This regulation has been revoked and no longer applies.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes guidelines for accounting and financial reporting of state assets derived from the implementation of cooperation contracts in upstream oil and gas activities. It aims to enhance the management and accountability of state assets, ensuring compliance with existing laws and regulations.
The regulation primarily affects contractors involved in upstream oil and gas activities (KKKS) and government entities responsible for managing state assets. It applies to all business activities related to the exploration and exploitation of oil and gas resources.
- Pasal 2 outlines the scope of the regulation, which governs the accounting and financial reporting of state assets from upstream oil and gas activities and terminated assets (BMN Eks Terminasi). - Pasal 4 mandates that the accounting and financial reporting for these assets be conducted by the UAKPA-BUN (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara). - Pasal 6 requires the management of state assets to be reported in the Laporan Barang Kuasa Pengelola BUN (LBKP BUN), detailing information such as asset details, balances, and changes. - Pasal 7 specifies that state assets from upstream oil and gas activities must be recognized and reported according to the accounting policies applicable to the oil and gas industry. - Pasal 20 states that revenues from the management of these assets are classified as non-tax state revenues.
- KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama): Contractors authorized to explore and exploit oil and gas resources. - BMN (Barang Milik Negara): State assets purchased or obtained at the expense of the state budget. - UAKPA-BUN (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara): The accounting unit responsible for managing state assets. - LBKP BUN (Laporan Barang Kuasa Pengelola BUN): Report detailing the management of state assets.
The regulation came into effect on September 1, 2020, and replaces previous regulations, specifically Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 and its amendments. Transitional provisions require adjustments to be made within one year from the regulation's enactment.
The regulation references several laws and regulations, including the Government Regulation No. 27 of 2014 on the Management of State/Regional Assets and the Presidential Regulation No. 57 of 2020 regarding the Ministry of Finance. It also aligns with the accounting standards set for the oil and gas industry, ensuring consistency across financial reporting practices.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 defines the regulation's scope, covering accounting and financial reporting for state assets from upstream oil and gas activities and terminated assets.
Pasal 4 assigns the responsibility for accounting and financial reporting to UAKPA-BUN, ensuring that all financial activities are properly documented and reported.
Pasal 6 mandates that the management of state assets be reported in LBKP BUN, which includes detailed information about asset balances and changes.
Pasal 20 states that revenues from the management of these assets are classified as non-tax state revenues, impacting how these funds are accounted for in the national budget.
Pasal 7 requires that state assets from upstream oil and gas activities be recognized and reported according to industry-specific accounting policies.
Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.
Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.
Full text extracted from the official PDF (57K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTER! KEUANGAN ·
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116/PMK. 05/2020
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
ATAS BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN
KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal
dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang
Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja
Sama, telah diatur pedoman akuntansi dan pelaporan
Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor
kontrak kerjasamakegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi;
b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan akuntansi
dan pelaporan Barang Milik Negara yang berasal dari
pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi dan untuk
l
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 43 --
Mengingat
meninclaklanjuti hasil pemeriksaan Baclan Pemeriksa
Keuangan terhaclap Laporan Keuangan Benclahara
Umum Negara Tahun 2018 clan Tahun 2019, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang
Pecloman Akuntansi clan Pelaporan Aset Berupa Barang
Milik Negara yang Berasal clari Kontraktor Kontrak Kerja
Sama sebagaimana telah cliubah clengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
236/PMK.05/2016 tentang Pecloman Akuntansi dan
Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal
dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama perlu ditinjau
kembali dan dilakukan penyempurnaan;
c. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan ten tang Pecloman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang
Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 43 --
Menetapkan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2137);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 127 /PMK.05/2018 tentangPerubahanKedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1347);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
ten tang Organisasi dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ATAS BARANG
MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI PELAKSANMN
KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 43 --
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya
disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk badan
usaha tetap yang diberikan kewenangan untuk
melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas
bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak
Kerja Sama dengan Perrierintah.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang
berasal dari KKKS yang selanjutnya disebut BMN Hulu
Migas adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
oleh KKKS dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi serta sisa operasi dan sisa
produksi sebagai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama
antara KKKS dengan Pemerintah.
4. BMN Hulu Migas Eks Terminasi yang selanjutnya dise but
BMN Eks Terminasi adalah BMN Hulu Migas yang
berasal dari KKKS yang Kontrak Kerja Samanya telah
berakhir.
5. Unit Pengendali Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi yang selanjutnya disebut Unit Pengendali adalah
unit yang dibentuk oleh Pemerintah untuk
menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi.
6. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan
dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 43 --
7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, s1sa
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan Pemerintah yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal te rte n tu.
9. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas
dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan.
10. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun se belumnya.
11. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih serta
pengungkapan lainnya yang diperlukan dalam rangka
penyajian yang wajar.
12. Placed Into Service yang selanjutnya disingkat PIS adalah
kondisi sebuah barang yang diadakan oleh KKKS telah
siap/ sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi.
13. Inventarisasi adalah proses kegiatan untuk pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN
pada saat tertentu.
15. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima
dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian
kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 43 --
berkeinginan untuk melakukan transaksi waJar pada
tanggal Pe nilaian.
16. Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPLB-BUN
adalah unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk
mengurus/menatausahakan/mengelola BMN yang
berada dalam penguasaan Bendahara Umum Negara
Pengelola Barang.
17. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN
adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan
akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja pada
Bendahara Umum Negara atas pengelolaan BMN yang
berasal dari KKKS.
18. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK
adalah arsip data yang disimpan dalam media
penyimpanan data digital yang dapat digunakan untuk
memindahkan data dari suatu komputer ke komputer
lainnya secara elektronis.
19. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa kelengkapan
Dokumen Sumber secara formal yang digunakan sebagai
dasar untuk melakukan pencatatan aset.
