Other

In force

Other 113/PMK.03/2022/2022

No. 113 of 2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka . Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Issued

Jul 11, 2022

Effective

Jul 11, 2022

Issuer

Indonesia, Kementerian Keuangan

Status

In force

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Opening

This regulation, No. 113/PMK.03/2022, amends the previous regulation No. 226/PMK.03/2021 regarding tax incentives for goods necessary for handling the COVID-19 pandemic and extends the income tax facilities for human resources in the health sector as stipulated in Government Regulation No. 29 of 2020. The aim is to support the ongoing efforts to manage the impacts of the pandemic by providing tax relief to relevant sectors.

Who is affected

The regulation primarily affects businesses classified as Pengusaha Kena Pajak (Taxable Entrepreneurs) involved in the healthcare sector, particularly those supplying goods and services necessary for COVID-19 management. This includes pharmaceutical companies, medical equipment suppliers, and healthcare service providers.

Key obligations and rights

- Article 3 mandates that taxable entrepreneurs must issue a Faktur Pajak (tax invoice) for transactions related to goods specified in Article 2, and report the realization of VAT borne by the government (Pasal 3 ayat (1) and (2)). - Article 3A introduces the requirement for taxable entrepreneurs to correct any errors in previously issued Faktur Pajak by issuing a replacement invoice (Pasal 3A). - Article 5A states that goods necessary for COVID-19 management that have already benefited from VAT exemption cannot also benefit from the VAT borne by the government incentive (Pasal 5A). - Article 8 extends the income tax facility for healthcare human resources until December 31, 2022 (Pasal 8 ayat (2)). - Article 10 extends the period for VAT incentives and exemptions from income tax withholding until December 2022 (Pasal 10 ayat (2)). - Article 11 outlines that the exemption from income tax withholding applies to certain parties and must be reapplied under this new regulation (Pasal 11 ayat (3)).

Definitions worth knowing

- Pengusaha Kena Pajak (Taxable Entrepreneur): A business entity that is subject to VAT. - Faktur Pajak (Tax Invoice): A document issued by taxable entrepreneurs to evidence the sale of goods or services. - PPh (Income Tax): A tax imposed on the income of individuals and corporations. - PPN (Value Added Tax): A tax levied on the sale of goods and services.

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

This regulation came into effect on July 11, 2022, and it amends the previous regulation No. 226/PMK.03/2021. Transitional provisions allow for the continuation of benefits under the previous regulation until the new provisions take effect.

Interactions with other regulations

This regulation interacts with several laws and regulations, including Government Regulation No. 29 of 2020, which provides the framework for income tax facilities in response to COVID-19, and other related tax laws that govern VAT and income tax exemptions. It is essential for businesses to ensure compliance with both this regulation and the underlying laws it amends.

§ 02

Key provisions

The articles and operational points most commonly referenced in practice.

01
Tax Invoice Requirements
Taxable entrepreneurs must issue a Faktur Pajak for transactions related to goods specified in Article 2 and report the realization of VAT borne by the government (Pasal 3 ayat (1) and (2)).
02
Correction of Tax Invoices
If a Faktur Pajak contains errors, taxable entrepreneurs must issue a replacement invoice and report it accordingly (Pasal 3A).
03
VAT Exemption Limitations
Goods that have already benefited from VAT exemption cannot also benefit from the VAT borne by the government incentive (Pasal 5A).
04
Extension of Income Tax Facilities
The income tax facility for healthcare human resources is extended until December 31, 2022 (Pasal 8 ayat (2)).
05
Extension of VAT Incentives
The period for VAT incentives and exemptions from income tax withholding is extended until December 2022 (Pasal 10 ayat (2)).
06

§ 03

KBLIs affected

Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.

2 KBLIs referenced by Other 113/PMK.03/2022/2022

Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.

§ 04

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (31K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 	113/PMK.03/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
226/PMK.03/2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP
BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN
2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA
Menimbang
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. 	bahwa untuk penanganan dampak pandemi Corona Virus
Disease 	2019 	masih 	diperlukan 	perpanjangan 	jangka
waktu pemberian insentif perpajakan atas barang yang
diperlukan dalam rangka penanganan pandemi 	Corona
Virus 	Disease 	2019 	untuk 	mendukung 	percepatan
'penanganan Corona Virus Disease 2019;
b. 	bahwa 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
226/PMK.03/2021 	tentang 	Pemberian 	Insentif 	Pajak
terhadap 	Barang 	yang 	Diperlukan 	dalam 	Rangka
Penanganan 	Pandemi 	Corona 	Virus 	Disease 	2019 	dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan
bagi 	Sumber 	Daya 	Manusia 	di 	Bidang 	Kesehatan
Berdasarkan 	Peraturan 	Pemerintah 	Nomor 	29 	Tahun
2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka
IIjdih.kemenkeu.go.id

