Production Permit for Explosive Materials Business
Detail PB UMKU
Parameter
- Seluruh
Kewenangan
- Menteri/Kepala Badan
Persyaratan
- Dokumen daftar tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan instansi terkait.
Jangka Waktu: 19 Hari - Bukti penguasaan lahan yang memenuhi persyaratan izin usaha produksi bahan baku bahan peledak.
Jangka Waktu: - - Kartu izin meledakkan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
Jangka Waktu: - - Dokumen daftar personel untuk mengamankan pabrik dan gudang bahan baku bahan peledak.
Jangka Waktu: - - Dokumen daftar personel yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang bahan baku bahan peledak.
Jangka Waktu: - - Dokumen fasilitas keamanan izin usaha produksi bahan baku bahan peledak meliputi keamanan dalam penyimpanan blueprint product atau technical data product dan proses produksi.
Jangka Waktu: -
Kewajiban
- Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Badan Usaha Bahan Peledak yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan Dirjen Pothan Kemhan
Jangka Waktu: - - Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha produksi kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan Dirjen Pothan Kemhan
Jangka Waktu: 10 Tahun
Sector: Ministry of Defense
Status: Available
Need advice on setting up a company in Indonesia?
KBLI.co.id is a subsidiary of Emerhub, the largest independet corporate advisory firm in Indonesia.
![](/img/assistance.png)
Schedule a free consultation
Share your plans for Indonesia with us, and our advisors will recommend the most appropriate type and classification of legal entity for your needs.
![](/img/options.png)
No commitment required
We recognize that you might be in the exploratory phase of deciding whether and how to expand into Indonesia. Allow us to simplify this process for you.
![](/img/qualified.png)
Always credible information
Due to frequent changes in regulations and government policies, there is a prevalence of misleading and outdated advice. As we handle company registrations daily, we are well-informed about the most current information.