20. Material Persediaan adalah barang/peralatan yang
diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut
aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan
operasi KKKS.
21. Harta Benda lnventaris adalah Aset berwujud atau tak
berwujud yang diperoleh dan dimaksudkan untuk
digunakan dalam operasi KKKS dan nilai perolehannya
dimulai dari nilai tertentu sampai dengan nilai maksimal
yang ditetapkan oleh Unit Pengendali.
22. Harta Benda Modal adalah Aset berwujud atau tak
berwujud yang digunakan dalam operasi KKKS yang
memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, bukan
merupakan material habis pakai, dan biaya perolehannya
lebih besar dari nilai maksimal Harta Benda Inventaris
yang ditetapkan oleh Unit PeJ:?-gendali.
I!www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 43 --
---------------------------------~~--
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman akuntansi dan
pelaporan keuangan atas pengelolaan BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi.
BAB II
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Sistem Akuntansi
Pasal 3
BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi diakuntansikan dan
dilaporkan melalui SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan
Transaksi Khusus.
Bagian Kedua
Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan
Pasal 4
( 1) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas
pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
dilakukan oleh UAKPA-BUN.
(2) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan unit pertanggungjawaban, dilaksanakan oleh
Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral yang menangani pengelolaan BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi.
(3) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Operasional; ·
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 43 --
d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
e. CaLK.
Bagi an Ke tiga
Unit Akuntansi Pelaporan Barang
Pasal 5
( 1) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan barang atas
pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
dilakukan oleh UAKPLB-BUN.
(2) UAKPLB-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani
pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.
Pasal 6
(1) Pengelolaan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaporkan
dalam Laporan Barang Kuasa Pengelola BUN (LBKP BUN).
(2) Laporan Barang Kuasa Pengelola BUN {LBKP BUN)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
menyajikan informasi mengenai rincian, saldo awal,
mutasi, dan saldo akhir barang yang meliputi:
a. Laporan Tanah;
b. Laporan Harta Benda _Modal:
c. Laporan Harta Benda Inventaris;
d. Laporan Material Persediaan; dan
e. Catatan Ringkas Barang, yang berisi penjelasan
penatausahaan dan pengelolaan BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 43 --
BAB III
PEDOMAN AKUNTANSI
Bagian Kesatu
Pengakuan
Pasal 7
(1) BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi terdiri atas
Tanah, Harta Benda Modal, Harta Benda Inventaris, dan
Material Persediaan.
(2) Tata cara pengakuan BMN HulL;L Migas dan BMN Eks
Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu
minyak dan gas bumi.
Bagi an Ke dua
Pe ngklasifikasian
Pasal 8
BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, baik yang belum
diserahkan kepada Pemerintah maupun yang telah diserahkan
kepada Pemerintah, diklasifikasikan se bagai berikut:
a. dicatat di Neraca sebagai aset lainnya untuk:
1. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang
diperoleh sampai dengan Tahun 2010 dan telah
dilakukan lnventarisasi dan Penilaian; dan
2. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang
diperoleh sejak Tahun 2011;
b. diungkapkan dalam CaLK untuk:
1. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang
diperoleh sampai dengan Tahun 2010 dan belum
dilakukan Inventarisasi dan Penilaian;
2. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi berupa
sumur yang telah ditutup secara permanen (plug
and abandonmen~;
3. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dengan
kondisi Rusak Berat;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 43 --
4. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
se bagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan
angka 2, yang terdapat selisih antara pencatatan
pada Pengelola Barang dengan pencatatan pada Unit
Pe nge ndali;
5. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi telah
selesai dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan,
penggunaan, atau penghapusan, namun belum
diterbitkan:
a) dokumen hapus buku oleh Unit Pengendali,
untuk BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
yang belum diserahkan kepada Pemerintah;
atau
b) Keputusan Penghapusan oleh UAKPA-BUN,
untuk BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
yang telah diserahkan kepada Pemerintah;
dan/atau
6. Subsequent expenditure atas BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi yang tidak memenuhi syarat
kapitalisasi yang ditetapkan.
Pasal 9
Penatausahaan dan akuntansi atas BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi diatur sebagai berikut:
a. penatausahaan dan akuntansi atas BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi:
1. yang belum diserahkan kepada Pemerintah; atau
2. yang telah diserahkan kepada Pemerintah namun
belum ditetapkan tindak lanjut pengelolaannya oleh
Pengelola Barang,
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
b. penatausahaan dan akuntansi BMN yang berasal dari BMN
Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi:
1. yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah
ditetapkan pengelolaannya pada Pengelola Barang; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 43 --
2. yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah
ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian
Negara/Lembaga,
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai
penatausahaan BMN.
Bagi an Ke tiga
Pengukuran
Pasal 10
BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperoleh
sampai dengan Tahun 2010 dan telah dilakukan Inventarisasi
dan Penilaian se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
angka 1 dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan hasil
Penilaian.
Pasal 11
(1) BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperoleh
sejak Tahun 2011 se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a angka 2:
a. dicatat menggunakan nilai perolehan, untuk yang
belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian; atau
b. dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan hasil
Penilaian, untuk yang telah dilakukan Inventarisasi
dan Penilaian.
(2) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dalam mata uang asing, maka:
a. untuk Tanah, dijabarkan ke dalam mata uang
Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
pada tanggal pe role han;
b. untuk Harta Benda Modal atau Harta Benda
Inventaris, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal efektif PIS; dan
c. untuk Material Persediaan, dijabarkan ke dalam
mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal pe laporan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 43 --
(3) Dalam hal tanggal perolehan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a:
a. hanya diketahui bulan dan tahunnya, maka nilai
aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada
akhir bulan tahun perolehan; atau
b. hanya diketahui tahunnya, maka nilai aset
dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal
31 Desember tahun perolehan.
(4) Dalam hal tanggal efektif PIS sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b:
a. hanya diketahui bulan dah tahunnya, maka nilai
aset dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal terakhir bulan PIS; atau
b. hanya diketahui tahunnya, maka nilai aset
dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal
31 Desember tahun PIS.
(5) Dalam hal nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
tanggal efektif PIS se bagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dan tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c tidak tersedia karena bertepatan
dengan hari libur nasional, maka nilai aset dijabarkan
dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia hari
kerja sebelumnya.
