Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026
© 2026 KBLI.CO.ID. All rights reserved.
Plain-English summary of the regulation's substance and how it affects PT PMA operations.
This regulation establishes the maximum cumulative budget deficit limits for regional revenue and expenditure budgets (APBD), the maximum allowable deficit for each region's APBD, and the maximum cumulative debt financing limits for the fiscal year 2026. It aims to ensure fiscal discipline among local governments in Indonesia.
The regulation primarily affects local governments (Daerah Otonom) across Indonesia, which are responsible for managing their own budgets and finances. It applies to all regional administrations that prepare and manage their APBD.
- Pasal 2 sets the maximum cumulative deficit for APBD in 2026 at 0.11% of the projected GDP used in the preparation of the national budget (APBN). - Pasal 3 establishes the maximum allowable deficit for each region's APBD at 2.50% of the estimated regional revenue for 2026. - Pasal 5 outlines that the maximum cumulative debt financing limit for regions is also set at 0.11% of the projected GDP for 2026. - Pasal 7 details the conditions under which a local government may exceed the maximum deficit, requiring approval from the Minister of Finance, based on specific financial ratios and limits. - Pasal 11 mandates local governments to report their APBD deficit plans and realizations to the Minister of Finance, ensuring transparency and accountability.
- Daerah Otonom (Autonomous Region): A legal community with defined territorial boundaries that has the authority to manage local governance and public interests. - APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget): The annual financial plan of a region approved by local regulations. - Defisit APBD (APBD Deficit): The shortfall between regional revenue and expenditure in a given fiscal year. - Pembiayaan Utang Daerah (Regional Debt Financing): Any revenue that must be repaid, either in the current or future fiscal years.
The regulation takes effect upon its promulgation and replaces the previous regulation, PMK No. 83 of 2023, regarding the same subject matter.
This regulation interacts with several laws and regulations, including Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between Central and Regional Governments, Government Regulation No. 23 of 2003 on Budget Deficit Control, and Government Regulation No. 12 of 2019 on Regional Financial Management. These laws provide the framework within which this regulation operates, ensuring alignment with national fiscal policies.
The articles and operational points most commonly referenced in practice.
Pasal 2 establishes the maximum cumulative deficit for APBD in 2026 at 0.11% of the projected GDP used in the preparation of the national budget (APBN).
Pasal 3 sets the maximum allowable deficit for each region's APBD at 2.50% of the estimated regional revenue for 2026.
Pasal 5 outlines that the maximum cumulative debt financing limit for regions is set at 0.11% of the projected GDP for 2026.
Pasal 7 details the conditions under which a local government may exceed the maximum deficit, requiring approval from the Minister of Finance based on specific financial ratios and limits.
Pasal 11 mandates local governments to report their APBD deficit plans and realizations to the Minister of Finance, ensuring transparency and accountability.
Full text extracted from the official PDF (41K chars). For legal disputes, cite the official JDIH BPK source linked below.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2025 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah, dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan memantau perkembangan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pinjaman pemerintah daerah serta menetapkan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas -- 1 of 20 -- Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 7. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. -- 2 of 20 -- Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah jumlah maksimal defisit seluruh anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam suatu tahun anggaran. 3. Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah jumlah maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja Daerah masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran. 4. Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah adalah jumlah total pembiayaan utang seluruh Daerah pada tahun anggaran tertentu. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 7. Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama yang dibiayai dari pembiayaan utang Daerah. 8. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 10. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 11. Pinjaman Daerah adalah Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. 13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transer ke Daerah yang dialokasikan -- 3 of 20 -- berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 15. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 16. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik. Pasal 2 Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2026. Pasal 3 Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026. Pasal 4 Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2026. Pasal 5 (1) Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2026. (2) Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan. Pasal 6 Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar pengendalian atas Defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan Daerah mengenai APBD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -- 4 of 20 -- Pasal 7 (1) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan: a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terlampaui; b. Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terlampaui; c. rasio kemampuan keuangan Daerah dalam mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima); d. jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah dan jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak melampaui 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya; e. dalam hal rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari: 1. rencana Pembiayaan Utang Daerah, kecuali obligasi Daerah dan sukuk Daerah, yang dilaksanakan melebihi sisa masa jabatan kepala Daerah, harus telah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 2. rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri, harus telah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3. rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, harus telah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4. rencana penerbitan obligasi Daerah dan sukuk Daerah yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala Daerah, harus telah mendapat -- 5 of 20 -- persetujuan dari Menteri dan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau 5. rencana penerbitan obligasi Daerah dan sukuk Daerah yang melebihi sisa masa jabatan kepala Daerah, harus telah mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan f. pertimbangan sesuai kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada kemampuan membayar dan Kapasitas Fiskal Daerah. (4) Penghitungan rasio kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 8 (1) Dalam hal terdapat rencana defisit APBD yang melampaui Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD kepada Menteri sebelum rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dievaluasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau gubernur. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau dokumen fisik. (3) Penyampaian surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: a. laporan realisasi anggaran laporan keuangan pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 audited sampai dengan akun subrincian (level 6); b. laporan realisasi anggaran laporan keuangan pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 audited sampai dengan akun subrincian (level 6); c. laporan realisasi anggaran laporan keuangan pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 unaudited sampai dengan akun subrincian (level 6), dalam hal laporan realisasi anggaran laporan keuangan pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 audited sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia; d. rancangan peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2026 sampai dengan akun subrincian (level 6); e. rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan, termasuk jadwal pembayaran kembali yang disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; -- 6 of 20 -- f. laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah yang disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. salinan surat pertimbangan Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk Pembiayaan Utang Daerah, kecuali obligasi Daerah dan sukuk Daerah, yang dilaksanakan melebihi sisa masa jabatan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e butir 1); h. salinan surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e butir (2); i. salinan surat pertimbangan Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e butir (3); j. Salinan surat persetujuan Menteri dan surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk obligasi Daerah dan sukuk Daerah yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e butir (4); dan k. Salinan surat persetujuan Menteri dan surat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk obligasi Daerah dan sukuk Daerah yang melebihi sisa masa jabatan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e butir (5). (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 (1) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tembusan -- 7 of 20 -- kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau gubernur. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari kepala Daerah secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal terhadap permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditolak, kepala Daerah dapat mengajukan kembali permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sepanjang rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD belum dilakukan evaluasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau gubernur. Pasal 10 Persetujuan atau penolakan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi salah satu dasar dalam proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau gubernur. Pasal 11 (1) Dalam rangka pemantauan Defisit APBD tahun anggaran 2026, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan berupa: a. rencana Defisit APBD tahun anggaran 2026; b. realisasi Defisit APBD semester I tahun anggaran 2026; dan c. realisasi Defisit APBD semester II tahun anggaran 2026, kepada Menteri. (2) Penyampaian laporan berupa rencana Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam rangka penyusunan APBD, Pemerintah Daerah melaporkan rencana defisit APBD untuk tahun anggaran berikutnya kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan; dan b. dalam rangka penyusunan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melaporkan rencana defisit perubahan APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berkenaan. (3) Realisasi Defisit APBD semester I tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan realisasi defisit dalam APBD periode bulan Juni 2026. (4) Realisasi Defisit APBD semester II tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan realisasi defisit dalam realisasi APBD periode bulan Desember 2026. (5) Tata cara penyampaian laporan rencana dan realisasi defisit APBD tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan -- 8 of 20 -- ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyampaian informasi keuangan Daerah, laporan data bulanan, dan laporan Pemerintah Daerah lainnya. (6) Ketentuan mengenai laporan berupa rencana Defisit APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 12 (1) Dalam rangka pemantauan Pembiayaan Utang Daerah, Pemerintah Daerah melaporkan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setiap semester dalam tahun anggaran yang berjalan. (2) Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat: a. tanggal 31 Juli 2026 untuk semester I tahun 2026; dan b. tanggal 31 Januari 2027 untuk semester II tahun 2026. (4) Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 (1) Menteri melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pemerintah Daerah atas pengaturan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Pasal 14 (1) Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk: -- 9 of 20 -- a. menerima surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b. menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12; dan c. melaksanakan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk: a. memberikan persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. b. memberikan persetujuan atau penolakan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Pasal 15 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 690), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 10 of 20 -- Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж -- 11 of 20 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2025 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 A. FORMULA PENGHITUNGAN RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO/DSCR) Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali Pembiayaan Utang Daerah yang dikenal dengan istilah Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yang dihitung dengan formula sebagai berikut: DSCR = Pendapatan yang Tidak Ditentukan Penggunaannya − Belanja Pegawai Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Formula Perhitungan DSCR Provinsi Formula perhitungan DSCR Provinsi secara lebih rinci adalah sebagai berikut: DSCR Provinsi = [PAD + DAU + DBH + Otsus + PTAD + LLPS - BBH – AP] - BP PP + BB Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DBH = Dana Bagi Hasil Otsus = Dana Otonomi Khusus PTAD = Pendapatan Transfer Antar Daerah LLPS = Lain-Lain Pendapatan yang Sah BBH = Belanja Bagi Hasil AP = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) BP = Belanja Pegawai PP = Pokok Pinjaman BB = Belanja Bunga dan/atau imbalan termasuk Biaya Lain terkait Pembiayaan Utang Daerah Pendapatan Provinsi yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah Provinsi. 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pajak kendaraan bermotor, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten/kota, yang -- 12 of 20 -- dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan b) 50% (lima puluh persen) pajak rokok, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten/kota, yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; c) 10% (sepuluh persen) pajak air tanah yang dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, khusus untuk provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom; d) 10% (sepuluh persen) pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga lisrik atau pajak penerangan jalan yang dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum, khusus untuk provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom; dan e) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU), tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Dana Bagi Hasil (DBH), tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DBH cukai hasil tembakau; b) DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi; c) tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus; dan d) DBH perkebunan sawit. 4) Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana otonomi khusus provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum dan dana otonomi khusus Provinsi Aceh. 5) Pendapatan Trasnfer Antar Daerah (PTAD) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya. 6) Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LLPS) tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. 7) Belanja Bagi Hasil (BBH) merupakan belanja bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan atau Availability Payment (AP) merupakan pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) Belanja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari: a) DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah; c) DAK Nonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan d) DAK Nonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah. 10) Pokok Pinjaman (PP) merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembayaran pembentukan dana cadangan obligasi daerah, dan/atau sukuk daerah, pembayaran -- 13 of 20 -- pokok obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan/atau perkiraan cicilan pinjaman daerah dan/atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang diusulkan. 11) Belanja Bunga (BB) merupakan bunga dan/atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga dan/atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan. 2. Formula Perhitungan DSCR Kabupaten/Kota Formula perhitungan DSCR kabupaten/kota secara lebih rinci adalah sebagai berikut: DSCR Kabupaten/ Kota = [PAD + DAU + DBH + Otsus + PTAD + LLPS - BBH – AP-ADD] - BP PP + BB Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DBH = Dana Bagi Hasil Otsus = Dana Otonomi Khusus PTAD = Pendapatan Transfer Antar Daerah LLPS = Lain-Lain Pendapatan yang Sah BBH = Belanja Bagi Hasil AP = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) ADD = Alokasi Dana Desa BP = Belanja Pegawai PP = Pokok Pinjaman BB = Belanja Bunga dan/atau imbalan termasuk biaya lain terkait Pembiayaan Utang Daerah Pendapatan kabupaten/kota yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pajak air tanah yang dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah; b) 10% (sepuluh persen) pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga lisrik atau pajak penerangan jalan yang dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum; c) 10% (sepuluh persen) opsen pajak kendaraan bermotor yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan d) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU), tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -- 14 of 20 -- 3) Dana Bagi Hasil (DBH), tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DBH cukai hasil tembakau; b) tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus; dan c) DBH perkebunan sawit. 4) Otsus merupakan dana otonomi khusus kabupaten/kota yang berada di provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum dan dana otonomi khusus provinsi Aceh. 5) Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD), tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang dialokasikan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan b) 50% (lima puluh persen) pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. 6) Lain-lain Pendapatan yang Sah (LLPS) tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. 7) Belanja Bagi Hasil (BBH) merupakan belanja bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan atau Availability Payment (AP) merupakan pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) Alokasi Dana Desa (ADD) dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah DBH yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan DAU dan/atau DBH Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. 10) Belanja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari: a) DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) DAK Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah; c) DAK Nonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan d) DAK Nonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah. 11) Pokok Pinjaman (PP) merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembentukan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan/atau perkiraan cicilan pinjaman daerah dan/atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang diusulkan. 