaminan lain kepada pihak Penanggung
Utang untuk menjamin dilunasinya piutang BUN
secara menyeluruh dan tepat waktu;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 73 --
7-
c. menenma, mencatat, dan mengadministrasikan
pembayaran/angsuran piutang BUN;
d. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap
jalannya pembayaran dan/ atau penagihan piutang
BUN;
e. menerbitkan surat penagihan dan/ atau surat
peringatan kepada Penanggung Utang;
f. melaksanakan penagihan secara tertulis dengan
surat tagihan atau penagihan dengan upaya
optimalisasi;
g. melaksanakan pemblokiran Barang Jaminan atau
Harta Kekayaan Lain Penanggung U tang;
h. melaksanakan roya Jam1nan ke bendaan dan
pencabutan pemblokiran Barang Jaminan atau
Harta Kekayaan Lain dalam hal terdapat
penyelesaian piutang BUN;
1. menerbitkan surat penyerahan pengurusan Piutang
Negara macet kepada PUPN;
J. mencari dan menginventarisasi Harta Kekayaan
Lain milik Penanggung U tang serta
menginformasikan kepada PUPN untuk dilakukan
pemeriksaan dan tindakan hukum;
k. mengajukan permohonan Lelang langsung kepada
kantor yang memiliki fungsi pelayanan Lelang
terhadap Barang Jaminan yang telah diikat
sempurna sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (parate executie);
1. mengajukan usul penghapusan Piutang Negara
yang telah ditetapkan PSBDT oleh PUPN sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
m. memberikan persetujuan terhadap Piutang Negara
pada Kementerian Negara/Lembaga yang akan
dilakukan optimalisasi lainnya sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
n. rrienyetujui, menolak, meneruskan atau
memberikan saran terhadap usulan penghapusan
Piutang Negara dari Kementerian Negara/Lembaga
atauBUN; {..___
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 73 --
0.
membuat dan menandatangani
rekonsiliasi dan pemutakhiran
Negara; dan/ atau
berita acara
data Piutang
p. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang
Negara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur BUN.
(3) Tugas Menteri selaku BUN dalam pengelolaan Piutang
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh:
a. PPA BUN; dan
b. Direktur Jenderal.
(4) Kewenangan Menteri selaku BUN dalam menyusun
kebijakan dan pedoman umum pengelolaan Piutang
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
secara teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikecualikan untuk kebijakan dan pedoman umum
pengelolaan Piutang Negara yang telah diatur tersendiri
dalam peraturan perundang-undangan, meliputi:
a. kebijakan dan pedoman umum pengelolaan Piutang
Negara yang terkait akuntansi dan pelaporan
secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;
b. kebijakan dan pedoman umum pengelolaan Piutang
Negara Badan Layanan Umum secara teknis
dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan berdasarkan koordinasi dengan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
c. kebijakan dan pedoman umum pengelolaan Piutang
Negara yang bersumber dari penerusan pinjaman
luar negeri/rekening dana investasi/rekening
pembangunan daerah secara teknis dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan
koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara.
(6) Pelaksanaan tugas PPA BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terkait teknis kewenangan Menteri selaku
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 73 --
BUN, dan dapat dilaksanakan pejabat lain sesuai
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Menteri/Pimpinan Lembaga dalam
Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Lembaga
Pasal 4
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan Piutang
Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya bertugas:
a. mengelola Piutang Negara secara efektif, efisien,
transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
b. melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data
Piutang Negara.
(2) Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan Piutang
Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya berwenang:
a. menerapkan prinsip mengenal pengguna layanan
secara optimal;
b. meminta jaminan meliputi namun tidak terbatas
pada asuransi, bank garansi, surety bond, jaminan
kebendaan atau perorangan kepada pihak
Penanggung Utang untuk menjamin dilunasinya
Piutang Negara secara menyeluruh dan tepat
waktu;
c. menenma, mencatat, dan mengadministrasikan
pembayaran/ angsuran Piutang Negara;
d. melakukan monitoring dan/atau verifikasi
terhadap pembayaran, penyetoran dan/ atau upaya
penagihan Piutang Negara;
e. menerbitkan surat ketetapan, surat tagihan
dan/ atau surat peringatan kepada Penanggung
Utang;
f. melaksanakan penagihan secara tertulis dengan
surat tagihan atau penagihan dengan upaya
optimalisasi;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 73 --
g. melaksanakan pemblokiran Barang Jaminan atau
Harta Kekayaan Lain Penanggung U tang;
h. melaksanakan roya jaminan kebendaan dan
pencabutan pemblokiran Barang Jaminan atau
Harta Kekayaan Lain dalam hal terdapat
penyelesaian Piutang Negara;
1. menerbitkan surat penyerahan pengurusan Piutang
Negara mac et kepada PUPN;
J. mencari dan menginventarisasi Harta Kekayaan
Lain milik Penanggung U tang serta
menginformasikan kepada PUPN untuk dilakukan
pemeriksaan dan tindakan hukum;
k. mengajukan permohonan Lelang langsung kepada
kantor yang memiliki fungsi pelayanan Lelang
terhadap Barang Jaminan yang telah diikat
sempurna sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan melalui mekanisme parate executie;
1. mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan
sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini;
m. menerbitkan PPNTO terhadap Piutang Negara yang
pengurusannya tidak melalui PUPN sesua1
mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri
m1;
n. mengajukan usul penghapusan Piutang Negara
· yang telah ditetapkan PSBDT atau PPNTO kepada
Menteri;
o. mengajukan usulan kepada Menteri untuk
melakukan upaya optimalisasi lainnya; dan
p. membuat dan menandatangani berita acara
rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara
sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 73 --
BAB III
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Bagian Kesatu
Lingkup Kegiatan Pengelolaan Piutang Negara pada
Kementerian Negara/Lembaga
Paragraf 1
Lingkup Kegiatan Pengelolaan
Pasal 5
(1) Kegiatan pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga meliputi:
a. penatausahaan;
b. penagihan;
c. penyelesaian; dan
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan
pertanggungjawaban.
(2) Kementerian Negara/Lembaga dalam melakukan
kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), juga dapat melakukan kegiatan pengelolaan
Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya.
(3) Dalam hal upaya penagihan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) huruf b telah dilakukan namun Piutang
Negara tidak dilunasi, Kementerian Negara/Lembaga
melakukan penyerahan Pengurusan Piutang Negara
macet kepada PUPN, kecuali terhadap Piutang Negara
yang berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat
diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
Paragraf 2
Penatausahaan Piutang Negara
Pasal 6
Kegiatan penatausahaan Piutang Negara di Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat ( 1) huruf a meliputi: ~
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 73 --
a. menatausahakan dokumen Piutang Negara;
b. menatausahakan dokumen kepemilikan Barang
Jaminan atau Harta Kekayaan Lain, dalam hal terdapat
Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang
diserahkan;
c. melakukan pembebanan jaminan kebendaan, dalam hal
dalam proses pengelolaan Piutang Negara terdapat
Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang
diserahkan;
d. melakukan penentuan kualitas dan pembentukan
penyisihan Piutang Negara tidak tertagih; dan
e. menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan Piutang
Negara sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Pasal 7
Dokumen Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a terdiri atas:
a. dokumen sumber Piutang Negara; dan
b. dokumen pendukung Piutang Negara.