Bagian Keempat
Penilaian
Pasal 12
Penilaian terhadap BMN Hulu Migas dan BMN Eks Term:inasi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidarig Penilaian BMN.
I,www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 43 --
Bagian Kelima
Kriteria dan Nilai Minimum Kapi talisasi
Pasal 13
Kriteria dan nilai minimum kapitalisasi untuk BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi, baik yang belum diserahkan
kepada Pemerintah maupun yang telah diserahkan kepada
Pemerintah, mengikuti kebijakan akuntansi pada industri
hulu minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh Unit
Pengendali.
Bagi an Kee nam
Dokumen Sumber
Pasal 14
(1) Dokumen Sumber yang digunakan sebagai dasar untuk
melakukan pencatatan oleh UAKPA-BUN dan UAKPLB-
BUN terdiri atas:
a. Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi;
b. Berita Acara Serah Terima BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi, yang menyatakan bahwa BMN
Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi telah
diserahkan kepada Pemerintah;
c. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi; dan
d. dokumen terkait pembenahan pencatatan BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi.
(2) Dalam hal belum terdapat Berita Acara Serah Terima
BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, pencatatan oleh UAKPA-
BUN dan UAKPLB-BUN didasarkan pada surat
pernyataan dari pejabat yang berwenang pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Miperal yang
menyatakan telah menerima penyerahan BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 43 --
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan Verifikasi terlebih dahulu oleh UAKPA-
BUN dan UAKPLB-BUN.
Pasal 15
(1) Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a
disusun oleh Unit Pengendali dan disampaikan kepada
UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN setiap semester dengan
pengaturan:
a. Semester I disampaikan paling lama tanggal 30 Juni
tahun berjalan; dan
b. Semester II disampaikan paling lama tanggal
25 Januari tahun berikutnya.
(2) Dalam menyusun Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Unit Pengendali:
a. melakukan standardisasi, Verifikasi, dan validasi
pencatatan mutasi yang dilakukan KKKS, baik
untuk mutasi tambah dan mutasi kurang maupun
kriteria untuk masing-masing mutasi;
b. melakukan pencatatan mutasi terhadap KKKS yang
telah terminasi namun belum ditindaklanjuti dengan
penyerahan, baik penyerahan kepada Pemerintah
maupun penyerahan kepada KKKS alih kelola;
c. melakukan pengawasan atas tindak lanjut surat
persetujuan berupa penghapusan pencatatan oleh
KKKS dan melaporkan kepada Pengelola Barang
secara semesteran;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas
ketertiban penyampaian laporan dari KKKS; dan
e. memastikan Daftar Rincian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah mencakup:
1. aset dari seluruh KKKS yang memenuhi kriteria
se bagai BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi; dan
I!www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 43 --
2. seluruh mutasi sampai dengan batas waktu
periode pelaJX)ran.
Pasal 16
(1) Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat ( 1) huruf a:
a. paling sedikit memuat:
1. informasi mengenai nilai perolehan, akumulasi
penyusutan dan nilai buku per kategori BMN
Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi per KKKS;
dan
2. pernyataan bahwa bukti perolehan BMN Hulu
Migas dan BMN Hulu Migas Eks Terminasi ada
dan disimpan oleh masing-masing KKKS, yang
digunakan:
a) oleh Aparat Pengawas Fungsional dalam
pelaksanaan pemeriksaan, jika dibutuhkan;
dan
b) untuk keperluan administrasi lainnya;
b. disertai dengan lampiran berupa:
1. data detail per BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi berupa Tanah, Harta Benda Modal
dan Harta Benda Inventaris dalam bentuk ADK
yang paling sedikit memuat informasi
mengenai:
a) mutasi BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi, termasuk tanggal mutasi;
b) nomor BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi;
c) deskripsi BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi;
d) tanggal, bulan, dan tahun efektif PIS atas
BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi;
e) tanggal, bulan, dan tahun efektif PIS atas
subsequent expenditure;
f) kategori BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 43 --
g) kondisi BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi;
h) nama KKKS;
i) nilai dan tanggal perolehan BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi; dan
j) nilai buku dalam mata uang asing;
2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang pada KKKS yang
memuat mengenai kesesuaian antara rincian
dan nilai BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi dengan bukti perolehannya; dan
3. surat pernyataan yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang pada Unit Pengendali
yang memuat mengenai kesesuaian antara
rincian dan nilai BMN Hulu Migas dan BMN
Eks Terminasi yang dibuat berdasarkan Berita
Acara Rekonsiliasi.
(2) Selain memuat besaran mutasi yang terjadi, data detail
mengenai mutasi untuksetiap BMN Hulu Migas dan BMN
Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b
angka 1 butir a) mencantumkan pula rincian keterangan
terkait mutasi, dalam bentuk rekapitulasi yang
disampaikan KKKS kepada Unit Pengendali.
(3) Dalam hal data mutasi sampai dengan akhir periode
pelaporan belum dapat dipastikan validitasnya,
sedangkan batas waktu penyampaian laporan keuangan
akan segera berakhir, maka laporan keuangan tersebut
dapat disusun dengan menggunakan data mutasi
terakhir.
