This regulation has been revoked and no longer applies.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation amends the previous regulation regarding the procedures for the provision, disbursement, and accountability of compensation funds for businesses affected by the pricing policies of fuel and electricity. It aims to ensure the availability and smooth distribution of fuel and electricity in Indonesia while adjusting the mechanisms for calculating, budgeting, and disbursing compensation funds for the year 2022.
The regulation primarily affects businesses (Badan Usaha) involved in the distribution of specific types of fuel and electricity, particularly those assigned by the government. This includes companies in the oil and gas sector, electricity providers, and other related entities.
- Article 1 defines key terms such as Dana Kompensasi (Compensation Fund), which includes both fuel and electricity compensation funds. - Article 6 outlines the procedures for determining compensation based on the difference between the retail price of fuel and electricity tariffs. The Minister of Finance must coordinate with the Minister of Energy and the Minister of State-Owned Enterprises before establishing compensation policies (Pasal 6 ayat (1)). - Article 7 details the process for businesses to report excess revenue due to pricing discrepancies and the subsequent obligations for tax settlements (Pasal 7 ayat (3)). - Article 8 provides the formula for calculating electricity compensation based on the difference between the actual and government-set tariffs (Pasal 8 ayat (1)). - Article 12 specifies the documentation required for disbursement requests, including invoices and tax receipts (Pasal 12 ayat (2)). - Article 17 states that compensation payments for the current budget year will be based on the Minister of Finance's policies (Pasal 17 ayat (1)). - Article 23 addresses the handling of discrepancies in compensation payments, detailing how excess payments should be resolved (Pasal 23 ayat (2)).
- Dana Kompensasi (Compensation Fund): Funds allocated for compensating businesses for losses incurred due to government pricing policies. - Badan Usaha (Business Entity): Entities assigned by the government to supply and distribute specific types of fuel and electricity. - APBN (State Budget): The annual financial plan approved by the House of Representatives.
This regulation took effect on November 14, 2022, and amends the previous regulation No. 159/PMK.02/2021. It includes transitional provisions for compensation requests submitted before the regulation's enactment.
The regulation references several laws and regulations, including the 1945 Constitution, the Government Regulation No. 45 of 2013, and various Ministerial Regulations that govern the financial and operational aspects of the compensation fund management. It also interacts with the regulations concerning the pricing of fuel and electricity set by the Ministry of Energy and Mineral Resources.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Article 1 defines Dana Kompensasi as the funds allocated for compensating businesses for losses incurred due to the pricing policies of fuel and electricity.
Article 6 outlines the procedures for determining compensation based on the difference between the retail price of fuel and electricity tariffs, requiring coordination with relevant ministers.
Article 12 specifies the necessary documentation for disbursement requests, including invoices and tax receipts to ensure compliance.
Article 23 details the procedures for resolving discrepancies in compensation payments, including how excess payments should be managed.
The regulation came into effect on November 14, 2022, and amends the previous regulation No. 159/PMK.02/2021.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (43K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 /PMK.02/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 159/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LlSTRIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak dan tenaga listrik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya _ penambahan alokasi pembayaran kompensasi bahan bakar minyak dan listrik tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian terkait mekanisme perhitungan, penganggaran, dan pencairan dana kompensasi bahan bakar minyak dan listrik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan TarifTenaga Listrik; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 20 -- Menetapkan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan , Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.0 1 /2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Repub l ik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); 7. Peraturan Menter i Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan , dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indones ia Tahun 2021 Nomor 1277); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 279); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan , Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan U saha Aki bat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1277) diubah sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 20 -- 1. Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini , yang dimaksud dengan : 1. Dana Kompensasi adalah dana kompensasi harga jual ec e ran bahan bakar minyak dan dana kompensasi tarif tenaga listrik. 2. Dana Kompensasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya di sebut Dana Kompensasi BBM adalah Dana Kompensasi yang dibayarkan ol eh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan U saha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar m in yak tertentu dan/ atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/ atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perh i tungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 3. Dana Kompensasi Tarif Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi Listrik adalah Dana Kompensasi y ang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih n e to antara tarif tenaga listrik nonsubsidi berdasarkan perhitungan formu la penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penetapan tarif tenaga listrik nonsubsidi oleh Pemerintah . 4. Badan U saha adalah badan usaha y ang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan / atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan serta tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara y ang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) y ang selanjutnya dis e but BA 999.08 adalah subbagi an anggaran bendahara umum negara y ang menampung belanja Pemerintah Pusat untuk keperluan belanja pegawai , be l anja bantuan sosial, belanja lain-lain , yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara / l embaga. 7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara U mum Negara y ang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 20 -- yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. 8 . Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan clan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan clan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara. 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara. 13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA BUN dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak /bendahara pengeluaran. 14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. 15. Asersi Manajemen adalah pernyataan tanggung jawab manajem en atas nilai yang disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Tahunan. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus , di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), serta ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah , sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan clan/ atau reviu perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 20 -- minyak tertentu minyak solar (gas oin dan/ atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oin dan/ atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Kompensasi BBM setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. (2) Dihapus. (3) Penetapan kebijakan Dana Kompensasi BBM oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. harga dasar atas kekurangan penerimaan Badan Usaha , yang dibayarkan kepada Badan Usaha ; b. pajak pertambahan nilai atas kekurangan penerimaan Badan Usaha yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan mengenai perpajakan dan tidak dibayarkan kepada Badan Usaha ; dan c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor atas kekurangan penerimaan Badan U saha, bukan termasuk objek pajak daerah yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan tidak dibayarkan kepada Badan U saha. (3a) Perhitungan harga dasar dan pajak pertambahan n i lai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan dan disampaikan kepada Badan Usaha. (4) Penyelesaian pembay aran atas kekurangan penenmaan Badan Usaha dilaksanakan sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a). 3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5) , ayat (6) , dan ayat (7) Pasal 7 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/ atau revm perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdapat kelebihan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara hargajual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oin dan/ a tau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oin dan/ a tau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , Menteri Keuangan menetapkan kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha s e telah berkoordinasi jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 20 -- dengan Menteri Energi dan Sum b er Daya Mineral dan Menteri Sadan Usaha Milik Negara. (2) Penetapan kebijakan atas kelebihan penerimaan Sadan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Sadan U saha. (3) Dalam hal Menteri Keuangan menetapkan kebijakan atas kelebihan penerimaan Sadan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sadan Usaha menyampaikan surat pemberitahuan pe l aksanaan penyelesaian pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada KPA BUN Dana Kompensas i paling l ama 7 (tuju h) hari kerja