Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
Minister of Health Regulation No. 13 of 2022 outlines amendments to the previous regulation regarding the strategic plan of the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan) for the years 2020 to 2024. This regulation is significant for stakeholders in the health sector, including foreign investors looking to engage with health-related projects in Indonesia. The regulation updates the strategic objectives and priorities of the Ministry, which may affect funding, project approvals, and health initiatives. Key obligations for stakeholders include aligning their projects with the updated strategic goals and ensuring compliance with the Ministry's guidelines. This regulation interacts with other health regulations and policies, providing a framework for health investments and initiatives. Investors should be aware of how these changes may influence their operations, particularly in terms of obtaining necessary licenses and approvals, such as the NIB (Nomor Induk Berusaha) and OSS (Online Single Submission). Understanding the strategic direction of the Ministry of Health is crucial for successful investment and collaboration in Indonesia's health sector.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 perlu disesuaikan dengan kebutuhan percepatan program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, serta perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara jdih.kemkes.go.id -- 1 of 592 -- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9142); jdih.kemkes.go.id -- 2 of 592 -- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9142) mengenai: a. tujuan dan sasaran strategis; b. kerangka regulasi; c. kerangka kelembagaan; dan d. target kinerja dan kerangka pendanaan, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemkes.go.id -- 3 of 592 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2022 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 461 Kepala Biro Hukum Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretaris Jenderal Tanggal Tanggal Paraf Paraf jdih.kemkes.go.id -- 4 of 592 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan berwawasan kesehatan yang berkesinambungan atau Health in All Policies (HiAPs), di mana seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 menetapkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi jdih.kemkes.go.id -- 5 of 592 -- menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri atas perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat, adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama, serta pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005- 2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN, di mana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan: 1. terjaminnya ketahanan sistem kesehatan melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman kesehatan global; 2. kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; dan 3. status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Life Expectancy (HALE). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMN. jdih.kemkes.go.id -- 6 of 592 -- Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan ilmiah (teknokratik), politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up) yang meliputi proses: (1) teknokratik, (2) politik, dan (3) penetapan Renstra. Ketiganya akan menghasilkan dokumen: (1) Rancangan Teknokratik, (2) Rancangan Renstra, dan (3) Dokumen Renstra yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Melalui ketiga proses tersebut, maka penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan menggunakan pendekatan teknokratik, mengacu pada RPJMN, serta akan mempertimbangkan pembagian tugas dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga lain terkait. Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra kementerian/lembaga dapat dilakukan sepanjang: 1. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra kementerian/lembaga; dan/atau 2. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, yang mengatur mengenai struktur organisasi Kementerian Kesehatan pada level eselon I beserta uraian tugas pokok dan fungsinya. Organisasi Kementerian Kesehatan ini merubah struktur program dan kegiatan Renstra Kementerian Kesehatan yang ditetapkan pada tahun 2020. Dengan demikian dibutuhkan perubahan Permenkes Nomor 21 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024. Sejak ditetapkannya Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, telah terjadi disrupsi besar-besaran dalam kehidupan manusia bahkan pada skala global karena adanya pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang kemudian diperkirakan akan menjadi endemik, memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan kebijakan sekaligus membangun konsep untuk perubahan cara hidup masyarakat. Salah satu sektor yang terkait langsung dengan pandemi ini adalah sektor kesehatan. Pada konteks ini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan antara lain: jdih.kemkes.go.id -- 7 of 592 -- 1. Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk pencapaian target strategi nasional di bidang kesehatan, yaitu kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan penguatan sistem kesehatan melalui transformasi kesehatan. Kementerian Kesehatan terus melakukan terobosan dan inovasi guna percepatan pencapaian target nasional pada tahun 2024 dan target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 di bidang kesehatan. 2. Pandemi COVID-19 telah menyadarkan seluruh pemangku kepentingan kesehatan bahwa: a. kesehatan merupakan isu prioritas dan menekankan pentingnya ketahanan (resiliensi) sistem kesehatan. b. adanya permasalahan sistemik yang harus diperbaiki, seperti: 1) biaya kesehatan yang terus meningkat, namun tidak efektif dan efisien dalam pemanfaatannya; 2) masih banyak permasalahan kesehatan yang persisten; 3) beragam tantangan dalam peningkatan kualitas layanan primer; 4) akses ke layanan rujukan yang masih terbatas; 5) ketergantungan kefarmasian dan alat kesehatan pada impor; 6) kebutuhan peningkatan deteksi dini dan surveilans, serta penguatan respons terhadap situasi krisis; 7) pengeluaran kesehatan yang masih berfokus pada upaya kuratif; 8) terdapat beragam skema pembiayaan kesehatan yang perlu diharmonisasikan; 9) kekurangan jumlah dan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang berkualitas; 10) perencanaan kebutuhan dan pemetaan jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan belum terintegrasi dengan penyediaan dan pemenuhannya; 11) pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas; dan 12) keterbatasan layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang memenuhi standar dalam upaya promotif dan preventif. c. perlunya peningkatan kapasitas dan ketahanan sistem kesehatan Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit perlu mempertimbangkan kecepatan pemeriksaan sampel laboratorium dan ketepatan informasi hasil untuk mengetahui pola sebaran penyakit. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas laboratorium kesehatan jdih.kemkes.go.id -- 8 of 592 -- masyarakat baik dari segi sarana prasarana dan SDM yang mempunyai kemampuan baik dari segi manajerial dan operasional laboratorium kesehatan masyarakat. 3. Adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Kesehatan tentang tiga hal, yaitu: a. Percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mewujudkan herd immunity; b. Penanganan pandemi secara lebih baik dan berkelanjutan; dan c. Transformasi sektor kesehatan. Kunci dalam menjawab tantangan di atas adalah reformasi sistem kesehatan nasional yang diterjemahkan oleh Kementerian Kesehatan kedalam transformasi kesehatan. Di samping itu, berbagai momentum menekankan kebutuhan akan transformasi, seperti: 1) Target perluasan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga mencapai 98% dari populasi dengan target cakupan perluasan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai 112,9 juta jiwa pada 2024; 2) Kebutuhan penggunaan teknologi digital yang semakin luas untuk berbagai sektor layanan, termasuk kesehatan; dan 3) Masyarakat sudah terbiasa dan mudah untuk berubah, dan bahkan akan selalu menuntut perubahan jika dirasakan perlu untuk perbaikan kualitas layanan umum. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan harus dilakukan sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi tersebut. Substansi perubahan Renstra harus mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi kesehatan. Renstra Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menggambarkan kapasitas dan bentuk respons Kementerian Kesehatan dalam menjawab disrupsi dan tantangan di masa yang akan datang. