No. 67 of 2024
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation ratifies the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence, signed on May 27, 2018, in Jakarta and May 25, 2018, in New Delhi. The agreement aims to enhance defense cooperation between the two nations, which is essential for maintaining sovereignty and ensuring national security.
The regulation primarily affects the governments of Indonesia and India, particularly their defense ministries and military forces. It also impacts defense contractors and businesses involved in defense-related activities, training, and technology exchange between the two countries.
- Pasal 1 (1) confirms the ratification of the Agreement, making it legally binding. - Pasal 1 (2) states that the original texts of the Agreement in Indonesian, Hindi, and English are integral to this law. - Pasal 2 outlines that this law will come into effect upon its promulgation and will revoke the previous law (Law No. 21 of 2006) regarding defense cooperation with India. - The Agreement includes provisions for regular bilateral dialogues, strategic information exchange, military training, and cooperation in humanitarian assistance and disaster relief. - The parties are responsible for protecting intellectual property rights and confidential information as per the Agreement. - Dispute resolution is to be conducted through mutual consultation or negotiation, as stated in the Agreement.
- Persetujuan (Agreement): Refers to the specific agreement between Indonesia and India regarding defense cooperation. - Otoritas (Authority): Refers to the competent authorities responsible for implementing the Agreement. - Komite Bersama (Joint Committee): A body established to oversee the implementation of the Agreement.
The law will take effect on the date of its promulgation, which is October 28, 2024. It repeals Law No. 21 of 2006 concerning the ratification of the previous defense cooperation agreement with India.
The regulation explicitly references Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements, which outlines the procedures for ratifying international agreements in Indonesia. This new law replaces the previous defense cooperation law, ensuring that the current legal framework aligns with the updated agreement between Indonesia and India.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 (1) ratifies the Agreement between Indonesia and India concerning defense cooperation, making it legally binding.
Pasal 2 states that this law will come into effect upon promulgation and will repeal Law No. 21 of 2006 regarding the previous defense cooperation agreement.
The Agreement includes provisions for bilateral dialogues, strategic information exchange, military training, and humanitarian assistance, as outlined in the explanatory notes.
The Agreement mandates that the receiving party must protect intellectual property rights and confidential information as per the terms outlined.
Disputes arising from the Agreement are to be resolved through mutual consultation or negotiation, ensuring a diplomatic approach to conflict resolution.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (9K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
REPUBUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENTOFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOIrERNMENT OF THE REPT]BLIC OF INDIA coNcERNTNG COO?ERATION rN THE FIELD OF DEFENCq DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dynia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, pemerintatr Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat intemasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasiona.l; b bahwa untuk pertahanan, kerja sama di bidang Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan lAgreement betueen ile Gouernment o! tfe_ .fepyblic,9f Indonesia and the Gouernment of the Republic of India anceming Cooperation in tlv Fi;ld of Defenel masing-masing pada tanggal 27 Mei 2Olg di Jakarta, Indonesia dan pada tanggal 25 Mei 20lg di New Delhi, India; c. bahwa . . . SK No237721A -- 1 of 8 -- PRESIDEN BLIK INDONESIA c Mengingat : 1 d bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 24 Tal:run 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between tle Gouemment of ttte Republic of Indonesia and tle Gouernment of tle Republic of India con@ming Cooperation in tle Field of Defencel; Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intemasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 2 Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: SK No 237663 A Menetapkan . . . -- 2 of 8 -- PRESIDEN REPUBUK INDONESIA Menetapkan UNDANG.UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THD GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFDNCE). Pasal 1 (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between tle Government of .tle Republic of Indonesia and th.e Gouemment of the Republic of India mnerning Cooperation in the Field of Defenel yang telah ditandatangani masing-masing pada tanggal 27 Mei 2018 di Jakarta, Indonesia dan pada tanggal 25 Mei 2018 di New Delhi, India. (2) Salinan naskah asli Persetqjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement behleen tlw Gouernment of the Republic of Indonesia and the Gouemment of tle Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defenel dalarn bahasa Indonesia, bahasa Hindi, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2... SK No237664A -- 3 of 8 -- FRESIDEN REFUEUK INDONESIA Pasal 2 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O06 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement behpeen tle Gouernment of the Republic of Indonesia and the Gouernment of the Republic of India on Cooperatiue Actiuities in the Field of Defenel, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4672), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar SK No238013A -- 4 of 8 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Undang-Undang penempatannya dalam Lembaran Indonesia. memerintahkan ini dengan Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tan[gal 28 Oktober 2O24 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 253 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRBIARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA idang Perundang-undangan dan trasi Hukum, ttd. ttd * * lK SK No237722A vanna Djaman -- 5 of 8 -- E:.tiFIlIIiN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGRDEMENT BETWEEN THD GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CAVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCq I. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/ atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka me ningkatkan kemampuan pertahanan negara. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India diwujudkan dalam bentuk Persetqjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between th.e Gouernment of the Republic of Indonesia and tle Gouernment of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defenel yang telah ditandatangani masing-masing pada tanggal 27 Mei 2Ol8 di Jakarta, Indonesia dan pada tanggal 25 Mei 2018 di New Delhi, India dan yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang. SK No238001A Materi -- 6 of 8 -- PRESIDEN REPUELTK INDONESIA Materi muatan dalam Persetqiuan antara lain: 1. Lingkup kerja sama Persetujuan meliputi: a. dialog bilateral reguler dan konsultasi tentang pertahanan strategis dan isu militer yang menjadi kepentingan bersama; b. pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan, termasuk simposium, seminar, dan kunjungan studi; c. pendidikan, pelatihan, dan latihan militer; d. kerja sama Angkatan Bersenjata, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kedirgantaraan; e. kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, termasuk dukungan logistik; f. bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan layanan medis; dan g. bidang lain dari kerja sama pertahanan yang akan disetujui oleh Para Pihak. 2. Otoritas berkompeten untuk pelaksanaan Persetqjuan. 3. Pelaksanaan tugas Komite Bersama. 4. Pihak penerima harus bertanggung jawab untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari penggunaan yang tidak sah dan personel yang tidak sah. 5. Informasi dan peralatan rahasia hanya disediakan melalui saluran resmi atau saluran lain yang disetujui oleh Ketua Bersama dari Komite Bersama. 6. Semua informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka kerja Persetujuan kerja sama ini tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak asal. 7. Para Pihak harus menanggung pengeluarannya sendiri selama pelaksanaan Persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggarannya. 8. Penyelesaian perselisihan harus didasarkan pada konsultasi bersama atau negosiasi. 9. Ketentuan mengenai amendemen, mulai berlaku, dan berakhirnya Persetujuan. II. PASAL. . . SK No237668A -- 7 of 8 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA II. PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7OO4 SK No238005A -- 8 of 8 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Undang-undang (UU) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the Field of Defence)
tentang PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh UU 67/2024. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.