Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the previous regulation No. 150/PMK.05/2019 regarding the technical guidelines for the functional position of Financial Management Analysts in the context of the State Budget (APBN). The amendment aims to expand career development opportunities for financial managers through transfers from other positions, thus necessitating adjustments to the technical guidelines. The regulation outlines the qualifications and requirements for individuals seeking to be appointed as Financial Management Analysts, ensuring that they meet specific criteria related to education, experience, and ethical standards.
1. **Who is affected**: This regulation primarily affects civil servants (PNS) who are involved in financial management within government agencies. It specifically targets those in the functional position of Financial Management Analysts under the State Budget framework.
2. **Key obligations and rights**: According to Pasal 10, the appointment of individuals to the position of Financial Management Analyst requires them to meet several criteria, including: - Being a civil servant (PNS) with good integrity and morality (Pasal 10 ayat (1) a-b). - Holding at least a bachelor’s degree (S-1) or equivalent in relevant fields such as economics, finance, or law (Pasal 10 ayat (1) d). - Having a minimum of two years of experience in financial management (Pasal 10 ayat (1) f). - Passing competency tests as outlined by the relevant authority (Pasal 10 ayat (1) e). - Not being under disciplinary punishment or investigation (Pasal 10 ayat (1) i-j). - Meeting age requirements based on the level of the analyst position (Pasal 10 ayat (1) h).
3. **Definitions worth knowing**: Key terms in this regulation include: - **Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan** (Functional Position of Financial Management Analyst): A designated role within government agencies focused on managing state financial resources. - **APBN** (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): The State Budget of Indonesia, which outlines government spending and revenue.
4. **Effective date and transitional provisions**: The regulation came into effect on November 14, 2022, following its promulgation. It replaces and amends the previous regulation No. 150/PMK.05/2019, ensuring that all appointments and management of the Financial Management Analyst position adhere to the new guidelines.
5. **Interactions with other regulations**: This regulation references several other laws and regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 2008 on State Ministries, and previous Ministerial Regulations that govern the organization and work procedures of the Ministry of Finance. It emphasizes the need for compliance with existing laws regarding functional positions and financial management.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 10 outlines the criteria for appointment as a Financial Management Analyst, including being a civil servant, having relevant educational qualifications, and passing competency tests.
Candidates must have at least two years of experience in financial management as specified in Pasal 10 ayat (1) f.
Pasal 10 ayat (1) h sets age limits for candidates, with a maximum of 53 years for certain positions and 55 years for others.
Candidates must not be undergoing disciplinary action or investigation as stated in Pasal 10 ayat (1) i.
The regulation is effective from November 14, 2022, as per Pasal II ayat (2).
Full text extracted from the official PDF (7K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/PMK.05/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 150/PMK.05/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa urituk perluasan kesempatan pengembangan karier bagi pengelola keuangan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja · Negara melalui perpindahan dari jabatan lain, dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis . Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 4. Pel'.aturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan · Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noinor 1227); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 4 -- Menetapkan 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 150/PMK.05/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLMN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Pasal I Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1227) berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) atau setara di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan di antaranya pendidikan, teknik, dan kesehatan; e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural sesuai dengan SKJ yang telah disusun oleh instansi pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun; g. memiliki Nilai Kinerja paling rendah bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan · Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda; dan 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya. 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/ atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat; jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 4 -- j. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat perpindahan jabatan; dan k. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada saat perpindahan jabatan. (2) Penyampaian usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima PPK pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sesuai jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (4) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya danjenjangjabatan yang ditetapkan sesuai denganjumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. (5) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi pendidikan lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan persyaratannya ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Pasal II (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pengusulan, penetapan, dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional. (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 4 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 November 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1142 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u . b. MAS SOEHARTO NIP 1969092219900 jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tentang STANDAR / PEDOMAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 163/PMK.05/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The new regulation replaces the previous regulation No. 150/PMK.05/2019 and must be adhered to for all future appointments as stated in Pasal II ayat (1).