-- 1 of 22 --

Mengingat

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) belum
mengatur 	kebutuhan 	perpanjangan 	jangka 	waktu
pemberian 	insentif 	pajak, 	sehingga 	perlu 	dilakukan
perubahan;
c. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri 	Keuangan 	tentang 	Perubahan 	atas 	Peraturan
Menteri 	Keuangan 	Nomor 	226/PMK.03/2021 	tentang
Pemberian 	Insentif 	Pajak 	terhadap 	Barang 	yang
Diperlukan dalam Rangka .Penanganan Pandemi Corona
Virus 	Disease 	2019 	dan 	Perpanjangan 	Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di
Bidang 	Kesehatan 	Berdasarkan 	Peraturan 	Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
dalam Rangka Penanganan 	Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);
1. 	Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. 	Undang-Undang 	Nomor 	7 	Tahun 	1983 	tentang 	Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 	tentang 	Harmonisasi 	Peraturan 	Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, 	Tambahan 	Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia
Nomor 6736);
3. 	Undang-Undang 	Nomor 	8 	Tahun 	1983 	tentang 	Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 	Nomor 	51, 	Tambahan 	Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Nomor 3264) 	sebagaimana telah 	beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik 	Indonesia Tahun 	2021 	Nomor 	246, 	Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
jdih.kemenkeu.go.id

-- 2 of 22 --

4. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 	4 7, 	Tambahan 	Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Nomor 4286);
5. 	Undang-Undang 	Nomor 	24 	Tahun 	2007 	tentang
Penanggulangan 	Bencana 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. 	Undang-Undang 	Nomor 	39 	Tahun 	2008 	tentang
Kementerian 	Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. 	Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 	2020 	tentang 	Kebijakan 	Keuangan 	Negara 	dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam
Rangka 	Menghadapi 	Ancaman 	yang 	Membahayakan
Perekonomian 	Nasional 	dan/atau 	Stabilitas 	Sistem
Keuangan 	Menjadi 	Undang-Undang 	(Lembaran 	Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. 	Peraturan 	Pemerintah 	Nomor 	29 	Tahun 	2020 	tentang
Fasilitas 	Pajak Penghasilan 	dalam 	rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun_ 2020 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526);
9. 	Peraturan 	Presiden 	Nomor 	57 	Tahun 	2020 	tentang
Kementerian 	Keuangan 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
10. 	Peraturan 	Presiden 	Nomor 	99 	Tahun 	2020 	tentang
Pengadaan 	Vaksin 	dan 	Pelaksanaan 	Vaksinasi 	dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali
diubah 	terakhir dengan 	Peraturan 	Presiden 	Nomor 	50
Tahun 2021 	tentang Perubahan Kedua atas 	Peraturan
jdih.kemenkeu.go.id

-- 3 of 22 --

Menetapkan

Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin
dan 	Pelaksanaan 	Vaksinasi 	dalam 	Rangka
Penanggulangan 	Pandemi 	Corona 	Virus 	Disease 	2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 129);
11. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 	188/PMK.04/2020
ten tang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai
serta Perpajakan atas 	lmpor Pengadaan Vaksin dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1393);
12. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 	118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2021
Nomor 1031);
13. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virns 	Disease 	2019 	dan 	Perpanjangan 	Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di
Bidang 	Kesehatan 	Berdasarkan 	Peraturan 	Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
dalam Rangka Penanganan 	Corona· Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1530);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2021
TENTANG 	PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG
YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA 	VIR.US 	DISEASE 	2019 	DAN 	PERPANJANGAN
PEMBERI.AKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER
· DAYA 	MANUSIA 	DI 	BIDANG 	KESEHATAN 	BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIR.US DISEASE 2019 (COVID-19).
It	jdih.kemenkeu.go.id

-- 4 of 22 --

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap
Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 	dan 	Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang
Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2020 	tentang 	Fasilitas 	Pajak 	Penghasilan 	dalam 	Rangka
Penanganan 	Corona 	Virus 	Disease 	2019 	(COVID-19) 	(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 	Nomor 1530) diubah
sebagai berikut:
1. 	Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan menambahkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) 	Pengusaha 	Kena 	Pajak 	yang 	melakukan 	penyerahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b,
huruf c, dan huruf d, wajib membuat:
a. 	Faktur 	Pajak 	sesuai 	dengan 	ketentuan 	peraturan
perundang-undangan; dan
b. 	laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.
(2) 	Pengusaha 	Kena 	Pajak wajib 	membuat 	Faktur 	Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 	dengan
aplikasi e-Faktur dengan cara:
a. 	memilih 	cap 	"PPN 	DITANGGUNG 	PEMERINTAH
EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021"; atau
b. 	memilih 	cap 	lainnya 	dan 	mengisikan 	"PPN
DITANGGUNG 	PEMERINTAH 	EKSEKUSI 	PMK
NOMOR 	226/PMK.03/2021" 	pada 	kolom 	referensi
Faktur Pajak.
(3) 	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan oleh Pengusaha Kena
Pajak 	yang 	melakukan 	penyerahan 	sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, dan
·f/jdih.kemenkeu.go.id

