Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the determination of underpayment and overpayment of revenue sharing funds (Dana Bagi Hasil, DBH) for the fiscal year 2022, as mandated by various laws and regulations, including Presidential Regulation No. 104 of 2021 and Minister of Finance Regulation No. 139/PMK.07/2019. It aims to ensure proper allocation and management of funds to regional governments based on actual revenue performance.
This regulation affects provincial, district, and city governments in Indonesia that receive revenue sharing funds from the national budget. It specifically addresses the financial management of these funds and their distribution based on the performance of tax revenues and other sources.
- Pasal 2 outlines the scope of underpayment and overpayment determinations, including underpayment for the fiscal year 2021 and overpayment up to the fiscal year 2020. - Pasal 3 specifies the total amount of underpayment for DBH for the fiscal year 2021, which is Rp41.868.894.493.111,00, detailing various components such as income tax and natural resource revenues. - Pasal 4 states the total overpayment for DBH up to the fiscal year 2020, amounting to Rp5.715.603.363.566,00, with specific breakdowns for different tax categories. - Pasal 6 and Pasal 7 outline the procedures for distributing underpayment and resolving overpayment, emphasizing the need to consider the financial capacity of the regions.
- Dana Bagi Hasil (DBH): Revenue sharing funds allocated from the national budget to regional governments based on specific percentages of national revenue. - Kurang Bayar DBH: The shortfall in revenue sharing funds calculated based on actual national revenue realization versus what has been distributed. - Lebih Bayar DBH: The excess of revenue sharing funds calculated similarly.
This regulation came into effect on August 26, 2022, and it replaces and amends previous regulations regarding the management of revenue sharing funds as outlined in Minister of Finance Regulation No. 139/PMK.07/2019 and its amendments.
The regulation interacts with several other laws and regulations, including Presidential Regulation No. 104 of 2021 regarding the national budget and Minister of Finance Regulation No. 139/PMK.07/2019 concerning the management of revenue sharing funds. It also references other relevant laws that govern the financial management of regional governments.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 specifies that the determination of underpayment and overpayment of DBH includes underpayment for the fiscal year 2021 and overpayment up to the fiscal year 2020.
Pasal 3 states that the total underpayment for DBH for the fiscal year 2021 is Rp41.868.894.493.111,00, detailing various components such as income tax and natural resource revenues.
Pasal 4 indicates that the total overpayment for DBH up to the fiscal year 2020 is Rp5.715.603.363.566,00, with specific breakdowns for different tax categories.
Pasal 6 outlines that the distribution of underpayment DBH to provincial/district/city governments will consider the financial capacity of the state.
Pasal 7 states that the resolution of overpayment DBH will be calculated in the distribution of underpayment DBH, considering the fiscal capacity of the regions.
Full text extracted from the official PDF (80K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTER!KEUANGAN · REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.07 /2022 TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, rincian kurang bayar dana bagi hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan; Mengingat b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, alokasi kurang bayar dana bagi hasil dan lebih bayar dana bagi hasil menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 7 jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 679 -- Menetapkan 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2022. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 2. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 3. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. l jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 679 -- Pasal 2 Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021; b. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020; dan c. Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021. Pas~l 3 Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebesar Rp41.868.894.493.lll,00 (empat puluh satu triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah), terdiri atas: a. Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar RpS.434.558.181.358,00 (lima triliun empat ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas: 1. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp4.367.089.995.760,00 (empat triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); dan 2. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rpl.067.468.185.598,00 (satu triliun enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah); b. Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp4.831.652.692.646,00 (empat triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas: 1. bagi rata sebesar Rp409.066.677.494,00 (empat ratus sembilan miliar enam puluh enamjuta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah); 2. bagian daerah sebesar Rp4.266.056.688.079,00 (empat triliun dua ratus enam puluh enam miliar lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah); dan 3. biaya pemungutan sebesar Rp156.529.327.073,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah); c. Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp295.930.129.297,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); d. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rpl l.002.992.579.774,00 (sebelas triliun dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh em pat rupiah), terdiri atas: jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 679 -- 1. minyak bumi sebesar Rp4.856.426.749.821,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah); dan 2. gas bumi sebesar Rp6.146.565.829.953,00 (enam triliun seratus empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah); e. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp19.513.638.611.093,00 (sembilan belas triliun lima ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas: 1. iuran tetap (landrent) sebesar Rp216.407.922.340,00 (dua ratus enam belas miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan 2. royalti sebesar Rp19.297.230.688.753,00 (sembilan belas triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah); f. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp460.366.757.545,00 (empat ratus enam puluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas: 1. setoran bagian pemerin tah se besar Rp445.499.191.948,00 (empat ratus empat puluh lima miliar em pat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah); 2. iuran tetap sebesar RpS.527.677.175,00 (lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan 3. iuran produksi sebesar Rp9.339.888.422,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah); dan g. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp329.755.541.398,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri a tas: 1. iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebesar Rp52.363.161.187,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah); 2. prov1s1 sumber daya hutan sebesar Rp180.387.514.236,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah); dan 3. dana reboisasi sebesar Rp97.004.865.975,00 (sembilan puluh tujuh miliar empatjuta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). ljdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 679 -- Pasal 4 Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar RpS.715.603.363.566,00 (lima triliun tujuh ratus lima belas miliar enam ratus tigajuta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas: a. Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp 188.613.688.288,00 (seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri a tas: 1. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp132.510.046.164,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah); dan 2. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp56.103.642.124,00 (lima puluh enam miliar seratus tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh em pat rupiah); b. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp154.757.340.065,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu enam puluh lima rupiah), terdiri atas: 1. bagian daerah sebesar Rp138.960.545.379,00 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan 2. biaya pemungutan sebesar RplS.796.794.686,00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah); c. