No. 18 of 1951
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation amends Law No. 15 of 1950 to facilitate the merger of the Kulon-Progo and Adikarto districts into a single administrative region named Kulon-Progo within the Special Region of Yogyakarta. The merger aims to enhance governance efficiency and provide the newly formed district with the autonomy to manage its own affairs.
The regulation establishes the legal framework for merging the two districts, allowing them to operate as a unified entity with self-governance capabilities. This change is intended to improve administrative efficiency and local governance in the region.
This regulation primarily affects the local governments of Kulon-Progo and Adikarto, as well as their employees and residents. It specifically pertains to the administrative structure and governance of these districts within the Special Region of Yogyakarta.
- According to Pasal 1, the districts of Bantul, Sleman, Gunungkidul, and the newly formed Kulon-Progo will have the right to manage their own affairs. - Pasal 2 ayat (1) states that the local government of Kulon-Progo will be based in Wates. - Pasal 2 also stipulates that employees from the former Adikarto district will transition to the Kulon-Progo district under the same terms and conditions as before. - Furthermore, all assets, liabilities, and responsibilities of the former Adikarto district will be transferred to Kulon-Progo as per Pasal 2 ayat (3).
- Kabupaten (district): An administrative region in Indonesia. - Otonomi (autonomy): The right of a region to govern itself. - Ibu-tempat (seat of government): The administrative center of a district.
The regulation took effect on October 15, 1951, the date of its promulgation. It amends Law No. 15 of 1950, which previously governed the establishment of districts in the Special Region of Yogyakarta.
The regulation references several laws, including the interim constitution and previous laws regarding local governance, indicating that it operates within the broader legal framework established by these documents.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 outlines the merger of Kulon-Progo and Adikarto into a single district, Kulon-Progo, which will have the authority to manage its own affairs.
Pasal 2 ayat (1) specifies that the local government of Kulon-Progo will be based in Wates.
Pasal 2 states that employees from the former Adikarto district will automatically transfer to Kulon-Progo under the same conditions they previously held.
Pasal 2 ayat (3) mandates that all assets, liabilities, and responsibilities of Adikarto will be transferred to Kulon-Progo.
The regulation became effective on October 15, 1951, the date of its promulgation.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (4K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NR 15 TAHUN 1950 REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENGGABUNGAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN KULON-PROGO DAN ADIKARTO DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENJADI SATU KABUPATEN DENGAN NAMA KULON-PROGO Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kulon-Progo dan Kabupaten Adikarto masing masing hanya merupakan daerah Kabupaten yang terlampau kecil untuk langsung barter sendiri-sendiri dengan sempurna sebagai daerah yang berotonomi: b. bahwa dengan digabungkannya kedua Kabupaten tersebut di atas, berarti pula efficiency susunan pemerintahan di daerah- daerah tersebut sesuai dengan perkembangan ketata negaraan dewasa ini; c. bahwa guna penggabungan daerah-daerah Kabupaten tersebut sub a di atas, perlu mengubah Undang-undang No. 15 tahun 1950 Republik Indonesia tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : pasal-pasal 89, 131 dan 132 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Undang-undang No. 22 tahun 1948; Undang-undang No. 3 dan No. 15 tahun 1950 Republik Indonesia jo pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 1950 REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENGGABUNGAN DAERAH- DAERAH KABUPATEN KULON-PROGO DAN ADIKARTO DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENJADI SATU KABUPATEN YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH- TANGGANYA SENDIRI DENGAN NAMA KABUPATEN KULON-PROGO. Pasal 1. Undang-undang No. 15 tahun 1950 Republik Indonesia diubah sebagai berikut : 1. Pasal 1 berbunyi : "Daerah-daerah yang meliputi daerah Kabupaten 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul dan 4. Kulon-Progo serta Adikarto ditetapkan berturut-turut menjadi Kabupaten 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul dan 4. Kulon-Progo yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri". -- 1 of 2 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2. Pasal 2 ayat (1) berbunyi : "(1) Pemerintahan daerah Kabupaten tersebut dalam pasal 1 di atas berturut-turut berkedudukan di ibu-tempat 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Wonosari dan 4. Wates". 3. Dalam pasal 3 ayat (1) kalimat : "5. Adikarto terdiri dari 20 orang" dihapuskan. Pasal 2. (1) Para pegawai-daerah bekas Kabupaten Adikarto atas hukum beralih dan bekerja pada Kabupaten Kulon-Progo dengan syarat-syarat, ketentuan ketentuan dan tingkatan yang sama sebagaimana mereka telah bekerja selaku pegawai-daerah pada Kabupaten Adikarto, kecuali apabila terhadap kedudukan-hukum mereka sebelumnya telah diadakan ketentuan-ketentuan lain. (2) Segala kekuasaan dan kewajiban, pun juga segala urusan dan pelaksanaan lain- lainnya, yang menurut perundang-undangan yang berlaku sebelum penggabungan menurut Undang-undang ini berada dalam tangan Pemerintahan Kabupaten Adikarto beserta penjabat-penjabatnya, untuk selanjutnya diselenggarakan dan dipenuhi oleh Pemerintahan Kabupaten Kulon-Progo beserta alat-alat perlengkapan dan kekuasaannya. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 Undang-undang No. 15 tahun 1950 Republik Indonesia, maka segala milik, laba dan rugi, serta hak-hak dan kewajiban dari bekas Kabupaten Adikarto itu diserahkan kepada Kabupaten Kulon-Progo. Pasal 3. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dengan pengertian bahwa tindakan-tindakan dari pihak yang berkuasa, yang telah diambil berhubungan dengan dan mendahului penggabungan daerah-daerah Kabupaten itu, dengan Undang-undang ini dinyatakan sah. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i., MENTERI DALAM NEGERI, M.A. PELLAUPESSY.ISKAQ TJOKROHADISURJO. LN 1951/101 -- 2 of 2 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo
tentang OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh UU 18/1951. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.