(4) Rincian keterangan se bagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur sebagai berikut:
a. untuk mutasi kurang BMN Hulu Migas dan BMN
Eks Terminasi karena penghapusan, Unit Pengendali
memastikan KKKS mencantumkan keterangan
tambahan berupa dasar dilakukannya penghapusan;
b. untuk mutasi kurang BMN Hulu Migas dan BMN
Eks Terminasi karena transfer dan koreksi, Unit
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 43 --
Pengendali memastikan KKKS mencantumkan
keterangan tambahan berupa dasar dilakukannya
transfer keluar dan koreksi kurang; dan
c . untuk mutasi tambah BMN Hulu Migas dan BMN
Eks Terminasi karena transfer dan koreksi, Unit
Pengendali memastikan KKKS mencantumkan
keterangan tambahan berupa dasar dilakukannya
transfer masuk dan koreksi tambah.
(5) Untuk melengkapi data detail mengenai mutasi setiap
BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 butir a), untuk
mutasi tambah BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
karena subsequent expenditure, Unit Pengendali
memastikan bahwa transaksi tersebut telah memenuhi
kriteria kapitalisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada
industri hulu minyak dan gas bumi.
(6) Surat Pernyataan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf b angka 2 disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri in~.
(7) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 3 disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 17
(1) Sebelummenyampaikan Daftar Rincian BMN Hulu Migas
dan BMN Eks Terminasi kepada UAKPA-BUN dan
UAKPLB-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat ( 1), Unit Pengendali terle bih dahulu melakukan
Verifikasi dan rekonsiliasi internal untuk data BMN Hulu
Migas · dan BMN Eks Terminasi yang pencatatannya
dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) bagian di Unit
Pe nge ndali.
ffwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 43 --
(2) UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN melakukan Verifikasi dan
rekonsiliasi Dokumen Sumber dengan Unit Pengendali
sebelum melakukan pencatatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
Ve rifikasi dan re konsiliasi se bagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Kekayaan Negara.
Bagian Ketujuh
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pasal 18
(1) Kebijakan akuntansi penyusutan BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi diatur sebagai berikut:
a. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi:
1) yang belum diserahkan kepada Pemerintah; atau
2) yang telah diserahkan kepada Pemerintah
namun belum ditetapkan pengelolaannya pada
Pengelola Barang atau belum ditetapkan status
penggunaannya pada Kementerian Negara/
Lembaga tertentu,
berpedoman pada Modul Penyusutan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf C dan Tabel Masa
Manfaat se bagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
b. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi:
1) yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan
telah ditetapkan pengelolaannya pada Pengelola
Barang; atau
2) yang telah diserahkan kepada Pemerintah dan
telah ditetapkan status penggunaannya pada
Kementerian Negara/Lembaga tertentu,
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai penyusutan BMN.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 43 --
c. Barang yang termasuk dalam kategori Tanah dan
Material Persediaan tidak dilakukan penyusutan.
d. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi akibat subsequent expenditure, dimulai
sejak tanggal efektif PIS subsequent expenditure,
dengan memperhitungkan:
e.
1. nilai buku dan sisa masa manfaat aset induk
pada tanggal efektif PIS; dan
2. perubahan nilai dan/atau masa manfaat akibat
subsequent expenditure.
Nilai penyusutan disajikan
penyusutan pada Laporan
se bagai be ban
Operasional dan
akumulasi penyusutan pada Neraca.
(2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menjadi be ban penyusutan pada Laporan Keuangan KKKS.
(3) Tabel Masa Manfaat sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat dilakukan pemutakhiran.
(4) Pemutakhiran Tabel Masa Manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
Pasal 19
Pencatatan transaksi BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi dilakukan dengan tata cara sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 20
(1) UAKPA-BUN menyajikan dalam Laporan Keuangan dan
mengungkapkan pada CaLK untuk seluruh BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi sesuai dengan klasifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi merupakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 43 --
(3) Pencatatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai
berikut:
a. Dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara -
Pengelolaan Transaksi Khusus, terhadap:
1. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang
belum diserahkan kepada Pemerintah;
2. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang
telah diserahkan kepada Pemerintah namun
belum ditetapkan pengelolaannya pada
Pengelola Barang atau belum ditetapkan status
penggunaannya pada Kementerian
Negara/Lembaga tertentu; atau
3. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang
telah diserahkan kepada Pemerintah dan telah
ditetapkan pengelolaannya pada Pengelola
Barang.
b. Dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, terhadap BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi yang telah diserahkan kepada
Pemerintah dan telah ditetapkan status
penggunaannya pada Kementerian Negara/Lembaga
tertentu.
(4) Pengakuan pendapatan atas pemanfaatan BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan sebagai berikut:
a. Pendapatan atas pemanfaatan dalam bentuk sewa,
diakui pada saat:
1. perjanjian sewa ditandatangani, untuk sewa yang
dilakukan setelah adanya persetujuan Pengelola
Barang; atau
2. terbitnya surat persetujuan dari Pengelola Barang,
untuk sewayang dilakukan oleh pihak lain dengan
memanfaatkan terlebih dahulu BMN Hulu Migas
se belum terbitnya surat persetujuan terse but.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 43 --
b. Pendapatan atas pemanfaatan dalam bentuk transfer,
diakui pada saat terbitnya penagihan oleh Unit
Pengendali.
Pasal 21
(1) Untuk kepentingan pengungkapan pada CaLK, Unit
Pengendali memastikan KKKS menyampaikan laporan
lengkap permasalahan untuk masing-masing jenis BMN
Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, berupa daftar BMN
Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dengan kondisi:
a. dalam sengketa;
b. berperkara;
c. diduduki oleh pihak ketiga;
d. belum bersertifikat atas nama Pemerintah Republik
Indonesia; dan
e. lainnya yang dipandang perlu oleh Pengelola Barang.