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rpl.676.841.451.445,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus em pat puluh lima rupiah), terdiri atas: 1. minyak bumi sebesar Rpl.400.489.039.293,00 (satu triliun empat ratus miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan 2. gas bumi sebesar Rp276.352.412.152,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus dua belas ribu seratus lima puluh dua rupiah); d. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp3.199.196.178.341,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus em pat puluh satu rupiah), terdiri atas: 1. iuran tetap (landrent) sebesar Rp308.146.006.724,00 (tiga ratus delapan miliar seratus em pat puluh enam juta enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah); dan jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 679 -- 2. royalti sebesar Rp2.891.050. l 71.617,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar lima puluhjuta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah); e. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp14.285.940.912,00 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), terdiri atas: 1. setoran bagian pemerintah sebesar Rp418.293. l 93,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus- sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah); 2. iuran tetap sebesar Rp2.804.735.423,00 (dua miliar delapan ratus empatjuta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah); dan 3. iuran produksi sebesar Rpl 1.062.912.296,00 (sebelas miliar enam puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah); f. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp401.036.809.827,00 (empat ratus satu miliar tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas: 1. iuran 1z1n usaha pemanfaatan hutan sebesar Rp138.624.302.316,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua ribu tiga ratus enam belas rupiah); 2. prov1s1 sumber daya hutan sebesar Rp126.133.961.121,00 (seratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah); dan 3. dana reboisasi sebesar Rp136.278.546.390,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah); dan g. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp80.871.954.688,00 (delapan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satujuta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). Pasal 5 Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp970.639.891.539,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas: a. Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar RpSS.551.200.887,00 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas: 1. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 46.803.872.690,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus tigajuta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah); dan jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 679 -- 2. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp8.747.328.197,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah); b. Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp491.853.296.942,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta .dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas: 1. bagian daerah sebesar Rp475.664.717.822,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah); dan 2. biaya pemungutan sebesar Rp16.188.579.120,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah); c. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp34.943.189.268,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus em pat puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas: 1. minyak bumi sebesar Rpl0.376.966.253,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah); dan 2. gas bumi sebesar Rp24.566.223.015,00 (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima belas rupiah); d. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp102.509.471.933,00 (seratus dua miliar lima ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas: 1. iuran tetap (landrent) sebesar Rp54.084.265.449,00 (lima puluh empat miliar delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah); dan 2. royalti sebesar Rp48.425.206.484,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah); e. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp29.615.973.657,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas: 1. iuran tetap sebesar RpS.756.415.629,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh enamjuta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah); dan 2. iuran produksi sebesar Rp23.859.558.028,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah); f. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp248.135.296.676,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), 1jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 679 -- terdiri a tas: 1. iuran 1z1n usaha pemanfaatan hutan sebesar Rp51.008.008.328,00 (lima puluh satu miliar delapan juta delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah); 2. prov1s1 sumber daya hutan sebesar Rpl42.736.890.844,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh enamjuta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan 3. dana reboisasi sebesar Rp54.390.397.504,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah); dan g. Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp8.031.462.176,00 (delapan miliar tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Pasal 6 (1) Penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. (2) Penyaluran Kurang Bayar DBH kepada daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Pasal 7 (1) Penyelesaian Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar DBH dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelesaian Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Pasal 8 Rincian atas: a. Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan c. Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 679 -- ttd. ttd. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 813 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kernen terian ... MAS 'SOEHARTO , N.IP 19690922 199001 1 001 ~ jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 679 -- NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.07 /2022 TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2022 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam rupiah) NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 2 3 4 5=3+4 Provinsi Aceh 4.852.766. 702 1.428.615.216 6.281.381.918 Kab. Aceh Barat - 127.541.481 127.541.481 Kab. Aceh Besar - 57.184.552 57.184.552 Kab. Aceh Selatan - 67.228.880 67.228.880 Kab. Aceh Singkil 146.417.625 76.909.342 223.326. 967 Kab. Aceh Tengah - 65.762.964 65.762.964 Kab. Aceh Tenggara 770.083.051 . 104.153.350 874.236.401 Kab. Aceh Timur 367.916.250 41.987.929 409.904.179 Kab. Aceh Utara 2.123.922.003 94.182.550 2.218.104.553 Kab. Bireuen 751.264.182 129.883.066 881.147.248 Kab. Pidie 521.525.826 332.181.947 853.707.773 Kab. Simeulue 322.088.414 43.212.530 365.300. 944 Kota Banda Aceh 5.887.302.100 265.289.672 6.152.591.772 Kota Sabang 204.324.894 55.215.920 259.540.814 Kota Langsa 584. 996.632 165.058.410 750.055.042 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 679 -- NO 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kota Lhokseumawe - 113.561.087 Kab. Gayo Lues 337.065.591 42.498.311 Kab. Aceh Barat Daya 405.639.718 69.068.123 Kab. Aceh Jaya 206.177.018 32.381.640 Kab. Nagan Raya 1.389.277.669 98.797.076 Kab. Aceh Tamiang - 133.430.774 Kab. Bener Meriah 462.820.309 56.659.794 Kab. Pidie Jaya 216.275.806 38.219.541 Kota Subulussalam 219.466.101 61.797.884 Provinsi Sumatera Utara 35.263.480. 571 23.611.113.790 Kab.Asahan 1.404.389.861 893.427.581 Kab. Dairi 721.700.567 451.080.089 Kab. Deli Serdang 8.330.326.590 1.760.982.769 Kab. Karo 598.011.426 724.878.382 Kab. Labuhanbatu 1.183.817.498 1.056.830.196 Kab. Langkat 538.510.367 610.619.621 Kab. Mandailing Natal 883.373.222 361.136.777 Kab. Nias 823.057.886 350.715.771 Kab. Simalungun 1.380.874. 