Pasal 8
(1) Dokumen sumber Piutang Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan dokumen
yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang
Negara sehingga memenuhi syarat untuk diakui/ dicatat
sebagai Piutang Negara meliputi:
a. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian
ikatan dinas, perjanjian penyaluran dana, surat
keputusan/keterangan/penunjukan pejabat yang
menimbulkan Piutang Negara, surat kontrak, surat
keputusan kerugian negara, perhitungan pungutan
ekspor /bea keluar, beserta perubahan/ addendum,
dokumen pemungutan Penerimaan Negara Bukan
Pajak, surat tagihan berdasarkan laporan hasil
verifikasi/monitoring Penerimaan Negara Bukan
Pajak, surat tagihan dan surat ketetapan kurang
bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta surat
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 73 --
tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap;
b. rekening koran, prima nota, mutasi Piutang Negara,
nnc1an tagihan/ tunggakan/ perhitungan, surat
ketetapan, bukti pembayaran dan dokumen lain
sejenis yang membuktikan besarnya Piutang
Negara;
c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal
Piutang Negara berasal dari Tuntutan Ganti Rugi
(TGR); dan/ atau
d. dokumen lain yang dapat membuktikan adanya
dan besarnya Piutang Negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dokumen pendukung Piutang Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan dokumen
yang memperkuat serta memperjelas status hukum dan
administrasi Piutang Negara, meliputi:
a. surat tagihan, peringatan, somasi, surat himbauan
membayar atau surat lain sejenisnya;
b. dokumen identitas Penanggung Utang atau
penJamm utang yang dapat berupa Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu
Keluarga (KK), Paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas
(KITAS), Akta Pendirian Perusahaan atau dokumen
seJemsnya;
c. bukti kepemilikan jaminan dapat berupa sertifikat
tanah dan/ atau bangunan, Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK) atau dokumen
seJen1snya;
d. bukti pengikatan jaminan antara lain berupa hak
tanggungan, hipotek, fidusia, dan gadai;
e. surat kuasa untuk menjual/menjaminkan Barang
Jaminan atau · Harta Kekayaan Lain milik
Penanggung Utang;
f. daftar Harta Kekayaan Lain milik Penanggung
Utang yang diinventarisasi;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 73 --
g. surat izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (1MB),
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda
pengenal / pendaftaran perusahaan;
h. surat bukti asuransi, penjaminan, surety bond,
bank garansi, atau surat sejenisnya;
1. surat keterangan/keputusan dari pejabat atau
instansi yang berwenang;
J. foto, gambar, denah, peta, citra satelit; dan/atau
k. dokumen lain yang mendukung keberadaan
Piutang Negara.
Pasal 9
Kegiatan penatausahaan dokumen kepemilikan Barang
Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit dengan:
a. menatausahakan
kepemilikan;
dan mengamankan dokumen
b. mengurus peningkatan hak dan memperpanjang masa
berlaku dokumen kepemilikan dalam hal hak akan
berakhir;
c. melakukan tindakan pemblokiran dokumen kepemilikan
ke instansi yang berwenang;
d. melakukan tindakan pencabutan blokir dan roya, dalam
hal terdapat penyelesaian Piutang Negara; dan
e. penatausahaan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan.
Pasal 10
Pembebanan jaminan kebendaan terhadap Barang Jaminan
atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c meliputi:
a. hak tanggungan;
b. hipotek;
C. fidusia; atau
d. gadai,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 73 --
Pasal 11
(1) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf e antara lain berupa
pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian,
pengungkapan, dan kegiatan lain yang menyangkut
akuntansi dan pelaporan Piutang Negara.
(2) Tata cara pelaksanaan akuntansi dan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
standar akuntansi pemerintahan.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Piutang
Negara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal atau
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan
koordinasi dengan Direktur Jenderal.
Paragraf 3
Penagihan Piutang Negara pada
Kementerian Negara/ Lembaga
Pasal 13
(1) Penagihan Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b dilakukan dengan:
a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan;
dan
b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang
Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri ini.
(2) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
dilakukan untuk seluruh jenis, besaran dan kualifikasi
Piutang Negara.
(3) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek
efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 73 --
Pasal 14
(1) Kegiatan penagihan Piutang Negara secara tertulis
dengan surat tagihan oleh Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
a. menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan
pertama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
jatuh tempo atau sejak laporan yang menjadi
dokumen sumber Piutang Negara diterima;
b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal surat tagihan pertama, Penanggung Utang
tidak melunasi seluruh Piutang Negara,
Kementerian Negara/Lembaga menerbitkan dan
menyampaikan surat tagihan kedua;
c. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak
tanggal surat tagihan kedua, Penanggung Utang
tidak melunasi seluruh Piutang Negara,
Kementerian Negara/Lembaga menerbitkan dan
menyampaikan surat tagihan ketiga atau tagihan
terakhir dengan tembusan kepada PUPN sesuai
wilayah kerj a;
d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat tagihan ketiga, Penanggung Utang
tidak melunasi seluruh Piutang Negara:
1) Kementerian Negara/Lembaga menerbitkan
surat penyerahan pengurusan piutang macet
kepada PUPN; atau
2) dalam hal surat tagihan diterbitkan oleh mitra
yang bekerja sama dengan Kementerian
Negara/Lembaga dalam mengelola Piutang
Negara, mitra menerbitkan surat penerusan
tagihan Piutang Negara kepada Kementerian
Negara/Lembaga, untuk selanjutnya
dilakukan penyerahan pengurusan Piutang
Negara macet kepada PUPN; dan
e. kewajiban penyerahan pengurusan Piutang Negara
kepada PUPN setelah terbitnya surat tagihan ketiga
sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan
~
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 73 --
dalam hal upaya optimalisasi tidak dapat
dilaksanakan.
(2) Kementerian Negara/Lembaga mendokumentasikan,
mengadministrasikan, dan mengamankan surat
tagihan, bukti pengiriman dan bukti lain yang terkait,
baik secara manual maupun elektronik.
(3) Dalam hal Penanggung Utang tidak melakukan
pemenuhan kewajiban atas surat tagihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi dasar bagi
Kementerian Negara/Lembaga untuk menghentikan
layanan kepada Penanggung U tang.
Pasal 15
Terhadap Piutang Negara yang berasal dari:
a. pembiayaan/ penyaluran dana;
b. hasil pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
dan/atau
c. Piutang Negara dengan tata cara penagihan tertulis
tersendiri,
tata cara penagihan secara tertulisnya mengikuti ketentuan
dalam perJanJian dan/ atau peraturan perundangan-
undangan yang mengaturnya.
Pasal 16
(1) Penyampaian surat tagihan kepada Penanggung Utang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
dilakukan:
a. secara manual melalui surat tercatat; dan/ atau
b. secara elektronik melalui surat elektronik.
(2) Dalam hal jumlah Piutang Negara lebih dari
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per
Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar
langsung oleh pegawa1 yang ditugaskan oleh
Kementerian Negara/Lembaga dengan membuat tanda
terima.
