Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the types and tariffs for non-tax revenue that is volatile in nature, specifically for urban transport services under a 'Buy The Service' scheme, applicable within the Ministry of Transportation. It aims to optimize non-tax revenue while ensuring the development and management of urban transportation services. The regulation outlines the types of services included, the management responsibilities, and the tariff structures that apply to these services.
The regulation provides a framework for determining the types and tariffs of non-tax revenue derived from urban transport services under a 'Buy The Service' scheme, which is intended to enhance revenue collection and improve service delivery in urban transportation.
This regulation primarily affects entities involved in urban transport services, including private sector partners (Mitra Instansi Pengelola) who manage these services under contracts with the Ministry of Transportation. It also impacts local governments and service users in various cities where these services are implemented.
- Pasal 1 outlines that the non-tax revenue includes ticket sales and promotional space for urban transport services. - Pasal 2 details the management of urban transport services, stating that it can be conducted by partners through contracts approved by the Minister. - Pasal 5 mandates that all non-tax revenue must be deposited into the state treasury. - Pasal 4 allows for the possibility of setting tariffs to zero under certain conditions, providing flexibility in pricing.
- 'Mitra Instansi Pengelola' (Partner of the Managing Agency): Refers to private entities that manage urban transport services under a contract with the Ministry. - 'Buy The Service': A scheme where the government purchases transportation services from private providers.
The regulation comes into effect 45 days after its promulgation, which was on September 16, 2022. It replaces previous regulations regarding non-tax revenue for urban transport services.
This regulation interacts with several existing laws and regulations, including Government Regulation No. 69 of 2020 on the determination of non-tax revenue tariffs and other related financial regulations, ensuring consistency in the management of non-tax revenue across different sectors.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 defines the types of non-tax revenue as ticket sales and promotional services for urban transport under the 'Buy The Service' scheme.
Pasal 2 states that urban transport management can be conducted by partners through contracts approved by the Minister, outlining the responsibilities of these partners.
Pasal 4 allows for the establishment of tariffs at zero under specific conditions, providing flexibility in pricing for urban transport services.
Pasal 5 mandates that all non-tax revenue generated must be deposited into the state treasury, ensuring proper financial management.
Pasal 6 indicates that the regulation will take effect 45 days after its promulgation, which was on September 16, 2022.
Full text extracted from the official PDF (9K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA N0M0R 138/PMK.02/2022 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL ATAS LAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN (BUY THE SERVICE) YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Menimbang Mengingat DENGAN RA,HMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan angkutan perkotaan serta untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu mengatur tersendiri ketentuan mengenai jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil atas layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angku tan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Urtdang-Undang Nomor 9 · · Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, :rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 6 -- Menetapkan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentangTata Cara Penetapan Tarif atas J enis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584); 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN. PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL ATAS LAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN (BUY THE SERVICE) YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Pasal 1 ( 1) J enis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dalam Peraturan Menteri ini berupa layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) pada Kementerian Perhubungan. (2) Layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tiket angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service); dan b. penyediaan ruang promosi dan/ atau layanan lain pada angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan ( buy the service). (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Tarif atas jenis Penerimaan · Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 6 -- Pasal 2 (1) Pengelolaan angkutan perkotaan dengan skemapembelian layanan (buy the service) dapat dilakukan oleh Mitra lnstansi Pengelola melalui penugasan oleh Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk kontrak kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Menteri. (3) Dalam hal pengelolaan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola, pendapatan dari tiket angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan penyediaan ruang promosi dan/ atau layanan lain pada angku tan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) hurufb menjadi pendapatan Mitra Instansi Pengelola. (4) Pendapatan Mitra Instansi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membiayai operasional angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service). (5) Dalam hal terdapat surplus pendapatan atas pengelolaan angku tan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola, surplus pendapatan menjadi penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Perhubungan dan disetorkan ke Kas Negara. (6) Surplus pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pendapatan Mitra lnstansi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikurangi dengan biaya operasional angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan margin pendapatan. (7) Besaran margin pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) oleh Mitra lnstansi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ( 1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil atas layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 6 -- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan wajib disetor ke Kas Negara. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 6 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd . YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 947 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ,.,,,,,,,. ' ' Kepala Bagi an:" Administrasi Kementerian ~;f' ·.· t,•. I ~- \ * j MASSOEHARTO ~ NIP 19690922 199001 1 001 jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 6 -- LAMPIRAN PERA TURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.02/2022 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL ATAS LAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN (BUY THE SERVICE) YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL ATAS LAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN (BUY THE SERVICE) YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF TIKET ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAY ANAN (BUY THE SERVICE) A. Kota Palembang per orang Rp4.000,00 B. Kota Surakarta per orang Rp3 . 700 , 00 C . Kota Denpasar per orang Rp4.400 , 00 D. Kota Yogyakarta per orang Rp3.600 , 00 E . Kota Medan per orang Rp4.300,00 F. Kota Bandung per orang Rp4.900 , 00 G. Kota Surabaya per orang Rp6.200,00 H. Kota Banjarmasin per orang Rp4 . 300,00 I. Kota Makassar per orang Rp4.600,00 J. Kota Banyumas per orang Rp3.900,00 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. - Kepala· Bag jan Admin:ist~asi Kernen terian I MAS SOEHARTO , cM_ NIP 19690922 19900 1 1 001 SRI MULYANI INDRAWATI jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 6 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
tentang PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 138/PMK.02/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 2 ayat (5) specifies that any surplus revenue from the management of urban transport services will be considered non-tax revenue for the state and must be deposited accordingly.