705 728.874.516 Kab. Tapanuli Selatan 1.199.033.434 436.377.446 ---- -- ----------- --------- (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 113.561.087 379.563.902 474.707.841 238.558.658 1.488.074.745 133.430.774 519.480.103 254.495.34 7 281.263.985 58.874.594.361 2.297.817.442 1.172.780.656 10.091.309.359 1.322.889.808 2.240.647.694 1.149.129.988 1.244.509.999 1.173.773.657 2.109.749.221 1.635.410.880 jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 679 -- NO 1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Tapanuli Tengah 432.643.060 419.575.182 Kab. Tapanuli Utara 571.823.870 445.689.681 Kab. Toba 2.130.097.773 405.857 .597 Kota Binjai 1.214.492.211 991.638.720 Kota Medan 22.300.516.859 16.104.615.572 Kota Pematang Siantar - 1.408.241.276 Kota Sibolga 402.082.725 687.759.185 Kota Tanjung Balai 1.063.789.828 659.560.871 Kota Tebing Tinggi 361.806.647 1.054.348.841 Kota Padangsidimpuan - 464.870.479 Kab. Pakpak Bharat 522.459.124 337.728.682 Kab. Nias Selatan 679.268.370 379.138.687 Kab. Humbang Hasundutan 809.881.051 402.009.056 Kab. Serdang Bedagai 1.078.078.144 694.367.531 Kab. Samosir 450.616.591 362.845.666 Kab. Batu Bara 1.856.907.406 306.187.654 Kab. Padang Lawas 1.458.318.057 367.295.105 Kab. Padang Lawas Utara 1.348.394.802 393.298.161 Kab. Labuhanbatu Selatan 1.368.455.295 513.999.432 Kab. Labuhanbatu Utare 1.561.377.716 651.359.089 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 852.218.242 1.017.513.551 2.535.955.370 2.206.130. 931 38.405.132.431 1.408.241.276 1.089.841.910 1.723.350.699 1.416.155.488 464.870.479 860.187.806 1.058.407.057 1.211.890.107 1.772.445.675 813.462.257 2.163.095.060 1.825.613.162 1.741.692.963 1.882.454.727 2.212.736.805 l jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 679 -- NO 1 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 - -- --- -- ---- ------- ---------------------------- RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Nias Utara 616.189.688 342.707.579 Kab. Nias Barat 767.151.328 337.742.532 Kota Gunungsitoli 310.052.237 587.025.458 Provinsi Sumatera Barat 13.249.749.743 6.399.168.537 Kab. Lima Puluh Kota - 273.744.455 Kab. Agam 1.059.125.817 254.510.532 Kab. Kepulauan Mentawai - 169.562.126 Kab. Padang Pariaman 2.563.021.530 171.496.690 Kab. Pasaman 661. 303. 024 202.827 .878 Kab. Pesisir Selatan 2.053.529.079 204.351.935 Kab. Sijunjung 568.234.340 195.907.614 Kab. Solok 889.666.695 145.338.415 Kab. Tanah Datar 651.536.514 274.601.040 Kota Bukit Tinggi 1.191.416.764 466.533.566 Kota Padang Panjang 667.387.124 207.747.744 Kota Padang 9.824.290.465 5.542.334.755 Kota Payakumbuh 866.724.205 329.992.088 Kota Sawahlunto 600.523.838 187.983.585 Kota Solok 909.410.516 229.827.409 Kota Pariaman - 187 .526. 751 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 958.897.267 1.104.893.860 897.077.695 19.648.918.280 273.744.455 1.313.636.349 169.562.126 2.734.518.220 864.130. 902 2.257.881.014 764.141.954 1.035.005.110 926.137.554 1.657.950.330 875.134.868 15.366.625.220 1.196.716.293 788.507.423 1.139.237.925 187.526.751 1jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 679 -- --- --- ---- - ------- NO 1 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Pasaman Barat 844,308.005 205.275.450 Kab. Dharmasraya 396.019.539 245.289.682 Kab. Solok Selatan 954.243.527 176.801.091 Provinsi Riau 21.719.251.439 8.771.103.293 Kab. Bengkalis 2.408.623.4 77 777.642.642 Kab. Indragiri Hilir 1.200.788.682 1.029.789.935 Kab. Indragiri Hulu 1.246.866.486 692.559.659 Kab. Kampar 1.637.853.191 452.441. 771 Kab. Kuantan Singingi 1.891.403.429 799.319.426 Kab. Pelalawan 4.350.539.110 462.515.513 Kab. Rokan Hilir 812.869.293 746.015.069 Kab. Rokan Hulu 1.539.348.467 534.270.691 Kab. Siak 4.831.911.414 551.661.767 KotaDumai 4.433.719.360 1.766.604.649 Kota Pekanbaru 10.886.641.107 4, 918.438.899 Kab. Kepulauan Meranti 1.302.214.142 635.097.417 Provinsi Jambi 8.625.833,475 2.901.063.208 Kab. Batanghari 1.172.757.464 209.797.334 Kab. Bungo 777.436.657 559.070.166 Kab. Kerinci 1.304.863.127 143.299.021 (dalam rupiah) JUMLAH 5~3+4 1.049.583.455 641.309.221 1.131.044.618 30.490.354. 732 3.186.266.119 2.230.578.617 1.939.426.145 2.090.294. 962 2.690.722.855 4.813.054.623 1.558.884.362 2.073.619.158 5.383.573.181 6.200.324.009 15.805.080.006 1.937.311.559 11.526.896.683 1.382.554.798 1.336.506.823 1.448.162.148 7jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 679 -- NO 1 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 -- ------------------ --- RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Merangin 12.574.875 229.977.785 Kab. Muaro Jarnbi 1.223. 984.4 73 185.453.430 Kab. Sarolangun 778.959.285 189.973.436 Kab. Tanjung Jabung Barat 1.014.279.778 207.332.248 Kab. Tanjung Jabung Timur 1.703.755.237 153.745.895 Kab. Tebo 361.505.281 181.460.518 KotaJarnbi 4.733.650.778 2.219.592.816 Kata Sungai Penuh 563.349.757 205.725.161 Provinsi Sumatera Selatan 22.884.696.666 7.441.888.126 Kab. Lahat 1.080.041.010 352.838.862 Kab. Musi Banyuasin 3.154.433.720 331.216.301 Kab. Musi Rawas 2.192.194. 907 223.774.117 Kab. Muara Enim 7 .580.038. 951 538.042.372 Kab. Ogan Komering Ilir 1.655.600.813 311.568.143 Kab. Ogan Komering Ulu 849.853.926 608.346.719 Kata Palembang 12.640.837 .890 5.437.645.288 Kata Prabumulih 1.456.871.608 479.785.645 Kata Pagar Alam 766.901.387 262.625.108 Kata Lubuk Linggau 242.272.952 626.224.490 Kab. Banyuasin 2.637.036.504 571.051.018 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 242.552.660 1.409.437.903 968.932.721 1.221.612.026 1.857.501.132 542.965.799 6.953.243.594 769.074.918 30.326.584.792 1.432.879.872 3.485.650.021 2.415.969.024 8.118.081.323 1.967.168.956 1.458.200.645 18.078.483.178 1.936.657.253 1.029.526.495 868.497.442 3.208.087.522 7jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 679 -- NO 1 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 - - - --------------------------- -- -- ------ ---- - ---- --------- ------------------------- RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Ogan Ilir 1. 148.020.657 515.158.342 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 956.278.000 354.885.282 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 887.676.376 265.076.352 Kab. Empat Lawang 593.835.937 229.997.743 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 758.136.331 234.355.363 Kab. Musi Rawas Utara 467.817.533 217.134.543 Provinsi Bengkulu 4.526.381.015 1.498.321.719 Kab. Bengkulu Selatan 399.996.326 149.451.997 Kab. Bengkulu Utara 438.962.093 156.360.917 Kab. Rejang Lebong 505.699.416 164.266.336 Kota Bengkulu 3.436.402.800 1.120.910.079 Kab. Kaur 694.649.742 94.687.713 Kab. Seluma 411.638.631 106.263.609 Kab. Mukomuko 685.081.706 165.004.095 Kab. Lebong 312.380.396 86.625.708 Kab. Kepahiang 211.259.594 105.194.000 Kab. Bengkulu Tengah 377.110.316 103.543.625 Provinsi Lampung 9.917.272.842 1.897.144.471 Kab. Lampung Barat 424.594.228 79.922.390 Kab. Lampung Selatan 1.095.376.193 201.113.677 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 1.663.178.999 1.311.163.282 1.152.752.728 823.833.680 992.491.694 684. 952.076 6.024.702.734 549.448.323 595.323.010 669.965.752 4.557.312.879 789.337.455 517.902.240 850.085.801 399.006.104 316.453.594 480.653.941 11.814.417.313 504.516.618 1.296.489.870 7jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 679 -- NO 1 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Lampung Tengah 2.652.821.4 70 199.899.881 Kab. Lampung Utara 37,336.303 223.802.263 Kab. Lampung Timur 482.518.432 226.810.064 Kab. Tanggamus 424.441.544 71.340.238 Kab. Tulang Bawang 666.842.222 61.722.675 Kab. Way Kanan 1.389.654.541 77.997.825 Kota Bandar Lampung 5.657 .291.225 580. 593. 031 Kota Metro 1.035.621.478 239.512, 920 Kab. Pesawaran 301.319.426 88.149.872 Kab. Pringsewu 432,260.751 180.544.746 Kab. Mesuji 654.205.624 89.297.180 Kab. Tulang Bawang Barat 289.737.311 87.667.053 Kab. Pesisir Barat 388,979.516 67.143.890 Provinsi DK! Jakarta 2.182.592.876.434 294.388.677.976 Provinsi Jawa Barat 141.061.568.275 38.705.345.101 Kah.Bandung 8.189.204.693 1.160.705.420 Kab. Bekasi 28.547.679.304 - Kab. Bogor 22.357.214.904 1.976.398.819 Kab. Ciamis 2.042.130.078 749.683.623 Kab. Cianjur 3.318.698.995 1. 918.859.363 (dalam rupiah) JUMLAH 5~3+4 2.852.721.351 261.138.566 709.328.496 495.781.782 728.564.897 1.467.652.366 6.237.884.256 1.275.134.398 389.469.298 612.805.497 743.502.804 377,404.364 456.123.406 2.476.981.554.410 179.766.913.376 9.349.910.113 28.547.679.304 24.333.613.723 2.791.813.701 5.237.558.358 ljdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 679 -- NO 1 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Cirebon 8.336.887.209 2.008.084.926 Kab. Garut 2.712.830.277 1.834.801.542 Kab. Indramayu 1.973.153.868 608.583.428 Kab. Karawang 15.206.526.445 1.775.625.117 Kab. Kuningan 3.081.832.892 988.349.267 Kab. Majalengka 3.451.196. 930 897.974.697 Kab. Purwakarta 5.172.425.769 675.369. 