PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT
NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II
TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang
Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4
tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55) tentang
pembentukan daerah tingkat II (dahulu Kabupaten otonom),
Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun
1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1956
(Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan
Kotapraja (dahulu Kota Besar dan Kota Kecil), dalam lingkungan
Daerah tingkat I Sumatera Selatan;
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam ketiga
Undang-undang Darurat tersebut di atas perlu ditetapkan sebagai
Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan
tambahan-tambahan;
Mengingat : a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;
b. Undang-undang No.1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.
6) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sebagaimana sejak
itu telah diubah;
Dengan ...
-- 1 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956
NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA,
DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA
SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.
4, 5 dan 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II, termasuk
Kotapraja dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55, 56 dan 57) ditetapkan sebagai
Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
BAB I.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.
Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No.1 sampai dengan No. 18
masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengurus
rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas seperti berikut :
1. Palembang- …
-- 2 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1. Palembang-Banyuasin, dengan nama Daerah tingkat II Musi
Banyuasin, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan
Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No.
Gb/100/1950;
2. Ogan-Komering Ilir, dengan nama Daerah tingkat II Ogan-Komering
Ilir, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubemur
Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No.
Gb/100/1950;
3. Ogan-Komering Ulu, dengan nama Daerah tingkat II
Ogan-Komering Ulu, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam
Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret
1950 No, Gb/100/1 950;
4. Muara Enim, dengan nama Daerah tingkat II Muara Enim, dengan
batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi
Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
5. Lahat, dengan nama Daerah tingkat II Lahat, dengan batas-batas
sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera
Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/ 1950;
6. Musi-Rawas, dengan nama Daerah tingkat II Musi-Rawas, dengan
batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi
Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
7. Lampung Utara, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Utara,
dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen
Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No.
304;
8. Lampung ...
-- 3 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
8. Lampung Tengah, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Tengah,
dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen
Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No.
304;
9. Lampung Selatan, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Selatan,
dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen
Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No.
304, terkecuali wilayah Kotapraja Tanjung Karang Telukbetung;
10. Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara,
dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur
Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2
Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja
Bengkulu;
11. Rejang-Lebong, dengan nama Daerah tingkat II Rejang-Lebong,
dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur
Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2
Pebruari 1950 No. Gb/30/1 950;
12. Bengkulu Selatan, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Selatan,
dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur
Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2
Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;
13. Bangka, dengan nama Daerah tingkat II Bangka, dengan batas-batas
sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 123, terkecuali wilayah
Kotapraja Pangkal Pinang;
14. Biliton, dengan nama Daerah tingkat II Belitung, dengan batas-batas
sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 124;
15. Palembang, ...
-- 4 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
15. Palembang, dengan nama Kotapraja Palembang, dengan batas-batas
yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Palembang" termaksud dalam
Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad
1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera Selatan dahulu tahun 1949
No. 27 dan 34;
16. Tanjungkarang-Telukbetung, dengan nama Kotapraja
Tanjungkarang-Telukbetung, dengan batas-batas sebagai berikut :
Di sebelah Utara :
Mulai dari titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi, menyusur
sepanjang Way Ham melintasi jembatan pada jalan raya
Tanjungkarang ke Metro di sebelah Selatan Makam Pahlawan. Dari
sini ditarik garis lurus ke arah Barat menurut pinggir kebun karet
Kedaton sampai pada titik pilaar kilometer 7 yang letaknya dipinggir
jalan raya Tanjungkarang ke Gedungtataan;
Di sebelah Barat :
Dimulai dari pilaar kilometer 7 tersebut di atas ditarik garis lurus ke
arah Selatan sampai ke titik pilaar pekarangan Gas-Maatschappij
sebelah Barat yang berada dipinggir Way Kuripan sebelah kiri ke
hilir sampai ke tepi laut atau muara sungai Kuripan tersebut.
Di sebelah Selatan :
Dari muara Sungai Kuripan menyusur sepanjang tepi pantai laut ke
arah Timur sampai di muara sungai Kuala.
Di sebelah Timur :
Dari Muara sungai Kuala menurut jalannya sungai tersebut ke arah
Utara sampai ke titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi.
17. Bengkulu, ...
-- 5 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
17. Bengkulu, dengan nama Kotapraja Bengkulu, dengan batas-batas
sebagaimana ditetapkan dalam Bij blad No. 1111 2;
18. Pangkal Pinang, dengan nama Kotapraja Pangkal Pinang, dengan
batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur
Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No.
2615/Btg.
Pasal 2.
Dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang ini selanjutnya, jika tidak
diterangkan yang berlainan, "Daerah tingkat II" dan "Kotapraja" tersebut
dalam pasal 1 disebut "Daerah".
Pasal 3.
(1) Pemerintah :
1. Daerah tingkat II Musi-Banyuasin berkedudukan di Palembang,
2. ,, Ogan-Komering Ilir ,, di Kayuagung,
3. ,, Ogan-Komering Ulu ,, di Baturaja,
4. ,, Muara Enim ,, di Muara Enim,
5. ,, Lahat ,, di Lahat,
6. ,, Musi-Rawas ,, di Lubuklinggau,
7. ,, Lampung Utara ,, di Kotabumi,
8. ,, Lampung Tengah ,, di Metro,
9. ,, Lampung Selatan ,, di Telukbetung,
10. ,, Bengkulu Utara ,, di Bengkulu,
11. ...
-- 6 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11. ,, Rejang-Lebong ,, di Curup,
12. ,, Bengkulu Selatan ,, di Manna,
13. ,, Bangka ,, di Pangkalpinang
14. ,, Belitung ,, di Tanjungpandan
(2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka
tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1),atas
usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, setelah
mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah tingkat I
Sumatera Selatan, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat
dipindahkan ke satu tempat lain dalam wilayah Daerah yang
bersangkutan.
(3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Daerah
seperti tersebut dalam pasal 1, untuk sementara waktu oleh Dewan
Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain
tempat.
Pasal 4.
