No. 89 of 2021
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, Government Regulation No. 89 of 2021, amends Government Regulation No. 69 of 2012 regarding the restructuring of state ownership in PT Nindya Karya through the issuance of new shares. The amendment extends the timeline for the transfer of shares held by PT Perusahaan Pengelola Aset back to the state, ensuring compliance with existing laws and facilitating the ongoing restructuring process.
This regulation primarily affects PT Nindya Karya, a state-owned enterprise (BUMN), and PT Perusahaan Pengelola Aset, which is involved in managing state assets. It is relevant to stakeholders in the state-owned enterprise sector, particularly those involved in capital investment and restructuring activities.
According to Pasal 3, the shares taken by PT Perusahaan Pengelola Aset are temporary and must be transferred back to the state by the end of 2022. This ensures that the state retains ultimate ownership of the shares and that the restructuring process is completed within the stipulated timeframe. The regulation emphasizes compliance with existing laws regarding the transfer of ownership (Pasal 3 ayat (2)).
"Perusahaan Perseroan (Persero)" refers to a limited liability company that is state-owned, while "BUMN" stands for Badan Usaha Milik Negara, which translates to State-Owned Enterprises. "PT Perusahaan Pengelola Aset" is the Asset Management Company responsible for managing state assets.
This regulation came into effect on August 30, 2021, and it amends the previous Government Regulation No. 69 of 2012. It specifically modifies the provisions regarding the transfer of shares held by PT Perusahaan Pengelola Aset back to the state.
The regulation references several laws and regulations, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, and Government Regulation No. 44 of 2005 regarding state capital participation in state-owned enterprises. These references highlight the legal framework within which this regulation operates, ensuring consistency with broader legislative goals regarding state asset management.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 3 ayat (1) states that the shares taken by PT Perusahaan Pengelola Aset are temporary in nature, indicating that these shares are not permanent holdings.
Pasal 3 ayat (2) mandates that the shares held by PT Perusahaan Pengelola Aset must be transferred back to the state by the end of 2022, ensuring compliance with the regulatory timeline.
The transfer of shares must adhere to the mechanisms outlined in existing laws, as specified in Pasal 3 ayat (2), reinforcing the need for legal compliance in the restructuring process.
This regulation amends Government Regulation No. 69 of 2012, specifically altering the provisions related to the ownership structure of PT Nindya Karya.
The regulation is effective as of August 30, 2021, marking the date from which the new provisions apply.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (4K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA I(ARYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa dalam rangka melanjutkan restrukturisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya yang belum dapat terealisasi sepenuhnya, perlu melakukan perpanjangan jangka waktu kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Barl pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SK No 097538 A 2. Undang-Undang -- 1 of 4 -- Menetapkan PRESIDEN REPUELIK INDONESIA 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan LembAran Negara Republik Indonesia Nomor 65731; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OL2 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Barr pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor L62l; MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2OL2 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBTTAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA. SK No 097539 A Pasal I -- 2 of 4 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Pasal I Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 162) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Saham yang diambil bagian oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat sementara. (2) Saham yang diambil bagian oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kembali kepada negara dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tahun 2022. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 097540 A Agar -- 3 of 4 -- PRESIDEH REPUBLIK INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3O Agustus ?021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 195 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pemndang-undangan dan Hukur4, ttd rtd SK No 097541 A Djaman -- 4 of 4 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya
tentang BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 89/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
The regulation ensures that the state retains ownership of the shares, thereby reinforcing the government's control over PT Nindya Karya.