Government Regulation No. 87 of 2021
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the framework for implementing Law No. 5 of 2017 on Cultural Advancement in Indonesia. It outlines the government's commitment to promoting and protecting Indonesian culture through various strategies, including protection, development, utilization, and fostering cultural resources. The regulation aims to enhance cultural resilience and contributions to global civilization.
The regulation affects various entities, including government bodies at both central and regional levels, cultural institutions, and individuals involved in cultural activities. It encompasses sectors related to culture, tourism, and education, as well as organizations and individuals engaged in cultural preservation and promotion.
- **Cultural Advancement Plan (Pasal 3-7)**: The Minister is responsible for coordinating the development of a Cultural Advancement Plan, which must include a vision, mission, objectives, and measures for success. This plan is to be reviewed every five years. - **Integrated Cultural Data System (Pasal 8-10)**: The Minister must establish a system to collect and manage cultural data, ensuring it is accessible to the public while considering national security. - **Protection of Cultural Objects (Pasal 17-39)**: The regulation mandates the inventory, documentation, and protection of cultural objects, which includes verification and validation processes to ensure their integrity and prevent foreign claims on intellectual property. - **Utilization of Cultural Objects (Pasal 74-82)**: The government and individuals can utilize cultural objects to enhance national character, cultural resilience, and international relations through cultural diplomacy. - **Fostering Cultural Resources (Pasal 84-89)**: The government must enhance the quality of human resources in culture through training, standardization, and capacity building of cultural institutions. - **Awards and Incentives (Pasal 90-98)**: The regulation allows for awards and incentives to be given to individuals and organizations that contribute significantly to cultural advancement, including tax incentives and government support.
- **Kebudayaan (Culture)**: Refers to all aspects related to the creation, feelings, will, and works of society. - **Pemajuan Kebudayaan (Cultural Advancement)**: Efforts to enhance cultural resilience and contributions to global civilization. - **Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (Integrated Cultural Data System)**: A comprehensive data system that integrates cultural data from various sources. - **Objek Pemajuan Kebudayaan (Cultural Advancement Objects)**: Cultural elements targeted for advancement efforts.
The regulation came into effect on August 24, 2021, and it replaces previous regulations related to cultural advancement that are inconsistent with this new framework.
The regulation interacts with Law No. 5 of 2017 on Cultural Advancement and other related laws, ensuring that cultural policies align with national development goals and international cultural standards.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
The Minister must coordinate the development of a Cultural Advancement Plan, which includes a vision, mission, objectives, and measures for success (Pasal 3-7). This plan is to be reviewed every five years.
The Minister is responsible for establishing an Integrated Cultural Data System to collect and manage cultural data, ensuring accessibility while considering national security (Pasal 8-10).
The regulation mandates the inventory, documentation, and protection of cultural objects, including verification and validation processes to ensure their integrity and prevent foreign claims on intellectual property (Pasal 17-39).
Cultural objects can be utilized to enhance national character, cultural resilience, and international relations through cultural diplomacy (Pasal 74-82).
The government must enhance the quality of human resources in culture through training, standardization, and capacity building of cultural institutions (Pasal 84-89).
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (64K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2OI7
TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (41,
Pasal 15 ayat (7), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23,
Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat l2l,
Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2l., Pasal 40,
Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (21
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan
Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan;
Mengingat 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN.
:r( i\.ln l05d0o A
BABI...
-- 1 of 60 --
PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya
masyarakat.
2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan
proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang
hidup dan berkembang di Indonesia.
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan
ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia
di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan
Kebudayaan.
4. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur
Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan
Kebudayaan.
5. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah
Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada
potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia
untuk mewujudkan tujuan nasional.
6. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah
pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam
melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
7. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah
sistem data utama Kebudayaan yang
mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari
berbagai sumber.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan
Kebudayaan yang dilakukan dengan cara
inventarisasi, pengamanan, pemeliharaarl,
penyelamatan, dan publikasi.
3i( trln l()5zl0l A
9.Pengembangan...
-- 2 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan
ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan,
memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek
Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi,
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
1 1. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan,
dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan
memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang
yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam
bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
13. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang
bertujuan mengembangkan dan membina
Kebudayaan.
14. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata
terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan
secara resmi.
15. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas
penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
16. Pemerintah Fusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
lll.1 lrlo 105,10: A
18. Menteri
-- 3 of 60 --
PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, organisasi masyarakat, danf atau badan usaha
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:
a. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan;
b. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
c. Pelindungan;
d. Pengembangan;
e. Pemanfaatan;
f. Pembinaan; dan
g. penghargaan.
BAB II
RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Rencana
Menteri
terkait.
Pasal 3
Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
Pasal 4
(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun
berdasarkan Strategi Kebudayaan.
(21 Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi:
a. visi dan misi Pemajuan Kebudayaan;
b. tujuan dan sasaran;
c. perencanaan;
d. pembagian wewenang; dan
e. alat ukur capaian.
(3) Dokumen Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan
ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
.'.1< ttlo l(15.103 A
Pasal 5 . .
-- 4 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5
(1) Visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (21 huruf a merupakan
visi Pemajuan Kebudayaan yang terdapat dalam
Strategi Kebudayaan.
(21 Misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran
dari visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) T\rjuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mengacu
pada misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21.
(41 Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran arah
kebijakan kementerian/lembaga untuk mencapai
tujuan dan sasaran Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Pembagian wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (21 huruf d dirumuskan
dengan mengelompokkan kebijakan lintas
kementerian/lembaga untuk setiap arah kebijakan.
Pasal 6
(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(2\ Peninjauan kembali Rencana Induk Pemajuan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri.
(3) Evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (21dilakukan setiap tahun.
$l( Nlo 10.540/t A
Pasal 7
-- 5 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 7
(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar
pen5rusunan dan dimuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah.
(21 Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar
bagi kementerian/lembaga dalam mengalokasikan
anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
BAB III
SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
(1) Menteri membentuk Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu.
(21 Pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan:
a. mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan;
b. menciptakan sistem data Kebudayaan yang
akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk
digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan
c. mewujudkan basis data tunggal yang
representatif dan terintegrasi.
(3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga
Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
ii!( Nlo 10.52105 \
c. Sarana
-- 6 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
d. data lain terkait Kebudayaan.
(41 Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai acuan data utama dalam
Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 9
(1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
menghubungkan berbagai pangkalan data yang
menyimpan data terkait Kebudayaan.
(21 Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pangkalan data yang dikelola oleh
kementerian/lembaga.
Pasal 10
(1) Pangkalan data yang menyimpan data terkait
Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
dan Setiap Orang dapat terhubung dengan Sistem
Pendataan Kebudayaan Terpadu.
(2) Menteri melakukan fasilitasi untuk menghubungkan
pangkalan data yang dikelola oleh
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan
Setiap Orang dengan Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu.
Pasal 1 1
Ketentuan lebih lanjut mengenai keterhubungan semua
pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan
Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri.
Sl( No 10540r'' A
BagianKedua...
-- 7 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 12
(1) Menteri melakukan pengelolaan Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu.
(2) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan,
dan ketahanan nasional.
(3) Kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional
dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui penetapan protokol yang mengatur
penyediaan perangkat, penempatan server, dan
pendayagunaan sumber daya manusia.
Pasal 13
(1) Dalam melakukan pengelolaan Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1), Menteri wajib:
a. merumuskan dan menetapkan pedoman
pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu;
b. membangun pangkalan data Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu; dan
c. mendapatkan data Objek Pemajuan Kebudayaan,
Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga
Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan
Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait
Kebudayaan dari kementerian / lembaga.
:-.1( \lo l().521()7 A
(2) Pedoman
-- 8 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
(2) Pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, paling sedikit memuat:
a. rencana aksi dan pengembangan sistem;
b. standardisasi data;
c. standardisasi metadata;
d. standardisasi interoperabilitas data; dan
e. standardisasi akses.
Pasal 14
Dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu, Menteri dapat bekerja sama dengan pihak di luar
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem
Pendataan Kebudayaan Terpadu diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Ketiga
Akses
Pasal 16
(1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat
diakses oleh Setiap Orang.