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7 ayat (2)
Undang-undang No. 1 tahun 1957, Dewan Perwakilan Rakyat :
1. Daerah tingkat II Musi-Banyuasin terdiri dari 25 orang
2. ,, Ogan-Komering Ilir ,, 32 ,,
3. ,, Ogan-Komering Ulu ,, 30 ,,
4. ,, Muara Enim ,, 29 ,,
5. ,, Lahat ,, 26 ,,
6. Daerah ...
-- 7 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
6. Daerah tingkat II Musi-Rawas terdiri dari 15 orang
7. ,, Lampung Utara ,, 30 ,,
8. ,, Lampung Tengah ,, 30 ,,
9. ,, Lampung Selatan ,, 35 ,,
10. ,, Bengkulu Utara ,, 15 ,,
11. ,, Rejang-Lebong ,, 15 ,,
12. ,, Bengkulu Selatan ,, 15 ,,
13. ,, Bangka ,, 18 ,,
14. ,, Belitung ,, 15 ,,
15. Kotapraja Palembang ,, 28 ,,
16. Daerah tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung 15 ,,
17. ,, Bengkulu ,, 15 ,,
18. ,, Pangkal Pinang ,, 15 ,,
(2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari
sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang dengan
ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Kepala
Daerah anggota-Ketua D.P.D.
BAB II.
TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN
KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 5.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang
perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerahnya, antara lain :
a. menyusun ...
-- 8 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah serta
bagian-bagiannya (dinas-dinas dan urusan-urusan);
b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan
kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta
lain-lain hal yang dipandang perlu.
Pasal 6.
(1) Daerah mengatur dan mengurus urusan-urusan :
1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian kecil.
1 s/d 7 yang diserahkan oleh Daerah tingkat I Sumatera Selatan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan
Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebahagian urusan yang
bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah tingkat I
Sumatera Selatan.
(2) Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan ketentuan termaksud
dalam ayat (1) di atas Pemerintah Pusat mengambil
tindakan-tindakan seperlunya.
Pasal 7 ...
-- 9 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 7
Sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun
1957, urusan rumah-tangga Daerah dimaksud dalam pasal 6 dengan
Peraturan Pemerintah ditambah dengan urusan-urusan lain yang masih
ada dalam tangan Pemerintah Pusat, antara lain ditambah pula dengan
urusan-urusan yang mengenai
1. urusan agraria,
2. ,, perburuhan,
3. ,, penerangan,
4. ,, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
Pasal 8.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6
dan 7 di atas, maka Pemerintah Daerah dengan mengingat ketentuan
yang dimaksud dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1957 berhak
pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan Daerahnya,
yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah tingkat I Sumatera Selatan, kecuali apabila kemudian oleh
peraturan-perundingan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan
ketentuan lain.
Pasal 9.
(1) "Keuren en reglementen van politie" dahulu yang ditetapkan
berdasarkan peraturan dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. 652 beserta
peraturan-peraturan daerah lainnya, baik yang dahulu ditetapkan oleh
kuasa-kuasa setempat yang berwenang oleh Pemerintah Daerah yang
bersangkutan ...
-- 10 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini,
begitu pula keputusan-keputusan lain dari daerah tersebut, yang
masih berlaku diwilayah daerah itu sampai saat mulai berlakunya
Undang-undang ini, sepanjang mengatur hal-hal yang termasuk
urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, berlaku terus dalam
daerah-hukumnya semula sebagai peraturan dan keputusan Daerah
yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh
Pemerintah Daerah tersebut.
(2) Peraturan-peraturan yang dahulu telah ditetapkan oleh stadsgemeente
Palembang baik yang kemudian sudah ditambah atau diubah atau
yang belum, beserta peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan
Kota A Palembang yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya
Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, berlaku terus sebagai
peraturan dan keputusan Kotapraja Palembang dan dapat diubah,
ditambah atau dicabut oleh Kotapraja itu.
Pasal 10.
Peraturan-peraturan Daerah, yang mengandung penetapan dan
pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum
disahkan oleh penguasa-penguasa yang dimaksud dalam
Undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah.
Pasal 11.
Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan
Undang-undang lama lainnya terdapat kewenangan, hak, tugas dan
kewajiban yang telah diberikan kepada daerah-daerah yang berhak
mengatur ...
-- 11 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
mengatur rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang
desentralisasi Staatsblad 1903 No. 329 (sejak telah diubah dan
ditambah) atau alat-alat perlengkapannya, sepanjang peraturan
Undang-undang lama dimaksud kini masih berlaku, maka dengan
mengingat ketentuan pasal 8 dan 9, kewenangan, hak, tugas dan
kewajiban dimaksud dijalankan oleh Daerah atau alat-alat
perlengkapannya, dengan pengertian, bahwa di mana misalnya terdapat
kata-kata :
a. "Stadsgemeente", "gemeente" atau "locale raad" harus di- baca
"Daerah" atau "Kotapraja";
b. "raad" atau kata-kata majemuk dengan kata itu, harus dibaca "Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah";
c. " - bestuur" harus dibaca "Pemerintah Daerah";
d. "college van B en", "college van gecommitteerden" atau "het
dagelijks bestuur" harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah";
e. "Burgemeester",atau "voorzitter van de - "harus dibaca "Dewan
Pemerintah Daerah";
f. dan apabila ditunjuk penguasa-penguasa lain, harus dibaca "Dewan
Pemerintah Daerah" atau "pegawai yang ditunjuk oleh Dewan
Pemerintah Daerah".
BAB III. ...
-- 12 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB III.
TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN
KEKUASAAN CAMPUR TANGAN DAN PEKER
JAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA
DAERAH.
Pasal 12.
Tentang pegawai Daerah.
(1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah,
daerah yang termaksud dalam pasal 52, 53 dan 54 Undang- undang
No. 18 tahun 1957 maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang
termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, dengan
keputusan Menteri yang bersangkutan dapat :
a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai
Daerah yang bersangkutan;
b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada
Daerah yang bersangkutan.
(2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang
pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan
keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan
ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang
diangkat menjadi pegawai Daerah atau yang diperbantukan kepada
Daerah.