970 Kab. Subang 5.307 .330.893 860.391.859 Kab. Sukabumi 6.759.531.357 974.284.560 Kab. Sumedang 795.857.979 779.908.054 Kab. Tasikmalaya 3.392.745.659 820.917.386 Kota Bandung 39.820.610.533 16.461.909.254 Kota Bekasi 12.739.979.469 4.802.869.337 Kota Bogor 4.458.996.719 2.480.826.590 Kota Cirebon 3.421.729.875 1.407.622.765 Kota Depok 14.254.958.406 3.357.929.288 Kota Sukabumi 3.114.241.119 1.086.152.448 Kota Tasikmalaya 2.137.542.576 1.656.742.467 Kota Cimahi 4.284.591.123 2.357.410.865 Kota Banjar 3.014.763.867 726.090.503 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 10.344.972.135 4.547.631.819 2.581.737.296 16.982.151.562 4.070.182.159 4.349.171.627 5.847.795.739 6.167.722.752 7.733.815.917 1.575.766.033 4.213.663.045 56.282.519.787 17.542.848.806 6.939.823.309 4.829.352.640 17.612.887.694 4.200.393.567 3.794.285.043 6.642.001.988 3.740.854.370 1jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 679 -- ------ ---------- --------------- -------- NO 1 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Bandung Barat 4.513.117.650 1.052.263.550 Kab. Pangandaran 2.223.224.327 700.811.609 Provinsi Jawa Tengah 48.495.196.848 18. 959.557 .227 Kab. Banjarnegara 1.216.745.519 480.207.445 Kab. Banyumas 2.034.051.657 1.499.162.672 Kab. Batang 2.814.803.307 520.349.645 Kab. Blora 1.080.399.400 410.671.371 Kab. Boyolali 1.182.426.230 803.211.298 Kab. Brebes 2.621.082.549 641.117 .382 Kab. Cilacap 1.437.120.053 1.096.568.239 Kab. Demak 2.112.555.406 480.626.439 Kab. Grobogan 1.592.619.080 565.210.355 Kab. Jepara 6.213.209. 913 688.494.306 Kab. Karanganyar 3.088.195.851 936.106.704 Kab. Kebumen 909.049.953 1.005.517.849 Kab. Kendal 2.258.355.729 740.810.120 Kab. Klaten 746.188.978 1.414.871.566 Kab.Kudus 7 .283.435.159 1.069.802.257 Kab. Magelang 1.159.368.536 584.174.630 Kab. Pati 720.486.120 2.051.639.923 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 5.565.381.200 2.924.035.936 67.454.754.075 1.696.952.964 3.533.214.329 3.335.152.952 1.491.070.771 1.985.637.528 3.262.199.931 2.533.688.292 2.593.181.845 2.157 .829.435 6.901.704.219 4.024.302.555 1. 914.567.802 2.999.165.849 2.161.060.544 8.353.237.416 1.743.543.166 2.772.126.043 1jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 679 -- NO 1 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 -- - ------------- RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Pekalongan 1.090.272.179 440. 786.828 Kab. Pemalang 1.332.4 76. 970 491.746.415 Kab. Purbalingga 1.204.745.342 515.261.627 Kab. Purworejo 542.714.381 843.049.364 Kab. Rembang 1.345.102.171 1.669.161.162 Kab. Semarang 484.223. 991 1.023.296.099 Kab. Sragen 1.451.541.051 724.753.870 Kab. Sukoharjo 2.878.877.050 1.248.913.251 Kab. Tegal 1.915.301.199 1.067.897.058 Kab. Temanggung 984.173.811 1.019.597.993 Kab. Wonogiri 714.332.691 409.699.706 Kab. Wonosobo 900.819.588 561.304.773 Kota Magelang 1.100.477.237 946.472.261 Kota Pekalongan 1.629.768.012 1.094.457.521 Kota Salatiga 2.041.783.636 856.291.986 Kota Semarang 22.082.634.233 4.872.621.635 Kota Surakarta 3.283.424.646 - Kota Tegal 1.141.442.144 1.157.953.745 Provinsi DI Yogyakarta 10.110.479.168 4.738.912.924 Kab. Bantu! 3.077 .238.896 1.180.564.630 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 1.531.059.007 1.824.223.385 1.720.006.969 1.385.763.745 3.014.263.333 1.507.520.090 2.176.294.921 4.127.790.301 2. 983.198.257 2.003.771.804 1.124.032.397 1.462.124.361 2.046.949.498 2.724.225.533 2.898.075.622 26.955.255.868 3.283.424.646 2.299.395.889 14.849.392.092 4.257.803.526 7jdih.kemenkeu.go.id -- 20 of 679 -- NO 1 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 -------------------- -- RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab .. Gunungkidul 1.219.432.065 820.178.126 Kab. Kulon Progo 1.268.275.694 752.592.836 Kab. Sleman 5.716.692.510 723.073.213 Kota Yogyakarta 3.884.079.587 3.829.316.581 Provinsi Jawa Timur 124.813.739.327 106.395.320.109 Kab. Bangkalan 1.740.907.974 1.381.240.236 Kab. Banyuwangi 2.553.455.420 2.034.365.899 Kab. Blitar 898.051.393 1.681.122.258 Kab. Bojonegoro 706.665.889 1.583.963.254 Kab. Bondowoso 1.628.071.782 1.519.420.805 Kab. Gresik 18.344.994.019 1.653. 959.278 Kab. Jember - 2.437.379.765 Kab. Jombang 2.885.905.566 1.880.309.638 Kab. Kediri 2.331.574.963 2.105.161.026 Kab. Lamongan 1.87 4.346. 968 1.671.637.309 Kab. Lumajang 1. 975.402.030 1.430.269.613 Kab. Madiun 1. 916.664.553 1.555.655.575 Kab. Magetan 1.287.626.860 1.645.053.528 Kab. Malang 3.512.535.660 3.148.151.772 Kab. Mojokerto 5.411.767.062 1.553.157 .825 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 2.039.610.191 2.020.868.530 6.439.765.723 7.713.396.168 231.209.059.436 3.122.148.210 4.587.821.319 2.579.173.651 2.290.629.143 3.147.492.587 19.998.953.297 2.437.379. 765 4.766.215.204 4.436.735.989 3.545.984.277 3.405.671.643 3.4 72.320.128 2.932.680.388 6.660.687.432 6.964.924.887 1jdih.kemenkeu.go.id -- 21 of 679 -- --- - ---------------- ---------------------------- ----- -- ------------ ----- NO 1 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 . NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Nganjuk 1.444.435.141 1.789.739.665 Kab. Ngawi 1.989.057.122 1.484.106.079 Kab. Pacitan 1.456.029.581 1.464.603.684 Kab. Pamekasan 1.623.055.798 1.726.042.603 Kab. Pasuruan 10.567.082.974 3.878.965.924 Kab. Ponorogo 1.367.982.481 1.645.729.561 Kab. Probolinggo 1.834.878.793 1.330.137.225 Kab. Sampang 1.467.288.134 1.333. 758.046 Kab. Sidoarjo 20.615.415.637 4.880.794.826 Kab. Situbondo 1.663.625.980 1.631.197.119 Kab. Sumenep 1.847.978.100 1.461.607.153 Kab. Trenggalek 1.601.886.714 1.406.803.239 Kab. Toban 1.552.207.647 1.704.129.023 Kab. Tulungagung 2.024.939.967 2.153.190.295 Kota Blitar 2.496.616.242 1.633.278. 758 Kota Kediri 5.737.817.656 41.601.370.193 KotaMadiun 1.999.853.516 1.937.289.755 Kota Malang 5.373.232.851 3.747.287.486 Kota Mojokerto 1.057.767.718 1.639.356.105 Kota Pasuruan 1.465.395.276 1.643.392.423 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 3.234.174.806 3.473.163.201 2.920.633.265 3.349.098.401 14.446.048.898 3.013.712.042 3.165.016.018 2.801.046.180 25.496.210.463 3.294.823.099 3.309.585.253 3.008.689.953 3.256.336.670 4.178.130.262 4.129.895.000 47.339.187.849 3.937.143.271 9.120.520.337 2.697.123.823 3.108.787.699 jdih.kemenkeu.go.id -- 22 of 679 -- NO 1 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kata Probolinggo 1.597.239.609 1.293.780. 909 Kata Surabay~ 68.723.688.995 49.564.930.143 Kata Batu 1.922.470.225 1.917.519.663 Provinsi Kalirnantan Barat 13.083.214.134 8.033.246.285 Kab. Bengkayang 1.628.662.587 650.742.201 Kab.Landak 560.896.597 341.464.853 Kab. Kapuas Hulu 1.191.582.553 374,601.111 Kab. Ketapang 3.910.974.169 800.361.875 Kab. Mempawah 620.915.736 494. 994.368 Kab. Sambas 625.852.237 1.210.364.591 Kab. Sanggau 842.446.813 566.165. 909 Kab. Sintang 771.393.010 546.315.021 Kata Pontianak 7.702.704.404 2.748.553.320 Kata Singkawang 973.013.029 2.429.320.462 Kab. Sekadau 847.527.295 423. 923.075 Kab. Melawi 800.735.940 385.818.179 Kab. Kayong Utara 882.884.954 344.706.034 Kab. Kubu Raya 2.106.815.876 732.537.923 Provinsi Kalimantan Tengah 14.184.016.456 1.615.542.430 Kab. Barito Selatan 423.096. 921 77.306.783 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 2.891.020.518 118.288.619.138 3.839.989.888 21.116.460.419 2.279.404. 788 902.361.450 1.566.183.664 4.711.336.044 1.115.910.104 1.836.216.828 1.408.612.722 1.317.708.031 10.451.257.724 3.402.333.491 1.271.450.370 1.186.554.119 1.227.590.988 2.839.353.799 15.799.558.886 500.403.704 tjdih.kemenkeu.go.id -- 23 of 679 -- NO 1 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 RINCIAN ALOKASI KURANG BAY AR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Barito Utara 1.410.021.872 96.241.866 Kab. Kapuas 542.741.494 51.548.805 Kab. Kotawaringin Barat 2.135.111.846 472.343.366 Kab. Kotawaringin Timur 2.157.792.723 666.285.317 Kota Palangkaraya 4.180.863.826 335.974.001 Kab. Katingan 1.300.959.237 73.818.105 Kab. Seruyan 1.274.826.322 73.288.739 Kab. Sukamara 1.856.911.525 94.336.220 Kab. Lamandau 731.511.158 244.677.436 Kab. Gunung Mas 1.191.342.140 67.079.886 Kab. Pulang Pisau 1.120.939.484 69.826.452 Kab. Murung Raya 1.425.729.187 57.142.896 Kab. Barito Timur 1.524.179.449 69.206.772 Provinsi Kalimantan Selatan 14.856.722.303 2.797.901.907 Kab. Banjar 816.950.295 186.713.066 Kab. Barito Kuala 1.258.240.327 123.608.550 Kab. Hulu Sungai Selatan 693.464.318 243.460.634 Kab. Hulu Sungai Tengah 611.631.130 190.326.203 Kab. Hulu Sungai Utara 491. 594. 722 182.492.204 Kab. Kotabaru 1.360.557.461 227.484 .199 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 1.506.263. 