(3) Dalam hal jumlah
Rp 1. 000. 000. 000, 00
Piutang
(satu
Negara lebih
miliar rupiah)
dari
per
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 73 --
Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar
langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh
Kementerian Negara/Lembaga dengan membuat berita
acara.
(4) Dalam hal Penanggung Utang tidak dijumpai saat
penyampaian surat tagihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), surat tagihan disampaikan
kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama
atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung
Utang atau kepala lingkungan setempat untuk
disampaikan kepada Penanggung Utang.
(5) Proses penyampaian surat tagihan yang memerlukan
tanda terima atau berita acara penyampaian surat
tagihan dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
(6) Bentuk dan format surat, tanda terima, berita acara
berikut tata cara penyampaian surat tagihan, dan tanda
terima/berita acara berpedoman pada ketentuan yang
diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 17
Mekanisme penagihan dengan surat tagihan secara tertulis
terhadap Piutang Negara yang timbul berdasarkan putusan
pengadilan atau Piutang Negara eks Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 4
Penagihan dengan Kegiatan Optimalisasi Piutang Negara
pada Kementerian Negara/Lembaga
Pasal 18
( 1) Selain melakukan penagihan secara tertulis dengan
surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Pasal 15, dan Pasal 16, Kementerian Negara/Lembaga
mengupayakan penagihan dengan optimalisasi Piutang
L.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 73 --
Negara sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf b untuk
mempercepat penyelesaian.
(2) Penagihan dengan optimalisasi Piutang Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. restrukturisasi;
b. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara
lain:
1) Kejaksaan;
2) Kantor Wilayah sesuai wilayah kerja;
3) Direktorat Jenderal Anggaran;
4) Direktorat Jenderal Pajak;
5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/ atau
6) pihak ketiga lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
c. pelaksanaan parate executie jaminan kebendaan;
d. crash program penyelesaian Piutang Negara;
e. gugatan melalui lembaga peradilan; dan/ atau
f. penghentian layanan kepada Penanggung Utang.
Pasal 19
Selain optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2), dapat pula dilakukan upaya
optimalisasi lainnya meliputi:
a. hibah Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah;
b. konversi Piutang Negara menjadi penyertaan modal
negara;
c. penjualan hak tagih/Piutang Negara; dan/ atau
d. debt to asset swap.
Pasal 20
(1) Penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) dan optimalisasi lainnya
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan
sebelum penyerahan ke PUPN.
(2) Dalam hal Piutang Negara telah diserahkan ke PUPN
namun terdapat alasan untuk melakukan optimalisasi
a tau optimalisasi lainnya, Kementerian
Negara/Lembaga selaku penyerah Piutang Negara:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 73 --
a. melakukan penarikan pengurusan Piutang Negara
dari PUPN dalam hal upaya optimalisasi dilakukan
dengan restrukturisasi; atau
b. meminta kepada PUPN untuk melakukan
pengembalian Piutang Negara dalam hal upaya
optimalisasi dilakukan selain dengan
restrukturisasi.
(3) Piutang Negara yang telah disetujui oleh PUPN untuk
dilakukan penarikan atau pengembalian, selanjutnya
dapat dilakukan penagihan dengan optimalisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau
optimalisasi lainnya se bagaimana dimaksud dalam
Pasal 19.
Pasal 21
(1) Restrukturisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan secara selektif
dalam rangka meningkatkan kemampuan Penanggung
Utang melakukan pembayaran kembali.
(2) Restrukturisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) hanya dapat dilakukan atas permohonan
tertulis Penanggung Utang kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga.
(3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga
dapat memberikan:
a. surat persetujuan; atau
b. surat penolakan.
Pasal 22
Restrukturisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan:
a. penjadwalan kembali;
b. perubahan persyaratan;
c. keringanan utang yang meliputi pengurangan pokok
dan/ atau kewajiban selain pokok;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 73 --
d. pembayaran sebagian utang dengan pencairan Barang
Jaminan yang disertai dengan penjadwalan kembali sisa
utang; dan/ atau
e. jenis restrukturisasi lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dituangkan
dalam nota kesepahaman/ perjanjian kerja sama.
(2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan
dilakukan penagihan bersama;
b. pola kerja penagihan bersama;
c. pendanaan; dan
d. jangka waktu kegiatan.
Pasal 24
(1) Kementerian Negara/Lembaga selaku pengelola Piutang
Negara dapat memilih untuk melaksanakan parate
executie jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan mengajukan
permohonan Lelang kepada kantor yang memiliki fungsi
pelayanan Lelang dalam hal Piutang Negara dijamin
dengan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan
peringkat pertama, fidusia atau gadai sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kementerian Negara/Lembaga selaku pengelola Piutang
Negara yang akan melaksanakan parate executie
jaminan kebendaan, terlebih dahulu menerbitkan dan
menyampaikan surat peringatan tersendiri sebanyak 3
(tiga) kali bahwa akan dilakukan penjualan Lelang,
kecuali dalam surat penagihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat ( 1) telah ditegaskan akan
dilaksanakan kewenangan parate executie Jam1nan
kebendaan melalui penjualan Lelang.
L...
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 73 --
(3) Dalam hal pelaksanaan· Lelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Barang Jaminan:
a. tidak terjual, Kementerian Negara/Lembaga dapat
memintakan Lelang ulang;
b. terjual sebagian, Kementerian Negara/Lembaga
dapat menyerahkan pengurusan Piutang Negara
macet kepada PUPN atau mengajukan permohonan
Lelang ulang Barang J aminan yang belum terjual
kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan
Lelang; atau
c. terjual namun masih terdapat s1sa utang
Kementerian Negara/Lembaga menyerahkan
pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN.
(4) Dalam hal Barang Jaminan pada Lelang ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
b tidak terjual, Kementerian Negara/Lembaga
menyerahkan pengurusan Piutang Negara macet kepada
PUPN.
Pasal 25
(1) Optimalisasi Piutang Negara melalui crash program
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d
dilaksanakan:
a. masing-masing Kementerian Negara/Lembaga;
atau
b. untuk melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang khusus
mengamanatkan adanya crash program yang
dikoordinasikan oleh Menteri.
(2) Optimalisasi Piutang Negara melalui crash program
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam periode waktu tertentu berupa:
a. keringanan utang, baik pokok maupun selain
pokok;
b. percepatan penerbitan PSBDT atau PPNTO;
c. moratorium tindakan hukum; dan/ atau
d. bentuk crash program lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 73 --
(3) Pelaksanaan crash program penyelesaian Piutang Negara
oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan
Menteri.
(4) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab
terhadap crash program yang dilaksanakannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tata cara
pelaksanaan crash program secara nasional diatur oleh
Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 26
Optimalisasi Piutang Negara dengan gugatan melalui
lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18
ayat (2) huruf e dilakukan dalam hal terdapat:
a. sengketa terhadap adanya dan besarnya jumlah Piutang
Negara, sehingga tidak dapat diserahkan kepada PUPN;
atau
b. masalah hukum yang menurut pertimbangan pimpinan
Kementerian Negara/Lembaga akan lebih efektif
diselesaikan dengan gugatan melalui lembaga peradilan.