(3) Penempatan ...
-- 13 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah di dalam
lingkungan Daerahnya diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah
Daerah yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada
Kementerian yang bersangkutan, melalui Dewan Pemerintah Daerah
tingkat I Sumatera Selatan.
(4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah dari
sesuatu Daerah tersebut ke daerah swatantra lain, diselenggarakan
oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar
pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang
diperbantukan menurut ayat (1) sub b di atas, diselenggarakan oleh
Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan, dengan tidak
mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang
berlaku bagi pegawai Negara yang ada mengenai hal tersebut.
Pasal 13.
Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
(1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya
milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi
tugas kewajibannya menurut Undang-undang ini, di-serahkan kepada
Daerah dalam milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan
dalam pengelolaan guna keperluannya.
(2) Barang- ...
-- 14 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang
dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan
kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah tersebut dalam hak
milik.
(3) Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang
diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi
tanggungan Daerah tersebut, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian
soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada
Pemerintah Pusat.
(4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Daerah, Kementerian yang
bersangkutan c.q. Daerah tingkat I Sumatera Selatan menyerahkan
kepada Daerah tersebut, sejumlah uang yang ditetapkan dalam
ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sekedar perbelanjaannya
yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah tersebut,
termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan
atau dalam anggaran belanja Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
Pasal 14.
Tentang dana-dana setempat.
Dana-dana setempat yang masih ada, dan dahulu diadakan khusus untuk
menampung segala kebutuhan umum setempat, yang keuangannya tidak
dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat,
oleh petugas Pemerintah Pusat yang berwenang diserahkan kepada
Daerah yang bersangkutan, di mana dana-dana setempat itu berada.
BAB IV ...
-- 15 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB IV.
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 15.
(1) Semua pegawai daerah yang dahulu telah diangkat oleh Pemerintah
Daerah-daerah yang bersangkutan sebelum pembentukan menurut
Undang-undang ini, yang masih ada pada saat mulai berlakunya
Undang-undang ini, menjadi pegawai dari Daerah yang
bersangkutan.
(2) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut
dalam ayat (1) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
Pasal 16.
(1) Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan
perusahaan-perusahaan dari daerah-daerah lama yang bersangkutan
sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada
pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi milik dan
tanggungan Daerah-daerah yang bersangkutan.
(2) Segala hutang-piutang dari daerah-daerah lama yang bersangkutan
sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada
pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi tanggungan
dan urusan Daerah yang bersangkutan.
(3) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut
dalam ayat (1) dan (2) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
Pasal 17. ...
-- 16 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 17.
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah yang ada
pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, meletakkan
keanggotaannya pada waktu pelantikan anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
No. 19 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 44).
BAB V.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 18.
Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, maka segala
ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang
bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku lagi.
Pasal 19.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pembentukan
Daerah tingkat II di Kotapraja di Sumatera Selatan".
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar ...
-- 17 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Juni 1959.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,
SARTONO.
Diundangkan
pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri kehakiman,
G.A. MAENGKOM.
Menteri Dalam Negeri,
SANOESI HARDJADINATA.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 73
-- 18 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 1959
tentang
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1956
(LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 No. 56) DAN
UNDANG-UNDANG
DARURAT No. 6 TAHUN 1956 No. 56) UNDANG-UNDANG DARURAT No. 6
TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 No. 57) TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA,
DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA
SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
A. PENJELASAN UMUM.
1. Umum.
1. Undang-undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 telah dibuat dengan tujuan
selekas-lekasnya memberikan dasar hukum yang formil berdasarkan Undang-undang
No. 22 tahun 1948 pada daerah yang memperoleh hak mengurus rumah tangganya
sendiri menurut peraturan-peraturan pembentukan tidak resmi (yaitu
kabupaten-kabupaten otonoom, Kota A dan Kota-kota B di Sumatera Selatan),
Berdasarkan penyeliidikan yang mendalam, maka daerah-daerah dimaksud dengan
Undang-undang Darurat telah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, 2 Kota Besar dan 2
Kota-Kecil.
2. Keadaan yang mendesak telah memaksa Pemerintah mempergunakan hak, yang
diberikan oleh pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu melakukan
peresmian pembentukan itu dengan Undang-Undang Darurat, karena pembentukan
itu tidak dapat menuggu lebih lama lagi sampai terselenggaranya Undang-Undang
biasa yang tidak bersifat darurat.
-- 19 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
3. Menurut pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Undang-Undang
Darurat tersebut harus ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan persetujuan
Parlemen setelah dirundingkan menurut cara sama yang ditentukan tentang
merundingkan Undang-Undang Pemerintah.
4. Perkembangan perundingan dalam Negara ternyata telah berjalan dengan pesatnya,
dasar hukum pembentukan daerah-daerah Swatantra yang dimaksudkan ini (yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948) telah diganti dengan
Undang-Undang pokok baru "Undang-Undang No. 1 tahun 1957) yyang mengandung
banyak sekali perbedaan-perbedaan prinsipiil jika dibandingkan dengan
Undang-Undang pokok yang lama.
5. Berhubung dengan perubahan dasar pembentukan ini, perlu pulalah Undang-Undang
Penetapan ini disesuaikan dengan keadaan baru menurut Undang-Undang No. 1 tahun
1957. Kecuali itu sekarang ini hanya diadakan satu Undang-Undang. Penetapan bagi
ketiga Undang-Undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 itu, oleh karena menurut
Undang-Undang No. 1 tahun 1957 formil yuridis tidak ada perbedaan lagi antara
ketiga macam Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota-Kecil.
6. Perbedaan status antara Kota-Besar dan Kota-Kecil tidak ada lagi.
Kedua jenis Daerah Swatantra ini menjadi Daerah Tingkat II, dengan nama
"Kotapradja", sedang Kabupaten juga disebut Daerah tingkat II, dan kesemuanya itu
berada langsung dibawah pengawasan Daerah Tingkat I. Dengan demikian pula maka
isi dari pada ketiga-tiganya Undang-Undang Darurat itu, yaitu Undang-Undang
Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 telah dibuat dengan perubahan-perubahan yang
perlu diadakan sebagai akibat berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1957
mudah dapat dipersatukan dalam satu Undang-Undang Penetapan saja.
II. Tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan.
-- 20 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang Komite
Nasional Daerah, dan setelah kekuasaan sipil dapat direbut dari tangan Jepang,
maka K.N.I.-K.N.I. yang telah dibentuk beralih sifatnya dari suatu badan yang
merupakan alat Republik dan mengerjakan hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh
Pangreh Praja dan Polisi menjadi badan yang menjelmakan kedaulatan rakyat
(lihat penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1945). Dengan ini dimulailah
pelaksanaan dari politik disentralisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
Undang-Undang 1945.
Juga di Sumatera orang tidak terlepas dari arus revolusi ini. Pada tanggal 12
Oktober 1945 Gubernur Sumatera menyerahkan soal pembentukan
daerah-daerah-daerah otonom Karesidenan, dan terbentuklah pemerintahan
daerah-daerah otonom ini kemudian mendapat penguatan hukum dengan
keluarganya Peraturan Pemerintah tahun 1947 No. 8, yang menetapkan bahwa
buat sementara yang merupakan daerah yang berotonomi ialah Karesidenan.
Kota-Kota yang dibentuk sebagai kota-kota yang berotonomi dan
Kabupaten-Kabupaten.
Dengan demikian maka juga di Sumatera Selatan dikenal daerah-daerah otonom
sebagai dimaksud oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1945 itu.
b. Tentang Kabupaten
1. Dengan keluarganya Undang-Undang No. 22 tahun 1948, maka dengan
sendirinya diperlukan peninjauan kembali dari pembentukan daerah-daerah
itu.
Demikian pula di Sumatera Selatan telah beberapa kali diusahakan
peninjauan tersebut, akan tetapi berhubung dengan pergolakan politik pada
waktu itu tidak pernah dapat dilaksanakannya.
Oleh karena itu sampai lama di Sumatera-Selatan belum ada
Kabupaten-Kabupaten otonom yang telah dibentuk dengan Undang-Undang
berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 meskipun dalam
kenyataannya kabupaten-kabupaten yang ada itu dalam banyak hal mengikuti
jiwa dan maksud dari Undang- Undang pokok tersebut. Menurut
kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud
-- 21 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
diatas, yaitu Kabupaten-Kabupaten :
1. Palembang Banyuasin,
2. Ogan-Komering Ilir,
3. Ogan-Komering Ulu,
4. Muara Enim,
5. Lahat,
6. Musi-rawas;
1 s/d 6 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai
dimaksud dalam ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan merangkap
Komisaris Republik Indonesia Serikat untuk Negara Sumatera-Selatan,
tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
7. Lampung Utara,
8. Lampung Tengah,
9. Lampung Selatan,
7 s/d 9 sebagai dimaksud dalam,ketetapan Residen Lampung Negara
Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;
10. Bengkulu Utara,
11. Bengkulu Selatan,
12. Rejang Lebong,
10 s/d 12. yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai
dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa
Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;
13. Bangka yang meliputi wilayah Daerah Bangka sebagai dimaksud
dalam Staatsblad.1947 No. I23;
14. Biliton yang meliputi wilayah Daerah Biliton sebagai dimaksud
dalam Staatsblad 1947 No. 124.
2. Walaupun Pemerintah sudah lama merasakan akan keperluannya untuk
selekas-lekasnya membentuk daerah-daerah otonom Kabupaten di Sumatera
Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 namun hasrat
Pemerintah tidak dapat segera dilaksanakan, oleh karena untuk dapat
-- 22 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
menentukan secara bijaksana tentang banyaknya Kabupaten-Kabupaten
dimaksud itu, Pemerintah perlu meninjau dan mengetahui terlebih dahulu
tentang keadaan politik dan keinginan-keinginan rakyat didaerah-daerah yang
bersangkutan. Disamping itu harus pula diperhatikan faktor-faktor
sosial-ekonomi serta kemungkinan-kemungkinan pertumbuhannya demikian
pula faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi lancar jalannya pemerintahan
pada umumnya serta menjamin langsung hidupnya Kabupaten-Kabupaten
yang akan dibentuk itu hal mana tidak saja memerlukan
pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Gubernur Sumatera Selatan tetapi
perlu juga mendengarkan suara-suara rakyat daerah yang bersangkutan yang
disalurkan dalam pendirian partai-partai politik, organisasi-organisasi
masyarakat lainnya, pemimpin-pemimpin rakyat yang terkemuka dan
wakil-wakil resmi rakyat yang telah ada didaerah-daerah yang bersangkutan.
Berhubung dengan itu dapatlah dimengerti kiranya, bahwa peninjauan itu
memerlukan waktu yang agak lama.
3. Sesuai dengan keinginan rakyat itu, maka jalan yang sebaik-baiknya yang
dipandang sangat bijaksana ialah membentuk secara resmi semua
Kabupaten-kabupaten yang ada itu, yang sebagian terbesar masih saja belum
mempunyai Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Kabupaten
otonom berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 (Undang-Undang
Darurat No. 4 tahun 1956). Dengan demikian pembentukan ke-14 Kabupaten
otonom itu tidak akan membawa perobahan-perobahan yang berarti dalam
susunan pemerintahan yang ada sekarang dan pula tidak akan menyulitkan
atau menimbulkan banyak rintangan-rintangan dalam jalannya pemerintahan
pada umumnya di-daerah-daerah yang bersangkutan, malahan adalah suatu
faktor yang akan menguntungkan pertumbuhan Kabupaten-Kabupaten
otonom tersebut.
c. Tentang Kota-Kota otonom (Kota A dan Kota B).