738 594.290.299 2.607.455.212 2.824.078.040 4.516.837.827 1.374.777.342 1.348.115.061 1.951.247.745 976.188.594 1.258.422.026 1.190.765.936 1.482. 872. 083 1.593.386.221 17.654.624.210 1.003.663.361 1.381.848.877 936.924.952 801. 957 .333 674.086.926 1.588.041.660 jdih.kemenkeu.go.id -- 24 of 679 -- NO 1 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 - ------ -------------- RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Tabalong 253.058.278 200.529.961 Kab. Tarrah Laut 2.040.690.444 185.139.473 Kab. Tapin 709.399.262 89.765.229 Kota Banjarbaru 3.091.845.306 234.287.619 Kota Banjarmasin 6.871.215.205 2.013.916.993 Kab. Balangan 1.332.811.262 142.803.689 Kab. Tarrah Bumbu 4.015.566.945 574.048.544 Provinsi Kalimantan Timur 17.757.524.505 8.313.581.710 Kab. Berau 98.385.428 841.749.845 Kab. Kutai Kartanegara - 369.201.649 Kab. Kutai Barat 343.222.831 426.152.459 Kab. Kutai Timur 3.684.712.283 558.467.900 Kab. Paser - 416.184.787 Kota Balikpapan 5.797.116.165 4.144.386.729 Kota Bontang 9.197.832.873 558.594.689 Kota Samarinda 8.093.586.858 4.399.246.391 Kab. Penajam Paser Utara 816.248.698 434.521.823 Kab. Mahakam Ulu 519.814.642 419.753.793 Provinsi Sulawesi Utara 5.667 .570.292 4.588.174.547 Kab. Bolaang Mongondow 1.762.250.453 217.421.797 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 453.588.239 2.225.829. 917 799.164.491 3.326.132. 925 8.885.132.198 1.475.614.951 4.589.615.489 26.071.106.215 940.135.273 369.201.649 769.375.290 4.243.180.183 416.184.787 9.941.502.894 9.756.427.562 12.492.833.249 1.250.770.521 939.568.435 10.255.744.839 1.979.672.250 7jdih.kemenkeu.go.id -- 25 of 679 -- NO 1 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 -- ------------ RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Minahasa 238.697.541 252.072.277 Kab. Kepulauan Sangihe 328.438.927 331.046.006 Kota Bitung 635.418.529 525.837.931 KotaManado 2.924.828.668 3.454.264.431 Kab. Kepulauan Talaud 611.035.219 193.107.323 Kab. Minahasa Selatan 574.806.574 274.258.907 Kota Tomohon - 253.671.015 Kab. Minahasa Utara 561.858.178 310.232.781 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 326.557.708 234.155. 994 Kota Kotamobagi; 37.010.873 326.753.445 Kab. Bolaang Mongondow Utara 198.756.526 173.681.900 Kab. Minahasa Tenggara 121.314.627 188.225.871 Kab. Bolaang Mongondow Timur 234.863.216 193.572.303 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 225. 915.069 161.208.336 Provinsi Sulawesi Tengah 30.604.130.085 1. 913.910.334 Kab. Banggai 2.636.315.066 385.707.274 Kab. Banggai Kepulauan 1.513.945.148 83.314.070 Kab. Buol 1.376.957.554 163.152.608 Kab. Toli Toli 1.343.497.120 325.015.197 Kab. Donggala 1.407 .898.684 78.384.252 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 490.769.818 659.484.933 1.161.256.460 6.379.093.099 804.142.542 849.065.481 253.671.015 872.090. 959 560.713.702 363.764.318 372.438.426 309.540.498 428.435.519 387.123.405 32.518.040.419 3.022.022.340 1.597 .259.218 1.540.110.162 1.668.512.317 1.486.282.936 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 26 of 679 -- NO 1 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Morowali 18.857.261.016 8.473.790 Kab. Poso 1.548.020.275 143.092.543 Kota Palu 4.831.386.377 723.753.884 Kab. Parigi Moutong 1.645.303.673 381.143.338 Kab. Tojo Una Una 1.412.043.438 122.732.518 Kab. Sigi 1.286.794.121 110.882.017 Kab. Banggai Laut 1.107.986.840 126.529.190 Kab. Morowali Utara 1.594.947.315 75.096.320 Provinsi Sulawesi Selatan 25.168. 922.602 10.431.248.894 Kab. Bantaeng 997.213.319 265.175.461 Kab. Barru 982.004.378 226.804.816 Kab. Bone 953.212.310 477.316.216 Kab. BulukumbE 580.398.225 343.077.389 Kab. Enrekang 608.679.635 240. 907 .600 Kab.Gowa 1.497.010.104 494. 918.577 Kab. Jeneponto 870.842.048 255.269.225 Kab. Luwu 692.033.408 258.800.396 Kab. Luwu Utara 674.820.617 327.547.000 Kab. Maros - 299.380.808 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 1.342.350.177 306.188.243 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 18.865.734.806 1.691.112.818 5.555.140.261 2.026.447.011 1.534.775.956 1.397.676.138 1.234.516.030 1.670.043.635 35.600.171.496 1.262.388. 780 1.208.809.194 1.430.528.526 923.475.614 849.587.235 1.991.928.681 1.126.111.273 950.833.804 1.002.367.617 299.380.808 1.648.538.420 'jdih.kemenkeu.go.id -- 27 of 679 -- NO 1 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kota Palopo 1.457.430.576 282.872.858 Kab. Luwu Timur 5.023.091.574 262.447.418 Kab. Pinrang 629,236.512 344.768.440 Kab. Sinjai 571.392.831 261. 731. 787 Kab. Kepulauan Selayar 756.288.597 313.148.652 Kab. Sidenreng Rappang 528.378.741 326,065.899 Kab. Soppeng 512.013.594 301.392.092 Kab. Takalar 687.302.039 247.622.208 Kab. Tana Toraja 440.897.545 260.268.921 Kab. Wajo 767.179.687 331.828.689 Kota Pare Pare 529.055.549 535.371.031 Kota Makassar 19.026.065.101 8.468.536.284 Kab. Toraja Utara 714.792.524 231.232.335 Provinsi Sulawesi Tenggara 11.640.669.916 1.326.559.152 Kab. Buton 604.042.066 48.687.736 Kab.Konawe 1.024.558.890 68.853.214 Kab. Kolaka 2.982.905.381 82.560.236 Kab. Muna 408.140.291 82.877.347 Kota Kendari 5.561.619.311 977.661.642 KotaBau Bau 462.585.788 190.700.106 (dalam rupiah) JUMLAH 5~3+4 1.740.303.434 5.285.538. 992 974.004.952 833.124.618 1.069.437.249 854.444.640 813.405.686 934.924.247 701.166.466 1.099.008.376 1.064.426.580 27.494.601.385 946,024.859 12.967.229.068 652,729.802 1.093.412.104 3.065.465.617 491.017.638 6.539.280.953 653.285.894 tjdih.kemenkeu.go.id -- 28 of 679 -- ------ -------------- --- ------------ -- NO 1 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Konawe Selatan 803.740.552 63.896.407 Kab. Bombana 851.397.740 67,911.745 Kab. Wakatobi 477,724.805 46.562.219 Kab. Kolaka Utara 535.044.047 63.927.391 Kab. Konawe Utara 931.741.000 45,108.332 Kab. Euton Utara 459,467.962 45.795.078 Kab. Konawe Kepulauan 456.821.782 38.833.205 Kab. Kolaka Timur 550.887.929 85.732.382 Kab. Muna Barat 477.656.252 41.447.598 Kab. Euton Tengah 554.672.866 46.584.385 Kab. Euton Selatan 435.873.215 41.888.204 Provinsi Bali - 4.993.446.063 Kab. Badung - 89.695.145 Kab. Bangli - 613.914.136 Kab. Buleleng 153.343.410 758,665.366 Kab. Gianyar - 791.141.319 Kab. Jembrana - 724.045.732 Kab. Karangasem - 367.979.197 Kab. Klungkung - 440.547.741 Kab.Tabanan - 927.446.310 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 867.636.959 919.309.485 524.287 .024 598.971.438 976.849.332 505.263.040 495.654.987 636.620.311 519.103.850 601.257.251 477.761.419 4.993.446.063 89.695.145 613.914.136 912.008.776 791.141.319 724.045.732 367.979.197 440.547.741 927.446.310 7 jdih.kemenkeu.go.id -- 29 of 679 -- NO 1 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kota Denpasar 4.547.453.775 2.839.981.149 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.503.944.478 5.823.355.734 Kab. Bima 408.149.066 330.483.683 Kab. Dompu 280.045.332 399.791.663 Kab. Lombok Baral 321.648.313 505.515.691 Kab. Lombok Tengah 540. 950.109 415.250.395 Kab. Lombok Timur 243.443.546 482. 977. 960 Kab. Sumbawa 263.617.754 592.086.748 KotaMataram 3.264.900.841 4.981.615.165 KotaBima 312.308.820 354.793.462 Kab. Sumbawa Baral 1.244.084.016 336.550.141 Kab. Lombok Utara 158.954.420 335.968.694 Provinsi Nusa Tenggara Timur 4.279.177.440 2.671.528.575 Kab. Alor 124. 905.888 106.055.987 Kab. Belu 205.534. 709 243.767.103 Kab. Ende 12.316.990 337.297.194 Kab. Flores Timur 84.090.514 195.996.582 Kab.Kupang 312.745.231 79.024.440 Kab. Lembata 54.396.062 121.238.498 Kab. Manggarai 8.310.304 360.822.426 (dalam rupiah) JUMLAH 5;3+4 7.387.434.924 10.327.300.212 738.632.749 679.836. 995 827.164.004 956.200.504 726.421.506 855.704.502 8.246.516.006 667.102.282 1.580.634.157 494.923.114 6.950.706.015 230.961.875 449.301.812 349.614.184 280.087.096 391.769.671 175.634.560 369.132.730 7 jdih.kemenkeu.go.id -- 30 of 679 -- NO 1 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ---- - -------------------- - ----------- --- -- -------------- -- RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Ngada 247.041.954 131.992.916 Kab. Sikka 610.834.168 498.771.604 Kab. Sumba Bara, 107.227.650 176.051.783 Kab. Sumba Timur 424.322.877 531. 963.433 Kab. Timor Tengah Selatan 144.501.966 129.480.035 Kab. Timor Tengah Utara 580.464.664 128. 773.684 Kota Kupang 3.031.416.599 459. 720.059 Kab. Rote Ndao 403.284.934 76.234.375 Kab. Manggarai Barat 191.244.889 146.303.155 Kab. Nagekeo 158.061.069 104.961.193 Kab. Sumba Barat Day~ 59.984.648 132.663.255 Kab. Sumba Tengah 272.450.005 67.458.408 Kab. Manggarai Timur 342.514.679 90.999.673 Kab. Sabu Raiju~ 193. 209. 