-- 5 of 22 --

huruf d, 	diperlakukan 	sebagai 	laporan 	realisasi 	PPN
ditanggung 	pemerintah 	sebagaimana 	dimaksud 	pada
ayat (1) huruf b.
(4) 	Atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, yang:
a. 	tidak 	menggunakan 	Faktur 	Pajak 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (2); dan/ atau
b. 	tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh Pengusaha
Kena 	Pajak 	dalam 	SPI' 	Masa 	PPN 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),
tidak diberikan 	insentif PPN 	dan dikenai PPN 	sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) 	Laporan 	realisasi 	PPN 	ditanggung 	pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 	huruf b 	dibuat
setiap Masa Pajak.
(6) 	Contoh penyerahan yang tidak diberikan insentif PPN
ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat .
(4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) 	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
sesuai 	dengan 	contoh 	sebagaimana tercantum 	dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasa13A
(1) 	Dalam 	hal 	terdapat 	penyerahan 	sebagaimana dimaksud
da1am Pasal 2 ayat (5) hurufb, huruf c, dan huruf d yang te1ah
diterbitkan Faktur Pajak, namun atas Faktur Pajak tersebut:
a. 	belum 	memenuhi 	ketentuan 	sebagahnana 	dimaksud
da1am Pasal 3 ayat (2); dan/atau
b. 	salah da1am pengi.sian atau penulisan nilai PPN,
Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan pembetulan atau
penggantian Faktur Pajak tersebut dengan cara membuat
Faktur Pajak pengganti.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 6 of 22 --

(2) 	Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Faktur Pajak
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
SPf 	Masa 	PPN 	sesuai 	dengan 	ketentuan 	peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) 	Penerbitan 	Faktur 	Pajak 	pengganti 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat
untuk penyerahan yang terjadi selama tahun 2021 wajib
dilaporkan dalam SPf Masa PPN sesuai dengan ketentuan
peraturan 	perundang-undangan 	di 	bidang perpajakan
paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
(4) 	Penerbitan 	Faktur 	Pajak 	pengganti 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat
untuk penyerahan yang terjadi selama tahun 2022 wajib
dilaporkan dalam SPf Masa PPN sesuai dengan ketentuan
peraturan 	perundang-undangan 	di 	bidang perpajakan
paling lambat tanggal 31 Januari 2023.
(5) 	Dalam 	hal 	Pengusaha 	Kena 	Pajak yang 	menerbitkan
Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), atas penyerahan
sebagaimana dimaksud 	pada ayat 	(1) 	tidak diberikan
insentif PPN ditanggung pemerintah 	dan dikenai PPN
sesuai 	dengan 	ketentuan 	peraturan 	perundang-
undangan.
Pasal 3B
Dalam 	hal 	diperoleh 	data 	dan/ atau 	informasi 	yang
menunjukkan bahwa atas penyerahan yang memanfaatkan
fasilitas 	dalam 	Peraturan 	Menteri 	ini 	tidak 	memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini,
Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang.
3. 	Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 {satu) pasal, yakni
Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5A
Barang 	Kena 	Pajak 	yang 	diperlukan 	dalam 	rangka
jdih.kemenkeu.go.id

-- 7 of 22 --

penanganan 	pandemi 	COVID-19 	sebagaimana 	dimaksud
dalam 	Pasal 	2 	ayat 	(3) 	dan vaksin 	dan/atau 	obat untuk
penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (5) huruf d yang atas penyerahannya telah memanfaatkan
pembebasan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, tidak dapat memanfaatkan insentif PPN
ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini.
4. 	Ketentuan Pasal 8 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (2) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) 	Fasilitas 	PPh 	dalam 	rangka 	penanganan 	COVID-19
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 2020 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19), berupa pengenaan tarif PPh sebesar 0% (nol persen)
dan 	bersifat 	final 	atas 	tambahan 	penghasilan 	yang
diterima 	sumber 	daya 	manusia 	di 	bidang 	kesehatan,
berlaku mulai tanggal 	1 Januari 2022 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2022.
(2) 	Jangka 	waktu 	pemberian 	fasilitas 	PPh 	sebagaimana
dimaksud 	pada ayat 	(1) 	diperpanjang sampai 	dengan
tanggal 31 Desember 2022.
5. 	Ketentuan Pasal 10 diubah dengan menambahkan 	1 (satu)
ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) 	Pemberian insentif PPN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), pembebasan dari pemungutan PPh Pasal
22 impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
huruf a, 	dan/ atau pembebasan dari pemungutan PPh
Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
huruf b, ayat (7), ayat (8), dan ayat (10), berlaku sejak
Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni
2022.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 8 of 22 --

(2) 	Jangka waktu pemberian insentif PPN, pembebasan dari
pemungutan PPh Pasal 22 impor, dan/atau pembebasan
dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan Masa Pajak
Desember 2022.
6. 	Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menambahkan 2 	(dua)
ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 11
(1) 	Pemberian pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) kepada
Pihak Tertentu, 	Pihak Ketiga, 	atau Industri 	Farmasi
Produksi Vaksin dan/atau Obat berlaku sejak tanggal
surat 	keterangan 	bebas 	diterbitkan 	sampai 	dengan
tanggal 30 Juni 2022.
(2) 	Jangka waktu pemberian pembebasan dari pemungutan
PPh 	Pasal 	22 	sebagaimana 	dimaksud 	pada 	ayat 	(1)
diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
(3) 	Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat
keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia
di 	Bidang 	Kesehatan 	Berdasarkan 	Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 	tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), harus menyampaikan
kembali 	permohonan 	surat 	keterangan 	be bas
berdasarkan 	Peraturan 	Menteri 	ini 	untuk 	dapat
memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b,
ayat (7), ayat (8), dan ayat (10).
jdih.kemenkeu.go.id