( 1)
Pasal 27
Optimalisasi Piutang Negara berupa penghentian
layanan kepada Penanggung Utang se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dilakukan
dalam hal Penanggung Utang mengajukan permohonan
layanan kepada Kementerian Negara/Lembaga.
(2) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:
a. layanan yang sama; dan/ atau
b. layanan lainnya,
yang diajukan oleh Penanggung Utang yang sama.
L.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 73 --
Pasal 28
Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab penuh
terhadap Penagihan dengan optimalisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18.
Paragraf 5
Penyelesaian Piutang Negara pada
Kementerian Negara/Lembaga
Pasal 29
(1) Penyelesaian Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga dilakukan dengan:
a. pelunasan, termasuk pelunasan dengan
keringanan; atau
b. penghapusan.
(2) Selain penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penyelesaian Piutang Negara dapat dilakukan
dengan pembatalan pengakuan Piutang Negara melalui
koreksi pencatatan.
(3) Pembatalan pengakuan Piutang Negara melalui koreksi
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam hal terdapat bukti kesalahan
pengakuan, yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang pada Kementerian Negara/ Lembaga.
(4) Dalam hal Piutang Negara berupa piutang Penerimaan
Negara Bukan Pajak, penyelesaian Piutang Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. terbitnya surat persetujuan atas keringanan
Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa
pengurangan atau pembebasan Penerimaan Negara
Bukan Pajak;
b. terbitnya penetapan atas pengajuan keberatan atas
surat ketetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c. terbitnya koreksi atas surat tagihan Penerimaan
Negara Bukan Pajak; dan/atau
d. terbitnya pembetulan atas dokumen pemungutan
Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 73 --
dokumen pembayaran dan penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Piutang Negara yang diselesaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dinyatakan
lunas dalam hal:
a. Penanggung U tang telah melunasi seluruh
kewajibannya; atau
b. sebab lainnya yang sah.
(2) Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang
Negara menerbitkan bukti pelunasan yang sah terhadap
Piutang Negara yang telah dinyatakan lunas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 6
Penyetoran Pembayaran Piutang Negara dan Penerbitan
Bukti Pelunasan
Pasal 31
Penerimaan pembayaran Piutang Negara wajib disetor ke kas
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 32
(1) Penanggung Utang wajib menyampaikan foto
kopi/ salinan bukti setoran kepada unit di lingkungan
Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang
Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
dilakukan penyetoran, dalam hal Pembayaran Piutang
Negara disetor sendiri oleh Penanggung Utang ke Kas
Negara.
(2) Berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), petugas pada unit di lingkungan Kementerian
Negara/Lembaga melakukan:
a. pencatatan Piutang Negara dalam Kartu Piutang;
dan
b. penatausahaan bukti setoran.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 73 --
Pasal 33
(1) Pelunasan Piutang Negara dilakukan secara:
a. angsuran; atau
b. pembayaran sekaligus,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau
perjanjian yang mengaturnya.
(2) Setiap pelunasan Piutang Negara yang pembayarannya
dilakukan secara angsuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, unit di lingkungan Kementerian
Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara wajib
menerbitkan bukti pelunasan.
(3) Setiap pelunasan Piutang Negara yang pembayarannya
dilakukan sekaligus se bagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, Bukti Penerimaaan Negara (BPN) berfungsi
sebagai bukti pelunasan.
(4) Dalam rangka penerbitan bukti pelunasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), petugas pada unit Kementerian
Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara wajib
mengonfirmasi kebenaran setoran Piutang Negara
kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
(5) Konfirmasi kebenaran setoran Piutang Negara dalam
rangka penerbitan bukti pelunasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. untuk Piutang Negara yang jangka waktu
pembayarannya kurang dari 1 (satu) tahun,
konfirmasi kebenaran atas setoran dilakukan
sebelum penerbitan bukti pelunasan; dan
b. untuk Piutang Negara yang jangka waktu
pembayarannya lebih dari 1 (satu) tahun,
konfirmasi kebenaran atas setoran dilakukan setiap
1 (satu) tahun.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 73 --
Paragraf 7
Penyerahan Pengurusan Piutang Negara pada
Kementerian Negara/Lembaga kepada PUPN
Pasal 34
Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri
oleh Kementerian Negara/Lembaga.
Pasal 35
(1) Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
dengan kategori macet dan telah dilakukan penagihan
secara tertulis dan/ atau penagihan secara optimalisasi
pada tingkat pertama namun tidak berhasil, wajib
diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
(2) Penyerahan pengurusan kepada PUPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
a. Piutang Negara yang tata cara pengurusannya
diatur dalam Undang-Undang tersendiri; dan
b. Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 36
(1) Piutang Negara yang telah diserahkan kepada PUPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tetap
dicatat sebagai Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara.
(2) Nilai Piutang Negara yang dicatat sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan nilai pada saat
diserahkan kepada PUPN.
Paragraf 8
Penghapusan Piutang Negara
Pasal 37
(1) Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dan
Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak dapat
dilakukan setelah Piutang Negara diurus secara optimal.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 73 --
(2) Pengurusan Piutang Negara dinyatakan telah optimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah
dinyatakan se bagai:
a. PSBDT oleh PUPN; a tau
b. PPNTO oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, atas
Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan kepada
PUPN.
Pasal 38
Piutang Negara yang telah dinyatakan PSBDT atau PPNTO
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), harus segera
diajukan usul Penghapusan Secara Bersyarat oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri.
Pasal 39
Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara
Mutlak atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Piutang Negara.
Bagian Kedua
Optimalisasi Lainnya oleh Kementerian Negara/Lembaga
Paragraf 1
Umum
Pasal 40
(1) Kementerian Negara/Lembaga hanya dapat melakukan
kegiatan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 berdasarkan persetujuan dari Menteri.
(2) Menteri berwenang memberikan persetujuan
pelaksanaan optimalisasi lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk nilai Piutang Negara
sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur
Jenderal.
L
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 73 --
(4) Direktur Jenderal harus bertanggung jawab secara
substansi atas pemberian persetujuan pelaksanaan
optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
Paragraf 2
Permohonan
Pasal 41
(1) Kementerian Negara/Lembaga yang akan melakukan
upaya optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1), terlebih dahulu harus
mengajukan usulan permohonan persetujuan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipersyaratkan paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Penanggung U tang;
b. besaran Piutang Negara beserta rinciannya;
c. dokumen terjadinya Piutang Negara;
d. upaya yang telah dilakukan dalam menagih Piutang
Negara;
e. alasan/pertimbangan; dan
f. langkah strategis yang akan dilakukan dalam
pelaksanaan optimalisasi lainnya.
Pasal 42
(1) Direktur Jenderal melakukan penelitian terhadap
usulan permohonan persetujuan optimalisasi lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
(2) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta
bantuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
untuk melakukan review terlebih dahulu terhadap
permohonan optimalisasi lainnya se bagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal permohonan optimalisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1):
a. disetujui, Direktur Jenderal berdasarkan
kewenangan dalam bentuk mandat sebagaimana
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 73 --
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) memberikan
persetujuan pelaksanaan optimalisasi lainnya; atau
b. tidak disetujui, Direktur Jenderal berdasarkan
kewenangan dalam bentuk mandat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) menolak usulan
permohonan persetujuan optimalisasi lainnya.