12) Belanja Bunga (BB) merupakan bunga dan/atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga dan/atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan. -- 15 of 20 -- 3. Data Perhitungan DSCR a. Perhitungan DSCR dilakukan dengan menggunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2025 yang telah diaudit. b. Dalam hal data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2025 yang telah diaudit tidak tersedia, maka dapat digunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2025 yang belum diaudit, data APBD dan alokasi transfer ke daerah tahun 2025, atau data APBD dan alokasi transfer ke daerah tahun 2026. -- 16 of 20 -- B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026 KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun] Sifat : [sifat surat] Lampiran : .......... Berkas Hal : Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Di Jakarta Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD/APBD Perubahan* tahun anggaran (TA) 2026 sebesar Rp ................... (sejumlah Pembiayaan Utang Daerah) yang bersumber dari ................... (pemberi Pembiayaan Utang Daerah) dengan jangka waktu ................... (usulan jangka waktu Pembiayaan Utang Daerah) termasuk masa tenggang .............. (masa tenggang Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan), perkiraan bunga sebesar ....% (sebutkan perkiraan bunga Pembiayaan Utang Daerah), dan biaya provisi sebesar ….% akan digunakan untuk ....................................... Selain penerimaan pembiayaan utang daerah tersebut, kami juga merencanakan untuk membayar cicilan pokok pembiayaan utang daerah (termasuk pembentukan dana cadangan Sukuk Daerah dan Obligasi Daerah) yang jatuh tempo dan/atau tertunggak sampai dengan TA 2026 sebesar Rp……(sejumlah cicilan pokok Pembiayaan Utang Daerah yang jatuh tempo dan/atau tertunggak sampai dengan TA 2026). Mengingat jumlah rencana Pembiayaan Utang Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2026, dengan ini disampaikan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD TA 2026 yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2024 audited sampai dengan akun subrincian (level 6); 2. LRA LKPD TA 2025 audited atau LRA LKPD TA 2025 unaudited, sampai dengan akun subrincian (level 6); 3. Rancangan Perda mengenai APBD TA 2026 atau Rancangan Perda mengenai Perubahan APBD TA 2026*, sampai dengan akun subrincian (level 6); 4. Rencana penarikan dan jadwal pembayaran Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan; 5. Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah; dan 6. Salinan surat pertimbangan/persetujuan Menteri Keuangan, pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan/atau pertimbangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan). Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Kepala Daerah ……………… [tanda tangan & cap dinas] [nama kepala daerah] Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah 2. Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) 3. Gubernur ………………..**) *) coret salah satu **) jika Pembiayaan Utang Daerah diajukan oleh bupati/walikota -- 17 of 20 -- Lampiran Surat Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah C. CONTOH FORMAT RENCANA PENARIKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA RENCANA PENARIKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN No. (1) Sumber Pembiayaan Utang Daerah (2) Tujuan Penggunaan Pembiayaan Utang Daerah* (3) Nilai Kegiatan/ Proyek/Program** Total Pembiayaan Utang Daerah *** (5) Rencana Penarikan Pembiayaan Utang Daerah **** (6) Jadwal Pembayaran Kembali Pembiayaan Utang Daerah****** (7) (4) 1***** 2 3 4 1******* 2 3 4 1. 2. 3. dst. TOTAL Kepala Daerah ……………….. [tanda tangan & cap dinas] [nama kepala daerah] Catatan: *) wajib diisi per kegiatan/proyek/program dalam pinjaman yang diusulkan, misal: Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan RSUD atau lainnya **) diisi sesuai nilai masing-masing kegiatan/proyek/program. ***) total pinjaman sesuai nilai kegiatan/proyek/program dan rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah. ****) diisi berdasarkan rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah, misal: per semester, per tahun, dan seterusnya. *****) apabila penarikan Pembiayaan Utang Daerah dilakukan per tahun, maka judul kolom diganti dengan tahun. ******) diisi berdasarkan jadwal pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah per tahun. *******) diisi sesuai dengan tahun pembayaran kembali pembiayaan utang daerah. -- 18 of 20 -- D. CONTOH FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PEMBIAYAAN UTANG DAERAH KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN POSISI KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PEMBIAYAAN UTANG DAERAH No Sumber Pembiayaan Utang Daerah (PUD) No. dan Tanggal Surat Perjanjian Tujuan Penggunaan Penarikan Pembayaran Pokok PUD s.d. TA 2025 Saldo Pokok PUD TA 2026 Pokok PUD Tertunggak s.d. TA 2025 Pokok PUD Jatuh Tempo TA 2026 Bunga dan Biaya Lain Jatuh Tempo TA 2026 Bunga dan Biaya Lain Tertunggak (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) – (6) (8) (9) (10) (11) 1. 2. 3. dst. Kepala Daerah ……………….. [tanda tangan & cap dinas] [nama kepala daerah] -- 19 of 20 -- E. CONTOH FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun] Sifat : [sifat surat] Lampiran : .......... Berkas Hal : Laporan Rencana Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami laporkan rencana Defisit APBD TA 2026 sebesar Rp................ Defisit APBD tersebut disebabkan karena ………………… [sebutkan alasan]. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan Ringkasan Rancangan APBD atau Rancangan Perubahan APBD TA 2026. *)coret salah satu. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Kepala Daerah ……………….. [tanda tangan & cap dinas] [nama kepala daerah] *) tidak perlu dilampirkan jika defisit APBD TA 2026 tidak melampaui Batas Maksimal Defisit APBD TA 2026 sebagaimana diatur dalam PMK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA -- 20 of 20 --
For compliance and dispute work, cite the original Indonesian text directly.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026
tentang APBD - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
Emerhub is a licensed corporate-services provider in Indonesia. We handle PT PMA setup, OSS NIB application, sector-specific permits, LKPM filing, and the full compliance stack triggered by Other 101/2025. Get an exact quote for your specific situation.
Citation formats for legal briefs, academic papers, or journalism.
Pasal 15 states that this regulation replaces PMK No. 83 of 2023 regarding the same subject matter.
Pasal 13 allows the Minister to monitor local governments' compliance with the established deficit and debt limits, ensuring adherence to fiscal discipline.
Pasal 16 indicates that this regulation takes effect upon its promulgation.