(21 Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
yang dapat diakses oleh Setiap Orang harus
mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan
ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan akses
Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk Setiap
Orang diatur dengan Peraturan Menteri.
lil( Nlo l0(,10t1 A
BABIV...
-- 9 of 60 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
_10_
BAB IV
PELINDUNGAN
Bagian Kesatu
Inventarisasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 17
(1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri
atas tahapan:
a. pencatatan dan pendokumentasian;
b. penetapan; dan
c. pemutakhiran data.
(21 Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan
melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
(3) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah
diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik
negaraldaerah.
(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 2
Pencatatan dan Pendokumentasian
Pasal 18
Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya
mengindentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan
yang meliputi:
a. ciri fisik;
b. fungsi sosial;
c. nilai intrinsik; dan/atau
d. nilai ekstrinsik.
Iil( Nlo 105.100 A
Pasal 19
-- 10 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 19
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan
pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan
Kebudayaan.
(2) Kewajiban melakukan pencatatan dan
pendokumentasian oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Menteri.
(3) Kewajiban melakukan pencatatan dan
pendokumentasian oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.
Pasal 2O
Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan
pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 2 1
(1) Menteri memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan
pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(2) Fasilitasi diberikan untuk memudahkan Setiap
Orang dalam melakukan pencatatan dan
pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan
negara atau sumber daya lainnya.
Pasal22
(1) Gubernur atau bupati/wali kota memfasilitasi Setiap
Orang yang melakukan pencatatan dan
pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
ili( I lo lO5.t lO A
(2) Fasilitasi
-- 11 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-t2-
(21 Fasilitasi diberikan untuk memudahkan Setiap
Orang dalam melakukan pencatatan dan
pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah atau sumber daya lainnya.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan
pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan
Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Penetapan
Pasal 24
(1) Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan
pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
(21 Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan
validasi.
Pasal 25
(1) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)',
Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
dan melibatkan ahli di bidang terkait.
(2) Koordinasi dengan kementerian/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengevaluasi hasil pencatatan
dan pendokumentasian Objek Pemajuan
Kebudayaan melalui sinkronisasi data
antarkementerian / lembaga.
SI( ttlo 10-541 I A
(3) Pelibatan...
-- 12 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
(3) Pelibatan ahli di bidang terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mendapatkan pertimbangan dalam menguji
kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian
Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hasil
pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan
Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Pemutakhiran
Pasal 27
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan
pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan
yang telah ditetapkan.
(21 Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek
Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek
Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur atau
bupati/wali kota.
Pasal 28
Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek
Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu.
Sr( l'.lo l0-5rl I I A
Pasal 29 . .
-- 13 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t4-
Pasal 29
(1) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan
wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (21.
(21 Ketentuan mengenai tahapan verifikasi dan validasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran
data Objek Pemajuan Kebudayaan.
(3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan kembali oleh Menteri.
Pasal 30
Pemutakhiran data Objek Pemajuan
dilakukan secara berkala setiap 1 (satu)
sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Kebudayaan
tahun atau
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data Objek
Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Kedua
Pengamanan
Pasal 32
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan
pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim
atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan
Kebudayaan.
Sl( lrlo 105.11 .l A
Pasal33...
-- 14 of 60 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
Pasal 33
(1) Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri.
(21 Kewajiban melakukan pengamanan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur
dan/atau bupati/wali kota.
Pasal 34
Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan
Pasal33 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan
yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu.
Pasal 35
Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan
dengan cara:
a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada
generasi berikutnya; dan
c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagai warisan budaya dunia.
Pasal 36
Ketentuan mengenai pemutakhiran data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sarnpai dengan Pasal30 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap pemuktahiran data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.
Pasal 37
Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara
mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada
generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 huruf b dilakukan melalui:
':l( Nlo 105.11,1 A
a. penetapan
-- 15 of 60 --
b
a
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_16_
penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi
cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 38
(1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan
cara memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagai warisan budaya dunia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan melalui
pengusulan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada
organisasi internasional yang membidangi
kebudayaan.
(21 Objek Pemajuan Kebudayaan yang diusulkan kepada
organisasi internasional yang membidangi
kebudayaan terlebih dahulu ditetapkan sebagai cagar
budaya dan/atau warisan budaya takbenda
Indonesia oleh Menteri.