Paragraf 3
Hibah Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah
Pasal43
(1) Kementerian Negara/Lembaga melakukan inventarisasi
dan penelitian Piutang Negara yang akan dilakukan
optimalisasi lainnya dalam bentuk hibah kepada
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf a.
(2) Hasil inventarisasi dan penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
a. legalitas kepemilikan Piutang Negara oleh
pemerintah, yang didukung dengan dokumen
sumber dan dokumen pendukung yang
membuktikan adanya dan besarnya Piutang
Negara; dan
b. nilai Piutang Negara yang akan dihibahkan kepada
Pemerintah Daerah, yang meliputi pokok dan
kewajiban lainnya.
Pasal 44
Hibah Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a hanya dapat
dilakukan setelah terdapat:
a. persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (2); dan
b. surat kesediaan untuk menerima hibah dari Pemerintah
Daerah selaku calon penerima hibah.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 73 --
Pasal 45
Hibah Piutang Negara dilakukan dengan berita acara hibah
yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau
pejabat yang diberi kewenangan selaku pemberi hibah dan
Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan atau
berdasarkan peraturan perundang-undangan selaku
penerima hibah.
Paragraf 4
Konversi Piutang Negara Menjadi Penyertaan Modal
Pasal 46
Optimalisasi lainnya dalam bentuk konversi Piutang Negara
menjadi penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Penanggung U tang merupakan Badan U saha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
atau perusahaan yang telah terdapat kepemilikan
negara;
b. terdapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) atau organ perusahaan yang berwenang
sesuai peraturan perundang-undangan; dan
c. konversi Piutang Negara hanya dapat dilakukan atas
utang pokok, kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan yang khusus mengaturnya.
Pasal47
Optimalisasi lainnya dalam bentuk konversi menjadi
penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. setelah mendapat persetujuan RUPS atau organ
perusahaan yang berwenang, pimpinan Badan U saha
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), atau perusahaan yang telah terdapat
kepemilikan negara selaku Penanggung Utang
mengajukan permohonan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga dilampiri proposal, yang meliputi aspek
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 73 --
hukum, aspek keuangan, dan aspek operasional, serta
data dan dokumen pendukungnya;
b. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a
didasarkan dari hasil uji tuntas (due diligence) yang
dilakukan oleh pihak independen;
c. Menteri/Pimpinan Lembaga meneruskan permohonan
yang dilampiri proposal Penanggung Utang sebagaimana
dimaksud pada huruf a kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal untuk mendapat persetujuan dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (2);
d. Direktur Jenderal melakukan penelitian dari aspek
hukum, aspek keuangan, dan aspek operasional
terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf c; dan
e. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada huruf d menunjukkan bahwa
Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
membayar utangnya, Direktur Jenderal berdasarkan
kewenangan dalam bentuk mandat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) menyetujui rencana
pelaksanaan optimalisasi lainnya dengan cara konversi
menjadi penyertaan modal negara.
Pasal48
Persetujuan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 7 huruf e, ditindaklanjuti Menteri dengan:
a. melakukan koordinasi bersama Menteri/Pimpinan
Lembaga terkait; dan
b. menyampaikan usul penyertaan modal negara
dimaksud kepada Presiden.
Pasal 49
Penyertaan modal negara ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
L
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 73 --
Paragraf 5
Penjualan Hak Tagih/Piutang Negara
Pasal 50
(1) Penjualan hak tagih Piutang Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dapat dilakukan
melalui:
a. penjualan secara langsung berdasarkan akta cessie
yang dibuat oleh notaris; atau
b. Lelang dihadapan pejabat lelang.
(2) Penjualan hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur
Jenderal berdasarkan pelimpahan wewenang dalam
bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (3).
Pasal 51
(1) Kementerian Negara/Lembaga yang akan melakukan
penjualan hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (1), terlebih dahulu harus melakukan
inventarisasi dan penelitian terhadap Piutang Negara
yang akan dilakukan penjualan.
(2) Inventarisasi dan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
b. legalitas kepemilikan Piutang Negara oleh
pemerintah, yang didukung dengan dokumen
sumber dan dokumen pendukung yang
membuktikan adanya dan besarnya Piutang
Negara; dan
c. nilai dan daya laku Piutang Negara yang akan
dijual.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Piutang Negara
direncanakan akan dilakukan penjualan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pimpinan unit di
lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang
mengelola Piutang Negara memberitahukan secara
tertulis kepada Penanggung Utang.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 73 --
- 34
Pasal 52
(1) Harga dasar atas penjualan hak tagih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat ( 1) ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan
kewenangan.
(2) Harga dasar penjualan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh
penilai pemerintah atau penilai publik.
(3) Dalam hal harga dasar atas penjualan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di bawah nilai utang pokok,
penjualan hak tagih harus dilakukan melalui Lelang.
Pasal 53
Dalam hal Piutang Negara telah beralih kepada pihak ketiga
melalui penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (1), Pimpinan unit di lingkungan Kementerian
Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara
memberitahukan secara tertulis terse but kepada Penanggung
Utang.
Pasal 54
Proses Lelang hak tagih dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Lelang.
Paragraf 6
Debt to Asset Swap
Pasal 55
(1) Optimalisasi lainnya dalam bentuk debt to asset swap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d,
dilakukan:
a. apabila optimalisasi penyelesaian Piutang Negara
dengan cara restrukturisasi Piutang Negara tidak
dapat dilakukan/ diselesaikan; dan
b. atas sebagian atau seluruh kewajiban pokok
dan/ atau non pokok.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 34 of 73 --
(2) Alokasi debt to asset swap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperhitungkan berdasarkan urutan prioritas
sebagai berikut:
a. kewajiban pokok;
b. bunga;
c. denda; dan
d. kewajiban lainnya.
(3) Dalam hal setelah dilakukan debt to asset swap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat
sisa kewajiban pokok dan/ atau non pokok, penyelesaian
sisa kewajiban dilakukan melalui upaya optimalisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan
mempertimbangkan aspek kesesuaian dan efektivitas.
Pasal 56
(1) Debt to asset swap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 dilakukan dengan cara penyerahan aset.
(2) Aset yang dipergunakan untuk debt to asset swap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa
tanah atau tanah berikut bangunan yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. atas nama Penanggung Utang;
b. bebas dari segala permasalahan hukum;
c. dalam kondisi tidak dalam penguasaan pihak
ketiga;
d. dalam kondisi tidak menjadi jaminan utang kepada
kreditur yang lain; dan
e. tidak terkait dengan kegiatan usaha Penanggung
Utang.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan dalam surat pernyataan Penanggung Utang.
Pasal 57
(1) Untuk menentukan nilai aset yang menjadi objek debt to
asset swap, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
berdasarkan permohonan optimalisasi lainnya dari
pimpinan Kementerian ·Negara/ Lembaga sebagaimana
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 35 of 73 --
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), menyampaikan
permohonan penilaian kepada:
a. penilai pemerintah; atau
b. penilai publik yang ditunjuk oleh Direktorat
J enderal Kekayaan Negara,
untuk mendapatkan nilai wajar.
