Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the existing tobacco excise tariffs for various tobacco products, including cigarettes, cigars, and cut tobacco. It updates the previous regulation (No. 192/PMK.010/2021) to reflect current legal needs and market conditions, ensuring that the excise tax structure remains relevant and effective.
The regulation primarily affects manufacturers of tobacco products, including those producing cigarettes (SKM), cigars (SPM), cut tobacco (SKT), and other forms of tobacco. It applies to both domestic producers and importers of tobacco products. The regulation categorizes manufacturers based on their production volumes, which determines the applicable excise rates.
- Pasal I states that the tariffs for tobacco products are amended as per the new annexes (Lampiran I, II, and III) which are integral to the regulation. - Pasal II outlines that the new excise tariffs will take effect on July 4, 2022, and manufacturers must adhere to these updated rates. - Manufacturers are required to classify themselves based on their production volumes, which will dictate their applicable excise rates (Pasal II, point 1). - The regulation also stipulates that the minimum retail price for tobacco products cannot fall below the established thresholds (Pasal II, point 4).
- SKM (Sigaret Kretek Mesin): Machine-made clove cigarettes. - SPM (Sigaret Putih Mesin): Machine-made white cigarettes. - SKT (Rokok Daun): Hand-rolled tobacco. - KLM (Kretek Lainnya): Other forms of clove tobacco. - TIS (Tembakau Iris): Cut tobacco. - KLB (Kretek Lainnya Besar): Large clove tobacco products. - CRT (Cigar): Cigar products.
The regulation came into effect on July 4, 2022, and it amends the previous regulation No. 192/PMK.010/2021. Transitional provisions allow for the continued application of the previous tariffs for orders placed before the effective date, provided they are settled by August 1, 2022.
The regulation references several laws and regulations, including Law No. 39 of 2007 concerning Excise, and it aligns with the broader framework established by Law No. 11 of 1995 on Excise, as amended by Law No. 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization. It also interacts with the provisions set forth in the previous regulation (No. 192/PMK.010/2021) regarding tobacco excise tariffs.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal I specifies that the excise tariffs for tobacco products are amended as detailed in the new annexes, which are integral to this regulation.
Pasal II states that the new excise tariffs will take effect on July 4, 2022, and manufacturers must comply with these updated rates.
Pasal II, point 1 requires manufacturers to classify themselves based on their production volumes, which will determine the applicable excise rates.
Pasal II, point 4 mandates that the minimum retail price for tobacco products cannot be lower than the established thresholds.
Transitional provisions allow for the previous tariffs to apply for orders placed before the effective date, provided they are settled by August 1, 2022.
Full text extracted from the official PDF (12K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK lNDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK. 010/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASILTEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris perlu diubah dan. disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 11 -- Mengingat Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385); jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 11 -- Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS. Pasall Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau berupa KLM dan mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2022, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penetapan kembali dilakukan dengan memperhatikan tarif cukai yang masih berlaku untuk Jems Hasil Tembakau, golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, dan batasan Harga Jual Eceran minimum, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris; 2) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan jumlah produksi Hasil Tembakau dalam tahun takwim berjalan sesuai dengan jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 11 -- Batasan Jumlah Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3) tarif cukai ditetapkan kembali sesuai dengan Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 4) Barga Jual Eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari Batasan Barga Jual Eceran per Batang atau Gram yang masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari Batasan Barga Jual Eceran minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai dan ekspor hasil tembakau berupa KLM berlaku ketentuan se bagai berikut: 1) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Basil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Basil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 3 Juli 2022; 2) penetapan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai; dan /, --f jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 11 -- 2. 3) batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris paling lambat tanggal 1 Agustus 2022. Ketentuan mengenai: a. Batasan Jumlah Produksi tercantum Lampiran I yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dalam tidak b. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Tarif cukai per batang atau gram dan batasan Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis Hasil Tembakau yang diimpor tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2022. 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1-f-jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 11 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 648 Salinan sesuai dengan aslinya, �====��ala Biro Umum b. gian Administrasi Kementerian rEHARTO 69o9221990011001CM jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 11 -- Nomor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 /PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU Pengusaha Pabrik Batasan Jumlah Produksi Jenis Golongan I Le bih dari 3 miliar batang SKM II Tidak le bih dari 3 miliar batang I Lebih dari 3 miliar batang SPM II Tidak le bih dari 3 miliar batang I Lebih dari 2 miliar batang SKT II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak le bih dari 2 miliar batang III Tidak lebih dari 500 juta batang I Lebih dari 2 miliar batang SPT II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak le bih dari 2 miliar batang III Tidak lebih dari 500 juta batang SKTF atau Tanpa Tanpa batasan jumlah produksi SPTF Golongan I Lebih dari 4 juta batang KLM II Tidak le bih dari 4 ju ta batang TIS Tanpa Tanpa batasan jumlah produksi Golongan jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 11 -- 8. KLB 9. CRT Tanpa Tanpa batasan jumlah produksi Golongan Tanpa Tanpa batasan jumlah produksi Golongan MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, mum Administrasi Kernen terian jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 11 -- No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 /PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI Golongan pengusaha Batasan Harga Jual Eceran Tarif cukai per pabrik hasil per Batang atau Gram · batang atau gram tembakau Jenis Golongan I Paling rendah Rp 1.905,00 Rp 985,00 SKM II Paling rendah Rp 1.140, 00 Rp 600,00 I Paling rendah Rp 2.005,00 Rp 1.065,00 SPM II Paling rendah Rp 1.135,00 Rp 635,00 Lebih dari Rp 1.635,00 Rp 440,00 SKT I Paling rendah Rp 1.135,00 sampai dengan Rp 1.635,00 Rp 345,00 atau SPT II Paling rendah Rp 600,00 Rp 205,00 III Paling rendah Rp 505,00 Rp 115,00 SKTF Tanpa Paling rendah Rp 1.905,00 Rp 985,00 atau SPTF Golongan I Paling rendah Rp 780,00 Rp 440,00 KLM II Paling rendah Rp 200,00 Rp 25,00 Lebih dari Rp 275,00 Rp 30,00 Lebih dari Rp 180,00 Tanpa Rp 25,00 TIS sampai dengan Rp 275,00 Golongan Paling rendah Rp 55,00 Rp 10,00 sam.pai dengan Rp 180,00 KLB Tanpa Golongan Paling rendah Rp 290,00 Rp 30,00 jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 11 -- 8. CRT Tanpa Golongan Lebih dari Rp 198.000,00 Rp 110.000,00 Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp Rp 22.000,00 198.000,00 Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp Rp 11.000,00 55.000,00 Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp Rp 1.320,00 22.000,00 Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00 Rp 275,00 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, Ke Biro Umum Administrasi Kementerian .. 1990011001 ~ jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 11 -- No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6 . 7. 8. LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 /PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU , ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR Jenis Hasil Tembakau SKM SPM SKT atau SPT SKTF atau SPTF KLM TIS KLB CRT Batasan Harga Jual Tarif Cukai per batang Eceran terendah per batang atau gram atau gram Rp 1.905,00 Rp 985,00 Rp 2.005,00 Rp 1.065,00 Rp 1.636,00 Rp 440,00 Rp 1.905,00 Rp 985,00 Rp 780,00 Rp 440,00 Rp 276,00 Rp 30,00 Rp 290,00 Rp 30,00 Rp 198.001,00 Rp 110.000,00 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b.~::::=;:~ Administrasi Kernen terian ~ 21990011001 ~ jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 11 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 109/PMK.010/2022/2022. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation references Law No. 39 of 2007 concerning Excise and aligns with Law No. 11 of 1995 on Excise, as amended by Law No. 7 of 2021.