1. Sesudah proklamasi kemerdekaan maka dengan ketetapan Gubernur
-- 23 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Sumatera tertanggal 17 Mei 1946 No. 103 diantara Kota-Kota yang telah
ditunjuk sebagai kota-kota yang berhak mengatur dan mengurus
rumah-tangganya sendiri dalam, lingkungan Propinsi Sumatera-Selatan
adalah Kota Palembang (sebagai Kota A) dan Kota-Kota
Tanjungkarang-Telukbetung, Bengkulu dan Pangkal Pinang (sebagai Kota
B). Dalam ketetapan tersebut ditentukan selanjutnya, bahwa Dewan
Perwakilan Kota A dipimpin oleh seorang Walikota dan diawasi oleh
Gubernur, sedangkan Dewan Perwakilan Kota B dipimpin oleh seorang
Bupati dan diawasi oleh Residen yang bersangkutan.
2. Kemudian setelah clash ke-I maka menurut pasal 5 Pemerintah Republik
Indonesia No. 8 tahun 1947 Kota-Kota otonom yang masih termasuk dalam
kekuasaan Republik Indonesia, buat sementara waktu masih tetap merupakan
daerah yang brotonomi. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa Kota
Palembang dan Kota Pangkal Pinang telah jatuh kembali dalam kekuasaan
Pemerintah Belanda.
3. Selanjutnya sesudah berlakunya Undang-Undang tahun 1948 No. 22 tentang
pokok-pokok pemerintahan daerah dan setelah dikembalikan kepada
Republik-Indonesia daerah-daerah yang diduduki oleh Tentara Belanda,
maka oleh yang berwajib di Sumatera telah diusahakan untuk menyesuaikan
keadaan pemerintahan Kota-Kota otonom yang ada itu dengan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi segala usaha
ini dengan sendirinya belum memenuhi syarat-syarat formil yang dikehendaki
oleh Undang-Undang No. 22 tahun 1948 yaitu- pembentukan daerah dengan
Undang-Undang. Maka karena itu mengingat keadaan yang mendesak
perlulah segera dikeluarkan Undang-Undang Darurat yang bersangkutan ini
(Undang-Undang Darurat No. 5 dan 6 tahun 1956).
4. Dengan UndangUndang Darurat tentang pembentukan Kota-Besar dan
Kota-Kecil tersebut berturut-turut Kota A Palembang dan Kota B
Tanjungkarang-Telukbetung dibentuk menjadi Kota-Besar dan Kota-Kota B
Bengkulu dan Pangkal Pinang dibentuk menjadi Kota-Kecil. Mengingat
statusnya yang lama (sebelum perang Kota Palembang adalah sebuah
-- 24 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
stadsgemeente yang dalam masa revolusi telah dibentuk menjadi Kota A
dipimpin oleh seorang Walikota, diawasi oleh Gubernur) sudah pada
tempatnya dan layak apabila Kota Palembang dibentuk menjadi Kota-Besar
langsung dibawah pengawasan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.
5. Adapun mengenai Kota Tanjungkarang-Telukbetung, kota ini adalah
satu-satunya kota pelabuhan di Lampung yang merupakan pusat perdagangan
dari daerah Lampung dan sekitarnya yang luas, makmur dan subur yang
hingga sekarang masih dapat menampung dengan mudah lebih banyak lagi
transmigran-transmigran dari daerah-daerah lain yang sudah padat
penduduknya. Pembukaan dan perkembangan daerah Lampung dan
sekitarnya itu akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap
perkembangan kota Tanjungkarang Telukbetung pula. Penduduk kota
tersebut sekarang menurut surat Gubernur Sumatera-Selatan tanggal 29
Oktober 1953 No. Gb/3/30/6/12 adalah ±135.789 orang. Letaknya kota
adalah sangat penting berhubung dengan adanya perhubungan lalu-lintas
yang agak lancar dengan pulau Jawa (antara Panjang dan Merak).
Mengingat faktor-faktor tersebut diatas maka sudah selayaknya apabila Kota
Tanjungkarang-Telukbetung dibentuk menjadi Kota-Besar.
6. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1957 nama "Kabupaten"
telah berubah menjadi "Daerah tingkat II", sedang nama "Kota Besar" dan
"Kota Kecil" menjadi "Kotapraja" yang sama tingkatannya dengan Daerah
tingkat II.
III. Tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berdasarkan perhitungan cacah jiwa menurut daftar yang ada, maka jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II termasuk Kotapraja mengingat
ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) sub b Undang-Undang No.1 tahun 1957 di Sumatera
Selatan itu ditetapkan sebagai berikut :
1. Musi-Banyuasin 254.790 orang, 25 anggota,
2. Ogan-Komering Ilir 316.631 " , 32 "
-- 25 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
3. Ogan-Kmering Ulu 303.752 " , 30 "
4. Muara Enim 286.075 " , 29 "
5. Lahat 58.649 " , 26 "
6. Musi-Rawas 140.850 " , 15 "
7. Lampung Utara 298.164 " , 30 "
8. Lampung Tengah 302.504 " , 30 "
9. Lampung Selatan 481.931 " , 35 "
10. Bengkulu Utara 99.539 " , 15 "
11. Rejang Lebong 125.666 " , 15 "
12. Bengkulu Selatan 119.603 " , 15 "
13. Bangka 178.412 " , 18 "
14. Belitung 71.713 " , 15 "
15. Kotapraja Palembang 282.388 " , 28 "
16. Tanjungkarang/
Telukbetung 85.331 " , 15 "
17. Kotapraja Bengkulu 18.826 " , 15 "
18. " Pangkalpinang 34.596 " , 15 "
IV. Tentang urusan rumah-tangga daerah.
1. Dengan berlakunya Undang-Undang pokok baru, maka adalah pada tempatnya
apabila dalam Undang-Undang Penetapan ini urusan rumah-tangga daerah
dietapkan sesuai dengan dasar sistim otonomi yang riil sebagaimana dikehendaki
oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1957.
2. Disamping kewenangan-kewenangan pangkal seperti dimaksud dalam pasal-pasal
5 s/d 7, berdasarkan pasal 31 Undang-Undang No. 1 tahun 1957 maka menurut
pasal 8 daerah-daerah dapat mengatur segala urusan yang tidak atau belum diatur
oleh Pemerintah Pusat atau Daerah tingkat I Sumatera-Selatan. Dalam
menjalankan kewenangan ini pemerintah daerah harus memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 tahun
1957.