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu: 1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat; jdih.kemkes.go.id -- 9 of 592 -- 2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat; 3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan; 4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan; 5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan; dan 6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan kebijakan kesehatan. B. Kondisi Umum Hasil survei cepat Kemenkes-UNICEF pada tahun 2020, menunjukkan penurunan layanan esensial kesehatan di awal pandemi COVID-19. Lebih dari 75% posyandu tidak melakukan pelayanan dan lebih dari 41% kunjungan rumah terhenti. Sebagian besar puskesmas melaporkan kurang dari 10% pelayanan yang terganggu kelangsungannya. Kementerian Kesehatan bertugas melaksanakan pembangunan kesehatan yang berada di lingkup kewenangannya dan mengharmonisasikan pemangku kepentingan lain dalam rangka pencapaian target nasional pembangunan kesehatan, di mana masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu kondisi dan tantangan terbesar dalam pencapaian pembangunan kesehatan nasional adalah adanya situasi pandemi COVID-19 yang telah memberikan guncangan dan tekanan terhadap seluruh tatanan masyarakat, dan memberikan beban tambahan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Namun hal ini juga memberikan pembelajaran akan pentingnya kesiapsiagaan sistem kesehatan serta kemampuan merespons jdih.kemkes.go.id -- 10 of 592 -- kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi baru pada manusia disebabkan oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya, termasuk hewan (zoonosis). Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru. Secara umum, pembangunan kesehatan telah menyebabkan terjadinya berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. UHH orang Indonesia meningkat mengikuti tren kenaikan UHH global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, UHH penduduk Indonesia telah mencapai 71,5 tahun, di mana UHH perempuan lebih tinggi 3 tahun dibandingkan dengan laki-laki (perempuan 73,5 tahun, laki-laki 69,6 tahun). UHH tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 71,3 tahun. Pendekatan terbaru untuk melihat kualitas tahun hidup, dengan menggunakan tahun hidup berkualitas (HALE). Menurut data WHO tahun 2019, rerata HALE penduduk Indonesia adalah 62,8 tahun. Artinya terdapat 8,5 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Dalam membangun SDM yang berkualitas, selisih angka inilah yang harus diperkecil. Angka Kematian Ibu (AKI) telah menurun dari 346 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 KH pada tahun 2015 (SUPAS 2015). Angka Kematian Bayi (AKB) juga menurun dari 32 kematian per 1.000 KH pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1.000 KH pada tahun 2017 (SDKI 2017). Prevalensi stunting pada balita dari 37,2% turun menjadi 30,8% di tahun 2018 (Riskesdas 2018), 27,7% pada tahun 2019 (SSGBI 2019), dan 24,4% pada tahun 2021 (SSGI, 2021). Sementara prevalensi wasting menurun dari 12,1% pada tahun 2013 menjadi 10,2% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018), 7,4% di tahun 2019 (SSGI, 2019) dan 7,1% di tahun 2021 (SSGI, 2021). Demikian pula prevalensi gemuk pada balita yang mengalami penurunan dari 11,8% menjadi 8% (Riskesdas 2018). Capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya dalam rangka pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah melalui peningkatan kinerja sistem kesehatan (upaya kesehatan, SDM kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, pengawasan obat dan makanan), serta perlindungan finansial bagi penduduk. Namun demikian pencapaian tersebut belum on track, masih membutuhkan berbagai upaya percepatan sehingga target nasional tahun 2024 maupun target SDGs tahun 2030 dapat tercapai. jdih.kemkes.go.id -- 11 of 592 -- Di lain pihak, upaya penanganan penyakit menular masih menghadapi berbagai tantangan. Dari target 40% orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi antiretroviral (ARV) pada tahun 2020, hanya tercapai sebesar 26,3%. Sementara, angka keberhasilan pengobatan pasien TB tercapai 83,1% dari target 90% pada tahun yang sama (kohort tahun 2019). Sedangkan 318 kabupaten/kota dari target 325 kabupaten/kota berhasil mencapai eliminasi malaria. Dilihat dari beban penyakit (disease burden) yang diukur dengan Disability Life Years (DALYs) Loss, telah terjadi transisi epidemiologi dalam tiga dekade terakhir; penyakit menular/KIA/gizi telah menurun dari 51,6% pada tahun 1990 menjadi 20,8% pada tahun 2019, Penyakit Tidak Menular (PTM) naik dari 39,7% pada tahun 1990 menjadi 72,3% pada tahun 2019, serta cedera turun dari 8,7% pada tahun 1990 menjadi 6,9% pada tahun 2019. Prevalensi overweight/obesitas pada populasi usia >18 tahun meningkat dari 26,3% pada tahun 2013 (Riskesdas, 2013) menjadi 35,4% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas. Pada tahun 2022, laboratorium kesehatan masyarakat terdapat di 10.134 puskesmas, 233 Labkesda/BLK, 4 Lab BBLK, 10 Lab B/BTKL-PP, 2.878 Lab di RS, 1.056 Lab klinik swasta, 30 Lab B/BKPM, UTD, Lab Prof Sri Oemiyati, Lokalitbang, laboratorium yang berkaitan dengan faktor risiko B/B Veteriner, BBLitVet, BBRVP Salatiga dan sebagainya. Keberadaan laboratorium kesehatan masyarakat tersebut sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ketahanan kesehatan melalui pemeriksaan diagnostik penyakit dan faktor risiko yang berdampak pada masyarakat, sehingga diperlukan penguatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat serta adanya kemitraan, koordinasi dan jejaring antar laboratorium dalam satu informasi yang terpadu dan teringerasi untuk menghasilkan suatu kebijakan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Meskipun capaian beberapa indikator pembangunan kesehatan mengalami peningkatan, namun situasi pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai tatanan kehidupan di masyarakat dan memberikan beban ganda dan guncangan terhadap pelayanan kesehatan yang ada. Di satu sisi, pelayanan kesehatan untuk penanganan Pandemi COVID-19 menjadi prioritas utama, namun pelayanan kesehatan esensial lainnya harus tetap berjalan. Dengan demikian, jdih.kemkes.go.id -- 12 of 592 -- menjadi penting pembahasan kondisi penanganan pandemi COVID-19 dan pembelajarannya dalam perubahan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19 terus berupaya untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 melalui implementasi berbagai upaya di bidang kesehatan, yaitu: a. Deteksi Pada strategi deteksi ini memiliki fokus untuk (i) meningkatkan surveilans epidemiologi dengan tes skrining laboratorium, (ii) meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak dengan melibatkan bintara pembina desa (Babinsa), (iii) surveilans genomik di daerah-daerah berpotensi lonjakan kasus. b. Terapeutik Cakupan strategi terkait terapeutik terdiri dari empat komponen yaitu: (i) konversi tempat tidur 30-40% dari total kapasitas rumah sakit dan pemenuhan sisi suplai (termasuk oksigen, alkes dan SDM), (ii) mengerahkan tenaga cadangan yaitu dokter internsip, ko- asisten/mahasiswa tingkat akhir untuk penanganan medis terkait pandemi, (iii) pengetatan syarat masuk rumah sakit untuk rawat inap, yaitu: (a) pasien dengan saturasi oksigen<95%, sesak napas, dan ketentuan darurat lainnya, (b) rumah sakit akan diawasi oleh tenaga aparat atau relawan, agar terjadi penyaringan kasus medis dengan kategori sedang, berat dan kritis yang dapat dirujuk ke rumah sakit, dan (iv) meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat. c. Vaksinasi Kegiatan vaksinasi dilakukan dengan cakupan strategi sebagai berikut: (i) pengalokasian vaksin sebesar 50% di daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi, (ii) menyelenggarakan sentra vaksinasi di tempat yang mudah diakses oleh publik, (iii) memberlakukan sertifikat vaksinasi sebagai syarat perjalanan dan kegiatan di ruang/fasilitas publik, dan (iv) melakukan percepatan vaksinasi pada kelompok rentan, termasuk lansia dan masyarakat dengan penyakit penyerta (comorbid). d. Perubahan Perilaku Hal terpenting dari strategi penanganan pandemi COVID-19 adalah perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di dalam masyarakat. Beberapa cakupan strategi untuk mendukung perubahan perilaku tersebut yaitu: (i) implementasi kebijakan terkait pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan (seperti pemberlakuan jdih.kemkes.go.id -- 13 of 592 -- pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-4), (ii) peningkatan literasi perilaku hidup sehat masyarakat, dan (iii) pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung implementasi protokol kesehatan secara masif. Dalam hal pembelajaran terkait penanganan pandemi COVID-19 untuk perbaikan atau peningkatan kualitas Kebijakan Rencana dan Program (KRP) pada konteks kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas dan WHO telah melakukan studi pembelajaran terkait COVID-19 yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses penyusunan RKP maupun ketika penyusunan strategi yang berfokus pada: 1. Kapasitas Sistem Ketahanan Kesehatan Sebagai negara kepulauan dengan disparitas yang tinggi, Indonesia perlu memperkuat sistem ketahanan kesehatan secara integratif dan holistik untuk mengurangi ancaman krisis epidemi dan pandemi dengan fokus pada perbaikan kesiapan (preparedness) pada kejadian kedaruratan kesehatan, khususnya sistem surveilans yang terintegrasi, kecepatan dan ketepatan pemeriksaan sampel laboratorium kesehatan masyarakat, manajemen data dengan SDM yang kompeten, termasuk pengembangan SDM untuk laboratorium rujukan yang didukung dengan penguatan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan. Integrasi dan sinkronisasi data dan kebijakan pusat dan daerah dalam sistem surveilans (data, testing, tracing, isolating, dsb) menjadi aspek yang sangat penting dan kritis dalam penanganan pandemi. 2. Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tingginya disparitas kapasitas maupun kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, dihadapkan pada beban ganda, baik dalam penanganan pandemi COVID-19 serta menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan esensial. Konteks pelayanan kesehatan ini memiliki spektrum yang luas, mulai dari kapasitas manajemen logistik, fasilitas rawat inap, ruang isolasi negatif/non- negatif, dan fasilitas isolasi mandiri, penerapan early warning system, hingga mobilisasi sumber daya finansial dan non-finansial yang menjadi tumpuan dalam pemberian layanan kesehatan. 3. Upaya Promotif dan Preventif Literasi masyarakat terhadap kesehatan tercermin dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan upaya promosi melalui strategi komunikasi yang efektif. Penguatan pendekatan modal sosial dan budaya diperlukan untuk mendorong kreativitas dan kearifan lokal dalam menjalankan upaya promotif jdih.kemkes.go.id -- 14 of 592 -- dan preventif di tingkat komunitas, utamanya dalam rangka mendorong perubahan perilaku konsisten melaksanakan 3M di masing-masing wilayah. 4. Manajemen Risiko Manajemen risiko memerlukan kapasitas komunikasi yang memadai, mobilisasi sumber daya yang akuntabel serta kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Terbangunnya kepercayaan masyarakat dan hadirnya pemerintah yang tegas dalam pemberian informasi, dapat menjadi rujukan dasar informasi. Sehingga diperlukan peningkatan kualitas model komunikasi dan kanal informasi yang terintegrasi dan terpercaya untuk menunjang kebijakan yang lebih proaktif. Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (new emerging diseases). Berdasarkan capaian-capaian pembangunan kesehatan di atas dan pembelajaran dari pandemi COVID-19, diperlukan penguatan sistem kesehatan mencakup pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. C. Potensi dan Tantangan 1. Perkembangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia a. Pandemi COVID-19 berdampak multidimensi, tidak hanya sektor kesehatan, namun juga sosial-ekonomi dan berbagai aspek kehidupan. Hal ini menciptakan berbagai beban tambahan terhadap situasi sistem kesehatan dan krisis berbagai aspek pelayanan kesehatan, terutama bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Namun pembelajaran dari situasi ini menjadi momen penting sekaligus kesempatan terbaik bagi Indonesia karena justru menunjukkan dan membuka jalan menuju reformasi yang dapat meningkatkan kemampuan kita tidak hanya untuk mengatasi kemungkinan pandemi di masa depan tetapi juga untuk lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan esensial seluruh masyarakat Indonesia. b. Kontraksi ekonomi berakibat pada kontraksi anggaran kesehatan. Kontraksi ekonomi akibat COVID-19 memberi tekanan besar pada ruang fiskal bagi belanja kesehatan. Krisis multi-dimensi yang disertai jdih.kemkes.go.id -- 15 of 592 -- meningkatnya kebutuhan kesehatan yang sangat tidak menentu, memperburuk sistem kesehatan Indonesia yang selama beberapa dekade terkendala rendahnya pengeluaran kesehatan, bahkan termasuk yang terendah dari negara-negara sedang berkembang berpenghasilan menengah-bawah. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan mengantisipasi dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan sebagai penanggulangan pandemi, yang salah satunya adalah refokusing dan realokasi anggaran. Meskipun anggaran total kesehatan meningkat pada tahun 2020, sebagian besar anggaran diperuntukkan sebagai penanganan pandemi, sehingga berdampak pada penurunan anggaran berbagai program dan kegiatan rutin maupun pengembangan lainnya. Bahkan pelayanan esensial lebih terdampak akibat pembatasan sosial serta stigma masyarakat terkait penularan COVID-19. Sementara pembatasan sosial hingga lock-down di mana negara berdampak pada kegiatan ekspor-impor maupun produksi domestik dan global yang berakibat pada kelangkaan dan mahalnya bahan dan barang esensial termasuk obat serta alat pelindung diri yang diperlukan dalam penanganan pandemi maupun program rutin. Ketergantungan yang tinggi pada produksi maupun bahan baku impor untuk kebutuhan esensial memperburuk dampak pandemi terhadap sistem kesehatan. Pemerintah perlu membuka peluang seluas-luasnya untuk keterlibatan swasta dengan memberikan insentif untuk berinvestasi pada fasilitas dan alat kesehatan, serta tenaganya dalam rangka memperluas ruang fiskal. c. Disparitas pada sistem pelayanan kesehatan yang substansial. Kondisi kronik maldistribusi sumber daya kesehatan yang ada sebelum pandemi global ini menghantam Indonesia di awal tahun 2020, memperburuk dampak pandemi terhadap seluruh komponen sistem kesehatan, termasuk dalam akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Lemahnya sistem rujukan, sistem informasi, surveilans, dan pemenuhan standar fasilitas kesehatan menjadi demikian jelas dan memperburuk dampak yang ada. Disparitas geografis, demografis, sosial dan ekonomi, termasuk kondisi rentan bencana hampir seluruh area di Indonesia ikut berperan memperdalam disparitas sistem kesehatan yang berdampak luas terhadap akses dan kualitas jdih.kemkes.go.id -- 16 of 592 -- pelayanan kesehatan, yang berakhir pada disparitas outcome kesehatan. d. Krisis Kesehatan Masyarakat. Dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia dan tantangan geografis, serta desentralisasi dengan disparitas yang tinggi, krisis kesehatan masyarakat di Indonesia jauh lebih terdampak secara substansial. Fungsi kesehatan masyarakat yang ada telah gagal untuk secara cepat mengidentifikasi dan mengendalikan penyebaran virus baru SARS-CoV2 ini. Jumlah tes yang rendah mulai dari awal, lemahnya surveilans dan tracing, kurangnya tenaga terlatih, ketidaktersediaan alat pelindung diri dan obat-obatan serta barang habis pakai, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, serta lambatnya sosialisasi, di samping cepatnya perubahan panduan- panduan teknis penanganan dan pengendalian pandemi, merefleksikan kompleksnya krisis kesehatan masyarakat ini. Dengan terbatasnya kemampuan segi layanan berbagai laboratorium kesehatan masyarakat saat ini, diperlukan berbagai penguatan laboratorium di pelayanan tingkat dasar, kabupaten/kota, provinsi bahkan tingkat nasional, baik dari segi manajerial maupun operasional untuk memastikan diagnostik penyakit atau faktor risiko. Pembatasan sosial, yang bertujuan untuk menurunkan potensi penularan SARS-COV-2 ini ternyata juga mempunyai dampak terhadap kesehatan di samping dampak sosial ekonomi secara luas. Dampak pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi, TB/HIV, dan lainnya dialami bukan saja di Indonesia, namun juga secara global, lebih lanjut, diprediksi akan memperlambat pencapaian SDGs. Penyebab lain terjadinya disrupsi pelayanan kesehatan esensial ini termasuk stigma masyarakat terhadap potensi penularan COVID- 19, banyak fasilitas kesehatan yang kemudian dijadikan tempat perawatan atau rujukan COVID-19, penutupan pelayanan kesehatan oleh otoritas setempat sebagai strategi pencegahan, minimnya sumber daya, terutama alat pelindung diri dan tenaga kesehatan karena sebagian besar diarahkan untuk penanganan pandemi. Dari survei singkat mengenai disrupsi pelayanan kesehatan esensial, penurunan pelayanan terjadi terutama setelah triwulan kedua tahun 2020. Dibandingkan pelayanan HIV/AIDS antara tahun 2019 dan jdih.kemkes.go.id -- 17 of 592 -- 2020, jumlah tes HIV menurun hingga 50-60%, jumlah orang yang hidup dengan HIV yang mengakses pelayanan dan menerima pengobatan antiretroviral (ARV) menurun hampir setengahnya dibanding pada tahun 2019. Sejak Juni tahun 2020, Kementerian Kesehatan merilis berbagai panduan pelayanan di masa pandemi. Namun, penurunan testing HIV di Januari – September 2020 sebesar 11% tidak dapat dihindari. Cakupan berbagai jenis imunisasi menurun pada kisaran 10-40% pada bulan Maret-April 2020. Meskipun sedikit meningkat pada bulan Mei-Juni, namun tetap lebih rendah 10-20% dibanding periode yang sama pada 2019. Surveilans juga menurun sekitar 40-50%, yang berakibat pada meningkatnya jumlah daerah yang rentan terjadinya outbreak cacar maupun polio. Penurunan kinerja program imunisasi selama pandemi COVID-19 terjadi karena sebagian besar tenaga vaksinator yang ada dialihkan untuk penanganan pandemi dan adanya kekhawatiran tenaga vaksinator terhadap penularan COVID- 19 pada saat pelayanan. Pembatasan sosial yang ada