setelah surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Sadan U saha. (4) Surat pemberitahuan pelaksanaan penyelesaian pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana d i maksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bag i an tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Keb ij akan peny elesaian atas kelebihan penerimaan Sadan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. pengurangan pembayaran utang Dana Kompensasi BBM; dan / atau b . penyetoran kelebihan penerimaan dari harga dasar oleh Sadan Usaha ke Kas Negara. (6) Kebij akan penyelesaian pajak pertambahan ni l ai atas kelebihan penerimaan Sadan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. pengurangan pembayaran utang pajak pertambahan nilai Dana Kompensasi BBM; dan/ atau b. pemindahbukuan dari reken i ng penerimaan pajak ke rekening Kas Negara. (7) Dalam hal Menteri Keuangan menetapkan kebijakan atas kelebihan penerimaan Sadan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, maka Sadan Usaha me l akukan penyetoran atas kelebihan penerimaan dari harga dasar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat Menteri Keuangan diterima oleh Sadan Usaha pada akun Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu (Kode Akun 425918). (8) Kelebihan penerimaan Sadan Usaha tahun-tahun sebelumnya akan diselesaikan pembayarannya dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). 4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Kompensasi Listrik dihitung dengan formula sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 20 -- DK Listrik = ST x V Keterangan: DK Listrik Dana Kompensasi Listrik. ST = selisih antara tarif tenaga listrik nonsubsidi yang seharusnya dan tarif tenaga listrik nonsubsidi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah. V volume penjualan tenaga listrik nonsubsidi. (2) Tarif tenaga listrik nonsubsidi yang seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). (3) Tarif tenaga listrik nonsubsidi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif tenaga listrik nonsubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (4) Volume penjualan tenaga listrik nonsubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penjualan tenaga listrik Luar Waktu Beban Puncak (kWh LWBP); b. penjualan tenaga listrik Waktu Beban Puncak (kWh WBP); dan c. kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) . (5) Volume penjualan tenaga listrik nonsubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada laporan penjualan PT PLN (Persero). 5. Ketentuan ayat (2) , ayat (3) , ayat (4) , ayat (5), ayat (7) , dan ayat (8) Pasal 9 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 2 (dua) ayat , yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan setelah ayat (8) Pasal 9 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Dalam hal Pemerintah tidak melaksanakan kebijakan peny esuaian: a. harga jual eceran bahan bakar miny ak sesuai dengan perhitungan formula berdasarkan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan b. tarif tenaga listrik nonsubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral , pada tahun anggaran berjalan, Badan Usaha menyampaikan perhitungan Dana Kompensasi kepada KPA BUN Dana Kompensasi. (2) Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan data dukung sebagai berikut: a. perhitungan Dana Kompensasi BBM: 1. harga dasar jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oiQ dan/ atau jenis bahan bakar miny ak khusus penugasan jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 20 -- berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. harga jual eceran jenis bahan bakar min yak tertentu minyak solar (gas oiij dan/ atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oiij dan/ atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 4. vo lume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oiij dan/ atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. b. perhitungan Dana Kompensasi Listrik: 1. laporan penjualan tenaga listrik ; 2. tarif tenaga listrik nonsubsidi hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 3. surat penetapan tarif adjustment. (3) Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periode triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga paling lambat tanggal 10 setelah triwulanan berkenaan berakhir pada tahun anggaran berjalan. (3a) Perhitungan Dana Kompensasi untuk periode triwulan keempat pada tahun anggaran berjalan merupakan perhitungan Dana Kompensasi untuk: a. bulan Oktober yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Novembe r ; atau b. bulan Oktober dan bulan November yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Desember. (3b) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) dimajukan ke hari kerja sebelumnya. (4) Berdasarkan perhitungan Dana Kompensasi yang disusun oleh Sadan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Kementerian Keuangan melakukan revm perhitungan Dana Kompensasi. (4a) Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lama: jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 20 -- a . 