-- 26 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
3. Perlu ditegaskan disini pula, bahwa oleh karena Daerah tingkat I
Sumatera-Selatan telah terbentuk lebih dahulu (tahun 1950 berdasarkan
Undang-Undang No. 22 tahun 1948) daripada daerah-daerah tingkat I (baru
dalam tahun 1956), maka banyaklah urusan-ururan yang semestinya adalah
termasuk urusan rumah-tangga daerah tingkat II, telah diserahkan diserahkan
kepada dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Daerah tingkat I Sumatera
Selatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pembentukannya
dahulu.
Dengan terbentuknya daerah-daerah tingkat II dalam daerah Tingkat I
Sumatera-Selatan dalam tahun 1956, maka Pemerintah daerah yang tersebut
terakhir ini kemudian dengan melalui peraturan-Daerah yang ditetapkan oleh
pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan berangsur-angsur telah mulai
menyerahkan sebagian besar urusan-urusan rumah-tangga daerah bawahannya
yang untuk sementara waktu dijalankannya itu kepada daerah bawahannya.
Usaha-usaha ini kini masih terus saja berlangsung terus. Berhubung dengan itu
maka ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 itu perumusannya adalah sesuai
dengan praktek yang sedang tengah-tengah dijalankan di Sumatera-Selatan.
4. Adapun hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah
tingkat II dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :
A. Urusan-urusan dimaksud dalam pasal 6, sebagian besar diserahkan melalui
peraturan Daerah Tingkat I Sumatera-Selatan.
I. Urusan pekerjaan umum :
a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan
penyehatan, seperti pembuluh air-minum, pembuluh pembilas dan lain-lain
sebagainya, kecuali apabila belanja untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan
itu melebihi kekuatan keuangan daerah yang bersangkutan, mengatur dan
mereglementeer tarip-tarip pemakaian air minum dari waterleiding dalam
daerahnya masing-masing.
-- 27 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum
beserta bangunan-bangunan turutannya dan segala sesuatu yang perlu
untuk keselamatan lalu lintas diatas jalan-jalan tersebut. Jalan-jalan umum
yang mana yang kini ada didalam wilayah daerah yang bersangkutan
termasuk kekuasaan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, ini akan
ditentukan oleh Daerah tingkat I Sumatera-Selatan.
c. membikin, menyewa, membeli, memperbaiki, memelihara dan menguasai
gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga
daerah.
d. kecuali hal-hal diuraikan diatas menguasai mengurus dan mengatur hal-hal
lain seperti:
1. urusan rooi dan pengawasan terhadap bangunan-bangunan ditepi
jalan-jalan umum yang dikuasai oleh Daerah masing- masing-masing.
2. lapangan-lapangan dan taman-taman umum,
3. tempat-tempat pemandian umum,
4. tempat pekuburan umum,
5. pasar-pasar dan los-los pasar, serta menetapkan tarip-tarip pasar dan
sebagainya,
6. pesanggrahan-pesanggrahan,
7. penyeberangan-penyeberangan
8. pencegahan bahaya kebakaran,
9. penerangan jalan-jalan umum,
10. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.
II. Urusan Kesehatan. :
a. mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai
pengobatan umum.
b. mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit khusus dan balai
pengobatan khusus, jika dipandang perlu.
-- 28 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c. menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air
minum, pembuangan kotoran dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan
usaha-usaha memperbaiki kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit
dalam lingkungan daerahnya.
d. menyelenggarakan dan mendirikan balai nasehat bayi, balai orang hamil
dan balai kesehatan sekolah.
e. menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan
didalam lingkungan daerahnya.
f. mengadakan anjuran dan penerangan menuju kearah perbaikan kesehatan
dan perumahan rakyat.
g. turut menyelenggarakan usaha pambanterasan dan pencegahan penyakit
menular dan penyakit rakyat yang ditugaskan oleh Daerah tingkat I
Sumatera Selatan.
h. mengadakan dan memelihara statistik kesehatan rakyat
III. Urusan kehewanan.
1. a. turut menyelenggaakan usaha Daerah tingkat I untuk memajukan
peternakan dalam lingkungan daerahnya.
b. mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk
kepentingan kehewanan dan memberi laporan-laporan tentang keadaan
kehewanan dalam lingkungan daerahnya,
c. mengatur dan mengawasi pemotongan hewan dalam lingkungan
daerahnya, mendirikan dan mengusahakan tempat-tempat pemotongan
hewan untuk umum, menetapkan tarip-tarip untuk pemotongan
tersebut dalam tempat-tempat pemotongan umum itu, mengatur
penjualan daging untuk umum, mengawasi perusahaan-perusahaan
susu, dan penjualan susu untuk umum, mengawasi perusahaan
persewaan dokar,-cikar yang menggunawakan hewan ternak sebagai
hewan tarikan dan sebagainya.
-- 29 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
d. melaksanakan peraturan-peraturan daerah tingkat I Sumatera Selatan
tentang ha] pencegahan penyakit hewan menular dan penyakit hewan
lainnya.
e. memberi bantuan untuk mengadakan penyelidikan penyakit hewan dan
sebab-sebabnya yang mempengaruhi keadaan itu yang diadakan oleh
Pemerintah Pusat dengan biaya Pemerintah Pusat.
2. mengatur dan mengurus hal-hal mengenai pengambilan telur penyu, sarang
burung dan tai kelelawar (dari goa-goa) di tempat-tempat dalam wilayah
daerahnya.