juga mengakibatkan penurunan kegiatan pelayanan imunisasi karena keterbatasan transportasi maupun penutupan pelayanan. Hal serupa pada pelayanan TB yang mengalami penurunan penemuan kasus sebesar 47% selama tahun 2020, disamping meningkatnya kegagalan pengobatan dan tidak terpantaunya kasus (loss to follow up cases), terutama di fasilitas kesehatan rujukan kasus COVID-19. Demikian pula pada pelayanan kesehatan antenatal care (ANC), persalinan, maupun kunjungan postnatal menurun akibat hal yang sama. Berbagai upaya menjaga keberlangsungan layanan telah dilakukan termasuk sosialisasi dan koordinasi untuk pelaksanaan panduan teknis, membangun materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), memperkenalkan layanan mandiri maupun daring untuk pelayanan kesehatan esensial. Namun lemahnya pencatatan dan pelaporan makin terlihat menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk perbaikan sistem yang ada hingga terbangun digitalisasi pencatatan dan pelaporan yang adekuat dan terintegrasi. Bagaimanapun, kesehatan masyarakat merupakan fungsi dasar esensial dari pemerintah, yang dilakukan secara kolektif untuk kepentingan masyarakat luas (public good) di tingkat nasional dan sub- jdih.kemkes.go.id -- 18 of 592 -- nasional. Dalam beberapa dekade, utamanya setelah diterapkannya desentralisasi, fungsi kesehatan masyarakat telah banyak menurun, termasuk dalam pengelolaan sumber dayanya. Tenaga terlatih untuk 'contact tracing' yang sebenarnya fungsinya seperti tenaga yang sejak dulu biasa didayagunakan untuk program TB/HIV, ternyata sangat sulit dipenuhi ketika dibutuhkan saat pandemi. Sistem informasi ataupun pelaporan kesehatan masyarakat secara nasional, baik elektronik maupun manual yang dapat digunakan oleh pembuat keputusan untuk mengenali variasi antar daerah baik dari sisi permintaan maupun suplai, yang menjadi sangat dibutuhkan dalam penanganan saat pandemi, sangat minim. Hal ini memperburuk keadaan serta mempersulit penanganan pandemi dengan segala tantangan lainnya, termasuk mendistribusikan sumber daya kesehatan yang ada secara adekuat secara cepat dan tepat. e. Menurunnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak terhindarkan akibat menurunnya kemampuan peserta dalam membayar iuran JKN, terutama bagi peserta yang bekerja di sektor informal sebagai dampak pandemi, maupun akibat meningkatnya jumlah berbagai usaha formal yang tidak dapat bertahan. Pada saat yang sama, pemerintah telah memutuskan kenaikan tarif premi JKN sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Untuk mengantisipasi dampak beban ganda ini, pemerintah memberikan subsidi parsial bagi peserta mandiri kelas tiga di samping alokasi subsidi PBI. Namun demikian, penurunan jumlah peserta tidak dapat dihindari, menurun dari sebesar 224 juta peserta pada tahun 2019 yang sebesar 60% (96,5 juta) peserta PBI, menjadi 222,4 juta peserta di tahun 2020. Namun demikian, pandemi COVID-19 ini pun memberikan peluang besar bagi peningkatan sistem kesehatan apabila kesempatan itu didayagunakan secara strategis untuk reformasi sistem kesehatan yang ada dalam rangka mencapai sistem kesehatan yang tangguh (resilient). f. COVID-19 menempatkan penguatan pelayanan kesehatan sebagai agenda prioritas utama. Masyarakat lebih peduli dan menyadari pentingnya pelayanan kesehatan; lembaga dan organisasi juga memahami pentingnya menjaga kesehatan dan keamanan tenaga kerja mereka. Pandemi ini juga menunjukkan pentingnya penguatan jdih.kemkes.go.id -- 19 of 592 -- ketahanan sistem kesehatan. Dalam memerangi pandemi ini kita menemukan dan menyadari adanya kesenjangan sistemik yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan kemampuan sistem kesehatan dan sistem ketahanan kesehatan. g. Sistem kesehatan Indonesia siap untuk transformasi. Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan transformasi karena JKN terus tumbuh (dan diharapkan mencakup 98% populasi pada tahun 2024), teknologi kesehatan digital lebih dapat diterima dan digunakan secara umum dan masyarakat siap untuk melakukan perubahan. Adapun dasar-dasar kebutuhan transformasi ini juga diperkuat berbagai tantangan persisten, di mana Indonesia tertinggal dibanding berbagai negara sedang berkembang baik di ASEAN maupun Kawasan Asia Pasifik. Hal ini menjadi lebih kritikal lagi akibat adanya disrupsi pelayanan kesehatan esensial selama pandemi, sehingga strategi percepatan pencapaian target sasaran sangat diperlukan. Dengan demikian transformasi diperlukan sebagai pendekatan strategis demi mencapai yang diamanatkan baik di RPJMN maupun SDGs. h. Perkembangan pembangunan Indonesia dalam dua dekade terakhir cukup pesat, didukung oleh stabilitas makro ekonomi dan kebijakan serta penerapan manajemen fiskal yang baik. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,3% per tahun antara tahun 2000 dan 2018, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita naik enam kali lipat dari US$580 menjadi US$3.840 pada periode yang sama. Sebagai hasilnya, pengurangan kemiskinan juga cukup substansial dari 19,1% dari populasi pada tahun 2000 menjadi 9,4% dari populasi pada Maret 2019. i. Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dalam pencapaian cakupan kesehatan universal/Universal Health Coverage (UHC) dengan pencapaian UHC service coverage index sebesar 57 pada tahun 2019, meningkat dari capaian 53,3 pada tahun 2015 (WHO 2019, UHC report). Cakupan jaminan sosial kesehatan berkembang pesat mencapai 82% dari populasi dan pengeluaran langsung rumah tangga atau Out Of Pocket (OOP) menurun hampir 12 poin persentase sejak dicanangkannya JKN pada tahun 2014. Terlepas dari pencapaian ini, beberapa tantangan tetap ada, terutama dalam menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi, mengurangi prevalensi stunting, dan jdih.kemkes.go.id -- 20 of 592 -- membatasi tuberkulosis yang meluas, serta meningkatkan kapasitas dan akses layanan. Tingginya disparitas antardaerah terkait kesejahteraan maupun outcome kesehatan masih menjadi tantangan yang persisten, menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dan sistem informasi kesehatan terintegrasi untuk mengalokasikan, mendistribusikan, dan mendayagunakan sumber daya yang ada lebih baik. j. Pengeluaran sektor kesehatan masih rendah, jauh di bawah rata-rata pengeluaran kesehatan negara-negara tetangga maupun yang berpendapatan menengah ke bawah, sehingga masih sering terjadi ketidaktersediaan obat dan bahan habis pakai di pelayanan garis depan, termasuk kekurangan peralatan dan pelatihan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas. k. Penguatan kinerja sektor kesehatan akan memastikan nilai manfaat pembiayaan (value for money), yang tentunya membutuhkan penguatan tata kelola dan akuntabilitas, mengurangi fragmentasi keuangan dan kelembagaan, serta memperkenalkan mekanisme penyediaan pelayanan berbasis kinerja yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan cakupan kesehatan universal di Indonesia, maka pemerintah perlu membelanjakan lebih besar namun juga lebih baik (to spend more and spend better) di bidang kesehatan. Pencapaian cakupan UHC melibatkan seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas yang dibutuhkan, tanpa mengalami kesulitan biaya. UHC merupakan prioritas kebijakan sub-nasional, nasional dan global; seperti dinyatakan dalam United Nations (UN) SDGs dan WHO’s Thirteenth General Program of Work (GPW 13). Pengukuran cakupan efektif UHC dapat menggambarkan apakah pelayanan kesehatan cukup berkualitas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. l. Usia Harapan Hidup (UHH) Indonesia tahun 2019 mencapai 71,9 tahun (BPS, 2020), dengan perbedaan antara UHH pada perempuan 73,3 tahun dan 69,4 tahun pada pria. Angka ini masih di bawah negara-negara di Kawasan Asia Pasifik yang mencapai rerata usia harapan hidupnya 75 tahun dan negara-negara OECD pada usia 80 tahun. Data Sensus Penduduk, pada September 2020 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa, atau rata-rata 3,3 juta jiwa bertambah setiap tahunnya, naik 14,5% dalam satu jdih.kemkes.go.id -- 21 of 592 -- dekade. Angka ini menunjukkan peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas), dari 7,6% pada 2010 (SP 2010) menjadi 9,8% di tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada 2020 Indonesia berada dalam masa transisi menuju era ageing population yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 10%. Risiko meningkatnya biaya kesehatan dengan pertumbuhan menuju ageing population ini perlu disikapi dengan penguatan promotif dan preventif kesehatan di samping kesiapan pelayanan kesehatan yang lebih kompleks. Di lain pihak, persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971, dari 53,4% menjadi 70,7% di 2020. Persentase penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Ini berarti Indonesia masih berada pada era bonus demografi. Kondisi ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai investasi dalam peningkatan kualitas manusia demi mencapai Indonesia Emas tahun 2045 apabila didukung upaya kesehatan berkualitas demi terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. m. Pendekatan terbaru untuk melihat kualitas tahun hidup, tidak semata-mata UHH, namun yang lebih penting adalah tahun hidup berkualitas (Healthy Life Expectancy/HALE). HALE orang Indonesia tahun 2019 secara rerata adalah 62,8 tahun, artinya terdapat 9,1 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Dalam membangun SDM yang berkualitas, selisih angka antara UHH dan HALE inilah yang harus diperkecil. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, visi RPJMN 2020-2024 untuk terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan, indeks sumber daya manusia sebagai modal pembangunan kini diukur melalui Human Capital Index (HCI)/Indeks Modal Indonesia yang diperkenalkan di tahun 2018. Skor HCI Indonesia 0,54 pada tahun 2020 (Bank Dunia, 2021), meningkat dari 0,53 pada tahun 2018. Peningkatan skor dalam dua tahun terakhir merupakan kontribusi komponen kesehatan, yang naik secara signifikan dari 0,66 menjadi 0,72. Angka ini menggambarkan penurunan jumlah anak yang mengalami stunting dan keterbatasan kognitif serta fisiknya. Skor ini yang menempatkan Indonesia di peringkat 96 dari 174 negara. Skor ini lebih rendah dari rata-rata jdih.kemkes.go.id -- 22 of 592 -- negara-negara dari kelompok berpenghasilan menengah ke atas (0,55) dan jauh di bawah peringkat rata-rata negara-negara Asia Pasifik (0,59), namun setara dengan rerata untuk negara-negara di Asia Pasifik berpenghasilan menengah ke atas (0,54) dan masih di bawah rata-rata dunia (0,56). Namun perlu dicatat bahwa skor HCI 2020 diolah berdasarkan data baru dan diperluas untuk masing-masing komponennya hingga Maret 2020 dan Indonesia kini dikelompokkan dalam negara berpenghasilan menengah ke atas (pada tahun 2018 masuk dalam negara berpenghasilan menengah bawah). Dengan demikian, laporan tersebut belum memperhitungkan dampak COVID- 19 pada human capital. HCI mengukur kontribusi kondisi kesehatan dan pendidikan dalam mendukung produktivitas generasi yang akan datang. Pengukuran HCI didasarkan pada berbagai indikator, termasuk kelangsungan hidup anak, jumlah anak stunting, dan ukuran hasil pembelajaran. Hasil pengukuran HCI menunjukkan bahwa penguatan sistem kesehatan merupakan pendekatan paling strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia, sebelumnya penguatan sistem kesehatan menjadi beban pertumbuhan ekonomi karena hanya dianggap sebagai biaya konsumsi. Pandemi COVID-19 menyadarkan dunia tentang pentingnya investasi dalam pengembangan kapasitas kesiapan dan respons menghadapi pandemi. Penguatan sektor kesehatan nasional yang menjadi prioritas nasional Indonesia akan terus dilakukan dengan meningkatkan layanan dan sarana kesehatan yang berkualitas mencakup pemenuhan gizi dan pencegahan serta penurunan prevalensi stunting, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan sistem jaminan kesehatan nasional, dan penyediaan vaksin. Pemerintah akan terus mengoptimalkan alokasi minimal 5% dari total anggaran untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan dan sarana kesehatan yang berkualitas. Untuk itu penguatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus kehidupan menjadi penting, mulai saat konsepsi, pembentukan janin, kelahiran hingga lanjut usia. Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kesehatan yang stagnan dan tertinggal dari beberapa negara lainnya, seperti masih tingginya angka kematian ibu dan anak, gangguan gizi, prevalensi penyakit menular yang persisten, dan prevalensi penyakit tidak menular yang berbiaya tinggi. jdih.kemkes.go.id -- 23 of 592 -- 2. Tantangan Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu Indonesia juga merupakan salah satu yang tertinggi dari negara-negara ASEAN dengan angka 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015). Demikian pula jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik yang mencapai angka 73 kematian per 100.000 KH dan 13 per 100.000 KH di negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (WHO Global Health Observatory). Target yang ditetapkan dalam RPJMN pada 2024 adalah 183 per 100.000 KH. Namun target tersebut tetap merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara-negara berpenghasilan menengah- bawah, dan sulit mencapai SDGs pada tahun 2030 tanpa inovasi ataupun strategi percepatan. b. Penyebab kematian ibu di Indonesia, sebagian besar dapat dicegah (seperti hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, komplikasi, dan infeksi) apabila cakupan pelayanan disertai mutu pelayanan yang baik. Kejadian kematian ibu juga bergeser dari dua dekade lalu lebih banyak terjadi di rumah, kini sebanyak 77% ditemukan di rumah sakit, 15,6% di rumah, 4,1% di perjalanan menuju RS/fasilitas kesehatan, dan 2,5% di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (SRS, 2016). Di samping itu, peningkatan cakupan kunjungan empat kali pemeriksaan kehamilan (K4) dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan yang dianggap dapat mencegah kematian ibu yang cukup substansial dalam lima tahun terakhir yaitu dari 70% dan 67% di tahun 2013 ke 74% dan 79% di tahun 2018 (Riskesdas) tidak diikuti dengan penurunan kematian ibu dan neonatal yang setara. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal. Isu “tiga terlambat” masih menjadi masalah utama layanan kesehatan maternal, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat mendapat pelayanan yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan. Rendahnya kualitas pelayanan pemeriksaan kehamilan juga direfleksikan dari rendahnya pemenuhan standar antenatal care yang mencakup 10 pemeriksaan kehamilan. Indikator kematian anak, yang direfleksikan melalui angka kematian balita, angka kematian bayi, dan angka kematian neonatal, menunjukkan perbaikan sejak tahun 1990. jdih.kemkes.go.id -- 24 of 592 -- c. Angka Kematian Bayi di Indonesia relatif masih tinggi (24 kematian per 1.000 KH, SDKI 2017) dibanding 12 per 1.000 KH di negara-negara Asia Pasifik dan 6 per 1,000 KH pada negara-negara OECD (Bank Dunia, WHO). RPJMN 2020-2024 telah membuat target untuk indikator ini sebesar 16 kematian per 1.000 KH. Penyebab utama kematian bayi adalah gangguan yang terjadi pada masa perinatal (49,8%), kelainan kongenital dan genetik (14,2%), pneumonia (9,2%), diare dan infeksi saluran pencernaan lainnya (7%), demam berdarah, meningitis, maupun gangguan gizi dan metabolik (5,5%). Penyebab kematian sebagian besar merupakan penyakit infeksi yang dapat dicegah, antara lain melalui Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi, namun cakupan IDL yang merupakan langkah preventif kematian bayi dan anak justru menurun dari 59,2% di tahun 2013 menjadi 57,9% di tahun 2018 (Riskesdas). Oleh karena itu untuk mencapai target SDG pada tahun 2030, diperlukan upaya percepatan penurunan kematian bayi dan balita. d. Indonesia menempati urutan kedelapan jumlah kematian neonatal tertinggi dunia dengan 72.400 kematian neonatal (2018). Angka Kematian Neonatal (AKN) di Indonesia menurun secara moderat dari 49,1 per 1.000 KH pada tahun 1969 menjadi 12,7 kematian per 1.000 KH pada tahun 2018 (Riskesdas). Berbagai upaya pencegahan pada neonatal diperkirakan dapat menyelamatkan lebih dari 230.000 kehidupan neonatal, sementara pelayanan neonatal saat lahir yang adekuat diperkirakan mencegah hampir 190.000 kematian. Angka kematian neonatal ini cukup penting mengingat penurunan angka ini jauh lebih lambat dibanding penurunan angka kematian bayi maupun balita. Sementara kematian neonatal dan kematian ibu sangat erat keterkaitannya. Sebagian besar kematian neonatal diakibatkan kelainan pada kehamilan, lahir prematur dan berat badan lahir rendah, pada saat persalinan, maupun di minggu pertama kehidupan (akibat gangguan pernafasan, infeksi, kongenital, dan lainnya). Padahal cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) meningkat dari 71,3% (2013) menjadi 84,1% di 2018, dan cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) meningkat dari 39,3% menjadi 43,5%, serta cakupan inisiasi menyusui dini (IMD) meningkat dari 34,5% menjadi 58,2% pada periode yang sama. Untuk itu upaya percepatan penurunan angka kematian neonatal perlu dilakukan dengan jdih.kemkes.go.id -- 25 of 592 -- pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dengan upaya penurunan angka kematian ibu. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga kunjungan neonatal, yang didukung oleh peningkatan kapasitas sarana prasarana dan kompetensi SDM diikuti penguatan sistem rujukan menjadi keharusan. Lebih dari 110 negara berkembang termasuk Indonesia masih belum memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang andal termasuk dalam mengidentifikasi pencatatan semua kelahiran dan kematian. Laporan PBB, 2015 mencatat kematian neonatal merupakan masalah yang signifikan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, salah satu pengukuran akurat yang direkomendasikan yaitu Pencatatan Sipil dan Statistik Vital/Civil Registration and Vital Statistic (CRVS). e. Mortalitas dan morbiditas maternal, neonatal, bayi, dan balita berkaitan erat dengan masalah gizi, baik berupa gizi kurang maupun gizi lebih. Termasuk dalam masalah gizi lebih diantaranya overweight, obesitas, dan kelebihan mikronutrien (misalnya natrium). Sedangkan masalah gizi kurang antara lain underweight, wasting, stunting, dan defisiensi mikronutrien. Indonesia berada di urutan ke-115 dari 151 negara di dunia dengan kasus stunting. 