(2) Bentuk dan periode penyampaian laporan se bagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Unit Pengendali
dengan menyesuaikan pada periode penyampaian Daftar
Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi kepada
UAKPA-BUN dan/atau UAKPLB-BUN.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara Re publik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2167) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara
yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 43 --
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1358),
dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penyesuaian
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
diundangkannya Peraturan Menteri ini.
Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa
Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2167); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 236/PMK.05/2016 tentangPedomanAkuntansi dan
Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal
dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1358),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 24
Pedoman akuntansi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
berdasarkan Peraturan Menteri ini mulai diterapkan dalam
penyusunan laporan keuangan Tahun 2020.
Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 43 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 973
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
ministrasi Kementerian
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 43 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 /PMK.05/2020
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
ATAS BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
A. CONTOH SURAT PERNYATAAN KKKS
SURAT PERNYATAAN KKKS
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Jabatan
..•• 1)
••• _2)
menyatakan bahwa:
1. Rincian dan nilai BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dalam
Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi semester ... 3)
Tahun ... 4l adalah sesuai dengan bukti perolehan;
2. Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana
dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada ... 5) dalam rangka
memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... 6 l; dan
3. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam Daftar Rincian BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada angka 1,
maka kami bersedia melakukan perbaikan dan menyampaikannya
kepada .. .7l dalam waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak
ditemukan ketidaksesuaian dimaksud.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .
..• , •.••••.•. 8)
9)
10)
11)
I!www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 43 --
PETUNJUK PENGISIAN
NO. URAIAN
1. Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
2. Diisi dengan jabatan yang membuat pernyataan.
3. Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan, yaitu:
a. Semester I; atau
b. Semester II.
4. Diisi sesuai dengan periode tahun pelaporan.
5. Diisi dengan nama Unit Pengendali.
6. Diisi sesuai dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Berupa Barang Milik Negara
yang Berasal dari Pelaksanaan KontrakKerja Sama Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi.
7. Diisi dengan nama Unit Pengendali.
8. Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan.
9. Diisi dengan nama jabatan Pejabat yang berwenang pada KKKS.
10. Ditandatangani dan distempel basah oleh Pejabat yang berwenang
pada KKKS bersangkutan.
11. Diisi sesuai dengan nama Pejabat yang berwenang pada KKKS.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 43 --
B. CONTOH SURAT PERNYATAAN UNIT PENGENDALI
SURAT PERNYATMN UNIT PENGENDALI
KOP SURAT
SURAT PERNYATMN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Jabatan
•• • _1)
•••• 2)
menyatakan bahwa:
1. Rincian dan nilai BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dalam
Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi semester ... 3)
Tahun ... 4l adalah sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi;
2. Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana
dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada ... 5l selaku Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara/Unit Akuntansi
Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara dalam rangka
memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... 6 l; dan
3. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dalam Daftar Rincian BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi sebagaimana dimaksud pada angka 1,
maka kami bersedia melakukan perbaikan dan menyampaikannya
kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara/Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang dalam waktu paling
lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan ketidaksesuaian dimaksud.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
... , ........ .7)
8)
9)
10)
~
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 43 --
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PETUNJUK PENGISIAN
URAIAN
Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
Diisi dengan jabatan yang membuat pernyataan.
Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan, yaitu:
a. Semester I; atau
b. Semester II.
Diisi sesuai dengan periode tahun pelaporan.
Diisi dengan nama Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral yang menangani pengelolaan Barang Milik
Negara.
Diisi sesuai dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Berupa Barang Milik Negara
yang Berasal dari Pelaksanaan KontrakKerja Sama Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan.
Diisi dengan nama jabatan Pejabat yang berwenang pada Unit
Pe nge ndali.
Ditandatangani dan distempel basah Pejabat yang berwenang pada
Unit Pengendali.
Diisi sesuai dengan nama Pejabat yang berwenang pada Unit
Pe nge ndali.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 43 --
C. MODUL PENYUSUTAN BMN HULU MIGAS DAN BMN EKS TERMINASI
1. UMUM
Modul penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang
selanjutnya disebut Modul Penyusutan, merupakan prosedur kerja dan
tata cara penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang
berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi untuk tujuan pencatatan dalam Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (LKBUN TK).
2. TUJUAN
Penyusutan dilakukan untuk:
a. menyajikan nilai BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi secara
wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam LKBUN TK; dan
b. mengetahui potensi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN Hulu Migas
dan BMN Eks Terminasi yang masih dapat diharapkan dapat
diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.
3. OBJEK PENYUSUTAN
a. Penyusutan dilakukan terhadap BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi yang dicatat sebagai Aset Lainnya dalam LKBUN TK.
b. Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMN Hulu Migas dan BMN
Eks Terminasi yang tidak memenuhi kriteria untuk dicatat dalam
neraca LKBUN TK.
4. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN
a. Penentuan nilai yang dapat disusutkan, dilakukan untuk setiap
unit BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.
b. Untuk penyusutan pertama kali, nilai yang dapat disusutkan terdiri
dari Nilai Wajar dan nilai perolehan.
c. Untuk Nilai Wajar hasil Penilaian, berlaku untuk BMN Hulu Migas
dan BMN Eks Terminasi perolehan sampai dengan tahun 2010,
yang telah dilakukan Penilaian pada tahun 2010, 2011, 2012 dan
pada tahun-tahun berikutnya. Nilai terse but mulai disusutkan
setelah tanggal Penilaian.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 43 --
d. Untuk nilai perolehan, berlaku untuk BMN Hulu Migas dan BMN
Eks Terminasi yang diperoleh mulai tahun 2011 dan tahun-tahun
berikutnya dan belum dilakukan Penilaian.
e. Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai akibat penambahan atau
pengurangan kualitas dan/atau nilai, maka penambahan atau
pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat
disusutkan.
f. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/ atau nilai
sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi penambahan dan
pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan.
g. Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai akibat koreksi nilai yang
disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang
diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap
penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi tersebut.
h. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi
penyesuaian atas:
1) nilai yang dapat disusutkan; dan
2) nilai akumulasi penyusutan.