10 (sepu luh) h ari kerja unt u k per i ode triwulan pertama, triwulan kedua, dan tr iwu l an ketiga; dan b. 5 (l ima) hari kerja untuk periode triwulan keempat, sete l ah permintaan reviu perhitungan Dana Kompensasi dan dokumen pendukung di terima secara lengkap ol eh Aparat Pengawasan I ntern Pemerintah - Kementerian Keuangan. (6) Berdasarkan hasil reviu perhitungan Dana Kompensasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Kementeri an Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan dapat menetapkan kebijakan Dana Kompensasi setelah berkoo r dinasi dengan Menteri Energi dan Sumbe r Daya Mineral dan Menter i Sadan Usaha Milik Negara. (7) Penetapan kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Sadan Usaha . (8) Dalam hal alokasi Dana Kompensasi belum dialokasikan pada BA 999.08 , berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPA BUN Dana Kompensas i mengusulkan alokas i Dana Kompensasi kepada Pemimpin PPA BUN BA 999 . 08. (9) Berdasarkan usul alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pem i mpin PPA BUN BA 999 . 08 melakukan penelitian dan selanjutnya menyampaikan usulan alokasi Dana Kompensasi kepada Direktur Jenderal Anggaran. (10) Dalam hal usulan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8a) disetujui dan/atau sudah tersedia pada BA 999.08 , Pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan alokasi Dana Kompensasi dan memin t a KPA BUN Dana Kompensasi untuk mengusu l kan penggunaan anggaran Dana Kompensasi. 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai beri kut: Pasal 10 (1) Dalam rangka penyampaian usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (10), KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara kepada Pem i mpin PPA BUN BA 999.08 dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: a. surat Pem imp in PPA BUN BA 999.08 mengenai pemberitahuan alokasi Dana Kompensasi; b. kerangka acuan kerja; c. rincian anggaran belanja yang memuat jumlah Dana Kompensasi yang akan dibayarkan; d. surat pernyataan bahwa telah dil akukan pene litian ke l engkapan dokumen pendukung; e. Laporan Hasil Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan dan/ atau Laporan Hasil Reviu jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 20 -- Perhitungan Dana Kompensasi Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/ atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Kementerian Keuangan; f. surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan Dana Kompensasi; dan g. hasil revm Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Kementerian Keuangan atas usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, huruf c, dan huruf d disusun dan ditandatangani oleh KPA BUN Dana Kompensasi. 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Dalam rangka pencairan Dana Kompensasi, Direksi Sadan U saha mengajukan surat tagihan kepada KPA BUN Dana Kompensasi. (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. faktur pajak dan surat setoran pajak atas penyerahan jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oiQ dan/ atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan; c. Laporan Hasil Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan dan/ a tau Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/ atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Kementerian Ke uangan ; d. surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan Dana Kompensasi; e. nomor rekening untuk pembayaran Dana Kompensasi; dan f. perhitungan kekurangan penerimaan Sadan Usaha akibat kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik. 8. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Pembayaran Dana Kompensasi kepada Sadan Usaha untuk periode triwulanan pada tahu n anggaran b erjalan dibayarkan berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 9 ayat (7) . (2) Pembayaran Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara. jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 20 -- 9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan ketentuan ayat (3) sampai dengan ayat (7) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Berdasarkan penghitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan/ atau hasil reviu awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7), Direktorat Jenderal Anggaran meminta reviu perhitungan Dana Kompensasi 1 (satu) tahun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2) Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permintaan reviu perhitungan Dana Kompensasi dan dokumen pendukung diterima secara lengkap ol eh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2a) Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Dihapus. (7) Dihapus. 10. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19A (1) KPA BUN Dana Kompensasi menyusun Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi setelah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara berdasarkan: a. Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau b. Asersi Manajemen Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dalam hal Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan belum diterima sampai dengan batas waktu yang ditentukan. (2) Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 20 -- (3) KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana climaksucl pacla a y at (1) kepacla Direktur Anggaran Biclang Politik, Hukum , Pertahanan, clan Keamanan clan Bagian Anggaran Benclahara Umum Negara selaku PPA BUN BA 999.08 paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya. 11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Berclasarkan Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 19A ayat (1) , Pemerintah melakukan pencatatan Dana Komp e nsasi clalam laporan keuangan unaudited. (2) Berclasarkan Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana climaksud dalam Pasal 19A ayat ( 1) huruf a, Me nteri Keuangan berkoorclinasi clengan Menteri Energi clan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menyusun kebijakan Dana Kompensasi yang salah satunya berisi besaran Dana Komp e nsasi clalam tahun anggaran sebelumnya. (3) Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana climaksud pada a y at (2) clitetapkan dalam surat Menteri Keuangan kepacla Baclan Usaha. (4) Berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Pemerintah melakukan koreksi / pemutakhiran pencatatan Dana Kompensasi clalam laporan keuangan unaudited. 12. Ketentuan Pasal 21 cliubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Dalam hal alokasi Dana Kompensasi belum dialokasikan pacla BA 999.08 , berdasarkan surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), KPA BUN Dana Kompensasi dapat mengusulkan alokasi Dana Kompensasi kepada Pemimpin PPA BUN BA 999.08. (2) Berdasarkan usulan alokasi Dana Komp e nsasi sebagaimana climaksucl pacla a y at (1) , Pe mimpin PPA BUN BA 999.08 melakukan penelitian clan selanjutnya meny ampaikan usulan alokasi Dana Kompensasi kepacla Direktur Jenderal Anggaran. (3) Dalam hal usulan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana climaksud pada ayat (2) dis e tujui dan / atau sudah tersedia pada BA 999.08 , Pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan alokasi Dana Kompensasi dan meminta KPA BUN Dana Kompensasi untuk mengusulkan penggunaan anggaran Dana Kompensasi. (4) Ketentuan mengenai penganggaran clan pencairan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 20 -- Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penganggaran dan pencairan Dana Kompensasi untuk periode triwulanan dan tahunan yang ditetapkan pada tahun berjalan. 13. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), serta ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 22 diubah , sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Pembayaran Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1) dan Pasal 21 ayat (4) serta Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat ( 1) diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan. (3) Besaran Dana Kompensasi dalam 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final . (4) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Sadan Usaha Milik Negara untuk menyusun kebijakan Dana Kompensasi. (5) Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan kepada Sadan Usaha. (6) Berdasarkan Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah melakukan pencatatan Dana Kompensasi dalam laporan keuangan audited. (6a) Dalam hal Kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan sampai dengan batas waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (audited), pencatatan Dana Kompensasi oleh Pemerintah dalam laporan keuangan (audited) didasarkan atas laporan hasil pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan. (7) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima sampai dengan batas waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (audited), Menteri Keuangan menggunakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). 14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Dana Kompensasi antara yang telah dibayar jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 20 -- kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) dengan kebijakan Dana Kompensasi sesuai surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), selisih kurang pembay aran Dana Kompensasi tersebut di bayarkan kepada Badan Usaha sete l ah dianggarkan dalam APBN dan/ atau APBN Perubahan. (2) Dalam hal terdapat se l isih leb ih pembayaran Dana Kompensasi antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) dengan kebijakan Dana Kompensasi sesuai surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), maka: a. penyelesaian selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi BBM mengacu ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6). b. penyelesaian selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi Listrik , dapat berupa: 1. pengurangan pembayaran utang Dana Kompensasi Listrik; dan/ atau 2. penyeto r an ke kas negara oleh Badan Usaha sebagai penerimaan kembali be l anja lain- lain tahun anggaran yang lalu. (3) Dalam rangka percepatan penerimaan negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan , pelaksanaan penyetoran selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi oleh Badan Usaha ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di laksanakan sebelum surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ay at (5) ditetapkan. (4) Besaran final selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi d i dasarkan atas surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5). 