-- 9 of 22 --

7. 	Ketentuan Pasal 12 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12
(1) 	Pemberian 	surat 	rekomendasi 	sebagaimana 	dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (9) berlaku sampai
dengan tanggal 30 Juni 2022.
(2) 	Jangka waktu pemberian surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud 	pada 	ayat 	(1) 	diperpanjang 	sampai 	dengan
tanggal 31 Desember 2022.
(3) 	Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat
rekomendasi 	berdasarkan 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan
Nomor 226 /PMK.03 /2021 tentang Pemberian Insentif Pajak
terhadap 	Barang 	yang 	Diperlukan 	dalam 	Rangka
Penanganan 	Pandemi 	Corona 	Virus Disease 	2019 	dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan
bagi 	Sumber 	Daya 	Manusia 	di 	Bidang 	Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020
tentang 	Fasilitas 	Pajak 	Penghasilan 	dalam 	Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), harus
menyampaikan kembali permohonan surat rekomendasi
berdasarkan 	Peraturan 	Menteri 	ini 	untuk 	dapat
mem.anfaatkan fasilitas da1am Peraturan Menteri ini.
8. 	Ketentuan huruf C dan huruf D sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap
Barang yang Diperlukan da1am Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang
Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2020 	tentang 	Fasilitas 	Pajak 	Penghasilan 	dalam 	Rangka
Penanganan Corona Vuus Disease 2019 (COVID-19) diubah dan
ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf H sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 10 of 22 --

Pasal II
1. Dalam hal terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang
dilakukan 	setelah 	berakhirnya 	fasilitas 	berdasarkan
Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 	226/PMK.03/2021
tentang 	Pemberian 	Insentif Pajak 	terhadap 	Barang yang
Diperlukan 	dalam 	Rangka 	Penanganan 	Pandemi 	Corona
Virus 	Disease 	2019 	dan 	Perpanjangan 	Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di
Bidang 	Kesehatan 	Berdasarkan 	Peraturan 	Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
dalam 	Rangka 	Penanganan 	Corona 	Virus 	Disease 	2019
(COVID-19) sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri 	Keuangan 	ini, 	pemberian 	fasilitas 	terhadap
penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dilakukan sesuai
dengan 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
226/PMK.03/2021.
2. Peraturan 	Menteri 	m1 	mulai 	berlaku 	pada 	tanggal
diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 11 of 22 --

Agar 	setiap 	orang 	mengetahuinya, 	memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2022
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2022
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 663
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u . b.
Kepala Bagiai:; t\. '1 	trasi Kementerian
I 	~' ~ 	)~ 	. \
MAS SO ~ 	. 1
NIP 1969092 ; 	, 1 ~
r:-
jdih.kemenkeu.go.id

-- 12 of 22 --

LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 	113/PMK. 03/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
226/PMK.03/2021 	TENTANG 	PEMBERIAN 	INSENTIF 	PAJAK
TERHADAP 	BARANG 	YANG 	DIPERLUKAN 	DALAM 	RANGKA
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BAGI 	SUMBER 	DAYA 	MANUSIA 	DI 	BIDANG 	KESEHATAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG 	FASILITAS 	PAJAK 	PENGHASILAN 	DALAM 	RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN CONTOH KASUS DALAM RANGKA
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIR.US DISEASE 2019
(COVID-19)
A. CONTOH 	FORMAT 	SURAT 	PEMBERITAHUAN 	KEPADA 	KEPALA 	DINAS
KESEHATAN 	PEMERINTAH 	DAERAH 	PROVINS!, 	DINAS 	KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA
Tetap.
B. CONTOH KASUS LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
PADA FAKTUR PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN
Tetap.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 13 of 22 --

C. 	CONTOH 	FORMAT 	PERMOHONAN 	SURAT 	KETERANGAN 	BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Nomor
Lampiran
Perihal
: ........................................ (1)
: ........................................ (2)
Permohonan 	Surat 	Keterangan 	Bebas 	Pemungutan
PPh Pasal 22
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
....................................................................... (3)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama 	: ........................................ (4)
NPWP 	: ........................................ (5)
Jabatan 	: ........................................ (6)
bertindak selak.u: 	D 	Wajib Pajak
Nama
NPWP
Alamat
D 	Pengurus dari Wajib Pajak
: ............................ (7)
: ............................ (8)
: ............................ (9)
mengajukan 	permohonan 	untuk 	memperoleh 	surat 	keterangan 	bebas
pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ... , dengan alasan:
□ 	melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam
rangka 	penanganan 	pandeini 	COVID-19 	sebagaimana 	dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ...
□
□
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan
dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlak.uan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber
Daya 	Manusia 	di 	Bidang 	Kesehatan 	Berdasarkan 	Peraturan
Pemerintah 	Nomor 	29 	Tahun 	2020 	tentang 	Fasilitas 	Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).
melak.ukan 	pembelian 	bahan 	baku 	untuk 	memproduksi 	vaksin
dan/ atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian
Insentif Pajak 	terhadap 	Barang yang 	Diperlukan 	dalam 	Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlak.uan 	Fasilitas 	Pajak 	Penghasilan 	bagi 	Sumber 	Daya
Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
melak.ukan 	penjualan 	vaksin 	dan/atau 	obat 	untuk 	penanganan
COVID-19 	kepada 	Instansi 	Pemerintah 	dan/ atau 	badan 	usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor
jdih.kemenkeu.go.id

