Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, No. 118/PMK.07/2022, amends the previous regulation regarding the management of transfers to regions and village funds in the context of supporting the handling of the COVID-19 pandemic and its impacts. It aims to streamline financial support for vaccination efforts and related operational activities.
This regulation primarily affects local governments (Pemerintah Daerah) and agencies involved in public health and safety, including the Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), and the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). It also impacts the financial management practices of these entities in relation to the allocation and use of funds for pandemic response.
- Pasal 9A outlines the support for vaccination operations, including operational costs and incentives for health workers involved in vaccination efforts (Pasal 9A ayat (1)). Local governments are required to reimburse the funds sourced from the national budget (APBN) used for these activities (Pasal 9A ayat (3)). - Pasal 9B details the procedures for cutting allocations from the Dana Alokasi Umum (DAU) and/or Dana Bagi Hasil (DBH) to reimburse the national budget, including the requirement for recommendations from the Direktorat Jenderal Anggaran (Pasal 9B ayat (1)). - Pasal 9C mandates that recommendations for cuts must be accompanied by a reconciliation report prepared by relevant agencies (Pasal 9C ayat (1)). - Pasal 9D specifies that any cuts made prior to this regulation must also be supported by reconciliation reports (Pasal 9D ayat (1)). - Pasal 9E requires updates to recommendations for cuts based on coordination with relevant agencies (Pasal 9E).
- APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (National Revenue and Expenditure Budget) - DAU: Dana Alokasi Umum (General Allocation Fund) - DBH: Dana Bagi Hasil (Revenue Sharing Fund) - TNI: Tentara Nasional Indonesia (Indonesian National Armed Forces) - Polri: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Indonesian National Police) - BKKBN: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (National Population and Family Planning Agency)
This regulation came into effect on July 25, 2022, and serves as the third amendment to the previous regulation No. 17/PMK.07/2021. It updates the procedures and obligations for managing transfers to regions and village funds in light of the ongoing pandemic response.
This regulation explicitly references and amends previous regulations, including No. 17/PMK.07/2021 and No. 162/PMK.07/2021, which also dealt with the management of transfers to regions and village funds during the pandemic. It establishes a framework for financial accountability and operational support for pandemic-related activities, ensuring that local governments and agencies are aligned with national policies and funding mechanisms.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 9A outlines that local governments must provide operational support for COVID-19 vaccination efforts, including funding for health worker incentives and operational activities.
Pasal 9A ayat (3) mandates that local governments must reimburse funds sourced from the APBN used for vaccination operations.
Pasal 9B details the process for cutting DAU and/or DBH allocations to reimburse the national budget, requiring recommendations from the Direktorat Jenderal Anggaran.
Pasal 9C requires that any recommendations for cuts must be accompanied by a reconciliation report prepared by relevant agencies.
Pasal 9D states that any cuts made prior to this regulation must be supported by reconciliation reports.