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berb u nyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Dalam hal penugasan di l aksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha , maka: a. perhitungan , penagihan, dan peneri maan pembayaran Dana Kompensasi BBM serta penyusunan Asersi Manajemen sebagaimana d i maksud dalam Pasal 9, Pasal 12, Pasal 16 , dan Pasal 18; b. penyelesaian kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan c. pencatatan dan pertanggungjawaban Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 , Pasal 22 , dan Pasal 27 , dilakukan oleh anak perusahaan Badan Usaha. (2) Badan Usaha bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribus i an jenis bahan bakar m i nyak terten t u minyak solar (gas oiij jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 20 -- dan/ atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang dilaksanakan oleh anak perusahaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak perhitungan Dana Kompensasi BBM bulan September 2021 . 16. Menambahkan Lampiran mengenai ketentuan contoh perhitungan formula kompensasi pada laporan penjualan PT PLN (Persero) setelah Lampiran huruf H , sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a . Terhadap permintaan pembay aran Dana Kompensasi semester pertama tahun 2022 y ang sudah diajukan sebelum Peraturan Me nteri ini diundangkan , pembayarannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 / PMK.02 / 2021 tentang Tata Cara Penyediaan , Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensas i atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik. b. Laporan Hasil Reviu Perhitungan Dana Kompensasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk periode semester pertama tahun 2022 menjadi dasar penetapan kebijakan Dana Kompensasi semester pertama tahun 2022 oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Me nteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. c. Batas waktu penyampaian perhitungan Dana Kompensasi dari Badan Usaha kepada KPA BUN Dana Komp e nsasi untuk periode triwulan ketiga dan triwulan keempat tahun 2022 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 20 -- I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 November 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1139 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b . Kepala Bagian A terian MAS SOEHART NIP 1969092219 jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 20 -- V LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 /PMK . 02/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 159/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK I. CONTOH PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI LISTRIK Dana Kompensasi listrik dihitung dengan formula sebagai berikut: DK Listrik = ST x V Keterangan: DK Listrik Dana Kompensasi Listrik. ST = selisih antara tarif tenaga listrik non subsidi yang seharusnya dengan tarif tenaga listrik non subsidi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah. volume penjualan tenaga listrik Selisih tarif sebagaimana dimaksud di dalam formula perhitungan Dana Kompensasi Listrik terjadi ketika Penetapan tarif tenaga listrik untuk pelanggan nonsubsidi berbeda dengan tarif tenaga listrik sesuai perhitungan formula tariff adjustment. Tarif tenaga listrik nonsubsidi seharusnya dihitung berdasarkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik sesuai APBN atau APBN Perubahan atau BPP Perubahan tahun yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Tarif tenaga listrik nonsubsidi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah merupakan tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Dalam hal terdapat pelanggan nonsubsidi yang dikenakan tar if di bawah atau di atas besaran tarif penetapan , maka selisih tarif pelanggan tersebut tetap dihitung berdasarkan tarif seharusnya dengan tarif penetapan pada golongan pelanggan tersebut. Penjualan tenaga listrik merupakan volume energi listrik yang dijual kepada pelanggan yang terdiri dari penjualan tenaga listrik diluar waktu beban puncak, waktu be ban puncak dan kelebihan daya reaktif (kVArh), termasuk juga penjualan listrik yang bersumb er dari kegiatan komisioning , selisih netto kWh atas mutasi p e langgan, penjualan dari P2TL dari tahu n -tahun sebelumnya. Volume energi listrik yang didasarkan pada laporan penjualan mencakup: a) laporan rekapitulasi pembuatan rekening listrik pelanggan paskabayar (TUL III-07), yaitu kWh riil yang dipakai pelanggan dan selisih antara kWh minimum yang dipersyaratkan dengan kWh riil yang dipakai pelanggan; b) pemakaian kWh pelanggan prabayar, mencakup pembelian token , kompensasi Uang Jaminan Langganan (UJL) migrasi listrik prabayar, kWh stand bongkar, restitusi , dan token pengembalian dalam periode tahun yang sama; dan c) selisih netto penambahan dan