-- 14 of 22 --

... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan 	dalam 	Rangka 	Penanganan 	Pandemi 	Corona 	Virus
Disease 	2019 	dan 	Perpanjangan 	Pemberlakuan 	Fasilitas 	Pajak
Penghasilan 	bagi 	Sumber 	Daya 	Manusia 	di 	Bidang 	Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
Dengan lawan transaksi:
Nama
NPWP
Surat Penunjukan atau Kontrak
(10)
(11)
(12)
Demikian permohonan ini kami sampaikan .
.............. , .................. 20 .... (13)
Pemohon,
(14)
........................................... (15)
jdih.kemenkeu.go.id

-- 15 of 22 --

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
(1) 	Diisi dengan nomor surat permohonan.
(2) 	Diisi dengan jumlah lampiran .
. (3) 	Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak diadministrasikan.
(4) 	Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
(5) 	Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
(6) 	Diisi denganjabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
(7) 	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
(8) 	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
(9) 	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
(10) Diisi dengan nama lawan transaksi.
(11) Diisi dengan NPWP lawan transaksi.
(12) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.
(13) Diisi dengan tanggal permohonan.
(14) Diisi dengan tanda tangan pemohon.
(15) Diisi dengan nama pemohon.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 16 of 22 --

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 	Lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2: Untuk Pemotong/
Pemungut/DJBC
Lembar ke-3: Arsip KPP
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
........................................... (1)
SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
NOMOR: ........................ (2)
Kepala 	Kantor 	Pelayanan 	Pajak .......................................................... (!)
menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:
Nama Wajib Pajak 	:...................................................................... (3)
NPWP 	: ...................................................................... (4)
Alamat 	: ...................................................................... (5)
dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ... , pada saat*):
□ 	melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam
rangka 	penanganan 	pandemi 	COVID-19 	sebagaimana 	dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ...
□
□
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan
dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber
Daya 	Manusia 	di 	Bidang 	Kesehatan 	Berdasarkan 	Peraturan
Pemerintah 	Nomor 	29 	Tahun 	2020 	tentang 	Fasilitas 	Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).
melakukan 	pembelian 	bahan 	baku 	untuk 	memproduksi 	vaksin
dan/ atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian
Insentif Pajak 	terhadap 	Barang yang 	Diperlukan 	dalam 	Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlakuan 	Fasilitas 	Pajak 	Penghasilan 	bagi 	Sumber 	Daya
Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
melakukan 	penjualan 	vaksin 	dan/ atau 	obat 	untuk 	penanganan
COVID-19 	kepada 	Instansi 	Pemerintah 	dan/ atau 	badan 	usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor
... Tahun ... ten tang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan 	dalam 	Rangka 	Penanganan 	Pandemi 	Corona 	Virus
Disease 	2019 	dan 	Perpanjangan 	Pemberlakuan 	Fasilitas 	Pajak
jdih.kemenkeu.go.id

-- 17 of 22 --

Penghasilan 	bagi 	Sumber 	Daya 	Manusia 	di 	Bidang 	Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
Dengan lawan transaksi:
Nama
NPWP
Surat Penunjukan atau Kontrak
........................... 	(6)
........................... 	(7)
........................... 	(8)
Surat 	keterangan 	bebas 	ini 	berlaku 	sejak 	tanggal 	diterbitkan 	sampru
dengan tanggal 31 Desember 2022 .
............... , ....................... 20 .... (9)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
................................................ (10)
(11)
................................................ (12)
I;	jdih.kemenkeu.go.id

-- 18 of 22 --

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
(1) 	Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan
bebas pemungutan PPh Pasal 22.
(2) 	Diisi dengan nomor surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
(3) 	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
(4) 	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
(5) 	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
(6) 	Diisi dengan nama lawan transaksi.
(7) 	Diisi dengan NPWP lawan transaksi.
(8) 	Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.
(9) 	Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22
diterbitkan.
(10) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan
bebas pemungutan PPh Pasal 22.
(11) Diisi dengan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan
surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
(12) Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat
keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 19 of 22 --

E. CONTOH 	FORMAT 	SURAT 	PENOLAKAN 	PERMOHONAN 	SURAT
'KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Tetap.
F. FORMULIR 	LAPORAN 	REALISASI 	PEMBEBASAN 	PEMUNGUTAN 	PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
Tetap.
G. CONTOH 	FORMAT 	LAPORAN 	REALISASI 	PEMBEBASAN 	PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Tetap.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 20 of 22 --

