Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi dan Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the types and tariffs for urgent non-tax state revenue related to the certification of electronic pharmacy system operators and the single tuition fee for the Diploma Three program in Epidemiological Supervision at the Health Polytechnic under the Ministry of Health. It aims to streamline the certification process and set clear financial obligations for related services.
The regulation outlines the types of urgent non-tax revenue (PNBP) related to health services, specifically focusing on the certification of electronic pharmacy system operators and tuition fees for a specific diploma program. It sets forth the applicable tariffs and mandates the payment of these fees into the state treasury.
This regulation primarily affects educational institutions offering the Diploma Three program in Epidemiological Supervision, electronic pharmacy system operators, and students enrolled in this program. It is relevant to entities involved in health services and education sectors.
- Pasal 1 defines the types of urgent non-tax revenue, which include: a. Certification for electronic pharmacy system operators; b. Single tuition fee for the Diploma Three program in Epidemiological Supervision. - Pasal 2 outlines the tariffs: 1. Rp1,000,000 for the certification application (new/renewal/change); 2. Rp3,100,000 per student per semester for tuition fees. - Pasal 4 mandates that all collected non-tax revenues must be deposited into the state treasury.
- PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Non-Tax State Revenue; - Sertifikasi Tanda Daftar: Certification of Registration; - Sistem Elektronik Farmasi: Electronic Pharmacy System; - Uang Kuliah Tunggal: Single Tuition Fee.
The regulation is effective 15 days after its promulgation, which occurred on August 3, 2022. It does not explicitly replace any previous regulations but is part of the broader framework for non-tax revenue management.
The regulation references several laws and regulations, including: - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 regarding State Ministries; - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 on Non-Tax State Revenue; - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 on the determination of tariffs for non-tax state revenue, among others. These references indicate that this regulation is part of a comprehensive legal framework governing non-tax revenue in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 1 specifies the types of urgent non-tax revenue, which include certification for electronic pharmacy system operators and the single tuition fee for the Diploma Three program in Epidemiological Supervision.
According to Pasal 2, the tariff for the certification application is set at Rp1,000,000 for new, renewal, or change requests.
Pasal 2 also establishes the tuition fee for the Diploma Three program at Rp3,100,000 per student per semester.
Pasal 4 mandates that all collected non-tax revenues must be deposited into the state treasury.
Pasal 3 allows for the possibility of setting tariffs to Rp0,00 under certain considerations, with further regulations to be established.
Full text extracted from the official PDF (6K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/ PMK.02/2022 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS LAYANAN SERTIFIKASI TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK FARMASI DAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM STUD! DIPLOMA TIGA PENGAWASAN EPIDEMIOLOGI POLITEKNIK KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat ( 1) serta berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi dan Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15); jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 4 -- Menetapkan 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS LAYANAN SERTIFIKASI TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK FARMASI DAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PENGAWASAN EPIDEMIOLOGI POLITEKNIK KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal 1 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas layanan sertifikasi tanda daftar penyelenggara sistem elektronik farmasi dan uang kuliah tunggal Program Studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan terdiri atas: a. sertifikasi tanda daftar penyelenggara sistem elektronik farmasi; dan b. uang kuliah tunggal program studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi pada Politeknik Kesehatan. Pasal 2 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak layanan sertifikasi tanda daftar penyelenggara sistem elektronik farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a untuk permohonan baru/perpanjangan/perubahan Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi ditetapkan sebesar Rpl.000.000 (satu juta rupiah) per penerbitan. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak uang kuliah tunggal program studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi pada Politeknik Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b ditetapkan sebesar Rp3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester. Pasal 3 (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 4 -- dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan perundang- undangan. Pasal 4 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas layanan sertifikasi tanda daftar penyelenggara sistem elektronik farmasi dan uang kuliah tunggal Program Studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan wajib disetor ke Kas Negara. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 4 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 735 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Administrasi Kementerian r 9001101� NIP 1 ~l'"rA'i' ---~-- jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 4 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi dan Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
tentang PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 121/PMK.02/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Peraturan ini mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan, yaitu pada 3 Agustus 2022.