Undang-Undang
BerlakuUU 147/2024
Undang-undang (UU) Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan
No. 147 of 2024
Diterbitkan
28 Okt 2024
Berlaku
28 Okt 2024
Penerbit
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
Berlaku
No. 147 of 2024
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the legal framework for Kabupaten Tana Toraja in South Sulawesi, aiming to enhance local governance and development in accordance with the principles of the Indonesian Constitution. It replaces the outdated legal basis from 1959, ensuring that the governance structure is relevant to current legal and societal dynamics.
This regulation primarily affects local government entities in Kabupaten Tana Toraja, including its administrative divisions (kecamatan) and the residents of the region. It also impacts stakeholders involved in local governance, development projects, and community welfare initiatives.
- Pasal 1 defines Kabupaten Tana Toraja and its administrative structure, emphasizing its status as an autonomous region. - Pasal 3 lists the 19 kecamatan that comprise Kabupaten Tana Toraja, which are essential for local governance and service delivery. - Pasal 4 outlines the geographical boundaries of Kabupaten Tana Toraja, which must be clearly delineated by the Ministry of Home Affairs. - Pasal 6 highlights the region's unique characteristics, including its geographical features and cultural heritage, which are crucial for tourism and local identity. - Pasal 8 states that existing regulations from the 1959 law remain in effect unless they conflict with this new law, ensuring a smooth transition. - Pasal 9 repeals the previous law governing Kabupaten Tana Toraja, confirming the establishment of this new legal framework.
- Kabupaten Tana Toraja (Tana Toraja Regency): The administrative region established under this law. - Kecamatan (Sub-district): The subdivisions within Kabupaten Tana Toraja that facilitate local governance. - Misa Kada Dipohto Pantan Kada Dipomatd: A cultural principle of unity among the Tana Toraja people, emphasizing community strength.
This law is effective from October 28, 2024. It replaces the provisions of Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 regarding the establishment of Kabupaten Tana Toraja, ensuring that all previous regulations are updated to reflect current governance needs.
The law interacts with various national regulations, including those governing regional autonomy and local governance structures. It emphasizes the need for alignment with the broader legal framework established by the Indonesian Constitution and other relevant laws.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 establishes Kabupaten Tana Toraja as an autonomous region within South Sulawesi, defining its administrative structure and governance framework.
Pasal 3 specifies the 19 kecamatan that make up Kabupaten Tana Toraja, which are crucial for local governance and service delivery.
Pasal 4 outlines the geographical boundaries of Kabupaten Tana Toraja, mandating that these boundaries be clearly defined by the Ministry of Home Affairs.
Pasal 6 highlights the unique geographical and cultural characteristics of Kabupaten Tana Toraja, which are important for tourism and local identity.
Pasal 8 states that existing regulations from the 1959 law remain in effect unless they conflict with this new law, ensuring a smooth transition.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (9K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN PRESIDEN REPUELIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR I47 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN TANA TORAJA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa Kabupaten Tana Toraja di provinsi sulawesi selatan merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang_ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun r94s; b. bahwa pembangunan Kabupaten Tana Toraja diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Toraja di provinsi sulawesi Selatan; c. bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun l9s9 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di sulawesi, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Tana Toraja, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan; Pasal 18, Pasal 18A, pasat 1BB ayat (21, pasal 20, pasar 2L, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S; Dengan . . . SK No 20937t A -- 1 of 9 -- PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKII.,AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan MEMUTUSI(AN: UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN TANA TORAJA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. BAB I KE-TENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Kabupaten Tana Tora-ja adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. 3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tana Toraja. Pasal 2 Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Nomor 1822). SK No 208686 A BABII ... -- 2 of 9 -- PRESIDEN REPUBUK INDONESIA BAB II CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK KABUPATEN TANA TORAJA Pasal 3 Kabupaten Tana Toraja terdiri atas 19 (sembilan belas) Kecamatan, yaitu: a. KecamatanSalupputti; b. Kecamatan Bittuang; c. Kecamatan Bonggakaradeng; d. Kecamatan Makale; e. Kecamatan Simbuang; f. Kecamatan Rantetayo; g. KecamatanMengkendek; h. Kecamatan Sangalla'; i. Kecamatan Gandangbatu Sillanan; j. Kecamatan Rembon; k. Kecamatan Makale Utara; l. Kecamatan Mappak; m. Kecamatan Makale Selatan; n. Kecamatan Masanda; o. Kecamatan Sangalla' Selatan; p. Kecamatan Sangalla' Utara; q. Kecamatan Malimbong Balepe'; r. Kecamatan Rano; dan s. Kecamatan Kurra. SK No 20i734 A Pasal4... -- 3 of 9 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Pasal 4 (1) Kabupaten Tana Toraja mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Toraja Utara; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Luwu; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 5 Ibu Kota Kabupaten Tana Toraja berkedudukan di Kecamatan Makale. Pasal 6 Kabupaten Tana Toraja memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan pegunungan dan perbukitan; b. potensi sumber daya alam berupa pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan air tawar, peternakan; dan c. adat dan budaya Tana Toraja berdasarkan kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan kelestarian lingkungan yang berlandaskan prinsip Misa Kada Dipotuo Pantan Kada Dipomate. SK No 20i735 A BAB III -- 4 of 9 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran .Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tana Toraja dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor T4,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822l', dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang diundangkan. Pasal 10 ini mulai berlaku pada tanggal SK No 20ii36 A Agar -- 5 of 9 -- PRESIDEN REPUEUK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Undang-Undang ini dengan dalam lembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARTS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 333 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan strasi Hukum, ttd SK No 209372A vanna Djaman -- 6 of 9 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR I47 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN TANA TORAJA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN I. UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Tana Toraja dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Kedudukan Kabupaten Tana Toraja sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Desain pengaturan Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tana Toraja dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 209373 A II.PASAL... -- 7 of 9 -- PRESIDEN REPUEUK IHDONESIA II. PASAL DEMI PASAL 1 Cukup jelas. 2 Cukup jelas. 3 Cukup jelas. 4 Cukup jelas. 5 Cukup jelas. 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pariwisata" antara lain Perkampungan Adat Sillanan, Lemo, Museum Buntu Kalando, Tongkonan Tumakke, Kuburan Bayi Kambira, Kuburan Gua Alam Tampang A11o, dan Buntu Kandora. Huruf c Yang dimaksud dengan " Misa Kada Dipohto Pantan Kada Dipomatd adalah prinsip hidup masyarakat Tana Toraja yang berarti bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. 7 Cukup jelas. 8 Cukup jelas. Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal SK No 207i39 A Pasal9... -- 8 of 9 -- PRESIDEN REPUBUK INDONESIA Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 1O Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7084 SK No 209374 A -- 9 of 9 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Undang-undang (UU) Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan
tentang OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh UU 147/2024. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 9 repeals the previous law governing Kabupaten Tana Toraja, confirming the establishment of this new legal framework.