Undang-Undang
BerlakuUU 83/2024
Undang-undang (UU) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
No. 83 of 2024
Diterbitkan
28 Okt 2024
Berlaku
28 Okt 2024
Penerbit
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
Berlaku
No. 83 of 2024
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the legal framework for Kabupaten Lombok Tengah in Nusa Tenggara Barat, aiming to enhance governance and development in the region. It replaces the outdated regulations from 1958 to ensure alignment with current legal standards and local characteristics.
The regulation primarily affects local government entities within Kabupaten Lombok Tengah, including its administrative districts (kecamatan) such as Praya, Jonggat, and others. It also impacts local businesses and communities engaged in sectors like tourism, agriculture, and trade.
- Pasal 1 defines Kabupaten Lombok Tengah and its administrative structure, emphasizing its role as an autonomous region. - Pasal 4 outlines the geographical boundaries of Kabupaten Lombok Tengah, specifying its borders with neighboring regions. - Pasal 6 describes the region's characteristics, including its natural resources and cultural heritage, which are essential for local development. - Pasal 8 states that existing regulations from 1958 remain in effect unless they conflict with this new law, ensuring a smooth transition.
- Kabupaten (district): A local government area in Indonesia. - Kecamatan (sub-district): An administrative division within Kabupaten Lombok Tengah. - Otonomi daerah (regional autonomy): The authority of local governments to manage their own affairs.
The regulation takes effect on October 28, 2024, and replaces the provisions of Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 regarding the establishment of Kabupaten Lombok Tengah.
This regulation interacts with the Indonesian Constitution, particularly Pasal 18, which outlines the framework for regional governance, and it ensures compliance with the broader legal context of regional autonomy in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 establishes Kabupaten Lombok Tengah as an autonomous region within Nusa Tenggara Barat, highlighting its significance in local governance.
Pasal 4 specifies the exact geographical boundaries of Kabupaten Lombok Tengah, detailing its borders with Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, and the Indian Ocean.
Pasal 6 outlines the unique characteristics of Kabupaten Lombok Tengah, including its diverse geography, natural resources, and cultural heritage, which are vital for local development.
Pasal 8 states that existing regulations from 1958 will remain in effect unless they conflict with this new law, facilitating a smooth transition to the new legal framework.
Pasal 10 indicates that this regulation will come into effect on October 28, 2024, marking the official establishment of the new legal framework for Kabupaten Lombok Tengah.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (9K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN PRESIDEN REPUILIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa Kabupaten Lombok Tengah di provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S; bahwa pembangunan Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan Larakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat; bahwa Undang-undang Nomor 69 Tahun l9S8 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Lombok rengah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk U_ndang-Undang tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18Et ayat (21, pasal 20, pasal 2L, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . b C d SK No 209207 A -- 1 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Kabupaten Lombok Tengah adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. SK No 20i633 A Pasal 2 . . -- 2 of 9 -- PRESIDEN REFUELIK INDONESIA Pasal 2 Tanggal 14 Agustus 1958 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). BAB II CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH Pasal 3 Kabupaten Lombok Tengah terdiri Kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Praya; b. Kecamatan Jonggat; c. Kecamatan Batukliang; d. Kecamatan Pujut; e. Kecamatan Praya Barat; f. Kecamatan Praya Timur; g. Kecamatan Janapria; h. Kecamatan Pringgarata; i. Kecamatan Kopang; j. Kecamatan Praya Tengah; k. Kecamatan Praya Barat Daya; dan l. Kecamatan Batukliang Utara. atas t2 (dua belas) SK No 207634A Pasal 4 -- 3 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 4 (1) Kabupaten Lombok Tengah mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur dan Selat Alas; c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 5 Ibu Kota Kabupaten Lombok Tengah berkedudukan di Kecamatan Praya. Pasal 6 Kabupaten Lombok Tengah memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis yang bervariasi terdiri atas perbukitan yang daerahnya termasuk dalam kawasan taman nasional yang terletak di tengah-tengah Pulau Lombok, daratan rendah yang terhampar di bagian tengah membujur mulai dari utara ke selatan, dan garis pantai terbentang dari barat daya sampai timur; b. potensi sumber daya alam berupa potensi pariwisata dan kebudayaan, pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, industri, serta potensijasa dan perdagangan; dan c. suku bangsa yang secara umum memiliki karakter religius dan budaya terdiri atas kekayaan sejarah, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan. BABIII ... SK No 20tl67l A -- 4 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lombok Tengah dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang diundangkan. Pasal 10 ini mulai berlaku pada tanggal SK No 208978 A Agar -- 5 of 9 -- PRESIDEN REPUEUK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 269 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan trasi Hukum, IND ttd SK No 209208 A na Djaman -- 6 of 9 -- I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lombok Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal l ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Kedudukan Kabupaten Lombok Tengah sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Desain pengaturan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat. SK No 2089624 Berkaitan -- 7 of 9 -- PRESIDEN REFUEL|K INDONESIA II Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lombok Tengah dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Yang dimaksud dengan "taman nasional" adalah Taman Nasional Gunung Rinjani. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Adat budaya masyarakat Lombok Tengah berakar pada adat budaya Sasak. Adat budaya Sasak telah terintegrasi dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari dan masih dilestarikan hingga saat ini. Pasal7... SK No 20i639 A -- 8 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7O2O SK No 209210 A -- 9 of 9 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Undang-undang (UU) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
tentang OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh UU 83/2024. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 7 mandates that the administrative structure and governance procedures of Kabupaten Lombok Tengah will be regulated according to applicable laws, ensuring compliance with national standards.