Undang-Undang
BerlakuUU 106/2024
Undang-undang (UU) Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
No. 106 of 2024
Diterbitkan
28 Okt 2024
Berlaku
28 Okt 2024
Penerbit
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status
Berlaku
No. 106 of 2024
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the legal framework for Kabupaten Kuningan in West Java, Indonesia, aimed at enhancing effective governance and sustainable development in the region. It replaces outdated laws and aligns with current legal standards to better serve the local population.
The regulation primarily affects local government entities, administrative bodies, and residents of Kabupaten Kuningan. It also impacts businesses operating within the region, particularly in sectors such as tourism, agriculture, and trade due to the emphasis on local resource management and development.
- Pasal 1 defines Kabupaten Kuningan and its geographical and administrative context within West Java. - Pasal 2 establishes the historical date of formation for Kabupaten Kuningan as August 8, 1950, under previous legislation. - Pasal 3 outlines the administrative divisions within Kabupaten Kuningan, specifying the various districts (kecamatan) that comprise the region. - Pasal 4 details the boundaries of Kabupaten Kuningan, which are crucial for governance and jurisdictional clarity. - Pasal 6 highlights the unique characteristics of Kabupaten Kuningan, including its geographical features and economic potential, which are essential for planning and development initiatives. - Pasal 8 states that existing regulations under the previous law remain in effect unless they conflict with this new law, ensuring a smooth transition. - Pasal 9 explicitly repeals the previous law governing Kabupaten Kuningan, marking a significant shift in local governance.
- Kabupaten (district): A local government area in Indonesia, similar to a county. - Kecamatan (sub-district): An administrative division within a Kabupaten. - Peraturan Menteri Dalam Negeri (Regulation of the Minister of Home Affairs): Regulations issued by the Ministry of Home Affairs that govern local administration.
The law takes effect on October 28, 2024. It replaces the previous laws governing Kabupaten Kuningan, specifically Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 and its amendments, ensuring that all provisions align with contemporary governance needs.
The regulation references and builds upon the framework established by Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 and other relevant laws, ensuring coherence in the legal structure governing regional autonomy and local governance in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 defines Kabupaten Kuningan as a district within West Java, established under previous legislation, and outlines its administrative significance.
Pasal 2 establishes August 8, 1950, as the official date of formation for Kabupaten Kuningan, linking its historical context to current governance.
Pasal 3 lists the various kecamatan (sub-districts) within Kabupaten Kuningan, which is crucial for local governance and administrative functions.
Pasal 4 details the geographical boundaries of Kabupaten Kuningan, which are essential for jurisdiction and governance.
Pasal 6 outlines the unique geographical and cultural characteristics of Kabupaten Kuningan, emphasizing its potential for tourism and agriculture.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (11K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN Menimbang PRESIDEN REPUIUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN KUNINGAN DI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pembangunan Kabupaten Kuningan diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat; c. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun l95O tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, yang menjadi dasar pembentukan Ihbupaten Kuningan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat; SK No 208541 A Mengingat . . . -- 1 of 10 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Mengingat Menetapkan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18El ayat (21, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: : UNDANG.UNDANG TENTANG KABUPATEN KUNINGAN DI PROVINSI JAWA BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Jawa Barat adalah bagran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat. 2. Kabupaten Kuningan adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. SK No200161A 3. Kecamatan . . . -- 2 of 10 -- i*I*Tf.TTIl REPUBLIK INDONESIA 3. Kecamatan adalah Kabupaten Kuningan. kecamatan yang ada di wilayah Pasal 2 Tanggal 8 Agustus 1950 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851). BAB II CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK KABUPATEN KUNINGAN Pasal 3 Kabupaten Kuningan terdiri atas Kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Kadugede; b. Kecamatan Cinim; c. Kecamatan Subang; d. Kecamatan Ciwaru; e. Kecamatan Cibingbin; f. Kecamatan Luragung; g. KecamatanLebakwangi; h. Kecamatan Garawangi; i. Kecamatan Kuningan; j. Kecamatan Ciawigebang; 32 (tiga puluh dua) SK No 208677 A k. Kecamatan . . . -- 3 of 10 -- PRESIDEN NEPUELIK INDONESIA k. Kecamatan Cidahu; L Kecamatan Jalaksana; m. Kecamatan Cilimus; n. Kecamatan Mandirancan; o. Kecamatan Selajambe; p. Kecamatan Kramatmulya; q. Kecamatan Darma; r. Kecamatan Cigugur; s, Kecamatan Pasawahan; t. KecamatanNusaherang; u. Kecamatan Cipicung; v. KecamatanPancalang; w. Kecamatan Japara; x. Kecamatan Cimahi; y. Kecamatan Cilebak; z. Kecamatan Hantara; aa. Kecamatan Kalimanggis; bb. Kecamatan Cibeureum; cc. Kecamatan Karangkancana; dd. Kecamatan Maleber; ee. Kecamatan Sindangagung; dan ff. Kecamatan Cigandamekar. Pasal 4 (1) Kabupaten Kuningan mempunyai batas daerah: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah; c. sebelah . . . SK No 200163 A -- 4 of 10 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka. (2) Penegasan batas daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 5 Ibu Kota Kabupaten Kuningan berkedudukan di Kecamatan Kuningan. Pasal 6 Kabupaten Kuningan memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis dataran rendah, wilayah perbukitan, dan dataran tinggi di kawasan Gunung Ciremai; b. potensi sumber daya alam berupa potensi pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi panas bumi, serta potensi perdagangan; dan c. suku bangsa yang secara umum memiliki karakter religius dan budaya terdiri dari kekayaan sejarah, kesenian, situs budaya, dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No200164A Pasal 8... -- 5 of 10 -- PRESIDEN REPUEUK INDONESIA Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kuningan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 195O tentang pembentukan daerah- daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 195O) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang diundangkan. Pasal 10 ini mulai berlaku pada tanggal SK No 200165 A Agar -- 6 of 10 -- PRESIDEN REPUEUK TNDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Undang-Undang ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 292 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Perundang-undangan dan dministrasi Hukum, ttd SK No 208542 A la na Djaman Eul !* IK -- 7 of 10 -- I REPUELIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN KUNINGAN DI PROVINSI JAWA BARAT UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Kuningan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Kedudukan Kabupaten Kuningan sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. Desain pengaturan Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amendemen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat. SK No 208698 A Berkaitan . . . -- 8 of 10 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONE5IA il Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kuningan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 195O tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Kawasan Gunung Ciremai termasuk bagian Taman Nasional Gunung Ciremai yang melingkupi wilayah administratif Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Huruf b. . . SK No200168A -- 9 of 10 -- t=f TFFIITtrN REPUBUK INDONESIA Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7043 SK No 208544A -- 10 of 10 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Undang-undang (UU) Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
tentang OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh UU 106/2024. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 8 states that existing regulations under the previous law remain valid unless they conflict with this new law, ensuring continuity in governance.
Pasal 9 explicitly repeals the previous law governing Kabupaten Kuningan, marking a significant legal transition in local governance.