MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESlA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/PMK.010/2022
TENTANG
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
DAN TARIF BEA KELUAR DALAM RANGKA PROGRAM PERCEPATAN
PENYALURAN CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND
DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL), REFINED, BLEACHED AND
DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN), DAN USED COOKING OIL (UCO)
MELALUI EKSPOR
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan stabilisasi rantai
produksi dan perdagangan Crude Palm Oil (CPO), Refined,
Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oiij,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm
Olein), dan Used Cooking Oil (UCO), sebagai salah satu
kebijakan komprehensif dalam menjamin terpenuhinya
kebutuhan produk tersebut di dalam negeri, serta untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya
sektor perkebunan dan industri, perlu mengatur ekspor
Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized
Palm Oil (RBD Palm Oiij, Refined, Bleached and
Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used
Cooking Oil (UCO) dengan mekanisme program
jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 10 --
percepatan penyaluran melalui ekspor sesuai Peraturan
Menteri Perdagangan mengenai Program Percepatan
Penyaluran Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and
Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oiij, Refined, Bleached
and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used
Cooking Oil (UCO) melalui Ekspor;
b. bahwa sejalan dengan kebijakan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Kementerian Perdagangan telah
mengusulkan kepada Kementerian Keuangan jenis
barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan besaran
tarif bea keluar atas barang ekspor dalam , rangka
program percepatan penyaluran ekspor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
barang ekspor berupa Crude Palm Oil (CPO), Refined,
Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oiij,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm
Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) yang masuk dalam
Program Percepatan Penyaluran Ekspor untuk dikenakan
bea keluar dan tarif bea keluar dalam rangka program
percepatan penyaluran ekspor;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan
Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang
Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar Program Percepatan
Penyaluran Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and
Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oiij, Refined, Bleached
and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used
Cooking Oil (UCO) melalui Ekspor;
jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 10 --
Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4886);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);
jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 10 --
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN
TARIF BEA KELUAR PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN
CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND
DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL), REFINED,
BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM
OLEIN), DAN USED COOKING OIL (UCO) MELALUI EKSPOR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan
Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap
barang ekspor.
2. Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO),
Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm
Oiij, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD
Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) Melalui Ekspor
yang selanjutnya disebut Program Percepatan Penyaluran
Ekspor adalah program yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dalam rangka menjaga stabilisasi produksi
dan harga tandan buah segar kelapa sawit tingkat
pekebun dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional khususnya sektor perkebunan dan industri
yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan.
Pasal 2
( 1) Terhadap barang ekspor dalam rangka Program
Percepatan Penyaluran Ekspor dikenakan Bea Keluar.
(2) Barang ekspor dalam rangka Program Percepatan
Penyaluran Ekspor yang dikenakan Bea Keluar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Crude Palm Oil (CPO);
b. Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD
Palm Oiij;
jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 10 --
c. Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD
Palm Ole in); dan
d. Used Cooking Oil (UCO).
Pasal 3
Besaran tarif Bea Keluar dalam rangka Program Percepatan
Penyaluran Ekspor atas barang ekspor berupa Crude Palm Oil
(CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm
Oi~, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm
Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Pasal 4
Perhitungan Bea Keluar dalam rangka Program Percepatan
Penyaluran Ekspor ditetapkan secara spesifik yang dihitung
berdasarkan rumus sebagai berikut:
Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang
Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tokar Mata Uang.
Pasal 5
Barang ekspor dalam rangka Program Percepatan Penyaluran
Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang
telah dikenakan Bea Keluar berdasarkan Peraturan Menteri
ini, tidak dikenakan Bea Keluar berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang
Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan
Tarif Bea Keluar beserta perubahannya.
