Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04.2021 tentang Penindakan Atas Barang Yang Diduga Terkait Dengan Tindakan Terorisme Dan/Atau Kejahatan Lintas Negara
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation, issued by the Indonesian Minister of Finance, amends the previous regulation No. 81/PMK.04/2021 regarding the enforcement actions on goods suspected to be related to terrorism and/or transnational crimes. The amendments aim to enhance the scope of initial evidence and detail the types of dual-use goods, thereby improving oversight on items suspected of being linked to terrorism and transnational crimes.
This regulation primarily affects government officials, particularly those in the Directorate General of Customs and Excise (DJBC), as well as businesses involved in the import and export of goods that may fall under the categories of terrorism or transnational crime. It also impacts entities dealing with potentially dangerous goods, narcotics, and other regulated items.
- Pasal 2 outlines the authority of customs officials to take enforcement actions against goods suspected of being related to terrorism or transnational crimes based on initial evidence. - Pasal 3 specifies the types of goods that may be considered as potential threats, including dangerous items, firearms, explosives, narcotics, and more. - Pasal 5 mandates customs officials to manage information regarding initial evidence, which includes data collection, analysis, and dissemination of information for further action.
- Terorisme (Terrorism): Acts of violence or threats that create widespread fear and can cause mass casualties or damage to vital objects. - Kejahatan Lintas Negara (Transnational Crime): Crimes that occur in two or more countries and involve perpetrators or victims from different nations. - Bukti Permulaan (Initial Evidence): Data or information indicating the suspicion of terrorism or transnational crime.
This regulation will take effect 30 days after its promulgation, which occurred on October 13, 2023. It amends and replaces certain provisions of the previous regulation No. 81/PMK.04/2021.
The regulation refers to several laws and regulations, including the Customs Law (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995), which provides the legal framework for customs enforcement actions. It also interacts with regulations concerning the Ministry of Finance and the broader legal context of combating terrorism and transnational crime in Indonesia.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 grants customs officials the authority to take enforcement actions against goods suspected of being linked to terrorism or transnational crimes based on initial evidence.
Pasal 3 identifies the types of goods that may be considered as potential threats, including dangerous items, firearms, explosives, narcotics, and other regulated items.
Pasal 5 requires customs officials to manage information regarding initial evidence, which includes data collection, analysis, and dissemination for further action.
Pasal 1 defines terrorism as acts of violence or threats that create widespread fear and can cause mass casualties or damage to vital objects.
Pasal 1 also defines transnational crime as crimes that occur in two or more countries and involve perpetrators or victims from different nations.
Full text extracted from the official PDF (12K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHON 2023 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 81/PMK.04/2021 TENTANG PENINDAKAN ATAS BARANG YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISME DAN/ ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa ketentuan mengenai penindakan atas barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/ a tau· kejahatan lintas negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/ a tau Kejahatan Lintas Negara; b. bahwa untuk menyempurnakan ruang lingkup bukti permulaan dan rincian jenis barang yang berfungsi ganda · dan meningkatkan pengawasan atas barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/ a tau kejahatan lintas negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/ atau Kejahatan Lintas Negara perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/ a tau Kejahatan Lintas Negara; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); -- 1 of 7 -- jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/ atau Kejahatan Lintas Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 739); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 81/PMK.04/2021 TENTANG PENINDAKAN ATAS BARANG YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISME DAN/ ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/ a tau Kejahatan Lintas Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 739), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 2, angka 3, dan angka 4 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 3b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan a tau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/ a tau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. -- 2 of 7 -- jdih.kemenkeu.go.id 2. Kejahatan Lintas Negara adalah kejahatan yang terjadi di 2 (dua) negara atau lebih serta melampaui batas teritorial 1 (satu) negara atau lebih yang pelakunya atau korbannya merupakan warga negara di negara yang berbeda dengan motivasi untuk memperoleh manfaat keuangan atau materiil lainnya. 3. Bukti Permulaan adalah data dan/ atau informasi mengenai keadaan, perbuatan dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda dalam lingkup kewenangan administratif yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan tindakan Terorisme dan/ a tau Kejahatan Lintas Negara. 3a. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 3b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat DJBC adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. 6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal2 (1) Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan berwenang melakukan penindakan atas barang yang berdasarkan Bukti Permulaan diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/ atau Kejahatan Lintas Negara. (2) Kejahatan Lintas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kejahatan di bidang pencucian uang; b. kejahatan di bidang pendanaan Terorisme; -- 3 of 7 -- jdih.kemenkeu.go.id c. kejahatan di bidang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; d. kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual; e. kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; f. kejahatan di bidang benda cagar budaya; dan/atau g. kejahatan lain yang menurut peraturan perundang-undangan digolongkan ke dalam Kejahatan Lintas Negara. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut; b. pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau terhadap orang; c. penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut; dan/atau d. penguncian, penyegelan, dan/ atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut. (4) Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi intelijen yang berasal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan penanggulangan Terorisme dan/ atau Kejahatan Lintas Negara; dan/ atau b. hasil pengolahan informasi yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara mandiri. (5) Dalam hal Bukti Permulaan merupakan hasil pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai dapat me min ta konfirmasi kepada kemen terian / lembaga yang berwenang. (6) Pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan melalui sistem pengawasan. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 ( 1) Barang berdasarkan Bukti Permulaan yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme berupa bahan potensial meliputi: a. barang berbahaya yang berpotensi digunakan untuk tindak pidana Terorisme; b. senjata api dan bagian dari senjata api; c. bahan berbahaya, bahan peledak, dan selulosa nitrat (nitrocelulose); dan/ atau d. barang lain yang berdasarkan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diduga terkait dengan tindakan Terorisme. -- 4 of 7 -- jdih.kemenkeu.go.id (la) Rineian jenis barang sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (2) Barang berdasarkan Bukti Permulaan yang diduga terkait dengan Kejahatan Lintas Negara meliputi: a. barang yang diduga melanggar hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan atas hak kekayaan intelektual; b. uang tunai, dalam mata uang Rupiah dan/ atau uang dalam mata uang asing; e. instrumen pembayaran lainnya, seperti bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa eek, eek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito; d. Narkotika; e. Psikotropika; f. Prekursor Narkotika; g. barang yang terkait dengan kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup; h. barang yang terkait dengan kejahatan benda eagar budaya; dan/ a tau 1. barang lain yang berdasarkan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diduga terkait dengan tindakan Kejahatan Lintas Negara. (3) Rincian jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengaeu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengelolaan informasi atas Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). (2) Pengelolaan informasi atas Bukti Perrnulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengumpulan dan penilaian data atau informasi; b. analisis data atau informasi; e. pendistribusian data atau informasi; dan d. evaluasi dan pemutakhiran data atau informasi. (3) Pejabat Bea dan Cukai dapat menindaklanjuti hasil pengelolaan informasi atas Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan produk intelijen dalam rangka penelitian atau penindakan. (4) Dihapus. 5. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2021 tentang Penindakan atas Barang yang Diduga terkait dengan Tindakan Terorisme dan/ a tau Kejahatan Lintas Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 739) dihapus. -- 5 of 7 -- jdih.kemenkeu.go.id Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. -- 6 of 7 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 791 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id ll l!l . . , -- 7 of 7 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04.2021 tentang Penindakan Atas Barang Yang Diduga Terkait Dengan Tindakan Terorisme Dan/Atau Kejahatan Lintas Negara
tentang TERORISME
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 105/2023. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
The regulation will take effect 30 days after its promulgation, which occurred on October 13, 2023.
This regulation amends and replaces certain provisions of the previous regulation No. 81/PMK.04/2021.