H.CONTOHFAKTURPAJAK
Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap "PPN
DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021"
FakturPajak
Kod,tdan Nrlmor'•Sel!FallVPajalc:(170.001~
~.......Nma;P'TSINCHAN
MallW :JL PMII.AWM 81!:RfOPENG 8lOK MATAHIIAI N0.11, KlOTO RT: 1 AW: 14 JAl(.ARTA
WWP :-.-.ttU-tff.00!>
~~KilN.PajdclF>ellMmaJaaKeaP4jak
Nama:Prms
.Allunat:J.alaT..-1.hn!JrNo.t,Gi:>1__,.~Jalala PnNl:11JHI)
~ :ff.345c4'1!Ml-1ft.Q(O
r-7 Nama~Kala ....JJua.Kma.,._ 	Harp~
Muqff...
1 	I ~covm-1, 	tl!UIOC.UlOO,l)Q
U,uigMlilal~ 	'5.400.ilOO,l)Q
~ ~Marga
Dllwlangj Ulq Mika
-~PPH"" ·ffllo:11·o.a,~ P4Jak 	10~.-
TWIIPPn&M(~alc~•~Maw~ 	,0,00
~..............~ ........ ~ .............-..-"""~"-l!!I........... _...__._.....~..............,...
ftjdih.kemenkeu.go.id

-- 21 of 22 --

Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap lainnya
dan mengisikan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR
226/PMK.03/2021" pada kolom referensi Faktur Pajak
Faktur Pa.jak
Poogusaha. Kena Pajak
Nama : PT SINCHAN
Alamat:JL PAHlAWAN 8EITTOPENQ BLOKMATAHARI NQ.11, KIOTORT: 1 RW: 14 JAl<Af!TA
NPWP: 99 .009.9il9.9-899J)(X)
Polrileli Bara~ Kena Paj~ I Pi!lnetlma Ja&a Kena Pajak
Alamal :.Jalan Ga!o! Sulm:to No.40A, Senayan, Kebaycran Bani, .JalwlaSelatan 12910
NPWP : UL234 .5 67 .8-910 ,000
. 	. 	Nama. Batang Kena Pajak 1.:la$ll. Kena Pajak HargaJual/PengganUan/Oang
Mullal'fermln
, Otiat CQVI0.19
. U.-,,•n.----v< 	SCL000.000,0ll
Harga.Jua1 l Pengganllan 	S(UIDf.t000,00
Dikumngi Potongan Hruga
O.kurangl I.Jang Mika
50 .000.000.00
5 .500.000,00
O,Oll
s ...... d~•• i«i!"'IIJ'"" ybt>;j l!m>Jw,00<,W ..I Jol'do.., l'llJOK""'"il"t;.wtut,wa l'aWrP;!j"k"'H•lah d,\!i-.lli!'l}Jm ""'"'"'··-..~•,.,,tiliijgli ll<!Ok
dlp"'ll;""' 1..,il•·W'!!•A ,b>_ ...da Fa<.V PJlj,11< W .
JAl<.ARTA, 27 Rlbruari 2::r22
Admln
PPNOOANGG'.mG P-R!HfMiEKSEIIUSlPW UOMK)R21!1WM!tlJ312021
PO.Q:e;fN:fU,,,U !lfilK't~T ..EJ"tt£8,.'1,...;¼~ .Ri-"".it:~1,.,.h :t,;,Joitt -iiM:~ t.OhiMewi! ,.»bdM'l!itF--<ii•·d#b
1Wilh,tt\j:tf~tiW!l~~•\,_.!iAA41Ed .-,(lil1'~.tt;t,i~~tiim =~1Jiiifll'l,,.W, !f;il!'1-i~tiu
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagi~ 	'
I I_, :
1/ ~
~
....jdih.kemenkeu.go.id

-- 22 of 22 --

§ 04

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang PERPAJAKAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 113/PMK.03/2022/2022?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 113/PMK.03/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2022). Other 113/PMK.03/2022/2022 — No. 113 of 2022. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-113-pmk-03-2022-2022

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 113/PMK.03/2022/2022 — No. 113 of 2022." KBLI.CO.ID, 2022, https://kbli.co.id/regulations/other-113-pmk-03-2022-2022.

Bluebook (legal)