5. MASA MANFMT
a. Penentuan masa manfaat dilakukan dengan memperhatikan faktor-
faktor prakiraan:
1) daya pakai; dan
2) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi yang bersangkutan.
b. Masa manfaat ditentukan untuk setiap unit BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi yang dicatat sebagai Aset Lainnya dalam
LKBUN-TK.
c. Penentuan masa manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat yang disajikan
dalam Tabel Masa Manfaat pada Lampiran huruf D (Tabel I).
d. Masa manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang dapat
disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan
besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan
yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian masa
manfaat tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 43 --
Negara, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Unit
Pe nge ndali.
e. Penyesuaian masa manfaat dapat dilakukan antara lain dalam hal:
1) terjadi perbaikan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang
menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; dan/ atau
2) berdasarkan hasil Penilaian masih mempunyai Nilai Wajar.
f. Perbaikan terhadap BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang
menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat mengubah masa
manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang
bersangkutan. Perbaikan dimaksud antara lain:
1) re novas1;
2) restorasi; atau
3) overhaul.
g. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau
penggantian bagian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
(selain peralatan mesin) dengan maksud meningkatkan masa
manfaat, kualitas dan/ a tau kapasitas.
h. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan BMN Hulu Migas dan BMN
Eks Terminasi yang rusak dengan tetap mempertahankan
arsitekturnya.
i. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau
penggantian bagian peralatan me sin dengan maksud me ningkatkan
masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas .
J. Untuk BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang diperoleh
sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan Penilaian, maka
penentuan masa manfaat diatur sebagai berikut :
1) Dalam hal masih terdapat sisa masa manfaat pada saat
Penilaian, maka Nilai Wajar hasil Penilaian BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi tersebut disusutkan selama sisa masa
manfaatnya.
2) Dalam hal masa manfaatnya telah selesai pada saat Penilaian,
maka dapat diberikan penambahan masa manfaat dengan
memperhatikan kondisi barang pada saat Penilaian.
Penambahan masa manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi tersebut dilakukan dengan berpedoman pada
penambahan masa manfaat yang disajikan dalam Tabel
Penambahan Masa Manfaat pada Lampiran huruf D (Tabel II).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 43 --
6. METODE PENYUSUTAN
a. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan
dengan menggunakan metode garis lurus.
b. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
secara merata setiap semester selama masa manfaat.
c. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan
formula sebagaimana tercantum dalam Tabel Masa Manfaat dan
Tabel Penambahan Masa Manfaat pada Lampiran hu·ruf D.
7. PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN PENYUSUTAN
a. Penghitungan dan pencatatan penyusutan dilakukan untuk setiap
BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.
b. Dikecualikan dari huruf a, penghitungan dan pencatatan
penyusutan be berapa BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
yang diperlakukan sebagai 1 (satu) unit BMN Hulu Migas dan BMN
Eks Terminasi, sepanjang aset tersebut hanya dapat digunakan
secara bersamaan. Penghitungan dan pencatatan penyusutan
terse but mengikuti masa manfaat yang paling lama dan disesuaikan
dengan pencatatan terbaruyang disampaikan oleh Unit Pengendali.
c. Dalam hal penghitungan dan pencatatan penyusutan sebagaimana
huruf b akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta
akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional
berdasarkan nilai masing-masing BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa
masa manfaat dan disesuaikan dengan pencatatan terbaru yang
disampaikan oleh Unit Pengendali.
d. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi dilakukan setiap akhir semester. BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi · yang diperoleh dalam suatu
semester, disusutkan secara penuh dalam 1 (satu) semester yang
bersangkutan.
e. Penghitungan dan pencatatan penyusutan BMN Hulu Migas dan
BMN Eks Terminasi dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah
dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
f. Penghitungan penyusutan dilakukan sejak diperolehnya BMN Hulu
Migas dan BMN Eks Terminasi sampai dengan berakhirnya masa
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 43 --
manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi. Penghitungan
penyusutan hasil Penilaian dilakukan sej~k tanggal Penilaian BMN
Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi sampai dengan berakhirnya
masa manfaat BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.
g. Pencatatan penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
dalam LKBUN-TK dilakukan sejak diperolehnya sampai dengan
BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi tersebut dihapuskan.
Pencatatan penyusutan hasil Penilaian dalam LKBUN-TK dilakukan
sejak tanggal Penilaian sampai dengan BMN Hulu Migas dan BMN
Eks Terminasi tersebut dihapuskan.
8. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
a. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi setiap
semester disajikan sebagai Behan Penyusutan pada Laporan
Operasional dan akumulasi penyusutan pada neraca periode
berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
b. Penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
diakumulasikan setiap semester.
c. Akumulasi dimaksud disajikan dalam akun "Akumulasi
Penyusutan".
d. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang akun "Aset Lainnya"
sub akun "Aset KKKS" di neraca.
e. Informasi mengenai penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks
Terminasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan
Catatan atas Laporan Keuangan yang paling sedikit memuat:
1) nilai penyusutan;
2) metode penyusutan yang digunakan;
3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan
akhir periode.
f. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang seluruh nilainya
telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap
disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan
akumulasi penyusutannya.
g. Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan penyusutan
BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi dilakukan dengan
berpedoman pada Modul ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 43 --
9. LAIN-LAIN
a. BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang seluruh nilainya
telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
Penghapusan terhadap BMN mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN yang berasal dari
pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan
gas bumi.
b. Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan:
1) Nilai BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi yang disajikan
dalam laporan keuangan dilakukan penyesuaian; dan
2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
a) penyesuaian pada akun "Akumulasi Penyusutan" dan akun
ekuitas pada neraca;
b) penyesuaian terse but diperhitungkan se bagai transaksi
koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan; dan
c) BMN yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum
diberlakukannya penyusutan tidak disusutkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 43 --
D. TABELMASAMANFAAT
TABEL I
TABEL MASA MANFAAT
Klasifikasi Aset Umur Ekonomis Penyusutan/Tahun
A Construction Housing & Welfare 30 3.33%
B Water Transportat10n Equipment 15 6.61%
C l<a1lroad Cars and Locomotive 10 10.00%
Construction Utilities &
D Auxiliaries 8 12.50%
E Dnlllng Product10n 8 l'.2.!::>U%
F Production Facilities 20 5.00%
G Furniture and Office Equipment 8 12.50%
H Buses 8 12.50%
I Aircraft 15 6.67%
J Construction Equipment 8 12.50%
K Heavy Trucks and Trailer 10 10.00%
L Light Trucks and Tractor Uni ts 8 12.50%
M Automobiles 7 14 .29%
I!www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 34 of 43 --
No.
1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
TABEL II
TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT
Kondisi Tambahan Umur
Klasifikasi Aset Aset Ekonomis
Construction B 15
Housing & RR 10
Welfare
RB 6
Water B 8
Transportation RR 5
Equipment RB 3
Railroad Cars B 5
and Locomotive RR 3
RB 2
Construction B 4
Utilities & RR 3
Auxiliaries RB 2
Drilling B 4
Production RR 3
RB 2
Production B 10
Facilities RR 7
RB 4
Furniture and B 4
Office Equipment RR 3
RB 2
B 4
Buses RR 3
RB 2
B 8
Aircraft RR 5
RB 3
Con stru cti on B 4
Equipment RR 3
RB 2
Penyusutan
perTahun
6.67%
10.00%
16.67%
12.50%
20.00%
33.33%
20.00%
33.33%
50.00%
25.00%
33.33%
50.00%
25.00%
33.33%
50.00%
10.00%
14.29%
25.00%
25.00%
33.33%
50.00%
25.00%
33.33%
50.00%
12.50%
20.00%
33.33%
25.00%
33.33%
50.00%
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 35 of 43 --
Kondisi
No. Klasifikasi Aset
11 K Heavy Trucks
and Trailer
12 L Light Trucks and
Tractor Units
13 M Automobiles
Keterangan: B = Baik
RR = Rusak ringan
RB = Rusak berat
Aset
B
RR
RB
B
RR
RB
B
RR
.RB
Tambahan Umur Penyusutan
Ekonomis perTahun
5 20.00%
3 33.33%
2 50.00%
4 25.00%
3 33.33%
2 SO.OU%
4 25.00%
2 50.00%
1 1OO.OU¾
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 36 of 43 --
E. JURNAL PENCATATANBMNHULU MIGASDAN BMNHULU MIGAS EKS
TERMINASI
1. Pencatatan Transaksi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
a. Jurnal pencatatan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi pada
buku besar akrual:
Uraian br Cr
Aset Tetap/ Aset Lainnya xxxx
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya xxxx
b. Jurnal penyusutan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi pada
buku besar akrual:
Uraian Dr Cr
Beban Penyusutan xxxx
Akumulasi Penyusutan xxxx
c. Jurnal BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, yang ditetapkan
status penggunaannya menjadi BMN K/L, pada buku besar akrual:
Uraian Dr Cr
Transfer Keluar xxxx
Aset Tetap/ Aset Lainnya xxxx
Uraian Dr Cr
Akumulasi Penyusutan xxxx
Transfer Keluar xxxx
d. Jurnal Penjualan dan Pendapatan atas penjualan BMN Hulu Migas
dan BMN Eks Terminasi:
Pada Buku Besar Akrual
Uraian Dr Cr
Be ban Pelepasan Aset xxxx
Aset Te tap/ Aset Lainnya xxxx
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 37 of 43 --
Uraian Dr Cr
Akumulasi Penyusutan Aset xxxx
Te tap/ Aset Lainnya
Be ban Pelepasan Aset xxxx
Uraian Dr Cr
Di te rima Dari En ti tas Lain xxxx
Pendapatan Pemindahtanganan BMN xxxx
Pada Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Di te rima Dari En ti tas Lain xxxx
Pendapatan Pemindahtanganan BMN xxxx
e. Jurnal Tukar Menukar BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
pada buku besar akrual:
Uraian Dr Cr
Be ban Pelepasan Aset xxxx
Akumulasi Penyusutan Aset xxxx
Te tap/ Aset Lainnya (lama)
Aset Tetap/ Aset Lainnya (lama) xxxx
Uraian Dr Cr
Aset Te tap/ Aset Lainnya (baru) xxxx
Akumulasi Penyusutan Aset xxxx
Tetap/ Aset Lainnya (baru)
Pendapatan Tukar Menukar BMN xxxx
f. Jurnal Hibah BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi pada buku
be sar akrual:
Uraian Dr Cr
Beban Pelepasan Aset xxxx
Akumulasi Penyusutan Aset xxxx
Tetap/ Aset Lainnya
Aset Tetap/ Aset Lainnya xxxx
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 38 of 43 --
--- --- ------------------
g. Jurnal Penghapusan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
pada buku besar akrual:
Uraian Dr Cr
Beban Pelepasan Aset xx.xx
Akumulasi Penyusutan Aset xxxx
Tetap/ Aset Lainnya
Aset Tetap/ Aset Lainnya xxxx
2. Pencatatan Transaksi BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
berupa Material Persediaan
Material Persediaan diklasifikasikan menjadi Material Persediaan
Kapital dan Material Persediaan Nonkapital. Material Persediaan
Kapital adalah persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk
digunakan dalam kontruksi/pembangunan Harta Benda Modal atau
direncanakan untuk digunakan dalam penambahan nilai Harta Benda
Modal. Sedangkan Material Persediaan Nonkapital merupakan
persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk kegiatan
pemeliharaan rutin, perbaikan, atau kegiatan operasional sehari-hari
KKKS.