3. Triple Burden Malnutrisi a. Penurunan prevalensi wasting dan stunting pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024. Prevalensi wasting pada balita telah menurun dari 12,1% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 7,4% pada tahun 2019 (SSGI, 2019) dan pada tahun 2021 turun menjadi 7,1% (SSGBI, 2021). Selain itu telah terjadi penurunan balita stunting dari 37,2% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 30,8% tahun 2018 (Riskesdas, 2018), dan pada tahun 2021 telah turun lagi menjadi 24,4% (SSGBI, 2021). Sementara itu, juga telah terjadi penurunan underweight pada balita dari 19,6% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 17,7% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018), 16,3% pada tahun 2019 (SSGBI, 2019), dan 24,4% pada tahun 2021 (SSGI, 2021). Salah satu faktor determinan terjadinya masalah gizi pada balita adalah asupan makanan yang tidak adekuat. WHO dan UNICEF merekomendasikan standar pemberian makan bayi dan anak jdih.kemkes.go.id -- 26 of 592 -- mencakup inisiasi menyusui dini, Air Susu Ibu (ASI) esklusif untuk bayi usia 0 – 6 bulan, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang adekuat dan meneruskan menyusui sampai anak usia 2 tahun atau lebih. Proses menyusui merupakan salah satu intervensi terbaik untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Menyusui secara optimal dapat mencegah lebih dari 823 ribu kematian anak dan 20 ribu kematian ibu setiap tahun. Selain itu, anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berisiko 2,6 kali lebih tinggi untuk terjadinya stunting pada usia 0-6 bulan dan dua kali lebih besar pada usia 6 sampai 23 bulan. Sementara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase bayi berusia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif turun dari 68,7% pada 2018 menjadi 65,8% pada 2019, dan semakin rendah pada tahun 2020 hingga mencapai 53,9%. b. Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, sehingga harus ditangani melalui aksi multisektor. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan stunting, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring progam. Stunting menimbulkan dampak jangka pendek yakni perkembangan menjadi terhambat, penurunan fungsi kognitif, dan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Dalam jangka panjang dapat menurunkan produktivitas pada orang dewasa serta lebih rentan terhadap penyakit degeneratif. Di lain pihak, 3,8% anak balita mengalami kegemukan/overweight pada tahun 2021. Sedangkan pada kelompok remaja ditemukan bahwa 9,4% remaja usia 16-18 tahun dan 11,1% usia 13-15 tahun kurus, sementara usia 16-18 tahun 7,3% dan 10,8% usia 13-15 tahun mengalami kelebihan berat badan (Riskesdas, 2013). Prevalensi kegemukan pada kelompok usia 16-18 tahun meningkat tajam dari 1,4% pada tahun 2010 menjadi 7,3% pada 2013. Prevalensi overweight/obesitas pada populasi usia >18 tahun juga meningkat dari 26,3% pada tahun 2013 (Riskesdas, 2013) menjadi 35,4% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018). c. Seperti halnya gizi balita, kasus Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil telah terjadi penurunan dari 24,2% tahun 2013 (Riskesdas, 2013) menjadi 17,3% (Riskesdas, 2018). Kondisi sebaliknya justru jdih.kemkes.go.id -- 27 of 592 -- ditunjukkan oleh kasus anemia ibu hamil di mana terjadi peningkatan dari 37,1% (Riskesdas, 2013) menjadi 48,9% (Riskesdas, 2018). Setiap tahun pemerintah telah menyediakan tablet tambah darah dengan sasaran ibu hamil, dan penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK. Capaian cakupan intervensi sampai saat ini masih berdasarkan ukuran kuantitas, namun Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menetapkan pengukuran kualitas indikator intervensi spesifik, yaitu dengan mengukur kepatuhan sasaran terhadap intervensi yang diberikan, seperti persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah 52 tablet, dan ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan ini dilakukan melalui penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. d. Defisiensi zat gizi mikro. Anemia pada wanita dan anak-anak masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan kategori berat menurut klasifikasi WHO (WHO, 2010). Lebih dari seperempat (28%) anak-anak di bawah usia lima tahun mengalami anemia (hemoglobin <11g/dl) pada tahun 2013. Anemia sebagian besar disebabkan oleh defisiensi zat besi, dan juga terkait dengan defisiensi mikronutrien lainnya seperti vitamin A, asam folat, dan vitamin B12. Prevalensi anemia juga lebih tinggi di daerah di mana kecacingan umum terjadi. Riskesdas 2018 juga menunjukkan hal serupa dengan hampir separuh ibu hamil mengalami anemia (48,9%). Selain itu, lebih dari seperempat (28%) anak-anak di bawah usia lima tahun mengalami anemia (hemoglobin<11g/dl) pada tahun 2013. Perlu strategi untuk memastikan agar tablet tambah darah dan makanan tambahan dikonsumsi oleh ibu hamil sasaran secara adekuat serta mempersiapkan calon ibu hamil dengan meningkatkan cakupan tablet tambah darah pada remaja putri. e. Tingginya disparitas kesehatan di Indonesia. Angka nasional kematian ibu, neonatal, bayi dan anak di Indonesia menunjukkan adanya disparitas. AKI di daerah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mencapai 489 kematian per 100.000 KH hampir dua kali lipat dibandingkan di daerah Jawa-Bali dengan 247 kematian per 100.000 KH. Angka kematian neonatal di antara rumah tangga termiskin jdih.kemkes.go.id -- 28 of 592 -- hampir dua kali lipat AKN di antara rumah tangga terkaya (23 dibanding 13 kematian neonatal per 1.000 KH). Disparitas pada outcome kesehatan ini terjadi sebagai akibat dari perbedaan tantangan geografi, demografi, sosial, dan ekonomi, serta kesenjangan akses dan kualitas layanan akibat maldistribusi sumber daya kesehatan baik dari sisi kuantitas maupun kapasitasnya. 4. Transisi Epidemiologi terhadap Beban Penyakit a. Tantangan penyakit menular yang masih persisten. Kebutuhan untuk mengendalikan faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi. Penyakit yang harus mendapat perhatian khusus yaitu tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan penyakit tropis terabaikan (Neglected Tropical Diseases - NTD). b. Dengan jumlah estimasi kasus TB sebesar 824.000 pada tahun 2021, Indonesia menempati rangking ketiga dunia (WHO Global TB Report 2021), salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus TB terbesar di dunia yang mencapai sekitar 56% total jumlah kasus TB di dunia Dari jumlah ini, sepertiga kasus tidak terdeteksi. Dengan cakupan pengobatan TB mencapai 47% dan angka keberhasilan pengobatan sebesar 83%, Indonesia ditargetkan mencapai 90% pengentasan TB pada tahun 2025. Namun berbagai tantangan seperti masih tingginya mortalitas TB (93.000 termasuk kematian pada TB dengan HIV) dibanding target untuk mencapai pengentasan TB, serta tingginya resistensi obat TB (24.000). Dari studi sebelumnya diidentifikasi bahwa telah terjadi under-reporting sebesar 41%, meliputi under- reporting di puskesmas sebesar 15%, dan pada fasilitas kesehatan non- puskesmas (rumah sakit, klinik, dokter praktik mandiri dan laboratorium) sebesar 71%. Untuk Multi Drug Resistant-TB (MDR-TB), prevalensi pada kasus baru adalah sebesar 1,4% dan pada kasus lama (pengobatan ulang) sebesar 13,1% (Studi MDR-TB, 2017). Sementara dalam hal pembiayaan, Indonesia yang seharusnya sudah memasuki transisi finansial, masih tergantung pada pendanaan internasional. Peningkatan pengelolaan program TB diharapkan mencakup: (i) peningkatan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak jdih.kemkes.go.id -- 29 of 592 -- dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penghuni lembaga pemasyarakatan, hunian padat); (ii) penguatan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) yang terintegrasi pada layanan di puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri serta penguatan tata kelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan (iii) peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR-TB. c. Infeksi HIV di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Pada perhitungan estimasi yang dilakukan pada tahun 2020, diperkirakan terdapat 543.100 orang dengan HIV di Indonesia. Berdasarkan data pada sistem informasi HIV, orang dengan risiko terinfeksi HIV yang telah mengetahui status terinfeksi sebesar 71% dan hanya 40% dari yang terinfeksi masih dalam pengobatan ARV. Provinsi Papua dan Papua barat masih memiliki prevalensi HIV lebih dari 1% (1,8%) dengan angka prevalensi ini epidemi HIV di