IV. Urusan pertanian.
a. turut menyelenggarakan hal-hal tentang penyuluh pertanian rakyat dan
usaha lain untuk memajukan pertanian dalam lingkungan daerahnya.
b. mengumpulkan catatan-catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari
percobaan-percobaan (misalnya pemotongan padi) untuk kepentingan
statistik pertanian atau politik penetapan harga pasar dari hasil pertanian.
c. membantu usaha Pemerintah Pusat dalam usahanya mengadakan
penyelidikan pertanian dengan biaya Pemerintah Pusat.
d. mengadakan kebun bibit (zaadhoeven), menyediakan alat-alat pertanian,
pupuk buatan, bibit-bibit dan biji-biji tanaman yang terbaik.
e. menyelenggarakan usaha membanteras dan mencegah penyakit dan
gangguan tanaman, membeli obat-obat untuk itu terutama dari persediaan
Pemerintah Pusat.
f. mendirikan balai perpustakaan dan balai pertunjukan yang bersangkutan
dengan pertanian.
g. mengeluarkan majalah-majalah, brochures yang memuat
petunjuk-petunjuk dan rencana-rencana dalam lapangan pertanian.
-- 30 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
h. hal-hal lain mengenai pertanian yang diserahkan oleh daerah tingkat I
Sumatera Selatan.
V. Urusan perikanan darat.
1. a. turut menyelenggarakan usaha Daerah tingkat I Sumatera Selatan
dalam hal memajukan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya.
b. mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk
kepentingan perikanan darat serta memberi laporan-laporan tentang
keadaan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya.
c. mengadakan tempat-tempat pelelangan ikan air tawar dan laut,
mengatur, mengawasi penyelenggaraan pelelangan tersebut dengan
mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, memberi idzin
kepada organisasi pelayan yang memenuhi syarat ditentukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelenggarakan
pelelangan ikan menurut syarat-syarat ditentukan dalam surat idzin.
Bea setinggi-tinggi yang dipungut untuk kas daerah tidak boleh
melebhi jumlah persentase yang ditetapkan oleh Meneri Pertanian.
d. membantu usaha Pemerintah Pusat mengadakan penyelidikan dengan
biaya Pemerintah Pusat.
e. membantu Daerah tingkat I dalam usahanya membanteras dan
mencegah penyakit dan gangguan ikan
2. menentukan tempat-tempat pelelangan ikan (ikan air tawar dan ikan laut)
dan mengatur, mengawasi penyelenggaraan pelelangan tersebut, dengan
mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
VI. Urusan sosial.
a. usaha menolong orang fakir-miskin memelihara anak yatim-piatu,
menolong orang terlantar.
-- 31 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. sebagian hal-hal mengenai urusan sosial yang termasuk urusan
rumah-tangga Daerah tingkat I Sumatera-Selatan yang diserahkan kepada
daerah otonom yang bersangkutan.
c. melaksanakan peraturan-peraturan tentang hal-hal urusan-urusan sosial
yang diadakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat I
Sumatera-Selatan.
VII. Urusan perindustrian kecil.
a. menyelenggarakan sebahagian urusan memperkembangkan perindustrian
kecil dan kerajinan rumah-tangga.
b. turut menjalankan kewajiban mengenai pelaksanaan peraturan-peraturan
pembatasan perusahaan (bedrijfsreglementering).
B. Kepentingan-kepentingan setempat lain yang dapat diatur dan idurus oleh
daerah :
a. menurut pasal 10.
pajak daerah dan retribusi daerah misalnya : pajak anjing, pajak, reklame,
pajak penjualan minuman keras (penjualan setempat), pajak tontonan,
pajak keramaian, pajak penjualan petasan, pajak kendaraan tidak
bermotor, pajak tanda kuburan (graftekenbelasting), pajak penerangan
jalan-jalan umum, bea pasar, bea pemakaian air leiding, bea pemakaian
aliran listrik dan lain-lain Peraturan umum tentang pajak dan retribusi
daerah telah diatur dalam Undang- undang Darurat tahun 1957 No. 11
dan 12, mulai berlaku pada tanggal 29 Mei tahun 1957.
Kecuali itu kepada daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun
1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.77) masih dapatdiserahkan
beberapa jenis pajak lainnya yang tertentu.
-- 32 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. menurut pasal 11.
hak kewenangan untuk melaksanakan Undang-undang gangguan
(Hinderordonnantie), Undang-undang lalu-lintas jalan
(Wegberkeersordonnantie dan Wegverkeers-verordening dan lain-lain.
Ketentuan-ketentuan dalam pelbagai "algemene verordeningen" dan
peraturan-undang-undang lama yang lainnya yang kini masih berlaku
bagi daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus
rumah-tangganya sendiri perlu dalam Undang-undang Penetapan ini
disesuaikan dengan keadaan sekarang.
Oleh karena itu maka dalam pasal 11 ditentukan, bahwa apabila
dalam "algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan-peraturan
lama yang lainnya itu, ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang
dahulu telah diberikan kepada a.l. "stadsgemeenteraad", "gemeenteraad"
atau "andere locale raden" atau alat-alat perlengkapannya, kewenangan,
hak, tugas dan kewajiban itu menurut Undang-undang Penetapan ini
dapat dijalankan terus oleh Pemerintah daerah swatantra tingkat II dalam
wilayah Daerah tingkat I Sumatera Selatan yang bersangkutan atau
alat-alat perlengkapannya.
Untuk lebih tegasnya dijelaskan sebagai berikut.
Sebagaimana telah dimaklumi maka diantara peraturan-peraturan
lama yang kini masih berlaku terdapat misalnya peraturan
"Hinder-ordonnantie" (Staatsblad 1926 No.226, sejak telah diubah dan
ditambah), ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini sampai sekarang
masih belum dapat disesuaikan dengan keadaan sekarang.
Menurut ordonansi tersebut, antara lain kepada "stadsgemeenteraad",
"gemeenteraad" atau "andere locale raad" telah diberikan hak
kewenangan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Daerah-daerah
dimaksud itu sekarang sudah tidak ada lagi di Sumatera Selatan, tetapi
sebagai gantinya telah terentuk daerah-daerah swatantra tingkat I, dan
tingkat ke-II dan kotapraja. Berhubung dengan itu maka' dimana didalam
-- 33 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
ketentuan-ketentuan dalam Hinderordonnantie itu masih disebut
"stadsgemeenteraad" atau "Gemeenteraad" hal itu bagi daerah-daerah
swatantra tingkat II di Sumatera Selatan harus diartikan "kotapraja" dan
dimana masih disebut "andere locale raad" harus diartikan "daerah
tingkat II yang bukan kotapraja".
c. menurut pasal 8.
daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan lain yang
tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah
swatantra tingkat I Sumatera-Selatan.