559 60.003.335 Kab. Malaka 470.381.801 - Provinsi Maluku 1.415.549.178 606.239.092 Kab. Kepulauan Tanimbar - 63.613.769 Kab. Maluku Tengah 175.187.376 136.088.971 Kab. Maluku Tenggara 374.616.924 50.835.506 Kab. Buru 98.426.236 53.909.143 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 379.034.870 1.109 .605. 772 283.279.433 956.286.310 273.982.001 709.238.348 3.491.136.658 479.519.309 337.548.044 263.022.262 192.647.903 339.908.413 433.514.352 253.212.894 470.381.801 2.021.788.270 63.613.769 311.276.347 425.452.430 152.335.379 l jdih.kemenkeu.go.id -- 31 of 679 -- NO 1 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 KotaAmbon 578.084.328 373.665.669 Kab. Seram Bagian Barat 47.837.031 55.415.556 Kab. Seram Bagian Timur - 60.868.354 Kab. Kepulauan Aru 320.161.871 21.763.673 Kota Tual 334.626.329 44.746.971 Kab. Maluku Barat Daya 512.467.825 35.717.061 Kab. Buru Selatan 134.550.695 44.741.464 Provinsi Papua 42.300.832.085 2.317.969.140 Kab. Biak Numfor 617.298.640 126.059.753 Kab. Jayapura 639.517.546 160.235.119 Kab. Jayawijaya - 169.588.836 Kab. Merauke 887.089.151 336.918.683 Kab. Mimika 34.002.084.978 420.608.342 Kab. Nabire 702.846.055 103.408.693 Kab. Paniai 34.731.472 38.091.861 Kab. Puncak Jaya 1.022.022.660 38.439.417 Kab. Kepulauan Yapen 167.663.667 142.234.577 Kota Jayapura 16.234.916.464 1.150.616.810 Kab. Sarmi 769.721.611 46.811.201 Kab. Keerom 935.655.536 45.473.955 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 951.749.997 103.252.587 60.868.354 341.925.544 379.373.300 548.184.886 179.292.159 44.618.801.225 743.358.393 799. 752.665 169.588.836 1.224.007.834 34.422.693.320 806.254.748 72.823.333 1.060.462.077 309.898.244 17.385.533.274 816.532.812 981.129.491 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 32 of 679 -- NO 1 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Yahukimo 1.126.098.828 37.628.876 Kab. Pegunungan Bintang 1.107.499. 726 38.340.661 Kab. Tolikara 1.292.299.689 37.392.495 Kab. Boven Digoel 1.367.211.478 57.056.011 Kab. Mappi 945.439.742 40.958.557 Kab. Asmat 948.832.918 56.479.237 Kab. Waropen 800.827.702 40.242.987 Kab. Supiori 798.586.974 37.611.353 Kab. Mamberamo Raye 706.803.085 37.275.801 Kab. Mamberamo Tengah 899.248.405 37.415.161 Kab. Yalimo 1.360.241.061 37.251.041 Kab. Lanny Jaya 1.013.735.284 37.490.033 Kab.Nduga 1.060.281.087 37.269.887 Kab. Dogiyai 743.192.370 37.298.260 Kab. Puncak 1.304.098.430 36.360.563 Kab. lntan Jaya 1.430.557.084 37.261.304 Kab. Deiyai 428.584.231 55.132.737 Provinsi Maluku Utara 20.202.371.060 1.187.546.872 Kab. Halmahera Tengah 11.914.281.221 67.665.661 Kata Ternate 178. 903.650 894.579.067 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 1.163.727.704 1.145.840.387 1.329.692.184 1.424.267.489 986.398.299 1.005.312.155 841.070.689 836.198.327 744.078.886 936.663.566 1.397.492.102 1.051.225.317 1.097.550.974 780.490.630 1.340.458.993 1.467.818.388 483.716.968 21.389.917.932 11.981. 946.882 1.073.482.717 ljdih.kemenkeu.go.id -- 33 of 679 -- NO 1 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Halmahera Barat 1.317.250.114 81.795.832 Kab. Halmahera Timur 2.342.024.782 71.865.300 Kab. Halmahera Selatan 6.952.785.676 143.497.416 Kab. Halmahera Utara 1.268.022.809 197.137.105 Kab. Kepulauan Sula 1.253.335.423 99.925.160 Kota Tidore Kepulauan 2.892.307.427 95.039.191 Kab. Pulau Morotai 1.011.928.109 69.845.308 Kab. Pulau Taliabu 1.092.747.880 59.969.267 Provinsi Banten 146.669.132.559 15.994.465.957 Kab. Lebak 10.065.695.984 1.108.555.367 Kab. Pandeglang 9.483.543.525 1.095.548.920 Kab. Serang 23.132.169.067 1.334.830.508 Kab. Tangerang 65.934.164.729 3.289.545.091 Kota Cilegon 13.161.295.259 1.782.911.621 Kota Tangerang 40.082.835.878 4.375.884.358 Kota Serang 17 .662.602.802 1.550.232.578 Kota Tangerang Selatan 40.481.390.593 9.150.554.493 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6.189.949.239 1.518.949.971 Kab. Bangka 1.314.405.018 407.839.318 Kab. Belitung 1.316.275.691 546.286.697 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 1.399.045.946 2.413.890.082 7.096.283.092 1.465.159.914 1.353.260.583 2.987 .346.618 1.081.773.417 1.152.717.147 162.663.598.516 11.174.251.351 10.579.092.445 24.466.999.575 69.223.709.820 14.944.206.880 44.458.720.236 19.212.835.380 49.631.945.086 7.708.899.210 1.722.244.336 1.862.562.388 ljdih.kemenkeu.go.id -- 34 of 679 -- NO 1 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kota Pangkal Pinang 3.394.466.015 - Kab. Bangka Selatan 1.058.321.515 245.563.891 Kab. Bangka Tengah 521.762.709 302.453. 970 Kab. Bangka Barat 440.696.681 310.217.253 Kab. Belitung Timur 1.238.995.728 307.442.541 Provinsi Gorontalo 2.845.453. 937 1.046.913.592 Kab. Boalemo 313.759.655 129.882.097 Kab. Gorontalo 888.743.009 288.045.939 Kota Gorontalo 1.158.481.113 695.399.296 Kab. Pohuwato 517.947.692 197.853.862 Kab. Bone Bolango 1.103.244.974 151.666.398 Kab. Gorontalo Utara 355.811.463 107.521.796 Provinsi Kepulauan Riau 18.474.818.872 6.923.554.508 Kab. Natuna 2.109.595.355 571.258.007 Kab. Kepulauan Anambas 2.475.420.557 530.541.605 Kab. Karimun 5.784.167 .098 855.605. 905 Kota Batam 11.234.384.274 5.225.373.429 Kota Tanjung Pinang 3.082.675.578 1.438.170.475 Kab. Lingga 1.593.767.445 568.566.715 Kab. Bintan 2.622.537.500 651.442.125 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 3.394.466.015 1.303.885.406 824.216.679 750.913.934 1.546.438.269 3.892.367.529 443.641.752 1.176.788.948 1.853.880.409 715.801.554 1.254.911.372 463.333.259 25.398.373.380 2.680.853.362 3.005.962.162 6.639.773.003 16.459.757.703 4.520.846.053 2.162.334.160 3.273. 979.625 1jdih.kemenkeu.go.id -- 35 of 679 -- NO 1 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ------------- -- ----------- RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Provinsi Papua Barat 14.402.252.282 1.475.103.135 Kab. Fak Fak 1.061.570.005 81.236.126 Kab. Manokwari 2.954.207.237 197.172.694 Kab. Sorong 1.517.666.703 83.244.551 Kota Sorong 2.740.762.165 550.578.332 Kab. Raja Ampat 734.443.138 57.645.608 Kab. Sorong Selatan 472.989.358 51.436.583 Kab. Teluk Bintuni 8.428.601.372 577.053.234 Kab. Teluk Wondama 704.667 .182 93.244.889 Kab. Kaimana 724.160.746 139.742.606 Kab. Maybra1 797.550.718 55.938.126 Kab. Tambrauw 376.567.092 56.567.296 Kab. Manokwari Selatan 692.187.299 60.960.551 Kab. Pegunungan Arfak 652.109.408 51.521.605 Provinsi Sulawesi Barat 1.951.616.224 216.872.827 Kab. Majene 345.027.003 46.577.184 Kab. Mamuju 1.397.454.059 65.341.549 Kab. Polewali Mandar 397.020.046 130.927.544 Kab. Mamasa 368.831.642 35.445.040 Kab. Pasangkayu 93.278.522 28.630.810 (dalam rupiah) JUMLAH 5=3+4 15.877.355.417 1.142.806.131 3.151.379.931 1.600.911.254 3.291.340.497 792.088.746 524.425.941 9.005.654.606 797.912.071 863.903.352 853.488.844 433.134.388 753.147.850 703.631.013 2.168.489.051 391.604.187 1.462.795.608 527.947.590 404.276.682 121.909.332 ljdih.kemenkeu.go.id -- 36 of 679 -- NO 1 536 537 538 539 540 541 542 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2021 NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 2 3 4 Kab. Mamuju Tengah 325.813.064 27.327.614 Provinsi Kalimantan Utara 4.559.750.432 1.517.673.330 Kab. Bulungan 2.091.145.636 280.613.313 Kab. Malinau 1.325.590.916 213.312.594 Kab.Nunukan 806.876.268 282.033.064 Kota Tarakan 1.861. 