(2) Setelah aset dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
meminta review kepada Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan sebagai bahan pertimbangan
persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara
melalui debt to asset swap.
(3) Direktur Jenderal berdasarkan pelimpahan wewenang
dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (3) menerbitkan surat persetujuan
optimalisasi lainnya berupa debt to asset swap termasuk
nilai aset yang ditetapkan sebagai debt to asset swap.
Pasal 58
(1) Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (3) telah diterbitkan, pelaksanaan
Debt to Asset Swap dilanjutkan dengan penyelesaian:
a. perjanjian debt to asset swap antara Penanggung
Utang dengan Menteri/Pimpinan Lembaga secara
notariil;
b. berita acara serah terima aset dari Penanggung
Utang kepada Menteri/Pimpinan Lembaga;
c. akta pelepasan hak dari Penanggung U tang kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga yang dibuat di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
d. pengurusan balik nama sertifikat menjadi atas
nama Pemerintah Republik Indonesia sesuai
ketentuan yang berlaku.
(2) Nilai aset yang ditetapkan sebagai debt to asset swap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3)
diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban dari
Penanggung U tang.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 36 of 73 --
(3) Kementerian Negara/Lembaga melakukan pengurangan
kewajiban dari Penanggung Utang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) setelah diselesaikannya
pengurusan balik nama sertifikat menjadi atas nama
Pemerintah Republik Indonesia.
(4) Kementerian Negara/Lembaga dapat menyerahkan
pengelolaan aset se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
kepada Menteri selaku Pengelola Barang Milik Negara
melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
BAB IV
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA
BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN)
Pasal 59
(1) Pengelolaan Piutang Negara pada BUN dilakukan sesuai
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, sepanjang tidak
diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan Piutang Negara pada
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap pengelolaan Piutang Negara
pada BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terhadap ketentuan mengenai penerbitan
PPNTO.
Pasal 60
(1) Piutang Negara pada BUN yang dikategorikan macet dan
telah dilaksanakan upaya penagihan tertulis dan/ atau
upaya optimalisasi namun tidak dilunasi, wajib
diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
(2) Penyerahan pengurusan kepada PUPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPA BUN.
(3) Berdasarkan kewenangan PUPN, Piutang Negara pada
BUN yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditolak atau dikembalikan kepada
PPA BUN selaku penyerah piutang.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 37 of 73 --
(4) Dalam hal Piutang Negara pada BUN yang ditolak atau
dikembalikan oleh PUPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), PPA BUN:
a. melengkapi/ memperbaiki dokumen penyerahan
dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada
PUPN; atau
b. menyelesaikan Piutang Negara pada BUN yang
dikembalikan atau ditolak oleh PUPN sesuai
peraturan perundang-undangan yang mengatur
Piutang Negara pada BUN, dalam hal dokumen
penyerahan tidak dapat dilengkapi/ diperbaiki.
BABV
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN
Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya kepada PUPN
Pasal 61
(1) Piutang Negara dengan kategori macet pada
Kementerian Negara/Lembaga yang tidak dapat
diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:
a. Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban
paling banyak sampai dengan Rp8.000.000,00
(delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan
tidak ada Barang J aminan yang diserahkan atau
Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis;
atau
b. Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk
diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
(2) Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 38 of 73 --
Menteri/Pimpinan Lembaga sesua1 mekanisme yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 62
(1) Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk
diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan
Piutang Negara yang adanya dan besarnya tidak dapat
dipastikan secara hukum.
(2) Piutang Negara yang adanya dan besarnya tidak dapat
dipastikan secara hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya
kepada PUPN, meliputi:
a. Piutang Negara yang tidak didukung dokumen
sumber yang memadai sehingga tidak dapat
dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung
jawab terhadap penyelesaiannya;
b. Piutang Negara yang tidak dapat dipastikan
jumlah/besarannya dikarenakan tidak terdapat
dokumen sumber, tidak terdapat kejelasan
informasi dokumen sumber atau bukti-bukti
pendukungnya;
c. Piutang Negara yang masih menjadi objek sengketa
di lembaga peradilan; dan/ atau
d. Piutang Negara yang telah diserahkan ke PUPN
namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya kepada PUPN
Paragraf 1
Tata Cara Umum
Pasal 63
(1) Setiap Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai
Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan
t......
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 39 of 73 --
pengurusannya kepada PUPN harus melaksanakan
upaya penagihan secara tertulis se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan lunas.
(2) Selain melakukan upaya penagihan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian
Negara/Lembaga dapat menempuh upaya penagihan
dengan optimalisasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal
18 dan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, dengan memperhatikan aspek
efektivitas dan efisiensi.
Pasal 64
(1) Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan
penghapusan setelah diterbitkan PPNTO oleh pimpinan
unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang
mengelola Piutang Negara.
(2) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab penuh
terhadap penerbitan PPNTO.
(3) PPNTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih
dahulu mendapatkan review dari Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) Kernen terian
Negara/Lembaga.
(4) Bentuk dan format PPNTO tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 65
(1) Piutang Negara ditetapkan sebagai PPNTO sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dalam hal masih
terdapat sisa kewajiban, namun:
a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan
untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat
tinggalnya; dan
b. tidak ada Barang Jaminan atau Barang Jaminan
tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 40 of 73 --
(2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian
atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai
nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak
mempunyai nilai jual.
(3) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk
menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari
hasil penjualannya.
Paragraf 2
Persyaratan PPNTO untuk Sisa Kewajiban Paling Banyak
Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) per Penanggung
Utang dan Tidak Ada Barang Jaminan yang Diserahkan
Pasal 66
(1) Piutang Negara dengan jumlah s1sa kewajiban paling
banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per
Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang
diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai
ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (1) huruf a, dapat diterbitkan PPNTO.
(2) Penerbitan PPNTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Piutang Negara memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. telah disampaikan surat penagihan sesuai
ketentuan;
b. kualitas Piutang Negara telah macet;
c. usia pencatatan Piutang Negara telah lebih dari 5
(lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau
terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh
persen);
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan
untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan
dengan paling sedikit dokumen berupa:
1) kartu keluarga miskin;
2) putusan pailit;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 41 of 73 --
3) surat keterangan dari Lurah/Kepala
Desa/Kepala Lingkungan/Instansi yang
berwenang yang menyatakan Penanggung
Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan utang atau tidak diketahui
tempat tinggalnya;
4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi
masyarakat miskin; dan/ atau
5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit
di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga
yang mengelola Piutang Negara dalam bentuk
surat kunjungan atau berita acara atau bukti
lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung
Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan utang; dan
e. terdapat review dari Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
bahwa proses pengelolaan Piutang Negara telah
dilakukan secara optimal.
(3) Dalam hal jumlah sisa kewajiban paling banyak
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bukti bahwa
Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d angka 3) dapat berupa surat pernyataan
p1mpman unit di lingkungan Kementerian
Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara.
