Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the existing rules regarding the disbursement of funds through the State Treasury and Budget System. It aims to provide greater flexibility in the payment of compensation, such as salaries and allowances, to officials and employees both domestically and abroad. The changes are intended to streamline the process and ensure timely payments.
The regulation primarily affects government officials and employees who receive compensation through the State Treasury system. This includes those working within Indonesia and those stationed overseas. Additionally, it impacts banks involved in the operational disbursement of funds (Bank Operasional) and other financial institutions (BPG) that handle these transactions.
- Pasal 16 outlines the procedures for the disbursement of funds (SP2D/SP2D-R). Specifically, it mandates that operational banks must disburse funds on the first working day of each month for salary payments (Pasal 16 ayat (1) and (1a)). - Funds must be available in the source account before disbursement can occur (Pasal 16 ayat (2)). - Any SP2D/SP2D-R received after 15:00 WIB on the due date can still be processed on that date, provided additional funding is arranged (Pasal 16 ayat (4)). - Disbursement is to be conducted via the Overbooking mechanism for accounts at operational banks and through BI-RTGS or SKN-BI for accounts at other banks (Pasal 16 ayat (5) and (6)).
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana): A directive for fund disbursement. - Bank Operasional: The operational bank responsible for managing disbursements. - BPG (Bank Pembangunan Daerah): Regional development banks involved in fund management.
This regulation came into effect on November 14, 2022, upon its promulgation. It amends the previous regulation, PMK No. 188/PMK.05/2017, and its subsequent amendment PMK No. 62/PMK.05/2019.
The regulation references several laws and regulations, including Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Government Regulation No. 45 of 2013 on the Implementation of State Revenue and Expenditure Budget, ensuring that the new provisions align with existing legal frameworks.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
According to Pasal 16 ayat (1), operational banks must disburse salary payments on the first working day of each month.
Pasal 16 ayat (2) states that disbursement can only occur if sufficient funds are available in the source account.
Pasal 16 ayat (4) allows for SP2D/SP2D-R received after 15:00 WIB on the due date to be processed on the same day if additional funding is provided.
Per Pasal 16 ayat (5) and (6), funds are to be disbursed via Overbooking for operational bank accounts and through BI-RTGS or SKN-BI for other banks.
Full text extracted from the official PDF (7K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 /PMK.05/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; b. bahwa untuk memberikan fleksibilitas pengaturan pembayaran kompensasi berupa gaji dan/ atau tunjangan atau dalam bentuk lainnya kepada pejabat/pegawai yang bertugas di dalam dan di luar negeri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 4 -- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan clan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan clan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 531); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA. Pasal I Ketentuan ayat (la) Pasal 16 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan clan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 4 -- 62/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 531) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Bank Operasional dan/atau BPG melakukan penyaluran dana SP2D/SP2D-R sesuai dengan: a. tanggal SP2D/SP2D-R; dan b. Kelompok Bayar (Paygroup) pada SP2D/SP2D-R. (la) Khusus Dana SP2D Gaji Induk, Bank Operasional dan/ atau BPG melakukan penyaluran dana pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. (2) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (la) dilakukan setelah cukup tersedia dana pada rekening sumber. (3) Dana SP2D/SP2D-R yang disalurkan pada tanggal SP2D/SP2D-R adalah SP2D/SP2D-R yang telah diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG paling lambat pada pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan. (4) SP2D yang diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG pada tanggal SP2D setelah Pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan dapat dibayarkan pada tanggal berkenaan setelah dilakukan tambahan Penyediaan Dana (Dropping) oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (5) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Pemindahbukuan (Overbooking) untuk rekening penerima yang berada di Bank Operasional dan/atau BPG. (6) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan/atau SKN-BI un tuk rekening penerima yang berada di luar Bank Operasional dan/atau BPG. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. f jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 4 -- I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 November 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1122 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. MAS SOEHARTO NIP 196909221990 jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
tentang PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 158/PMK.05/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.