pengurangan atas koreksi rekening, penambahan dari non tagihan listrik (tagihan susulan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), penetapan kWh stand bongkar , tagihan susulan kWh, tagihan susulan kWh import), dan penyambungan sementara. jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 20 -- Berikut contoh perhitungan besaran kompensasi namun tidak terbatas hanya pada contoh berikut: 1. Pelanggan reguler (pascabayar) pada tegangan rendah dengan p e makaian kWh d.1 b awah.Jam ny:ala m1n1mum Golongan Tarif / Daya Rl / l.300VA Jam Nyala Minimum 40 Jam (52 kWh) Pemakaian riil kWh 10 kWh Tarif Penetapan (Rp/ kWh) 1.400 er 1 ungan ompensas1 Tarif Seharusnya (Rp/kWh) 1.500 DK Listrik (Rp) STxV (Rpl.500 - Rpl.400) x 52 kWh Rp5.200 2. Pelanggan reguler (pascabayar) pada tegangan rendah dengan p e makaian kWh d.1 atas 1am nyala m1n1mum Golongan Tarif / Daya R l/ 2. 2 00 VA Jam Nyala Minimum 4 0 J a m (88 kWh) Pem a kaian kWh 120 Tarif Penetapan (Rp/ kWh) 1.400 er 1 ungan ompensas1 Tarif Seharusn ya (Rp/ kWh) 1.500 DK Listrik (Rp) ST x V (Rpl.500 - Rp l. 400) x 120 k Wh Rpl2.000 3. an an rendah B2 6.600 VA Pemakaian kWh 350 1.400 Perh.1tungan K ompensas1 Tarif Seharusnya (Rp/ kWh) 1 .500 DK Listrik (Rol ST x V (Rpl. 5 00 - Rp l. 400) x 3 50 kWh Rp35 . 000 4. Pelanggan reguler (pascabayar) pada tegangan tinggi dengan pemakaian kWh d.1 b awah.1am nya1a mm1mum Golongan Tarif / Daya 14/ 30.000.00 0 VA Jam Nvala Minimum 40 Jam (1.200.000 kWh) Pe makaian: - kWh saa t LWBP 6 50 .000 kWh - kWh saat WBP 20.000 kWh - kelebihan daya r eak ti f 15.000 kVArh Tarif Penetapan - Blok LWBP (Rp/ kWh) 900 - Blok WBP (Rp / kWh) 900 - kVArh (Rp / kVArh) 900 P er h.1tungan Kompensas1 Pemaka ian Minimum - Total kWh Minimum 1.200.000 - kWh s a at WBP 2 0.000 - kWh minimum saat LWBP 1.200.000 -20.000 = 1.180 . 000 Tarif Seharusnya - Blok LWBP (Rp/ kWh) 1.100 - Blok WBP (Rp/ kWh) 1.100 - kVArh (Rp / kVArh) 1. 100 DK Listrik (Rp) STxV jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 20 -- - LWBP Rpl.100-Rp900 x 1.180.000 kWh LWBP - WBP Rpl.100-Rp900 x 20.000 kWh WBP - kVArh Rpl.100-Rp900 x15.000 kVArh - Jumlah Rp243.000.000 5. Pelanggan reguler (pascabayar) pada tegangan menengah dengan pemakaian kWh di atasjam nyala minimum Golongan Tarif / Daya 13 / 1.385.000 VA Jam Nyala Minimum 40 Jam (55.400 kWh) Pemakaian: - kWh saat LWBP 65.000 kWh - kWh saat WBP 2.000 kWh - kelebihan daya reaktif 1.500 kVArh Tarif Penetapan - Blok LWBP (Rp/kWh) 1.000 - Blok WBP (Rp/kWh) 1.500 - kVArh (Rp /kVArh) 1.200 er 1 ungan ompensas1 Tarif Seharusnya - Blok LWBP (Rp/ kWh) 1.200 - Blok WBP (Rp/kWh) 1.800 - kVArh (Rp/kVArh) 1.300 DK Listrik (Rp) STxV - LWBP Rpl.200-Rpl.000 x 65.000 kWh LWBP - WBP Rpl.800-Rpl.500 x 2.000 kWh WBP - kVArh Rpl.300-Rpl.200 xl.500 kVArh - Jumlah Rp13.750.000 6. P enjualan yang berasal dari non tag ihan lis trik (kWh Tagihan Susulan (TS) P2TL akib a t P e1anggaran ) Golongan Tarif / Daya Rl /2.2 00 VA kWh Tagihan Susulan (TS) 120 P2TL akibat Pelanggaran Tarif P enetapan pada saat 1.375 kedapatan Tagihan Susulan (TS) P2TL akibat Pelanggaran (Ro /kWh) Tarif Penetapan Tahun 1.400 Berialan (Rp /kWh) er 1 ungan ompensas1 Tarif Seharusnya pada saat 1.475 ked apatan Tagihan Susulan (TS) P2TL akibat Pelanggaran (Ro /kWh) Tarif Seharusnya Tahun 1.500 Berialan (Rp /kWh ) DK Listrik (Rp) STxV (Rpl.475 - Rpl.375) x 120 kWh Rp12.000 7. Pelanggan tarif layanan khusus pada tegangan rendah menggunakan faktor N Golongan Tarif / Daya L / 35.000 VA Pemakaian kWh 2000 Tarif Penetapan (Rp /kWh) 1.644 Faktor N 1,0 Tarif Pelane:e:an (Rp/kWh) 1.644 Perhitun gan Kompensasi jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 20 -- Tarif Seharusnva (Ro /kWh) . . 1.650 Faktor N 1,0 Tarif PelanP-P-an (Ro/kWh) 1.650 DK Listrik (Ro) STxV fl x (Rpl.650 - Rpl.644)] x 2000 kWh Rpl2.000 8. Pelanggan tarif layanan khusus pada tegangan menengah menggunakan faktor N Golongan Tarif / Dava L /250.000 VA Pemakaian kWh 2000 Tarif Penetaoan (Ro/kWh) 1.644 Faktor N 0,85 Tarif PelanP-Pan (Ro/kWh) 1.397 Perh.1tungan K ompensas1 Tarif Seharusnva (Ro/kWh) 1.650 Faktor N 0,85 Tarif Pelane:e:an (Ro/kWh) 1.402 DK Listrik fRol STxV [0,85 x (Rp~.650 - Rpl.644)] x 2000 kWh (Rpl.402 - Rol.397) x 2000 kWh Rpl0.200 9. Pelanggan tarif layanan khusus pada tegangan tinggi menggunakan faktor N Golongan Tarif / Dava L /35.000.000 VA Pemakaian kWh 2000 Tarif Penetaoan (Ro/kWh) 1.644 Faktor N 0,8 Tarif PelanP-P-an (Ro/kWh) 1.315 - - Per 1tungan Komoensasi Tarif Seharusnva (Ro/kWh) 1.650 Faktor N 0,8 Tarif PelanP-P-an (Ro/kWh) 1.320 DK Listrik (Rp) STxV [0,8 x (Rpl.650 - Rpl.644)] x 2000 kWh (Rpl.320 - Rpl.315) x 2000 kWh Rp9.600 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Admi · nan MAS SOEHARTO NIP 19690922199001 jdih.kemenkeu.go.id I -- 20 of 20 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik
tentang APBN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 159/PMK.02/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation references various laws and regulations, including the 1945 Constitution and Government Regulation No. 45 of 2013, ensuring alignment with existing legal frameworks.