Paragraf 3
Persyaratan PPNTO untuk Piutang Negara yang Tidak
Memenuhi Syarat untuk Diserahkan Pengurusannya
kepada PUPN
Pasal 67
Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan
kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
huruf b dengan s1sa kewajiban paling banyak
Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dapat diterbitkan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 42 of 73 --
PPNTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 68
Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan
kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf
b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan
juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan PPNTO
setelah dipenuhi syarat:
a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas Piutang Negara telah macet;
c. usia pencatatan Piutang Negara lebih dari 7 (tujuh)
tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat
angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling
sedikit dokumen berupa:
1) kartu keluarga miskin;
2) putusan pailit;
3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala
Lingkungan/Instansi yang berwenang yang
menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak
diketahui tempat tinggalnya;
4) bukti penerimaan asurans1 kesehatan bagi
masyarakat miskin; dan/ atau
5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di
lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang
mengelola Piutang Negara dalam bentuk surat
kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang
menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak
mempunya1 kemampuan untuk menyelesaikan
utang; dan
e. terdapat review dari Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga bahwa
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 43 of 73 --
proses pengelolaan Piutang Negara telah dilakukan
secara optimal.
Pasal 69
Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan
kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
huruf b dengan sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan jumlah Rpl.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan
surat PPNTO setelah dipenuhi syarat:
a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas Piutang Negara telah macet;
c. usia pencatatan Piutang Negara telah lebih dari 10
(sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau
terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling
sedikit dokumen berupa:
1) kartu keluarga miskin;
2) putusan pailit;
3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala
Lingkungan/Instansi yang berwenang yang
menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak
diketahui tempat tinggalnya;
4) bukti penenmaan asurans1 kesehatan bagi
masyarakat miskin; dan/ atau
5) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas
pad a unit di lingkungan Kernen terian
Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara
yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang
tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan utang; dan
e. terdapat review dari Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga bahwa
proses pengelolaan Piutang Negara telah dilakukan
secara optimal.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 44 of 73 --
Pasal 70
Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan
kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
hurufb dengan sisa kewajiban lebih dari Rpl.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan
surat pernyataan PPNTO setelah dipenuhi syarat:
a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas Piutang Negara telah macet;
c. usia pencatatan Piutang Negara telah lebih dari 10
(sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran a tau
terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling
sedikit dokumen berupa:
1) kartu keluarga miskin;
2) putusan pailit;
3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala
Lingkungan/Instansi yang berwenang yang
menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak
diketahui tempat tinggalnya;
4) bukti penenmaan asurans1 kesehatan bagi
masyarakat miskin; dan/ atau
5) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas
petugas pada unit di lingkungan Kementerian
Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara
yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang
tidak mempunya1 kemampuan untuk
menyelesaikan utang;
e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan
melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) huruf b sesuai wilayah kerjanya; dan
f. terdapat review dari Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga bahwa
proses pengelolaan Piutang Negara telah dilakukan
secara optimal.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 45 of 73 --
Pasal 71
(1) Dalam hal dari upaya penagihan yang dilakukan oleh
unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang
mengelola Piutang Negara baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan melibatkan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b
diperoleh bukti/ dokumen yang membuktikan adanya
dan besarnya Piutang Negara secara pasti, terhadap
Piutang Negara yang semula termasuk kategori tidak
dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b,
diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesua1
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyerahan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan jika memenuhi syarat:
a. jumlah s1sa kewajiban paling sedikit
Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); atau
b. terdapat Barang Jaminan yang diserahkan.
Pasal 72
(1) Dalam hal Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat ( 1) huruf b dilakukan upaya penagihan
atau upaya lain yang dilakukan oleh petugas pada unit
di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang
mengelola Piutang Negara baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan melibatkan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b,
namun Penanggung Utang tetap tidak mengakui adanya
dan/ atau besarnya Piutang Negara, Kementerian
Negara/Lembaga dapat melakukan upaya gugatan
melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e.
(2) Gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) harus dilakukan dalam hal:
a. jumlah s1sa kewajiban paling sedikit
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. adanya bukti formal yang memadai; dan
t...
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 46 of 73 --
c. berdasarkan hasil identifikasi terdapat harta
kekayaan Penanggung Utang yang dapat dilakukan
penyitaan.
(3) Dalam hal gugatan melalui lembaga peradilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
a. kalah/ ditolak/tidak dapat diterima, namun tidak
dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut; atau
b. dimenangkan secara inlcracht van gewijsde namun
tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak
terdapat harta kekayaan yang bisa diletakkan
penyitaan,
lingkungan Kernen terian p1mp1nan unit di
Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara
menerbitkan PPNTO tanpa menunggu usia pencatatan
melebihi ketentuan dalam Pasal 70 huruf c.
BAB VI
PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
Pasal 73
Kementerian Negara/Lembaga dan PPA BUN wajib
melakukan penentuan kualitas Piutang Negara dengan
mempertimbangkan paling sedikit:
a. jatuh tempo Piutang Negara; dan
b. upaya penagihan.
Pasal 74
Kementerian Negara/Lembaga dan PPA BUN wajib
melakukan pembentukan penyisihan Piutang Negara tidak
tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian.
Pasal 75
Tata cara penentuan kualitas Piutang Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 dan pembentukan penyisihan
Piutang Negara tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 pada Kementerian Negara/Lembaga dan PPA BUN
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 47 of 73 --
BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PUPN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 76
(1) Prosedur dan tata cara Pengurusan Piutang Negara oleh
PUPN dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan di bidang Pengurusan Piutang Negara.
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Piutang Negara
yang diurus oleh PUPN sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dapat dilakukan pengurusan sederhana oleh
PUPN dengan mengikuti ketentuan pengurusan
sederhana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Pengurusan Sederhana
Paragraf 1
Objek Pengurusan Sederhana
Pasal 77
Piutang Negara yang dilakukan pengurusan sederhana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. jumlah utang paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah);
b. tidak terdapat Barang Jaminan atau Barang Jaminan
tidak mempunyai nilai ekonomis, telah hilang, telah
terjual Lelang atau telah dicairkan;
c. tidak pernah datang memenuhi surat
panggilan/himbauan atau tidak pernah datang atas
kemauan sendiri;
d. tidak pernah melakukan angsuran;
e. telah dilakukan pemberitahuan Surat Paksa; dan
L..
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 48 of 73 --
f. telah diurus oleh PUPN lebih dari 5 (lima) tahun
terhitung sejak penerbitan Surat Penerimaan
Pengurusan Piutang Negara (SP3N).
Pasal 78
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 huruf f, dalam hal Piutang Negara
berasal eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
(2) Piutang Negara berasal dari eks Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi kriteria antara lain sebagai
berikut:
a. alamat dan/ atau nama Penanggung Utang tidak
ditemukan atau tidak lengkap sehingga tidak
memungkinkan dilakukan penelusuran lebih
lanjut;
b. dokumen penyerahan pengurusan Piutang Negara
hanya berupa cetakan dari Sistem Aplikasi
Pengganti Bunysis (SAPB); dan/atau
c. tidak terdapat dokumen yang membuktikan bahwa
Penanggung Utang telah membuat
perikatan/perjanjian kredit dengan bank asal.