Full text extracted from the official PDF (19K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 /PMK.07 /2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANG KA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE20l9 (COVJD-19) DAN DAMPAKNYA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk percepatan penggantian dana anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) melalui pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan Dampaknya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 14 -- Mengingat b. 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu sebagaimana menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara _Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVJD-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan . Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona ljdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 14 -- Menetapkan Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE2019 (COVJD-19) DAN DAMPAKNYA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 07 / 2021 ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289) diubah sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 14 -- 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 9A diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut: Pasal9A ( 1) Dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, termasuk: a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/atau Badan Intelijen Negara berupa: b. 1) operasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro; 2) operasi yustisi/kawal vaksin; 3) rekrutmen dan pelatihan tenaga kesehatan; dan/ atau 4) operasional kegiatan; dan pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang melaksanakan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dari unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara. (2) Dukungan operasional dan insentif atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 14 -- dahulu dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah Daerah wajib mengganti dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penggantian dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH per Daerah tahun anggaran 2021. (5) Penggantian dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas realisasi anggaran yang dilaporkan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran. (6) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 31 Agustus 2022. 2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (4a), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 9B diubah sehingga Pasal 9B berbunyi sebagai berikut: Pasal 9B (1) Pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH per daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa setelah menerima rekomendasi jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 14 -- pemotongan DAU dan/atau DBH per Daerah dari Direktorat Jenderal Anggaran. (2) Rekomendasi pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan paling lambat tanggal 12 setiap bulannya. (3) Dalam hal tanggal 12 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penenmaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya. (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/ atau DBH dan penyetoran dana hasil pemotongan DAU dan/ atau DBH per Daerah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. (4a) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. nama daerah; b. besaran DAU dan/ atau DBH yang dipotong; dan c. periode pemotongan DAU dan/ atau DBH. (5) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa melaksanakan pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH. (6) Pemotongan atas penyaluran DAU dan/ atau DBH untuk tahun anggaran 2021 dilakukan dalam hal rekomendasi pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH per Daerah sebagaimana 7jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 14 -- dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan paling lambat tanggal 12 November 2021. (7) Dalam hal pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran 2021, pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH per Daerah dapat dilakukan pada tahun anggaran 2022 dan/ atau tahun anggaran 2023. (8) Batas waktu penyampaian rekomendasi untuk pemotongan penyaluran DAU dan/ a tau DBH per Daerah pada tahun anggaran 2022 dan/ a tau tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat tanggal 13 September 2022. 3. Di antara Pasal 9B dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 9C, Pasal 9D, dan Pasal 9E, sehingga Pasal 9C, Pasal 9D, dan Pasal 9E berbunyi sebagai berikut: Pasal 9C ( 1) Rekomendasi pemotongan atas penyaluran DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (1) wajib dilengkapi dengan Berita Acara Rekonsiliasi per Daerah yang disusun oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara bersama Daerah. (2) Dalam rangka percepatan penggantian dana APBN, pemotongan atas penyaluran DAU dan/ a tau DBH per Daerah dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa adanya dokumen Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 14 -- (3) Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara bersama Daerah secara aktif melakukan koordinasi untuk menyusun dokumen Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan disampaikan paling lam.bat tanggal 12 Desember 2022. (4) Hasil kesepakatan yang disampaikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Dalam hal Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan paling lam.bat pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besaran realisasi anggaran yang telah dilaporkan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/atau Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (5) dan/ atau telah ditindaklanjuti dengan pemotongan atas penyaluran DAU dan/ atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai angka yang telah disepakati oleh Daerah. (6) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9D (1) Pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH yang telah dilakukan berdasarkan: jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 14 -- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KM.7 /2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19); dan b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7 /2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19), tanpa adanya dokumen Berita Acara Rekonsiliasi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus dilengkapi dengan Berita Acara Rekonsiliasi. (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan penyampaian atas Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 9E Terhadap rekomendasi pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/ atau Badan Intelijen Negara. jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 14 -- Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 14 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri lnl dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 691 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b . Kepala Bagi I rasi Kernen terian I ~ ..; 51RC I} ~ • ' ' MAS SOE~ ARTO '., NIP 1969092Q ·l 9900 ( 1001 ~ jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 14 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMIZ.07/2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVJD-19) DAN DAMPAKNYA FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PELAKSANAAN DUKUNGAN PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVJD-19 DI DAERAH TAHUN 2021 BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PELAKSANAAN DUKUNGAN PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVJD-19 DI DAERAH TAHUN 2021 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... !1l Pada hari ini ......... ,tanggal ...... , bulan ...... , tahun ...... (2l, kami masing- mas1ng: 1 ............. (nama Sekretaris Daerah atau Pejabat Yang Ditunjuk}, ........ (NIP dan jabatan) mewakili Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .......... (3 ), dan 2 ............. (nama pejabat}, ........ (NIP dan jabatan) mewakili Tentara Nasional Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/Badan Intelijen Negara, telah melaksanakan rekonsiliasi atas pelaksanaan dukungan penanganan dampak pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVJD-19) di daerah pada tahun 2021 dan disepakati hal-hal sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 14 -- No. Jenis Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi 111 P • d p I ks Sasaran (Dosis) untuk erI0 e e a anaan 121 Pelaksanaan Vaksinasi Jumlah Petugas Realisasi Anggaran pada Tahun 2021 C id g d. h 131 OV -1 1 Ta un 2021 (Orang) 141 Tahun 2021151 a b 1 Operasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan (c) Juni Juli Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro oleh Tentara Nasional ...A......._us_tu_s____ Republik Indonesia dst. e) f JUMLAH ........... (6) ........... (7) 2 operasi yustisi/kawal vaksin oleh i.;;.J.;.;.un.;.;.i____ _ Kepolisian Negara Republik 1-J_ul_i____ _ Indonesia ...A_,.u.;..;s.;;.;tu..;.s____ dst. JUMLAH ........... (8) ........... (9) 3 rekrutmen dan pelatihan tenaga kesehatan Juni Juli A ustus dst. JUMLAH ........... (10) ........... (11) 4 operasional kegiatan Juni Juli Agustus dst. JUMLAH ........... (12) ........... (13) ........... 14 5 pendanaan untuk pembayaran Juni t-------+--------+-------+-------l insentif atau honor kepada tenaga l'-Ju.;..l.;..i-----+--------+------+-------! kesehatan dan tenaga pendukung l'-A""gu:;:.;:s;..:.;tu;;.:;s___-+--------+-------1-------1 dst. JUMLAH ........... (15) ........... (16) ........... (17) JUMLAH KESELURUHAN ........... (18) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ............ (3 1 menyatakan bersedia dilakukan pemotongan penyaluran DAU dan/ atau DBH sebagai penggantian dana APBN yang digunakan untuk dukungan penanganan dampak pandemi COVID-19 sebesar Rp ............. (terbilang). Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara ini. Bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam Berita Acara ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. .......... , ................... 20xx Perwakilan Pemerintah Perwakilan Provinsi/Kabupaten/Kota ....... (3l TNI/POLRI/BKKBN /BIN (Sekretaris Daerah atau Pejabat (Jabatan) Yang Ditunjuk) (Tanda Tangan dan Stempel) (Tanda Tangan dan Stempel) (Nama) (4 1 (Nama) 14 l (NIP) 15 1 (NIP) 15 1 ljdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 14 -- NO. (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) PETUNJUK PENGISIAN URAIAN Diisi sesuai dengan nama Daerah Diisi sesuai dengan hari dan tanggal pelaksanaan rekonsiliasi Diisi sesuai dengan nama Daerah Diisi Nama Penandatangan Diisi NIP Penandatangan Petunjuk Pengisian Tabel Diisi Jenis Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi Diisi bulan/periode pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 Diisijumlah realisasi sasaran (dosis) per bulan/periode Diisi jumlah petugas) per bulan/periode Diisijumah realisasi anggaran pada Tahun 2021 per bulan/periode Diisijumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode) Diisijumah realisasi anggaran pada Tahun 202 l(penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait Diisijumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode) Diisi jumah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait Diisijumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode) Diisi jumah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) Diisi jumlah seluruh sasaran (dosis) per bulan/periode di Tahun 2021 untuk kegiatan terkait Diisijumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode) Diisi jumah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait Diisi jumlah seluruh sasaran (dosis) per bulan/periode di Tahun 2021 untuk kegiatan terkait Diisijumlah seluruh petugas (penjumlahan seluruh petugas per bulan/periode) Diisi jumah realisasi anggaran pada Tahun 2021 (penjumlahan seluruh realisasi per bulan/periode) untuk kegiatan terkait Diisi penjumlahan realisasi anggaran pada angka (7), (9), (11), (14), dan (17) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala · ,. ___ ·, MAS SOEHARTO_ ""--~~ / NIP 196909221'99'0◊ 1 1001 ~ jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 14 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
tentang COVID-19 / CORONA - DANA DESA
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 118/PMK.07/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 9E requires that recommendations for cuts must be updated based on coordination with relevant agencies.