798.808 1.321.031.990 Kab. Tana Tidung 754.214.019 179.518.534 JUMLAH NASIONAL 4.367.089.995.760 l.067.468.185.598 (dalam rupiah) JUMLAH 5~3+4 353.140.678 6.077.423.762 2.371.758.949 1.538.903.510 1.088.909.332 3.182.830.798 933.732.553 5.434.558.181.358 jdih.kemenkeu.go.id -- 37 of 679 -- NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BAGIAN DAERAH SEKTOR NAMADAERAH BAGIRATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 2 3 4 5 Provinsi Aceh - 3.247.051.813 - Kab. Aceh Barat 803.667.166 1.264.004.763 - Kab. Aceh Besar 803.667 .166 - - Kab. Aceh Selatan 803.667.166 759.499.537 - Kab. Aceh Singkil 803.667.166 3.539.630.281 - Kab. Aceh Tengah 803.667.166 - - Kab. Aceh Tenggara 803.667.166 - - Kab. Aceh Timur 803.667 .166 1.087.866.298 - Kab. Aceh Utara 803.667 .166 45.088.356 67.993.512 Kab. Bireuen 803.667 .166 323.240.233 58.332.776 Kab. Pidie 803.667.166 - - Kab. Simeulue 803.667.166 - - Kota Banda Aceh 803.667.166 - - Kota Sabang 803.667.166 - - Kota Langsa 803.667.166 169.058.661 - (dalam rupiah) PERTAMBANGAN MINYAKBUMI DAN GAS BUMI 6 - - - - - - - 2.032.158.299 - - - - - - - 7jdih.kemenkeu.go.id -- 38 of 679 -- NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BAGIAN DAERAH SEKTOR NAMADAERAH PERTAMBANGAN SEKTOR PENGUSAHMN MINERAL DAN PANAS BUMI BATUBARA LAINNYA 2 7 8 9 Provinsi Aceh - 458.097.208 349.637.903 Kab. Aceh Barat - 52.917.500 60.807.157 Kab. Aceh Besar - 1.105.432.100 60.807.157 Kab. Aceh Selatan - 254.416.579 60.807.157 Kab. Aceh Singkil - - 60.807.157 Kab. Aceh Tengah - - 60.807.157 Kab. Aceh Tenggara - - 60.807.157 Kab. Aceh Timur - - 60.807.157 Kab. Aceh Utara - - 60.807.157 Kab. Bireuen - - 60.807.157 Kab. Pidie - 355.604.511 60.807.157 Kab. Simeulue - - 60.807.157 Kota Banda Aceh - - 60.807.157 Kota Sabang - - 60.807.157 Kota Langsa - - 60.807.157 (dalam rupiah) JUMLAH 10=4+5+6+7+8+9 4.054.786.924 1.377.729.420 1.166.239.257 1.074.723.273 3.600.437.438 60.807.157 60.807.157 3.180.831.754 173.889.025 442.380.166 416.411.668 60.807.157 60.807.157 60.807.157 229.865.818 7jdih.kemenkeu.go.id -- 39 of 679 -- NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYARDANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR (dalam rupiah) NAMADAERAH PERTAMBANGAN PERKEBUNAN PERHUTANAN MINYAKBUMI PENGUSAHMN DAN GAS BUMI PANAS BUMI 2 11 12 13 14 Provinsi Aceh 180.392.101 - - - Kab. Aceh Barat 52.666.990 - - - Kab. Aceh Besar - - - - Kab. Aceh Selatan 31.645.981 - - - Kab. Aceh Singkil 147.484.637 - - - Kab. Aceh Tengah - - - - Kab. Aceh Tenggara - - - - Kab. Aceh Timur 45.328.137 - 63.505.259 - Kab. Aceh Utara 1.878.265 2.478.503 - - Kab. Bireuen 13.468.343 2.126.888 - - Kab. Pidie - - - - Kab. Simeulue - - - - Kota Banda Aceh - - - - Kota Sabang - - - - Kota Langsa 7.044.403 - - - i jdih.kemenkeu.go.id -- 40 of 679 -- NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR NAMADAERAH PERTAMBANGAN SEKTOR MINERAL DAN JUMLAH BATUBARA LAINNYA 2 15 16 17=11+12+13+14+15 +16 Provinsi Aceh 19.087.550 14.567.954 214.047.605 Kab. Aceh Barat 1.653.172 1.900.255 56.220.417 Kab. Aceh Besar 34.544.784 1.900.255 36.445.039 Kab. Aceh Selatan 7.950.549 1.900.255 41.496.785 Kab. Aceh Singkil - 1.900.255 149.384.892 Kab. Aceh Tengah - 1.900.255 1.900.255 Kab. Aceh Tenggara - 1.900.255 1.900.255 Kab. Aceh Timur - 1.900.255 110.733.651 Kab. Aceh Utara - 1.900.255 6.257.023 Kab. Bireuen - 1.900.255 17.495.486 Kab. Pidie 11.112.891 1.900.255 13.013.146 Kab. Simeulue - 1.900.255 1.900.255 Kota Banda Aceh - 1.900.255 1.900.255 Kota Sabang - 1.900.255 1.900.255 Kota Langsa - 1.900.255 8.944.658 (dalam rupiah) JUMLAH 18 4.268.834.529 2.237.617.003 2.006.351.462 1.919.887.224 4.553.489.496 866.374.578 866.374.578 4.095.232.571 983.813.214 1.263.542.818 1.233.091.980 866.374.578 866.374.578 866.374.578 1.042.477.642 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 41 of 679 -- NO 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BAGIAN DAERAH SEKTOR NAMADAERAH BAGIRATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 2 3 4 5 Kota Lhokseumawe 803.667.166 - - Kab. Gayo Lues 803.667.166 - - Kab. Aceh Barat Daya 803.667.166 171.345.498 - Kab. Aceh Jaya 803.667.166 205.667.048 - Kab. Nagan Raya 803.667.166 2.998.567.041 - Kab. Aceh Tamiang 803.667.166 1.882.759.647 - Kab. Bener Meriah 803.667.166 - 256.615.000 Kab. Pidie Jaya 803.667.166 9.045.741 - Kota Subulussalarr 803.667.166 648.630.147 - Provinsi Sumatera Utara - 42.577 .608.052 1.304.860.323 Kab. Asahan 803.667.166 17.997.640.533 5.898.669 Kab. Dairi 803.667.166 34.059.698 24.386.794 Kab. Deli Serdang 803.667.166 35.250.415.340 - Kab. Karo 803.667 .166 84.034.040 - Kab. Labuhanbatu 803.667.166 10.711.347.538 - (dalam rupiah) PERTAMBANGAN MINYAKBUMI DAN GAS BUMI 6 - - - - - - - - - - - - - - - 1jdih.kemenkeu.go.id -- 42 of 679 -- NO 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BAGIAN DAERAH SEKTOR NAMADAERAH PERTAMBANGAN SEKTOR PENGUSAHAAN MINERAL DAN PANAS BUMI BATUBARA LAINNYA 2 7 8 9 Kota Lhokseumawe - - 60.807.157 Kab. Gayo Lues - - 60.807.157 Kab. Aceh Barat Daya - 23.268.670 60.807.157 Kab. Aceh Jaya - - 60.807.157 Kab. Nagan Raya - 32.608.816 60.807.157 Kab. Aceh Tamiang - 974.365 60.807.157 Kab. Bener Meriah - - 60.807.157 Kab. Pidie Jaya - - 60.807.157 Kota Subulussalarn - 7.166.290 60.807.157 Provinsi Sumatera Utara 6.361.354.440 9.970.794.677 501.655.296 Kab.Asahan - - 40.305.157 Kab. Dairi - 1.296. 909.221 60.807.157 Kab. Deli Serdang - - 60.807.157 Kab. Karo 349.885.200 - 60.807.157 Kab. Labuhanbatu - - 60.364.157 (dalam rupiah) JUMLAH 10=4+5+6+7+8+9 60.807.157 60.807.157 255.421.325 266.4 74.205 3.091.983.014 1. 944.541.169 317.422.157 69.852.898 716.603.594 60.716.272. 788 18.043.844.359 1.416.162.870 35.311.222.497 494.726.397 10.771.711.695 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 43 of 679 -- NO 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR (dalam rupiah) NAMADAERAH PERTAMBANGAN PERKEBUNAN PERHUTANAN MINYAKBUMI PENGUSAHMN DAN GAS BUMI PANAS BUMI 2 11 12 13 14 Kota Lhokseumawe - - - - Kab. Gayo Lues - - - - Kab. Aceh Barat Daya 7.139.146 - - - Kab. Aceh Jaya 8.569.627 - - - Kab. Nagan Raya 124. 940.377 - - - Kab. Aceh Tamiang 78.448.194 - - - Kab. Bener Meriah - 9.355.250 - - Kab. Pidie Jaya 376.948 - - - Kota Subulussalam 27.026.256 - - - Provinsi Sumatera Utara 4 73.084.445 12.686.102 - 53.011.145 Kab.Asahan 949.875.345 272.282 - - Kab. Dairi 1.797.984 1.126.016 - - Kab. Deli Serdang 1.860.438.560 - - - Kab. Karo 4.435.213 - - 13.849.562 Kab. Labuhanbatu 565.320.701 - - - Ijdih.kemenkeu.go.id -- 44 of 679 -- NO 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR NAMADAERAH PERTAMBANGAN SEKTOR MINERAL DAN JUMLAH BATUBARA LAINNYA 2 15 16 17=11+12+13+14+15 +16 Kota Lhokseumawe - 1.900.255 1.900.255 Kab. Gayo Lues - 1.900.255 1.900.255 Kab. Aceh Barat Daya 727.083 1.900.255 9.766.484 Kab. Aceh Jaya - 1.900.255 10.469.882 Kab. Nagan Raya 1.018.838 1.900.255 127.859.470 Kab. Aceh Tamiang 30.824 1.900.255 80.379.273 Kab. Bener Meriah - 1.900.255 11.255.505 Kab. Pidie Jaya - 1.900.255 2.277.203 Kota Subulussalam 223.509 1.900.255 29.150.020 Provinsi Sumatera Utara 83.089.647 4.179.961 626.051.300 Kab. Asahan - 1.595.523 951.743.150 Kab. Dairi 51.335.505 2.406.523 56.666.028 Kab. Deli Serdang - 2.406.523 1.862.845.083 Kab. Karo - 2.406.523 20.691.298 Kab. Labuhanbatu - 2.389.523 567.710.224 (dalam rupiah) JUMLAH 18 866.374.578 866.374.578 1.068.854.975 1.080.611.253 4.023.509.650 2.828.587.608 1.132.344.828 875.797.267 1.549.420.780 61.342.324.088 19.799.254.675 2.276.496.064 37.977.734.746 1.319.084.861 12.143.089.085 ljdih.kemenkeu.go.id -- 45 of 679 -- ---- --- -- ------ - ---- ---------- -- ---- -- ------ -- ---- ------ - - NO 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BAGIAN DAERAH SEKTOR NAMADAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 2 3 4 5 Kab. Langkat 803.667.166 24.228. 972.528 - Kab. Mandailing Natal 803.667.166 5.152.943.086 396.435.269 Kab. Nias 803.667.166 - - Kab. Simalungun 803.667.166 12.801.012. 796 293.425.012 Kab. Tapanuli Selatan 803.667.166 2.333.033.231 99.810.029 Kab.TapanuliTengah 803.667.166 1.359.190.578 165.665.009 Kab. Tapanuli Utara 803.667.166 - 386.572.557 Kab.Toba 803.667 .166 55.446.618 12.074.914 Kota Binjai 803.667.166 315.323.725 - KotaMedan 803.667.166 - - Kota Pematang Siantar 803.667.166 13.565.506 - Kota Sibolga 803.667.166 - - Kota Tanjung Balai 803.667.166 - - Kota Tebing Tinggi 803.667.166 - - Kota Padangsidimpuan 803.667.166 80.301.785 - (dalam rupiah) PERTAMBANGAN MINYAKBUMI DAN GAS BUMI 6 - - - - - - - - - - - - - - - 1jdih.kemenkeu.go.id -- 46 of 679 -- NO 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BAGIAN DAERAH SEKTOR NAMADAERAH PERTAMBANGAN SEKTOR PENGUSAHAAN MINERAL DAN PANAS BUMI BATUBARA LAINNYA 2 7 8 9 Kab. Langkat - - 60.807.157 Kab. Mandailing Natal 4.757.085.918 118.602.528 60.807.157 Kab. Nias - - 60.807.157 Kab. Simalungun - - 60.807.157 Kab. Tapanuli Selatan 2.709.013.965 38.247.245.724 60.807.157 Kab.TapanuliTengah 26.292.589 27.864.832 60.807.157 Kab. Tapanuli Utara 17.272.338.347 14.867.338 60.807.157 Kab. Toba - - 60.807.157 Kota Binjai - - 60.807.157 Kota Medan - - 57.319.157 Kota Pematang Siantar - - 60.807.157 Kota Sibolga - - 40.305.157 Kota Tanjung Balai - - 40.305.157 Kota Tebing Tinggi - - 60.807.157 Kota Padangsidimpuan 7.465.957 - 60.807.157 ---- -------- (dalam rupiah) JUMLAH 10~4+5+6+7+8+9 24.289.779.685 10.485.873.958 60.807.157 13.155.244.965 43.449.910.106 1.639.820.165 17.734.585.399 128.328.689 376.130.882 57.319.157 74.372.663 40.305.157 40.305.157 60.807.157 148.574.899 7jdih.kemenkeu.go.id -- 47 of 679 -- NO 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR (dalam rupiah) NAMADAERAH PERTAMBANGAN PERKEBUNAN PERHUTANAN MINYAKBUMI PENGUSAHMN DAN GAS BUMI PANAS BUMI 2 11 12 13 14 Kab. Langkat 1.278.751.781 - - - Kab. Mandailing Natal 271. 960. 