tanah papua termasuk epidemi meluas pada populasi umum. Insiden HIV merupakan gambaran jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berumur >15 tahun pada periode tertentu. Angka tersebut merupakan indikator dampak yang menggambarkan besaran transmisi penyakit di populasi. Semakin turun insiden, maka akan semakin kecil penambahan ODHA, yang pada akhirnya menuju eliminasi penyakit HIV. Insiden HIV pada tahun 2019 adalah 0,24 per 1.000 penduduk. Kasus HIV sebagian besar terkonsentrasi pada ‘populasi kunci’ yang merupakan populasi paling rentan karena perilaku berisiko tinggi, seperti Pekerja Seks Perempuan (PSP), Laki-Laki Seks dengan Laki- Laki (LSL), waria, dan pengguna narkoba suntik (penasun). Di antara populasi kunci ini, prevalensi mencapai 30% atau hampir 100 kali lipat lebih tinggi dari pada populasi orang dewasa pada umumnya (0,3%). Stigma dan diskriminasi tetap menjadi hambatan dalam mengakses layanan untuk pencegahan, tes dan pengobatan HIV. Untuk mencegah meningkatnya prevalensi HIV, maka pendekatan yang perlu dilakukan antara lain: (i) edukasi kepada kelompok risiko terkait pencegahan (seks aman, penggunaan jarum suntik aman pada penasun); (ii) penyediaan sarana tes HIV di fasilitas kesehatan; (iii) peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko tinggi (pekerja seksual, penasun, waria); dan (iv) pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. jdih.kemkes.go.id -- 30 of 592 -- Salah satu upaya yang dilakukan adalah skrining HIV pada semua ibu hamil saat kontak pertama kali dengan tenaga kesehatan. Dengan skrining ibu hamil sedini mungkin diharapkan dapat terjaring kasus lebih awal, sehingga dapat dilakukan tata laksana untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayinya. d. Di tahun 2017, 52% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai daerah bebas malaria. Beban malaria paling tinggi ada di lima provinsi di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara). Provinsi-provinsi ini memiliki populasi hanya 5% dari seluruh penduduk Indonesia, namun menyumbang 70% dari kasus malaria di Indonesia. Kendala dari eliminasi malaria adalah status sosial ekonomi yang rendah, karakteristik geografis (daerah yang sulit dijangkau, hutan, pertambangan dan area penebangan), SDM yang kurang terlatih, dan kekurangan alat Rapid Diagnostic Test (RDT). Untuk peningkatan percepatan eliminasi malaria, maka perlu peningkatan pendekatan EDAT (Early Diagnosis and Treatment), dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM, pembentukan kader malaria desa untuk deteksi kasus, penyediaan RDT dan obat, serta peningkatan surveilans. e. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Riskesdas, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada tahun 2013 baru mencapai 59,2% dan turun pada tahun 2018 menjadi 58,4%. Di tahun 2021 terdapat peningkatan capaian menjadi 65,8% berdasarkan SSGI 2021. Provinsi-provinsi yang menunjukkan penurunan terbesar adalah Gorontalo, Aceh dan Riau. Rendahnya cakupan imunisasi ini menyebabkan munculnya beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti campak, difteri dan polio. Faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan imunisasi mencakup sisi suplai maupun permintaan. Dari sisi suplai, hanya 70% dari rantai dingin (cold-chain) dalam kondisi yang sempurna, 18% cukup memadai dan 12% membutuhkan perbaikan. Dari sisi permintaan, ada penolakan terhadap imunisasi dengan berbagai alasan. Daerah dengan cakupan imunisasi rendah dapat menyebabkan munculnya kasus dan menjadi sumber penularan ke daerah lain. Pengenalan vaksin baru jdih.kemkes.go.id -- 31 of 592 -- (seperti Mumps dan Rubella, Japanese Encephalitis (JE), Pneumococus dan Rotavirus) perlu terus ditingkatkan. f. Meskipun mengalami penurunan, diare masih menjadi penyebab kematian utama kedua setelah pneumonia, baik pada bayi maupun balita. Angka prevalensi secara nasional di tahun 2018 mencapai 12,3%, dan turun menjadi 9,8% pada tahun 2021 (SSGI, 2021). Tingginya prevalensi diare berkaitan erat dengan tingginya angka stunting. Kejadian diare yang berulang pada bayi dan balita dapat menyebabkan zat mikro dalam tubuh yang seharusnya untuk pertumbuhan dan perkembangan habis untuk melawan infeksi berulang. Penyakit infeksi saluran pencernaan lain yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat berupa Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah hepatitis A, tifoid dan HFMD (Hand, Foot and Mouth Disease). KLB merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berpotensi menyebar luas lintas daerah dan berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata, sehingga membutuhkan sumber daya yang cukup besar serta koordinasi lintas sektor pada penanggulangannya. KLB penyakit ini sering timbul di daerah dengan higienis dan sanitasi buruk, keterbatasan akses air bersih dan banyaknya kasus gizi buruk. g. Tren kejadian dengue mengalami peningkatan dari kurun waktu kurang lebih 20 tahun terakhir. Di lain pihak, angka kematian atau Case Fatality Rate (CFR) akibat dengue itu mengalami penurunan. Dalam strategi nasional dengue 2021-2025 telah ditetapkan 6 strategi nasional penanggulangan dengue. Strategi ini mencakup (i) penguatan manajemen vektor yang efektif, aman dan berkesinambungan, (ii) peningkatan akses dan mutu tatalaksana dengue, (iii) penguatan surveilans dengue yang komprehensif serta manajemen KLB yang responsif, (iv) peningkatan partisipasi masyarakat dan institusi yang berkesinambungan, (v) penguatan kebijakan manajemen program, kemitraan, dan komitmen pemerintah, dan (vi) pengembangan kajian, penelitian dan inovasi sebagai dasar kebijakan serta manajemen program berbasis bukti. Dua indikator target utama dalam strategi nasional dengue 2021-2025 yaitu presentasi kabupaten/kota yang mempunyai angka kejadian demam berdarah dengue di bawah atau kecil 49/100 ribu penduduk serta menurunkan angka kematian akibat dengue. Untuk mencapai target tersebut pemerintah pusat dan daerah berkomitmen berupaya untuk mencapai tujuan pembangunan jdih.kemkes.go.id -- 32 of 592 -- berkelanjutan atau SDGs sebagai komitmen global terutama dalam mempercepat penanggulangan dengue. h. Penyakit Tropis Terabaikan (Neglected Tropical Diseases). Beberapa penyakit tropis terabaikan masih menjadi masalah di Indonesia, yaitu filariasis, kusta, frambusia, schistosomiasis, dan zoonosis. Penyakit- penyakit ini menjadi target yang harus diselesaikan. i. Filariasis atau penyakit kaki gajah masih endemis di 236 kabupaten/kota di Indonesia, pada tahun 2018 tercatat 12.667 kasus kronis filariasis tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Upaya eliminasi filariasis dilaksanakan secara terpadu dengan dua pilar utama strategi penanggulangan, yaitu: (i) memutus rantai penularan filariasis melalui Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM); dan (ii) mencegah dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus kronis filariasis. j. Schistosomiasis merupakan penyakit endemis yang ditemukan di 28 desa yang tersebar di Kabupaten Sigi dan Poso, Sulawesi Tengah. Penyakit yang disebabkan oleh schistosoma japonicum ini dapat menyebabkan anemia sehingga memicu stunting. Peta jalan eradikasi schistosomiasis 2018 – 2025 dibangun melalui pendekatan manajemen lingkungan terpadu, pengobatan massal, dan surveilans pemeriksaan telur di tinja yang disertai penguatan pemberdayaan masyarakat. k. Eliminasi Kusta telah dicapai Indonesia sejak tahun 2000 dengan angka prevalensi di tingkat nasional sebesar 0,9 per 10.000 penduduk. Namun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2018, situasi epidemiologi kusta di Indonesia cenderung statis dengan angka prevalensi 0,7 per 10.000 penduduk. Penemuan penderita kusta baru berada pada kisaran 16.000-18.000 per tahun, serta masih tingginya tren penderita kusta baru dengan disabilitas tingkat dua dan proporsi kasus baru kusta pada anak masih di atas 10% pada tahun 2018. l. Frambusia, pada tahun 2019 masih ditemukan kasus baru sebanyak 355 kasus. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.999 kasus baru. Kasus tersebar di 79 kabupaten/kota dan 699 desa yang sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Untuk frambusia, pendekatan yang dilakukan harus komprehensif, yakni promotif dan preventif (perbaikan ekonomi, akses air bersih dan sanitasi), deteksi dini kasus, dan pengobatan yang optimal. jdih.kemkes.go.id -- 33 of 592 -- m. Zoonosis, pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan enam zoonosis prioritas yang akan dilakukan penanggulangan secara terpadu bersama lintas sektor dengan pendekatan One Health. Penyakit zoonosis prioritas yang disepakati beberapa kementerian terkait pada One Health Zoonotic Diseases Prioritization (OHZDP) adalah zoonosis yang disebabkan oleh virus influenza (avian dan swine influenza), zoonosis yang disebabkan oleh virus corona (MersCov dan SarCov2), anthraks, rabies, zoonotic TB, dan leptospirosis. Adapun zoonosis yang saat ini telah dilakukan pencegahan dan pengendaliannya sebagai berikut: 1) Rabies, selama 5 tahun terakhir kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) rata-rata pertahun adalah 79.141 kasus dengan angka kematian rata-rata 86 orang, situasi ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia untuk mencapai target eliminasi rabies 2030. Saat ini di Indonesia ada 26 provinsi yang tertular rabies yang berlokasi di 311 kabupaten/kota. Hanya 8 provinsi yang masih merupakan daerah bebas rabies, yaitu : (1) DKI Jakarta, (2) Jawa Tengah, (3) Jawa Timur, (4) DI Yogyakarta, (5) Kepulauan Riau, (6) Kepulauan Bangka Belitung, (7) Papua, dan (8) Papua Barat. 