Production Permit for Explosive Materials Business

Detail PB UMKU

Parameter

  1. Seluruh

Kewenangan

  • Menteri/Kepala Badan

Persyaratan

  1. Dokumen daftar tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan instansi terkait.
    Jangka Waktu: 19 Hari
  2. Bukti penguasaan lahan yang memenuhi persyaratan izin usaha produksi bahan baku bahan peledak.
    Jangka Waktu: -
  3. Kartu izin meledakkan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
    Jangka Waktu: -
  4. Dokumen daftar personel untuk mengamankan pabrik dan gudang bahan baku bahan peledak.
    Jangka Waktu: -
  5. Dokumen daftar personel yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang bahan baku bahan peledak.
    Jangka Waktu: -
  6. Dokumen fasilitas keamanan izin usaha produksi bahan baku bahan peledak meliputi keamanan dalam penyimpanan blueprint product atau technical data product dan proses produksi.
    Jangka Waktu: -

Kewajiban

  1. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Badan Usaha Bahan Peledak yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan Dirjen Pothan Kemhan
    Jangka Waktu: -
  2. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha produksi kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan Dirjen Pothan Kemhan
    Jangka Waktu: 10 Tahun
Sector: Ministry of Defense
Status: Available

Need advice on setting up a company in Indonesia?

KBLI.co.id is a subsidiary of Emerhub, the largest independet corporate advisory firm in Indonesia.

Schedule a free consultation
Share your plans for Indonesia with us, and our advisors will recommend the most appropriate type and classification of legal entity for your needs.
No commitment required
We recognize that you might be in the exploratory phase of deciding whether and how to expand into Indonesia. Allow us to simplify this process for you.
Always credible information
Due to frequent changes in regulations and government policies, there is a prevalence of misleading and outdated advice. As we handle company registrations daily, we are well-informed about the most current information.
Your planned activities in Indonesia