Minister of Trade Regulation No. 14/M-DAG/PER/2/2017 on Adjustments to the Classification of Goods Subject to Export and Import Prohibition and Restriction Regulations Based on the Goods Classification System

Issued

Feb 28, 2017

Effective

Mar 1, 2017

Issuer

Indonesia, Kementerian Perdagangan

Status

Revoked

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Minister of Trade Regulation No. 14/M-DAG/PER/2/2017 outlines the adjustments to the classification of goods that are subject to export and import prohibitions and restrictions in Indonesia. This regulation is crucial for foreign investors engaged in trade, as it directly impacts the classification of goods they may wish to export or import. The regulation affects businesses involved in the export and import of goods, particularly those that may fall under specific prohibitions or restrictions set by the government. Key obligations for businesses include ensuring that their goods are correctly classified according to the updated system, which is essential for compliance with customs regulations. This regulation interacts with other related regulations, including customs laws and trade regulations, to provide a comprehensive framework for managing the export and import of goods. Investors must be aware of the classifications and ensure that they adhere to the rules to avoid penalties or restrictions on their trade activities. The regulation aims to streamline the process and enhance the efficiency of customs operations while ensuring that prohibited and restricted goods are effectively managed in line with national interests.

§ 02

KBLIs affected

Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.

1 KBLIs referenced by Other 14/M-DAG/PER/2/2017/2017

Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.

§ 03

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (5K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

a. bahwa sistem klasifikasi barang yang baru telah
ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan
Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea
Masuk atas Barang Impor sehingga perlu melakukan
penyesuaian klasifikasi barang yang terkena ketentuan
larangan dan pembatasan ekspor dan impor berdasarkan
sistem klasifikasi barang yang baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan un tuk meningkatkan
efektivitas pengawasan dan pelaksanaan ekspor dan
impor barang yang terkena ketentuan larangan dan
pembatasan ekspor dan impor, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyesuaian
Klasifikasi Barang yang Terkena Ke ten tuan Larangan dan
Pembatasan Ekspor dan Impor Berdasarkan Sistem
Klasifikasi Barang;
MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/M-DAG/PER/2/2017
TENTANG
PENYESUAIAN KLASIFIKASI BARANG YANG TERKENA KETENTUAN
LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR DAN IMPOR
BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

-- 1 of 4 --

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 395);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1006);
(Persetujuan Pembentukan Organisasi
Dunia) (Lembaran Negara Republik
Organization
Perdagangan
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade

Mengingat

-- 2 of 4 --

Pasal 3
Perizinan ekspor dan impor yang diterbitkan Kementerian
Perdagangan sebelum tanggal 1 Maret 2017 yang belum
dilakukan penyesuaian uraian barang dan Pos Tarif/HS sesuai
Pasal 2
Dalam hal Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur
larangan dan pembatasan ekspor dan impor barang belum
dilakukan penyesuaian uraian barang dan Pos Tarif/HS sesuai
dengan Sistem Klasifikasi Barang Tahun 2017, pelaksanaan
ekspor dan impor barang mengacu pada Sistem Klasifikasi
Barang Tahun 2017.
Pasal 1
Klasifikasi barang yang diekspor dan diimpor harus sesuai
dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS yang terdapat dalam
Sistem Klasifikasi Barang Tahun 2017 yang ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan
sistem klasifikasi barang.
PENYESUAIAN KLASIFIKASI BARANG YANG TERKENA
KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR DAN
IMPOR BERDASARKANSISTEM KLASIFIKASI BARANG.
TENTANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal
Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1516);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang lmpor (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

Menetapkan

-- 3 of 4 --

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 358
WIDODO EKATJAHJANA
ttd.
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 201 7
ENGGARTIASTO LUKITA
ttd.
MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.
dengan Sistem Klasifikasi Barang Tahun 2017, tetap berlaku
sampai dengan masa berlaku perizinan tersebut berakhir.

-- 4 of 4 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 14/M-DAG/PER/2/2017/2017?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 14/M-DAG/PER/2/2017/2017. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2017). Other 14/M-DAG/PER/2/2017/2017 — Minister of Trade Regulation No. 14/M-DAG/PER/2/2017 on Adjustments to the Classification of Goods Subject to Export and Import Prohibition and Restriction Regulations Based on the Goods Classification System. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-14-m-dag-per-2-2017-2017

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 14/M-DAG/PER/2/2017/2017 — Minister of Trade Regulation No. 14/M-DAG/PER/2/2017 on Adjustments to the Classification of Goods Subject to Export and Import Prohibition and Restriction Regulations Based on the Goods Classification System." KBLI.CO.ID, 2017, https://kbli.co.id/regulations/other-14-m-dag-per-2-2017-2017.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Klasifikasi Barang yang Terkena Ketentuan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang (Indon.), summarized in Other 14/M-DAG/PER/2/2017/2017, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/other-14-m-dag-per-2-2017-2017 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

a. bahwa sistem klasifikasi barang yang baru telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sehingga perlu melakukan penyesuaian klasifikasi barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan ekspor dan impor berdasarkan sistem klasifikasi barang yang baru; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan un tuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan ekspor dan impor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyesuaian Klasifikasi Barang yang Terkena Ke ten tuan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PENYESUAIAN KLASIFIKASI BARANG YANG TERKENA KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR DAN IMPOR BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA -- 1 of 4 -- Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395); 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006); (Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia) (Lembaran Negara Republik Organization Perdagangan 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Mengingat -- 2 of 4 -- Pasal 3 Perizinan ekspor dan impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan sebelum tanggal 1 Maret 2017 yang belum dilakukan penyesuaian uraian barang dan Pos Tarif/HS sesuai Pasal 2 Dalam hal Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur larangan dan pembatasan ekspor dan impor barang belum dilakukan penyesuaian uraian barang dan Pos Tarif/HS sesuai dengan Sistem Klasifikasi Barang Tahun 2017, pelaksanaan ekspor dan impor barang mengacu pada Sistem Klasifikasi Barang Tahun 2017. Pasal 1 Klasifikasi barang yang diekspor dan diimpor harus sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS yang terdapat dalam Sistem Klasifikasi Barang Tahun 2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang. PENYESUAIAN KLASIFIKASI BARANG YANG TERKENA KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR DAN IMPOR BERDASARKANSISTEM KLASIFIKASI BARANG. TENTANG MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516); 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang lmpor (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176); Menetapkan -- 3 of 4 -- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 358 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 201 7 ENGGARTIASTO LUKITA ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017. dengan Sistem Klasifikasi Barang Tahun 2017, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku perizinan tersebut berakhir. -- 4 of 4 --