C. Hal-hal lain termasuk urusan rumah-tangga yang masih akan ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah, lihat pasal 7.
D. Tugas-tugas lama dari daerah-daerah sebelum pembentukannya menurut
Undang-undang Penetapan ini yang masih dapat dijalankan terus oleh daerah
yang bersangkutan, lihat pasal 9.
E. Tentang penyerahan dana-dana setempat lihat pasal 14.
Dalam Undang-undang Penetapan ini perlu diberikan ketegasan tentang
urusan-urusan -setempat yang dahulu kebutuhannya sebagian besar telah
dapat dipenuhi dengan usaha mengadakan dana-dana setempat (pasal 14).
Yang dimaksud dengan dana-dana setempat dalam pasal 14 dimaksud diatas,
ialah apa yang dahulu lazim disebut:
"plaatselijke fondsen"
"zelfstandige pasars" bukan yang badan-badan persekutuan adat)
"pasarfondsen"
"stadsfondsen" atau
"kolo0nisatiefondsen"
yang menurut riwayat dan perkembangannya dapat diadakan oleh atau atas
initiatief pegawai-pegawai pamongpraja, dengan maksud untuk selalu dapat
membelanjai kebutuhan-kebutuhan umum setempat, yang keuangannya sukar
-- 34 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
dapat dmintakan dari Pemerintah Pusat.
Biasanya dana-dana setempat dimaksud diadakan di ibukota tempat
kedudukan seorang pamongpraja atau di pusat-pusat kediaman rakyat lain
yang penting (belangrijke bevelkingscentra's) dimana oleh umum dirasakan
betul-betul akan kepentingannya yang perlu sekali mendapat perhatian dari
yang berwajib.
Dengan jalan mengadakan dana-dana setempat itu maka dengan sangat
mudah sekali dapat dikumpulkan uang seperlunya seperti :
a. uang sokongan sukarela (vrijwillige bijdragen) dari penduduk setempat,
b. uang sebagai imbangan harga jasa-jasa baik yang telah diusahakan oleh
fihak pamongpraja kepada umum, untuk dipakai guna memelihara
kepentingan-kepentingan umum setempat seperti :
- mengadakan penerangan jalan-jalan umum,
- mendirikan atau mengusahakan pasar serta bangunan-bangunannya
yang diperlukan,
- memelihara jalan-jalan,
- memperbaiki jembatan-jambatan,
- membersihkan serta perbaikan kota-kota,
- mengadakan atau memelihara tempat-tempat kuburan umum,
- mengadakan atau memelihara tempat-tempat kuburan umum,
- membeli atau mengadakan fokvee,
- mengadakan saluran-saluran air kecil-kecilan seperti air leiding untuk
minum, dan keperluan sehari-hari lainnya, memelihara tempat-tempat
penyebrangan (pertambangan) dan lain-lain lagi.
Dana-dana setempat dimaksud biasanya juga diurus oleh pegawai-pegawai
pamongpraja yang bersangkutan sendiri atau diurus oleh sebuah komisi yang
khusus diadakan dibawah pengawasan pamongpraja. Tidak hanya
pegawai-pegawai Pemerintah di daerah saja yang dapat mengadakan
dana-dana setempat itu, tetapi juga persekutuan-persekutuan hukum adat
(Inlandsche rechtsgemeenschappen) dapat mengadakan dana-dana setempat.
Dengan dibentuknya daerah-darah swatantra tingkat II maka sudah pada
-- 35 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
tempatnya apabila dana-dana setempat dimaksud segera dan apabila belum
mungkin secara lambat-laun ditiadakan yaitu dengan jalan menyerahkan
dana-dana setempat itu kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan,
dimana dana-dana itu berada. Pendapatan dan belanja dari bekas dana-dana
itu dimasukkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom
yang bersangkutan demikian pula sokongan-sokongan sukarela penduduk
selekas-lekasnya harus diganti dengan pungutan pajak atau retribusi
berdasarkan peraturan dari daerah otonom yang bersangkutan sedangkan
pegawai-pegawai dan milik dari dana-dana tersebut kalau memang ada, maka
selekas-lekasnya pegawai-pegawai tersebut dimasukkan kedalam organisasi
pemerintahan daerah otonom yang bersangkutan dan milik-miliknya
diserahkan menjadi milik daerah otonom.
Disamping itu perlu dijelaskan disini bahwa dalam arti dana-dana setempat
itu tidak termasuk dana-dana kepunyaan persekutuan-persekutuan hukum
adat (Inlandsche rechtsgemeenschappen) yang dahulu lazim dinamakan
"gemeente-fondsen". Pendapatan daripada gemeentefondsen ini didasarkan
atas peraturan hukum adat setempat dan yang dihruskan membayarnya ialah
orang-orang yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan hukum adat
setempat dan yang dihruskan membayarnya ialah orang-orang yang termasuk
dalam lingkungan kekuasaan hukum adat yang berlaku setempat itu
sedangkan dana-dana dipergunakan melulu untuk kepentingannya
adatrechtsgemeenschap yang bersangkutan itu sendiri.
Oleh karena dalam praktek sukar untuk dapat mengetahui sifat- sifat
sebenarnya dari pada dana-dana setempat itu, maka ada baiknya apabila
petugas Pemerintah Pusat didaerah tingkat I sebelumnya menyerahkan
dana-dana setempat kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan
menyelidiki seteliti-telitinya apakah tidak ada persekutuan-persekutuan
hukum adat yang mengajukan keberatan-keberatannya terhadap
penyerahan-penyerahan dimaksud.
-- 36 of 37 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Penjelasan pasal demi pasal berkenaan dengan penjelasan umum diatas kiranya
tidak perlu diadakan.
Diketahui:
Menteri Kehakiman,
G. A. MAENGKOM.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1821
-- 37 of 37 --