Paragraf 2
Pelaksanaan Pengurusan Sederhana
Pasal 79
(1) Pelaksanaan pengurusan sederhana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilaksanakan oleh
PUPN Cabang.
(2) Dalam melaksanakan pengurusan sederhana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUPN Cabang
dapat di ban tu oleh pejabat/ pegawai Kantor Wilayah.
Pasal 80
Pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
l...
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 49 of 73 --
a. membuat konsep surat penagihan yang ditandatangani
oleh Kepala KPKNL yang ditujukan kepada Penanggung
Utang yang menjadi objek pengurusan sederhana agar
menghadap ke KPKNL untuk melakukan pembayaran
sesuai ketentuan;
b. mengirimkan surat penagihan sebagaimana dimaksud
pada huruf a melalui surat tercatat atau melalui sarana
elektronik;
c. dalam hal alamat Penanggung Utang tidak ditemukan
atau tidak lengkap sehingga surat penagihan tidak
memungkinkan tersampaikan kepada Penanggung
Utang, penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan melalui pengumuman panggilan yang
diunggah dalam laman/website Kantor Pusat/Kantor
Wilayah/KPKNL tanpa menyebutkan besaran jumlah
utang;
d. PUPN Cabang melakukan pembahasan per Berkas
Kasus Piutang Negara (BKPN) setelah:
1) terlampauinya tanggal menghadap sebagaimana
tercantum dalam surat penagihan/ pengumuman
panggilan;
2) Penanggung Utang memenuhi surat penagihan dan
melakukan penyelesaian se bagian / seluruh
kewajiban atau mengajukan cara-cara
penyelesaian; atau
3) Penanggung Utang datang memenuhi surat
penagihan namun tidak melakukan penyelesaian;
dan
e. membuat tindak lanjut penyelesaian per Berkas Kasus
Piutang Negara (BKPN) berdasarkan hasil pembahasan.
Pasal 81
( 1) PUPN Cabang merumuskan tindak lanjut penyelesaian
berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 huruf e.
(2) Tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) setelah diterbitkannya surat penagihan, yaitu:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 50 of 73 --
a. menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara
Lunas (SPPNL), dalam hal Penanggung Utang
melunasi utang;
b. membuat surat kepada penyerah Piutang Negara
untuk melakukan penarikan, dalam hal
Penanggung Utang mengajukan restrukturisasi
utang melalui penyerah piutang;
c. memproses persetujuan keringanan utang, dalam
hal Penanggung Utang mengajukan upaya
penyelesaian dengan keringanan utang sesuai
besaran tarif yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. mengadministrasikan pembayaran sesuai
ketentuan yang berlaku, dalam hal Penanggung
Utang membayar sebagian utang;
e. memantau secara ketat dan berkala rencana
penyelesaian utang, dalam hal Penanggung Utang
menghadap dan membuat surat pernyataan
bermeterai untuk menyelesaikan atau mengangsur
utang;
f. menerbitkan PSBDT dalam hal:
1. Penanggung Utang menghadap namun tidak
mampu menyelesaikan utang dengan disertai
surat pernyataan miskin bermeterai, dalam hal
jumlah kurang dari Rp50. 000. 000, 00 (lima
puluhjuta rupiah);
2. Penanggung Utang menghadap namun tidak
mampu menyelesaikan utang dengan disertai:
a) surat pernyataan miskin bermeterai yang
dikuatkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Instansi yang berwenang; atau
b) surat pernyataan miskin bermeterai yang
dilengkapi dengan salah satu dari kartu
keluarga miskin, bukti penerima asuransi
kesehatan atau bukti lainnya yang
sejenis,
L
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 51 of 73 --
dalam hal jumlah utang RpS0.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Penanggung Utang dari Berkas Kasus Piutang
Negara (BKPN) eks Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) menghadap namun tidak
mengakui serta menolak membayar kewajiban
dengan surat pernyataan bermeterai, dalam
hal dokumen penyerahan pengurusan Piutang
Negara termasuk kriteria sebagaimana diatur
dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, huruf b atau
huruf c;
4. Penanggung Utang tidak menghadap, dan
surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 huruf b dikembalikan oleh
perusahaan j asa pengiriman karena tidak
diketahui lagi alamatnya atau alamat tidak
jelas, dalam hal jumlah utang paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
atau
5. Penanggung Utang tidak menghadap dan dari
pembahasan bersama, penelitian administrasi
atau kegiatan pengurusan diketahui bahwa
Penanggung Utang telah tidak diketahui
keberadaannya dengan bukti paling sedikit
berupa:
a) berita acara pemberitahuan surat paksa
dilakukan dengan cara ditempelkan oleh
Juru Sita Piutang Negara di papan
pengumuman PUPN Cabang sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 karena Penanggung Utang
tidak diketahui lagi keberadaannya;
b) surat keterangan Lurah/Kepala Desa/
Pimpinan Instansi yang berwenang; atau
c) berita acara intensifikasi penagihan yang
dibuat oleh petugas KPKNL yang
t....
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 52 of 73 --
diketahui oleh kantor kelurahan/ desa/
instansi yang berwenang,
dalam hal jumlah utang sampai dengan
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
g. tindak lanjut penyelesaian lainnya yang mendorong
penyelesaian Piutang Negara.
(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 huruf d dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh:
a. Kepala KPKNL;
b. Kepala Seksi Piutang Negara;
c. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
d. pemegang Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN);
dan
e. Pejabat/ pegawai Kantor Wilayah dalam hal
terdapat penugasan untuk melakukan asistensi.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan lebih dari satu kali sesuai perkembangan
pengurusan sederhana.
(5) Bentuk dan format berita acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(6) PUPN Cabang menindaklanjuti rekomendasi
penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak berita acara ditandatangani dan melaporkan hasil
pengurusan sederhana kepada Direktur Jenderal.
Pasal 82
Dalam pelaksanaan pengurusan sederhana:
a. persetujuan penarikan utang sebagai tindak lanjut
penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2)
huruf b, dilakukan tanpa proposal restrukturisasi
utang;
b. persetujuan keringanan utang sebagai tindak lanjut
penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2)
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 53 of 73 --
huruf c, dilakukan tanpa adanya analisis keringanan;
dan
c. penerbitan PSBDT sebagai tindak lanjut penyelesaian
sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) huruf f,
dilakukan tanpa adanya pemeriksaan atau penelitian
lapangan.
Pasal 83
Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang telah dilakukan
pengurusan oleh PUPN, namun termasuk dalam kriteria
pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 dan Pasal 78, harus berpedoman dan mengikuti proses
keseluruhan pengurusan sederhana yang diatur dalam
PeratuFor compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara
tentang PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 163/PMK.06/2020/2020. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
PUPN is responsible for managing state receivables that have been deemed uncollectible after initial collection efforts (Pasal 35). This includes the authority to write off debts that cannot be collected.
Proper documentation must be maintained for all state receivables, including evidence of the debt and any actions taken to collect it (Pasal 7 and Pasal 8).
This regulation replaces previous regulations and aims to streamline the management of state receivables, ensuring that all processes are aligned with current financial management practices.
The regulation must be implemented in conjunction with existing laws governing state finances, including the State Treasury Law and Government Regulations on debt management.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.