Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Kesehatan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Health of the Republic of Indonesia, formally revokes the previous regulation concerning the Code of Ethics for Civil Servants within the Ministry of Health, specifically the regulation numbered 008 of 2012. The revocation is based on the need to align with new core values and branding initiatives launched by the President of Indonesia, which emphasize integrity and service. The new core values, referred to as 'ASN BerAKHLAK' (Civil Servants with Integrity), and the branding 'Bangga Melayani Bangsa' (Proud to Serve the Nation) necessitate a modernized approach to ethical guidelines within the Ministry. This regulation aims to ensure that the ethical framework for civil servants is consistent with current legal and policy developments within the Ministry of Health.
The entities affected by this regulation primarily include civil servants working within the Ministry of Health. This includes all employees who are part of the civil service system in Indonesia, particularly those engaged in health-related sectors and activities governed by the Ministry.
Key obligations and rights are not explicitly detailed in this regulation since it primarily serves to revoke the previous code of ethics. However, it implies that civil servants will now be guided by the new core values and branding initiatives as outlined in the Ministerial Decision No. HK.01.07/Menkes/1179/2022, which provides guidance for the implementation of these values.
Definitions worth knowing include: - ASN BerAKHLAK: Core values for civil servants emphasizing integrity and accountability. - Bangga Melayani Bangsa: The branding initiative promoting pride in serving the nation.
The effective date of this regulation is March 1, 2023, as stated in Pasal II. It replaces the previous regulation, which is now declared null and void as per Pasal I. This regulation does not introduce new obligations but rather aligns the ethical framework with the current governmental ethos.
Interactions with other regulations include references to various laws and regulations that govern civil service conduct, such as Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries and Law No. 5 of 2014 concerning Civil Servants. These laws provide the overarching legal framework within which this revocation operates, ensuring that civil servants continue to adhere to ethical standards as defined by broader national policies.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal I states that the previous regulation, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012, is revoked and declared no longer applicable.
According to Pasal II, this regulation comes into effect on March 1, 2023.
The revocation aligns with the new core values 'ASN BerAKHLAK' and the branding 'Bangga Melayani Bangsa', as emphasized in the considerations.
The implementation of the new ethical framework will follow the guidelines set forth in Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022.
Full text extracted from the official PDF (4K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.198, 2023 KEMENKES. Kode Etik PNS. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 008 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan nilai dasar (core values) “ASN BerAKHLAK” dan jenama pegawai (employer branding) Aparatur Sipil Negara “Bangga Melayani Bangsa”; b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagai panduan dalam upaya internalisasi dan implementasi; c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan perkembangan kebutuhan hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga perlu dicabut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id -- 1 of 3 -- 2023, No.198 -2- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 008 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 345), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id -- 2 of 3 -- 2023, No.198 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2023 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id -- 3 of 3 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Kesehatan
tentang KODE ETIK
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 14/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.