2) Leptospirosis, situasi kasus leptospirosis tahun 2017–2021 berfluktuatif, kasus tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 1.170 kasus. Tahun 2021 menurun menjadi 734 kasus dengan 84 kematian (CFR = 11,44%) yang terjadi di 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Kematian tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Tengah dengan 44 kematian. 3) Antraks. Kasus antraks pada manusia yang dilaporkan sampai tahun 2017 ada di 5 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan DI Yogyakarta. Kasus antraks tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi di tahun 2017 sebanyak 63 kasus dengan kematian 1 kasus (CFR=1,59%). Jumlah kasus ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 52 kasus, dengan tahun 2018 tercatat 9 kasus antraks pada manusia, diikuti kenaikan kasus pada tahun berikutnya, yakni 71 kasus pada tahun 2019 dan 47 kasus pada tahun 2020. Tahun 2021 dilaporkan jdih.kemkes.go.id -- 34 of 592 -- sebanyak 18 kasus yang seluruhnya merupakan antraks kulit yang berasal dari Jawa Timur 13 kasus, Jawa Tengah 1 kasus dan Sulawesi Selatan 4 kasus. Tidak ada kematian akibat antraks selama lima tahun terakhir. 4) Flu Burung (H5N1). Kasus Flu Burung di Indonesia mulai 2005 hingga 2021 sebanyak 200 kasus konfirmasi dengan 168 kematian (CFR = 84%). Pada periode 2015 sampai 2021 hanya dilaporkan 3 kasus. Jika dibandingkan dengan periode 2010 – 2014 sebanyak 37 kasus. Kasus konfirmasi flu burung terakhir terjadi bulan September 2017 di Kabupaten Klungkung, Bali. 5) Pes. Kasus Pes pada manusia terakhir terjadi tahun 2007, dan hingga 2021 tidak pernah dilaporkan adanya kasus pes pada manusia. Pada Januari 2019 telah dilakukan asesmen pes yang dilakukan oleh eksternal asesor dan disimpulkan bahwa Indonesia merupakan daerah risiko rendah dan terlokalisir. n. Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia mengalami transisi epidemiologi yang diukur dari kontribusi penyakit penyebab kematian dan Disability Adjusted Life Years (DALYs). Data Global Burden Disease 2019 yang dirilis oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) menyatakan bahwa selama 1990-2019 kematian yang disebabkan penyakit menular serta kondisi maternal, perinatal dan neonatal menurun sebesar 60%; kematian akibat penyakit tidak menular meningkat sebesar 82%; dan kematian akibat cedera menurun 20,4%. Tiga penyakit penyebab kematian dan berkontribusi terhadap tingginya DALYs pada penyakit tidak menular adalah stroke, jantung iskemik, dan diabetes. Sedangkan tiga penyakit penyebab kematian dan tingginya DALYs untuk kondisi maternal neonatal dan penyakit menular adalah masalah neonatal, tuberkulosis, diare, dan infeksi saluran pernafasan bawah. Meski penyakit menular menurun, tantangan masih persisten (berkontribusi pada 21% kematian). Di lain pihak, Indonesia berhasil menurunkan kematian akibat penyakit menular dan kondisi maternal dan neonatal sedikit lebih baik dari rerata yang dicapai negara-negara Asia Tenggara (58%). Penyebab kematian sebesar 72,3% merupakan kontribusi dari penyakit tidak menular. Angka ini di atas rerata angka kematian penyakit tidak menular di negara-negara di Asia Tenggara (70,7%). Perlu diantisipasi dengan peningkatan tajam beberapa penyakit tidak menular penyebab jdih.kemkes.go.id -- 35 of 592 -- kematian seperti diabetes dengan peningkatan DALY lost dari 1990- 2019 sebesar 162,5%, dan kardiovaskular (termasuk stroke dan penyakit jantung iskemik) sebesar 127,4%. Upaya pencegahan dan diagnosis dini akan sangat strategis dalam mencegah terjadinya pembiayaan pelayanan kesehatan yang tinggi, termasuk pengeluaran katastropik pada masyarakat. o. Pengendalian Vektor. Indonesia merupakan negara tropis berbentuk kepulauan, merupakan wilayah yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan vektor. Dampak dari tingginya populasi vektor menyebabkan Indonesia menjadi endemis penyakit tular vektor dan zoonotik, dengan penyebaran yang sangat luas, serta menimbulkan peningkatan kasus di beberapa wilayah dan berpotensi menimbulkan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Pengendalian vektor merupakan upaya preventif yang penting dalam pencegahan penyakit, apabila populasi vektor dapat diturunkan maka penularan penyakit akan dapat dihindari sedini mungkin. Tahun 2020 sebanyak 71 kabupaten/kota telah memiliki puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor, sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 131 kabupaten/kota, dan akan diteruskan ditingkatkan hingga semua kabupaten/kota memiliki puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor. Data vektor yang real time akan memberikan informasi sedini mungkin dalam rangka pengendalian vektor serta pencegahan penyakit tular vektor dan zoonotik. p. Berbagai Penyakit Tidak Menular (PTM) ini disebabkan karena perilaku gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, kurang aktivitas fisik, pola makan dengan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL). Indonesia menghadapi tantangan yang besar dalam perubahan gaya hidup ini, di mana data Riskesdas 2018 menunjukkan proporsi penduduk Indonesia usia lebih dari 10 tahun yang kurang melakukan aktivitas fisik jumlahnya meningkat dari 26,1% pada 2013 menjadi 33,5% pada 2018. Kecenderungan peningkatan prevalensi merokok terlihat lebih besar pada kelompok anak-anak dan remaja, dengan jumlah perokok di atas 15 tahun sebanyak 33,8%, terbagi menjadi perokok laki-laki sebanyak 62,9% dan perokok perempuan sebanyak 4.8%. Hal ini merupakan fenomena yang dialami oleh sebagian besar negara berkembang oleh karena terjadinya perubahan status sosial ekonomi jdih.kemkes.go.id -- 36 of 592 -- masyarakat serta berkembangnya lingkungan dan berbagai aspek kehidupan yang berujung pada perubahan gaya hidup. q. Pola makan tidak sehat, seperti makanan tinggi gula, garam, dan lemak dan rendah serat, berkontribusi pada terjadinya penyakit tidak menular. Hasil Survei Konsumsi Makanan Individu tahun 2016, secara nasional penduduk Indonesia mengonsumsi gula kategori berisiko (>50 gram per orang per hari) sebesar 4,8%, serta mengasup natrium dan lemak kategori berisiko (>2.000mg dan 67g) masing-masing sebesar 18,3% dan 26,5%. Proporsi penduduk kurang konsumsi sayur dan buah telah meningkat dari 93,5% pada tahun 2013 menjadi 95,5% pada tahun 2018 (Riskesdas 2013, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa diet orang Indonesia berisiko untuk timbulnya penyakit tidak menular. Untuk memperbaiki pola diet, perlu ditingkatkan upaya edukasi kepada masyarakat dan aksi lintas sektor. Dianjurkan konsumsi GGL per hari tidak lebih dari 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak. Perlu dukungan aksi lintas sektor terkait labelisasi makanan tinggi GGL, termasuk pengenaan pajak khusus. r. Merokok adalah faktor risiko keempat yang berkontribusi terhadap DALYs lost dengan prevalensi perokok pada remaja (usia 10-18 tahun) naik dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Angka ini semakin menjauh dari target RPJMN 2029 yakni sebesar 5,4%. Prevalensi perokok lebih tinggi pada penduduk miskin, tinggal di perdesaan, dan kelompok usia yang lebih tua. Harus diwaspadai penggunaan rokok elektrik pada remaja, karena uap rokok elektrik mengandung zat-zat toksik yang berbahaya untuk kesehatan. Sebagai upaya menurunkan prevalensi perokok, termasuk perokok pemula (remaja), perlu dilakukan upaya: (i) mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau, (ii) menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), (iii) program stop merokok (quit smoking), (iv) menaikkan cukai dan harga rokok (pemberlakuan sin tax), dan (v) pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok. s. Kurang aktivitas fisik merupakan faktor risiko lain terkait penyakit tidak menular. Telah terjadi peningkatan proporsi kurang aktivitas fisik pada penduduk umur ≥10 tahun dari 26,1% tahun 2013 menjadi 33,5% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Dengan kemajuan jdih.kemkes.go.id -- 37 of 592 -- ekonomi, teknologi, dan transportasi, maka kehidupan masyarakat cenderung sedentary (kurang gerak). t. Faktor metabolik adalah faktor risiko penyakit tidak menular berikutnya, seperti hipertensi, gangguan kadar gula darah,
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
tentang PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 13/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.