Pasal 6
( 1) Tarif Bea Keluar dalam rangka Program Percepatan
Penyaluran Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
I;jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 10 --
(2) Pada saat Program Percepatan Penyaluran Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Crude
Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm
Oil (RBD Palm Oiij, Refined, Bleached and Deodorized
Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used. Cooking Oil (UCO)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini, tetap dapat dilaksanakan ekspornya
sepanjang telah mendapatkan nomor pendaftaran
pemberitahuan pabean ekspor paling lambat tanggal 31
Juli 2022.
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 10 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLI K INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERI TA NEGARA REPUBLIK INDONESI A TAHUN 2022 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro UmlJ_m
Ub ,,:::: ��(• -,� ' ,/� I- fP,,.�
Kepala B8;g(atvAaministra: i Kementerian
I !(μ/,. .. I
.
� \ "1
MAS SOEH�RTO � ,.,
NIP 196909224. 9'9r
d0i10014"\
591
.... ,/
jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 10 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/PMK.010/2022
TENTANG
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELU AR DALAM
RANGKA PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN CRUDE PALM O IL (CPO), REFINED, BLEACHED AND
DEODORIZED PALM O IL (RBD PALM O IL), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN (RBD
PALM O LEIN), DAN USED COOKING OIL (UCO) MELALUI EKSPOR
DAFTAR BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
DALAM RANGKA PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL
(RBD PALM OIL), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN),
DAN USED COOKING OIL (UCO) MELALUI EKSPOR
NO POS TARIF/HS URAIAN BARANG TARIF BEA KELUAR
(USO/MT)
15.11 Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
l. 1511.10.00 - Minyak mentah I Crude Palm Oil 488
1511.90 - Lain-lain:
2. 1511.90.20 -- Minyak dimurnikan I RBD Palm Oil 351
-- Fraksi dari minyak dimurnikan:
--- Fraksi cair:
jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 10 --
NO POS 'fARIF/HS URAIAN BARANG TARIF BEA KELUAR
(USD/MT)
!
3. : 1511.90.36 ---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak mclebihi
i dari 25kg1
4. ~ 1511.90.37 ---- Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi RBD Palm Olein 392
' kurang dari 60
5. ; 1511.90.39 ---- Lain-lain
l 15.18 Lemak daa minyak h.ewani, nabati atau mikroba serta &aksinya, dipanaskan, dioksidasi, dideh.idrasi, disulfurisast,
; ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara ldmia lainnya,
. tidak termasuk dad pos 15.16; olahaa atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani, na'bati
atau mikroba atau dari &aksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau te,nnasuk dalam pos
lainnya.
- Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasir didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi
' · dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16:
6. • ex 1518.00.14 -- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit Used Cooking Oil dari minyak kelapa
atau kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan 488
7. ex 1518.00.19 -- Lain-lain fraksinya
- Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau rninyak yang
berbeda:
8. ex 1518.00.32 -- Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit.
d:inetralkan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (NBD}
atau dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya
(RBD)
9. ex 1518.00.38 -- Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, Used Cooking Oil
lainnya 488
10. ex 1518.00.60 - Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari
lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak
atau minyak nabati atau fraksinya
11. ex 1518.00.90 - Lain-lain
jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 10 --
NO POS TARIF/HS
23.06
2306.90
12. ex 2306.90.90
URAIAN BARANG TARIF BEA KELUAR
(USD/MT)
I
ffe Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak
f nabati atau mikroba selain dad pos 23.04 atau 23.05.
- Lain-lain:
-- Lain-lain Residu endapan hasil ekstraksi minyak •
sawit yang pada suhu ruang ,
berbentuk/berfase padat atau semi i 488
padat yang memiliki kandungan asam
lemak bebas sebagai asam palmitat :s: ·
20%
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b. --:-., • •-. ';;;-- .
Kepala Bagian Aaministrasi Kementerian
_.. /-
/ II Jr--,tl ..
--------.. ,.
MAS SOE~R.'FO
NIP 195909 ~0-ri oo 14"\
SRI MULYANI INDRAWATI
jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 10 --