Khusus BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi berupa Material
Persediaan terdapat penambahan pencatatan transaksi se bagai
berikut:
a. Adjustment yaitu penambahan/pengurangan yang berasal dari
koreksi/penyesuaian terhadap saldo awal.
1) Jurnal untuk koreksi tambah
Uraian Dr Cr
Aset Lainnya xxxx
Ekuitas xxxx
2) Jurnal untuk koreksi kurang
Uraian Dr Cr
Ekuitas xxxx
Aset Lainnya xxxx
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 39 of 43 --
b. New, yaitu penambahan selama tahun berjalan yang diperoleh dari
kegiatan pengadaan baru (new purchase).
Uraian Dr Cr
Aset Lainnya xxxx
Pendapatan Non Operasional Lainnya xx.xx
c. Return, yaitu pengembalian barang/material kembali ke gudang
yang se belumnya telah dikeluarkan (issued) dari gudang.
1) Dalam hal return Material Persediaan Nonkapital ~ usage
Material Persediaan Nonkapital tahun anggaran berjalan, maka
selisihnya diasumsikan se bagai return Material Persediaan
Nonkapital yang berasal dari usage Material Persediaan
Nonkapital tahun sebelumnya, denganjurnal sebagai berikut:
Uraian Dr Cr
Aset Lainnya xxxx
Ekuitas xx.xx
Sedangkan untuk return Material Persediaan Nonkapital tahun
berjalan jurnalnya seperti berikut:
Uraian Dr Cr
Aset Lainnya xxxx
Beban Non Operasional Lainnya xxxx
2) Dalam hal return Material Persediaan Nonkapital ~ usage
Material PersediaanNonkapital tahun berjalan, maka selisihnya
diasumsikan bahwa return Material Persediaan Nonkapital
berasal dari usage Material Persediaan Nonkapital tahun
berjalan, dengan jurnal se bagai berikut:
Uraian Dr Cr
Aset Lainnya xx.xx
Beban Non Operasional Lainnya xx.xx
3) Dalam hal return Material Persediaan Kapital ~ usage Material
Persediaan Kapital tahun berjalan atau return Material
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 40 of 43 --
Persediaan Kapital :s; usage Material Persediaan Kapital tahun
berjalan, maka jurnalnya sebagai berikut:
Uraian Dr Cr
Aset Lainnya xxxx
Ekuitas xxxx
4) Transfer In) yaitu penambahan material persediaan yang
diperoleh dari kegiatan transfer antar KKKS
Uraian Dr Cr
tidak ada jurnal
5) Transfer Out, yaitu pengeluaran/pengurangan material
persediaan dari kegiatan transfer antar KKKS
Uraian Dr Cr
tidak ada jurnal
6) Usage) yaitu jumlah material yang digunakan/dikeluarkan dari
gudang untuk kegiatan operasional.
a) Dalam hal Material Persediaan Nonkapital
digunakan/dikeluarkan dari gudang untuk kegiatan
operasional, maka jurnalnya se bagai berikut:
Uraian Dr Cr
Be ban Non Operasional Lainnya xxxx
Aset Lainnya xxxx
b) Dalam hal Material Persediaan Kapital
digunakan/dikeluarkan dari gudang untuk kegiatan
operasional, maka jurnalnya adalah se bagai berikut:
Uraian Dr Cr
Ekuitas xxxx
Aset Lainnya xxxx
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 41 of 43 --
7) Write off, yaitu pengurangan material persediaan yang telah
mendapat persetujuan penghapusbukuan.
Transaksi write off diakui setelah terbit SK Penghapusan aset
dengan mencatat sesuai jurnal se hagai berikut:
a) Dalam hal write off dilakukan dengan mekanisme
lelang/ penjualan.
Pada buku besar akrual
Uraian Dr Cr
Di te rima dari Enti tas Lain xxxx
Pendapatan Pemindahtanganan xxxx
BMN
Uraian Dr Cr
Behan Pelepasan Aset xxxx
Aset Lainnya xxxx
Pada buku besar kas
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain xxxx
Pendapatan Pemindahtanganan xxxx
BMN
b) Dalam hal write off dilakukan dengan dimusnahkan
Uraian Dr Cr
Behan Pelepasan Aset xxxx
Aset Lainnya xxxx
3. Pencatatan Transaksi Pendapatan atas Pemanfaatan BMN Hulu Migas
dan BMN Eks Terminasi
a. Jurnal Pengakuan Pendapatan Sewa BMN Eks Terminasi pada
buku besar akrual:
Uraian Dr Cr
Piutang XXXX xxxx
Pendapatan XXX xxxx
I.www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 42 of 43 --
b. Jurnal Pengakuan Setoran Pendapatan Sewa BMN Eks Terminasi
ke Kas Negara pada buku besar akrual:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain xxxx
Piutang XXXX xxxx
c. Jurnal penyesuaian pengakuan pendapatan sebesar yang telah
menjadi hak UAKPA-BUN BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
secara proporsional setiap semester pada buku besar akrual:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXX xxxx
Pendapatan Diterima Di Muka xxxx
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
---=-- u.b.
ministrasi Kementerian
YAI;I J13 199703 1 001
SRI MULYANI INDRAWATI
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 43 of 43 --For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - KEBIJAKAN AKUNTANSI - STANDAR / PEDOMAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 116/PMK.05/2020/2020. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation replaces previous regulations and requires adjustments to be made within one year from its enactment, ensuring a smooth transition to the new guidelines.
The regulation interacts with various laws, including Government Regulation No. 27 of 2014 and Presidential Regulation No. 57 of 2020, ensuring compliance with broader legal frameworks.