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 113/PMK.03/2022/2022 — No. 113 of 2022," accessed [date], https://kbli.co.id/regulations/other-113-pmk-03-2022-2022.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.03/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA Menimbang PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 masih diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif perpajakan atas barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk mendukung percepatan 'penanganan Corona Virus Disease 2019; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka IIjdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 22 -- Mengingat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) belum mengatur kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak, sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka .Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 22 -- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 7. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun_ 2020 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526); 9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 22 -- Menetapkan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020 ten tang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas lmpor Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1393); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virns Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona· Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIR.US DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERI.AKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER · DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIR.US DISEASE 2019 (COVID-19). It jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 22 -- Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib membuat: a. Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. (2) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dengan aplikasi e-Faktur dengan cara: a. memilih cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021"; atau b. memilih cap lainnya dan mengisikan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021" pada kolom referensi Faktur Pajak. (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, dan ·f/jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 22 -- huruf d, diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (4) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, yang: a. tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/ atau b. tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam SPI' Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diberikan insentif PPN dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dibuat setiap Masa Pajak. (6) Contoh penyerahan yang tidak diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat . (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa13A (1) Dalam hal terdapat penyerahan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 2 ayat (5) hurufb, huruf c, dan huruf d yang te1ah diterbitkan Faktur Pajak, namun atas Faktur Pajak tersebut: a. belum memenuhi ketentuan sebagahnana dimaksud da1am Pasal 3 ayat (2); dan/atau b. salah da1am pengi.sian atau penulisan nilai PPN, Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak tersebut dengan cara membuat Faktur Pajak pengganti. jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 22 -- (2) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPf Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Penerbitan Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat untuk penyerahan yang terjadi selama tahun 2021 wajib dilaporkan dalam SPf Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. (4) Penerbitan Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat untuk penyerahan yang terjadi selama tahun 2022 wajib dilaporkan dalam SPf Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan paling lambat tanggal 31 Januari 2023. (5) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 3B Dalam hal diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan bahwa atas penyerahan yang memanfaatkan fasilitas dalam Peraturan Menteri ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang. 3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 {satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5A Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 22 -- penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d yang atas penyerahannya telah memanfaatkan pembebasan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak dapat memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini. 4. Ketentuan Pasal 8 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), berupa pengenaan tarif PPh sebesar 0% (nol persen) dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. (2) Jangka waktu pemberian fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 5. Ketentuan Pasal 10 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Pemberian insentif PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a, dan/ atau pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, ayat (7), ayat (8), dan ayat (10), berlaku sejak Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022. jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 22 -- (2) Jangka waktu pemberian insentif PPN, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, dan/atau pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2022. 6. Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Pemberian pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) kepada Pihak Tertentu, Pihak Ketiga, atau Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat berlaku sejak tanggal surat keterangan bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. (2) Jangka waktu pemberian pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. (3) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), harus menyampaikan kembali permohonan surat keterangan be bas berdasarkan Peraturan Menteri ini untuk dapat memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, ayat (7), ayat (8), dan ayat (10). jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 22 -- 7. Ketentuan Pasal 12 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (9) berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. (2) Jangka waktu pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. (3) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat rekomendasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 /PMK.03 /2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), harus menyampaikan kembali permohonan surat rekomendasi berdasarkan Peraturan Menteri ini untuk dapat mem.anfaatkan fasilitas da1am Peraturan Menteri ini. 8. Ketentuan huruf C dan huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan da1am Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Vuus Disease 2019 (COVID-19) diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf H sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 22 -- Pasal II 1. Dalam hal terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan setelah berakhirnya fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, pemberian fasilitas terhadap penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021. 2. Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 22 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd . YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 663 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u . b. Kepala Bagiai:; t\. '1 trasi Kementerian I ~' ~ )~ . \ MAS SO ~ . 1 NIP 1969092 ; , 1 ~ r:- jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 22 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK. 03/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN CONTOH KASUS DALAM RANGKA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIR.US DISEASE 2019 (COVID-19) A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS!, DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA Tetap. B. CONTOH KASUS LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH PADA FAKTUR PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN Tetap. jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 22 -- C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Nomor Lampiran Perihal : ........................................ (1) : ........................................ (2) Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....................................................................... (3) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................ (4) NPWP : ........................................ (5) Jabatan : ........................................ (6) bertindak selak.u: D Wajib Pajak Nama NPWP Alamat D Pengurus dari Wajib Pajak : ............................ (7) : ............................ (8) : ............................ (9) mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ... , dengan alasan: □ melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandeini COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ... □ □ tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlak.uan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). melak.ukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/ atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlak.uan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). melak.ukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/ atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 22 -- ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan lawan transaksi: Nama NPWP Surat Penunjukan atau Kontrak (10) (11) (12) Demikian permohonan ini kami sampaikan . .............. , .................. 20 .... (13) Pemohon, (14) ........................................... (15) jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 22 -- PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (1) Diisi dengan nomor surat permohonan. (2) Diisi dengan jumlah lampiran . . (3) Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak diadministrasikan. (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). (6) Diisi denganjabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak. (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. (9) Diisi dengan alamat Wajib Pajak. (10) Diisi dengan nama lawan transaksi. (11) Diisi dengan NPWP lawan transaksi. (12) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak. (13) Diisi dengan tanggal permohonan. (14) Diisi dengan tanda tangan pemohon. (15) Diisi dengan nama pemohon. jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 22 -- D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak Lembar ke-2: Untuk Pemotong/ Pemungut/DJBC Lembar ke-3: Arsip KPP KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................................... (1) SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 NOMOR: ........................ (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak .......................................................... (!) menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini: Nama Wajib Pajak :...................................................................... (3) NPWP : ...................................................................... (4) Alamat : ...................................................................... (5) dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ... , pada saat*): □ melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ... □ □ tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/ atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). melakukan penjualan vaksin dan/ atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/ atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor ... Tahun ... ten tang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 22 -- Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan lawan transaksi: Nama NPWP Surat Penunjukan atau Kontrak ........................... (6) ........................... (7) ........................... (8) Surat keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampru dengan tanggal 31 Desember 2022 . ............... , ....................... 20 .... (9) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................ (10) (11) ................................................ (12) I; jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 22 -- PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (1) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22. (2) Diisi dengan nomor surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22. (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak. (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. (5) Diisi dengan alamat Wajib Pajak. (6) Diisi dengan nama lawan transaksi. (7) Diisi dengan NPWP lawan transaksi. (8) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak. (9) Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 diterbitkan. (10) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22. (11) Diisi dengan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22. (12) Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22. jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 22 -- E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT 'KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Tetap. F. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR Tetap. G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Tetap. jdih.kemenkeu.go.id -- 20 of 22 -- H.CONTOHFAKTURPAJAK Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021" FakturPajak Kod,tdan Nrlmor'•Sel!FallVPajalc:(170.001~ ~.......Nma;P'TSINCHAN MallW :JL PMII.AWM 81!:RfOPENG 8lOK MATAHIIAI N0.11, KlOTO RT: 1 AW: 14 JAl(.ARTA WWP :-.-.ttU-tff.00!> ~~KilN.PajdclF>ellMmaJaaKeaP4jak Nama:Prms .Allunat:J.alaT..-1.hn!JrNo.t,Gi:>1__,.~Jalala PnNl:11JHI) ~ :ff.345c4'1!Ml-1ft.Q(O r-7 Nama~Kala ....JJua.Kma.,._ Harp~ Muqff... 1 I ~covm-1, tl!UIOC.UlOO,l)Q U,uigMlilal~ '5.400.ilOO,l)Q ~ ~Marga Dllwlangj Ulq Mika -~PPH"" ·ffllo:11·o.a,~ P4Jak 10~.- TWIIPPn&M(~alc~•~Maw~ ,0,00 ~..............~ ........ ~ .............-..-"""~"-l!!I........... _...__._.....~..............,... ftjdih.kemenkeu.go.id -- 21 of 22 -- Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap lainnya dan mengisikan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021" pada kolom referensi Faktur Pajak Faktur Pa.jak Poogusaha. Kena Pajak Nama : PT SINCHAN Alamat:JL PAHlAWAN 8EITTOPENQ BLOKMATAHARI NQ.11, KIOTORT: 1 RW: 14 JAl<Af!TA NPWP: 99 .009.9il9.9-899J)(X) Polrileli Bara~ Kena Paj~ I Pi!lnetlma Ja&a Kena Pajak Alamal :.Jalan Ga!o! Sulm:to No.40A, Senayan, Kebaycran Bani, .JalwlaSelatan 12910 NPWP : UL234 .5 67 .8-910 ,000 . . Nama. Batang Kena Pajak 1.:la$ll. Kena Pajak HargaJual/PengganUan/Oang Mullal'fermln , Otiat CQVI0.19 . U.-,,•n.----v< SCL000.000,0ll Harga.Jua1 l Pengganllan S(UIDf.t000,00 Dikumngi Potongan Hruga O.kurangl I.Jang Mika 50 .000.000.00 5 .500.000,00 O,Oll s ...... d~•• i«i!"'IIJ'"" ybt>;j l!m>Jw,00<,W ..I Jol'do.., l'llJOK""'"il"t;.wtut,wa l'aWrP;!j"k"'H•lah d,\!i-.lli!'l}Jm ""'"'"'··-..~•,.,,tiliijgli ll<!Ok dlp"'ll;""' 1..,il•·W'!!•A ,b>_ ...da Fa<.V PJlj,11< W . JAl<.ARTA, 27 Rlbruari 2::r22 Admln PPNOOANGG'.mG P-R!HfMiEKSEIIUSlPW UOMK)R21!1WM!tlJ312021 PO.Q:e;fN:fU,,,U !lfilK't~T ..EJ"tt£8,.'1,...;¼~ .Ri-"".it:~1,.,.h :t,;,Joitt -iiM:~ t.OhiMewi! ,.»bdM'l!itF--<ii•·d#b 1Wilh,tt\j:tf~tiW!l~~•\,_.!iAA41Ed .-,(lil1'~.tt;t,i~~tiim =~1Jiiifll'l,,.W, !f;il!'1-i~tiu MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagi~ ' I I_, : 1/ ~ ~ ....jdih.kemenkeu.go.id -- 22 of 22 --

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Tax Invoice Requirements

Correction of Tax Invoices

VAT Exemption Limitations

Extension of Income Tax Facilities

Extension of VAT Incentives

KBLIs affected

2 KBLIs referenced by Other 113/PMK.03/2022/2022

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Other 113/PMK.03/2022/2022?

Cite this page

What this regulation does

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Key provisions

Tax Invoice Requirements

Correction of Tax Invoices

VAT Exemption Limitations

Extension of Income Tax Facilities

Extension of VAT Incentives

KBLIs affected

2 KBLIs referenced by Other 113/PMK.03/2022/2022

Full Indonesian text

Official text

Need help complying with Other 113/PMK.03/2022/2022?

Cite this page

Reapplication for Tax Exemptions