388 18.307.067 - 188.301.384 Kab. Nias - - - - Kab. Simalungun 675.609.142 13.550.896 - - Kab. Tapanuli Selatan 123.132.607 4.609.246 - 107.232.113 Kab. Tapanuli Tengah 71.735.569 7.650.791 - 1.040.369 Kab. Tapanuli Utara - 17.852.193 - 683.697 .235 Kab. Toba 2.926.160 557.413 - - Kota Binjai 16.641.755 - - - KotaMedan - - - - Kota Pematang Siantar 715.513 - - - Kota Sibolga - - - - Kota Tanjung Balai - - - - Kota Tebing Tinggi - - - - Kota Padangsidimpuan 4.237.733 - - 295.917 jdih.kemenkeu.go.id -- 48 of 679 -- NO 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR NAMADAERAH PERTAMBANGAN SEKTOR MINERAL DAN JUMLAH BATUBARA LAINNYA 2 15 16 17=11+12+13+14+15 +16 Kab. Langkat - 2.406.523 1.281.158.304 Kab. Mandailing Natal 4.694.979 2.406.523 485.670.341 Kab. Nias - 2.406.523 2.406.523 Kab. Simalungun - 2.406.523 691.566.561 Kab. Tapanuli Selatan 1.513.953.004 2.406.523 1.751.333.493 Kab.TapanuliTengah 1.102.589 2.406.523 83.935.841 Kab. Tapanuli Utara 588.376 2.406.523 704.544.327 Kab.Toba - 2.406.523 5.890.096 Kota Binjai - 2.406.523 19.048.278 Kota Medan - 2.268.523 2.268.523 Kota Pematang Siantar - 2.406.523 3.122.036 Kota Sibolga - 1.595.523 1.595.523 Kota Tanjung Balai - 1.595.523 1.595.523 Kota Tebing Tinggi - 2.406.523 2.406.523 Kota Padangsidimpuan - 2.406.523 6.940.173 (dalam rupiah) JUMLAH 18 26.374.605.155 11.775.211.465 866.880.846 14.650.478.692 46.004.910. 765 2.527.423.172 19.242.796.892 937.885.951 1.198.846.326 863.254.846 881.161.865 845.567.846 845.567.846 866.880.846 959.182.238 7jdih.kemenkeu.go.id -- 49 of 679 -- NO 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - ------------ RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BAGIAN DAERAH SEKTOR NAMADAERAH BAGI RATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 2 3 4 5 Kab. Pakpak Bharat 803.667.166 - 4.050.846 Kab. Nias Selatan 803.667.166 - 1.806.901.555 Kab. Humbang Hasundutan 803.667 .166 - - Kab. Serdang Bedagai 803.667 .166 11.726.946.247 - Kab. Samasir 803.667 .166 - 108.469.569 Kab. Batu Bara 803.667.166 3.337.4 72.542 - Kab. Padang Lawas 803.667.166 10.781.255.861 641.900.950 Kab. Padang Lawas Utara 803.667.166 8.007.195.142 26.435.821 Kab. Labuhanbatu Selatan 803.667.166 17.113.074.815 1.032.620.676 Kab. Labuhanbatu Utare 803.667.166 8.860.269.771 - Kab. Nias Utara 803.667.166 66.931.829 - Kab. Nias Barat 803.667.166 - - Kata Gunungsitali 803.667.166 - - Provinsi Sumatera Barat - 4.572.366.256 100.140.163 Kab. Lima Puluh Kata 803.667.166 131.355.549 - (dalam rupiah) PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 6 - - - - - - - - - - - - - - - jdih.kemenkeu.go.id -- 50 of 679 -- NO 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - ------------------------- ----- - ---------- ------------------- -- --- RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BAGIAN DAERAH SEKTOR NAMADAERAH PERTAMBANGAN SEKTOR PENGUSAHAAN MINERAL DAN PANAS BUMI BATUBARA LAINNYA 2 7 8 9 Kab. Pakpak Bharat - 163.644.742 60.807.157 Kab. Nias Selatan - - 60.807.157 Kab. Humbang Hasundutan - - 60.807.157 Kab. Serdang Bedagai - - 60.807.157 Kab. Samosir - - 60.807.157 Kab. Batu Bars - - 40.305.157 Kab. Padang Lawas - - 60.807.157 Kab. Padang Lawas Utara 147.043.446 - 60.807.157 Kab. Labuhanbatu Selatan - - 60.807.157 Kab. Labuhanbatu Utarc - 14.142.323 60.807.157 Kab. Nias Utara - - 60.807.157 Kab. Nias Barat - - 60.807.157 Kota Gunungsitoli - - 60.807.157 Provinsi Sumatera Barat 3.275.352. 799 1.790.741.197 288.831.746 Kab. Lima Puluh Kota - 304.242.685 60.807.157 (dalam rupiah) JUMLAH 10=4+5+6+7+8+9 228.502.745 1.867.708.712 60.807.157 11.787.753.404 169.276.726 3.377.777.699 11.483.963.968 8.241.481.566 18.206.502.648 8.935.219.251 127.738.986 60.807.157 60.807.157 10.027.432.161 496.405.391 ljdih.kemenkeu.go.id -- 51 of 679 -- NO 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR (dalam rupiah) NAMADAERAH PERTAMBANGAN PERKEBUNAN PERHUTANAN MINYAKBUMI PENGUSAHMN DAN GAS BUMI PANAS BUMI 2 11 12 13 14 Kab. Pakpak Bharat - 187.438 - - Kab. Nias Selatan - 83.443.783 - - Kab. Humbang Hasundutan - - - - Kab. Serdang Bedagai 618.922.385 - - - Kab. Samosir - 5.008.976 - - Kab. Batu Bara 176.144.862 - - - Kab. Padang Lawas 569.010.962 29.643.298 - - Kab. Padang Lawas Utara 422.602.035 1.220.766 - 5.820.461 Kab. Labuhanbatu Selatan 903.189. 940 47.686.923 - - Kab. Labuhanbatu UtarE 467.625.307 - - - Kab. Nias Utara 3.532.513 - - - Kab. Nias Barat - - - - Kota Gunungsitoli - - - - Provinsi Sumatera Barat 254.020.681 8.345.264 - 181. 963.322 Kab. Lima Puluh Kota 5.473.273 - - - 7jdih.kemenkeu.go.id -- 52 of 679 -- NO 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR NAMADAERAH PERTAMBANGAN SEKTOR MINERAL DAN JUMLAH BATUBARA LAINNYA 2 15 16 17=11+12+13+14+15 +16 Kab. Pakpak Bharat 6.477.211 2.406.523 9.071.172 Kab. Nias Selatan - 2.406.523 85.850.306 Kab. Humbang Hasundutan - 2.406.523 2.406.523 Kab. Serdang Bedagai - 2.406.523 621.328.908 Kab. Samosir - 2.406.523 7.415.499 Kab. Batu Bara - 1.595.523 177.740.385 Kab. Padang Lawas - 2.406.523 601.060.783 Kab. Padang Lawas Utara - 2.406.523 432.049.785 Kab. Labuhanbatu Selatan - 2.406.523 953.283.386 Kab. Labuhanbatu Utar2 559.636 2.406.523 470.591.466 Kab. Nias Utara - 2.406.523 5.939.036 Kab. Nias Barat - 2.406.523 2.406.523 Kota Gunungsitoli - 2.406.523 2.406.523 Provinsi Sumatera Barat 99.486.011 16.045.819 559.861.097 Kab. Lima Puluh Kota 8.450.825 1.688.560 15.612.658 (dalam rupiah) JUMLAH 18 1.041.241.083 2.757 .226.184 866.880.846 13.212.749.478 980.359.391 4.359.185.250 12.888.691.917 9.477.198.517 19.963.453.200 10.209.4 77 .883 937.345.188 866.880.846 866.880.846 10.587.293.258 1.315.685.215 7jdih.kemenkeu.go.id -- 53 of 679 -- NO 1 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ------------------- ------------ ----- -- -- -- RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BAGIAN DAERAH SEKTOR NAMADAERAH BAGIRATA PERKEBUNAN PERHUTANAN 2 3 4 5 Kab. Agam 803.667 .166 1.485.509.980 - Kab. Kepulauan Mentawai 803.667 .166 - 234.977.725 Kab. Padang Pariaman 803.667.166 - - Kab. Pasaman 803.667.166 - - Kab. Pesisir Selatan 803.667.166 2.551.588.528 13.077.053 Kab. Sijunjung 803.667.166 485.818.053 - Kab. Solak 803.667.166 71.954.867 - Kab. Tarrah Datar 803.667.166 5.354.337 - Kata Bukit Tinggi 803.667.166 - - Kata Padang Panjang 803.667.166 - - Kata Padang 803.667 .166 - - Kata Payakumbuh 803.667 .166 - - Kata Sawahlunto 803.667.166 - - Kata Solak 803.667.166 - - Kata Pariaman 803.667.166 - - (dalam rupiah) PERTAMBANGAN MINYAKBUMI DAN GAS BUMI 6 - - - - - - - - - - - - - - - ljdih.kemenkeu.go.id -- 54 of 679 -- NO 1 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BAGIAN DAERAH SEKTOR NAMADAERAH PERTAMBANGAN SEKTOR PENGUSAHAAN MINERAL DAN PANAS BUMI BATUBARA LAINNYA 2 7 8 9 Kab. Agarn - - 60.807.157 Kab. Kepulauan Mentawai - - 60.807.157 Kab. Padang Pariarnan - 12.066.098 60.807.157 Kab. Pasarnan - - 60.807.157 Kab. Pesisir Selatan 12.878.430 105.103.702 60.807.157 Kab. Sijunjung - - 60.807.157 Kab. Solok - 47.855 60.807.157 Kab. Tanah Datar - 2.096.993 60.807.157 Kota Bukit Tinggi - - 60.807.157 Kota Padang Panjang - - 60.807.157 Kota Padang - 4.317.816.780 60.807.157 Kota Payakumbuh - - 60.807.157 Kota Sawahlunto - 2.439.863.815 60.807.157 Kota Solok - - 60.807.157 Kota Pariarnan - - 60.807.157 (dalam rupiah) JUMLAH 10=4+5+6+7+8+9 1.546.317.137 295. 784.882 72.873.255 60.807.157 2.743.454.870 546.625.210 132.809.879 68.258.487 60.807.157 60.807.157 4.378.623. 937 60.807.157 2.500.670.972 60.807.157 60.807.157 1jdih.kemenkeu.go.id -- 55 of 679 -- NO 1 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 BIAYA PEMUNGUTAN SEKTOR (dalam rupiah) NAMADAERAH PERTAMBANGAN PERKEBUNAN PERHUTANAN MINYAKBUMI PENGUSAHMN DAN GAS BUMI PANAS BUMI 2 11 12 13 14 Kab. Agam 61.896.457 - - - Kab. Kepulauan Mentawai - 6.527.298 - - Kab. Padang Pariaman - - - - Kab. Pasaman - - - - Kab. Pesisir Selatan 106.316.480 362.890 - 357.706 Kab. Sijunjung 20.242.502 - - - Kab. Solok 2.998.203 - - - Kab. Tanah Datar 222.889 - - - Kota Bukit Tinggi - - -
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022
tentang APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 127/PMK.07/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 9 indicates that this regulation is effective from the date of promulgation, August 26, 2022.
The regulation interacts with several other laws and regulations, including Presidential Regulation No. 104 of 2021 and Minister of Finance Regulation No. 139/PMK.07/2019.
Text truncated at ~80K characters to fit the page. For the complete document, see the official PDF.