Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the previous regulation No. 50 of 2023 concerning the procedures for the provision, disbursement, and accountability of the Government's Food Reserve Fund (CPP) for the first phase. The amendments aim to ensure the smooth implementation of activities by Perum BULOG in maintaining food supply stability and pricing towards the end of the year. Key changes include adjustments to the budget proposal process and the requirements for fund disbursement, enhancing the efficiency and accountability of the fund management.
1. **Who is affected**: This regulation primarily affects Perum BULOG, which is responsible for managing the food reserve fund. It also impacts government agencies involved in budget planning and financial oversight, particularly those engaged in the procurement and distribution of food supplies.
2. **Key obligations and rights**: - **Budget Proposal Process**: According to Pasal 9, Perum BULOG must submit a proposal for the use of the food reserve fund, which will be reviewed by the PPA BUN to ensure alignment with the national budget (Pasal 9 ayat (1)). - **Additional Budget Requests**: Pasal 9A allows KPA BUN to propose additional budget allocations, requiring supporting documents such as legal bases and work frameworks (Pasal 9A ayat (1)). - **Fund Disbursement**: Perum BULOG is responsible for submitting monthly requests for fund reimbursement, which must include reviews from internal government auditors (Pasal 10 ayat (2)). - **Accountability**: The regulation mandates that all disbursements are subject to review and must be accompanied by proper documentation, including receipts and statements of responsibility from Perum BULOG's leadership (Pasal 11 ayat (2)).
3. **Definitions worth knowing**: - **Perum BULOG**: The state-owned enterprise responsible for food logistics and supply. - **KPA BUN**: The Budget User Authority of the State Treasury. - **PPA BUN**: The Budget User Power of the State Treasury.
4. **Effective date and transitional provisions**: This regulation takes effect on the date of its promulgation, which is December 19, 2023. It amends and updates the previous regulation No. 50 of 2023.
5. **Interactions with other regulations**: The regulation references several laws and regulations, including the Law on State Treasury (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004) and the Law on the Ministry of State (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008), ensuring that the management of the food reserve fund aligns with broader financial governance frameworks in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Perum BULOG must submit a proposal for the use of the food reserve fund, which will be reviewed by PPA BUN to ensure it aligns with the national budget (Pasal 9 ayat (1)).
KPA BUN can propose additional budget allocations with supporting documents, including legal bases and work frameworks (Pasal 9A ayat (1)).
Perum BULOG is required to submit monthly reimbursement requests for fund usage, which must include reviews from internal auditors (Pasal 10 ayat (2)).
All disbursements must be accompanied by proper documentation, including receipts and statements of responsibility from Perum BULOG's leadership (Pasal 11 ayat (2)).
The regulation mandates that all reimbursement requests undergo a review process by internal government auditors before disbursement (Pasal 10 ayat (3)).
Full text extracted from the official PDF (10K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2023 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH TAHAP PERTAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada akhir tahun, perlu melakukan penyesuaian beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah -- 1 of 6 -- jdih.kemenkeu.go.id diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850); 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 379); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 ten tang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH TAHAP PERTAMA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 379) diubah sebagai berikut: -- 2 of 6 -- jdih.kemenkeu.go.id 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 ( 1) Berdasarkan usulan penggunaan dana penyelenggaraan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), PPA BUN melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan alokasi dana penyelenggaraan CPP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran Bendahara Umum Negara. (2) Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. 2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A (1) KPA BUN dapat mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Direktur J enderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa: a. dasar hukum pengalokasian anggaran; b. kerangka acuan kerja ditandatangani KPA BUN; c. rincian anggaran belanja ditandatangani KPA BUN; d. laporan hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional; dan e. dokumen pendukung lainnya dalam hal diperlukan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk pengusulan tambahan anggaran guna memenuhi kebutuhan penggantian dana CPP, yang diajukan pada bulan Desember tahun anggaran berjalan. (3) Mekanisme persetujuan atas usulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. 3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 ( 1) Dana penyelenggaraan CPP tahap pertama digunakan untuk: a. pembayaran penggantian dana kepada Perum BULOG atas penyaluran CPP untuk operasi pasar umum berupa selisih atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu berupa selisih antara HPB, HPJ, dan HPK dengan harga penjualan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan; dan -- 3 of 6 -- jdih.kemenkeu.go.id b. pembayaran penggantian dana kepada Perum BULOG atas penyaluran CPP dalam rangka selain untuk operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Perum BULOG mengajukan penggantian penggunaan dana penyelenggaraan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN setiap 1 (satu) bulan. (3) Penggantian penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui: a. reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional; dan/ atau b. reviu lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan pemeriksaan atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG berdasarkan permintaan bantuan Kepala Badan. (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG. (5) Dalam rangka memenuhi kebutuhan penggantian dana CPP pada bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dalam hal pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai, penggantian penggunaan dana penyelenggaraan CPP paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari penggantian yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dalam hal hasil reviu telah selesai, penggantian atas penggunaan dana penyelenggaraan CPP diberikan sebesar selisih antara besaran dana penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan besaran hasil reviu. 4. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 11 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 ( 1) Dalam rangka pencairan dana penyelenggaraan CPP tahap pertama untuk penggantian dana atas penggunaan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O, Perum BULOG mengajukan surat tagihan kepada PPK. (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. kuitansi tagihan/bukti pembayaran pengadaan CPP oleh Perum BULOG yang disusun sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. hasil reviu dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional atau hasil reviu badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan -- 4 of 6 -- jdih.kemenkeu.go.id c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perum BULOG yang disusun sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk pengajuan surat tagihan penggunaan dana penyelenggaraan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5). Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 5 of 6 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1009 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id -- -- 6 of 6 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama
tentang PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 144/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
This regulation comes into effect on December 19, 2023, and amends the previous regulation No. 50 of 2023.