Other 112/M-DAG/PER/12/2015/2015 [Revoked] — Minister of Trade Regulation No. 112/M-DAG/PER/12/2015 on the Third Am · KBLI.CO.ID

Other 112/M-DAG/PER/12/2015/2015 [Revoked] — Minister of Trade Regulation No. 112/M-DAG/PER/12/2015 on the Third Am · KBLI.CO.ID · KBLI.CO.ID

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

Minister of Trade Regulation No. 112/M-DAG/PER/12/2015 amends the previous regulation regarding the procedures for determining export reference prices for agricultural and forestry products that are subject to export duties. This regulation is particularly relevant for exporters in the agricultural and forestry sectors, as it outlines the updated processes and criteria for setting these reference prices. Key obligations for exporters include compliance with the new pricing mechanisms and ensuring that their export prices align with the established reference prices to avoid penalties. The regulation interacts with other related regulations, including those governing export duties and trade practices, ensuring a cohesive framework for export activities in Indonesia. Foreign investors involved in the export of agricultural and forestry products should familiarize themselves with these changes to ensure compliance and optimize their export strategies. The regulation aims to enhance transparency and fairness in the pricing of exported goods, ultimately benefiting both the government and the exporters.

§ 02

KBLIs affected

Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.

1 KBLIs referenced by Other 112/M-DAG/PER/12/2015/2015

Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.

§ 03

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (6K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Ekspor Atas Prociuk Pertanian dan
Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;
bahwa dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan
ekspor produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea
keluar, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Ekspor Atas Prociuk Pertanian dan Kehutanan
yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 55/M-DAG/PER/7 /2015;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas
a.	Menimbang
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/M-DAG/PER/ 12/2015
TENT ANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

-- 1 of 5 --

Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik

Mengingat

-- 2 of 5 --

31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012
tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian
Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor55/M-DAG/PER/7/2015;
Nomor	Perdagangan	Menteri	11. Peraturan
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan
Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik
Melalui INATRADEDalam Kerangka Indonesia National
Single Window;

-- 3 of 5 --

Pasal 5
(1) Daftar merek RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg
(dua puluh kilogram) dengan Pos Tarif
ex. 1511.90.92.00 dan RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg (dua puluh
kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima
kilogram) dengan Pos Tarif ex. 1511.90.99.00
ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2) Merek RBD Palm Olein sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), meliputi:
a. Merek dalam negeri; dan
b. Merek luar negeri.
(3) Merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a harus dibuktikan dengan fotokopi sertifi.kat
merek atau surat pemyataan kepemilikan merek.
(4) Merek luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b harus dibuktikan dengan fotokopi dokumen
kontrak atau surat perjanjian antara prinsipal pemegang
merek luar negeri dengan eksportir dan/ atau produsen.
Pasall
Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga
Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang
Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
55/M-DAG/PER/7 /2015 cliubahsehingga berbunyi sebagai berikut:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGANNOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG
TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS
PRODUK PERTANIANDAN KEHUTANANYANG DIKENAKAN
BEA KELUAR.

Menetapkan

-- 4 of 5 --

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
.....-::::::::;:;:::~~ erian Perdagangan
Biro Hukum,
THOMAS TRIKASIH LEMBONG
ttd.
MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
memerin tahkan	mengetahuinya,	orang	setiap	Agar
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2016.
Pasal II

-- 5 of 5 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 112/M-DAG/PER/12/2015/2015?

Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 112/M-DAG/PER/12/2015/2015. Get an exact quote for your specific situation.

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2015). Other 112/M-DAG/PER/12/2015/2015 — Minister of Trade Regulation No. 112/M-DAG/PER/12/2015 on the Third Amendment to Minister of Trade Regulation No. 36/M-DAG/PER/5/2012 on Procedures for Determining Export Reference Prices for Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duties. Retrieved from https://kbli.co.id/regulations/other-112-m-dag-per-12-2015-2015

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 112/M-DAG/PER/12/2015/2015 — Minister of Trade Regulation No. 112/M-DAG/PER/12/2015 on the Third Amendment to Minister of Trade Regulation No. 36/M-DAG/PER/5/2012 on Procedures for Determining Export Reference Prices for Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duties." KBLI.CO.ID, 2015, https://kbli.co.id/regulations/other-112-m-dag-per-12-2015-2015.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar (Indon.), summarized in Other 112/M-DAG/PER/12/2015/2015, KBLI Directory, https://kbli.co.id/regulations/other-112-m-dag-per-12-2015-2015 (last visited [date]).

§ 01

What this regulation does

Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.

§ 02

KBLIs affected

Indonesian business classifications explicitly referenced or governed by this regulation.

1 KBLIs referenced by Other 112/M-DAG/PER/12/2015/2015

Click a code to see the full KBLI profile — risk, foreign-ownership, licensing, and setup cost.

§ 03

Full Indonesian text

Full text extracted from the official PDF (6K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.

View full regulation text

Click to expand — original Indonesian text, searchable (Ctrl/Cmd+F).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Ekspor Atas Prociuk Pertanian dan
Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;
bahwa dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan
ekspor produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea
keluar, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Ekspor Atas Prociuk Pertanian dan Kehutanan
yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 55/M-DAG/PER/7 /2015;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas
a.	Menimbang
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/M-DAG/PER/ 12/2015
TENT ANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

-- 1 of 5 --

Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik

Mengingat

-- 2 of 5 --

31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012
tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian
Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor55/M-DAG/PER/7/2015;
Nomor	Perdagangan	Menteri	11. Peraturan
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan
Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik
Melalui INATRADEDalam Kerangka Indonesia National
Single Window;

-- 3 of 5 --

Pasal 5
(1) Daftar merek RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg
(dua puluh kilogram) dengan Pos Tarif
ex. 1511.90.92.00 dan RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg (dua puluh
kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima
kilogram) dengan Pos Tarif ex. 1511.90.99.00
ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2) Merek RBD Palm Olein sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), meliputi:
a. Merek dalam negeri; dan
b. Merek luar negeri.
(3) Merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a harus dibuktikan dengan fotokopi sertifi.kat
merek atau surat pemyataan kepemilikan merek.
(4) Merek luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b harus dibuktikan dengan fotokopi dokumen
kontrak atau surat perjanjian antara prinsipal pemegang
merek luar negeri dengan eksportir dan/ atau produsen.
Pasall
Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga
Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang
Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
55/M-DAG/PER/7 /2015 cliubahsehingga berbunyi sebagai berikut:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGANNOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG
TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS
PRODUK PERTANIANDAN KEHUTANANYANG DIKENAKAN
BEA KELUAR.

Menetapkan

-- 4 of 5 --

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
.....-::::::::;:;:::~~ erian Perdagangan
Biro Hukum,
THOMAS TRIKASIH LEMBONG
ttd.
MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
memerin tahkan	mengetahuinya,	orang	setiap	Agar
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2016.
Pasal II

-- 5 of 5 --

§ 02

Official text

For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.

Full Indonesian title

tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Open official text (JDIH)PDF

Need help complying with Other 112/M-DAG/PER/12/2015/2015?

Request a quote

§ 06

Cite this page

Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.

APA 7th edition

MLA 9th edition

Bluebook (legal)