Pasal 39
(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan
pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(21 Setiap Orang dapat melapor kepada Menteri apabila
terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek
Pemajuan Kebudayaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
pelaporan klaim atas kekayaan intelektual Objek
Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 40
(1) Dalam hal terjadi klaim atas kekayaan intelektual
Objek Pemajuan Kebudayaan oleh pihak asing atau
sengketa hukum atas kekayaan intelektual Objek
:ir< i\to l0-5,.11.5 A
Pemajuan . . .
-- 16 of 60 --
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pemajuan Kebudayaan dengan pihak asing, Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri.
(21 Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri menyediakan informasi
dan/atau ahli terkait Objek Pemajuan Kebudayaan.
Bagian Ketiga
Pemeliharaan
Pasal 4 I
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan
pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(21 Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya
Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 42
(1) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri.
(2) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali
kota.
Pasal 43
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan
Pasal42 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan
yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu.
3r( Nlo 195..1 lrr A
Pasal 44
-- 17 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 44
(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan
pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah
Fusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Pasal 45
Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan
dengan cara:
a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek
Pemajuan Kebudayaan;
b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam
kehidupan sehari-hari;
c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan
Kebudayaan;
d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan
untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada
generasi berikutnya.
Pasal 46
Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara
menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek
Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 huruf a dilakukan melalui:
a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek
Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;
b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman
masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap
Objek Pemajuan Kebudayaan;
.'il( ltlo 10.1.1 I I /t
c. peningkatan. . .
-- 18 of 60 --
d
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-t9-
C. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia
Kebudayaan yang berhubungan dengan
pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan;
dan/atau
peningkatan kapasitas dan peran Lembaga
Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
Pasal 47
Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara
menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam
kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 huruf b dilakukan melalui:
a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga
relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap
manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 48
Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara
menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan
melalui:
a. pertemuan antarbudaya; dan/atau
b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.
Pasal 49
Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara
menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan
untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan dengan cara:
a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam
ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek
Pemajuan Kebudayaan.
Sl( No 10.5418 A
Pasal 50. . .
-- 19 of 60 --
REPUJLTI1'"ort]*.r,o
Pasal 50
Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
berkoordinasi dengan institusi atau organisasi
kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap
Objek Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 51
Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara
mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada
generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 huruf e dilakukan melalui:
a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam
kegiatan pendidikan;
b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah; dan
c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui
pemanfaatan ruang publik.
Bagian Keempat
Penyelamatan
Pasal 52
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib
melakukan penyelamatan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
(21 Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali
kota.
'-t4 l"ln 105/ l',) A
Pasal53...
-- 20 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2t-
Pasal 53
Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang
telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu.
Pasal 54
(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan
penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(21 Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Pasal 55
Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan
dengan cara:
a. revitalisasi;
b. repatriasi;dan/atau
c. restorasi.
Pasal 56
(1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang
dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan upaya
menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan
yang telah atau hampir musnah.
(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui:
a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data
Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek
Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir
musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di
luar negeri;
3l{ t'lo 10.5.120 A
b. mewujudkan
-- 21 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan
Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan
Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan
Pranata Kebudayaan; dan f atau
e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan
lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek
Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 57
(1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang
dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan upaya
mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang
berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam
wilayah Republik Indonesia.
(21 Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui:
a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada
di luar negeri;
b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan
Kebudayaan dengan negara asing; dan/atau
c. advokasi di tingkat internasional.
Pasal 58
Dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan
Kebudayaan dengan cara repatriasi, Menteri berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri.
3l< Nlo l0s/ll A
Pasal 59 .
-- 22 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 59
(1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang
dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf c merupakan upaya
mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan
Kebudayaan ke keadaan semula.
(21 Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui:
a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan
yang rusak;
b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan
Kebudayaan yang rusak untuk menemukan
kondisi aslinya; dan
c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan
Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah
ilmu pengetahuan.
Pasal 60
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau Setiap Orang diatur dengan
Peraturan Menteri.
(2) Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang terkait penyelamatan
Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi
berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
luar negeri.
Bagian Kelima
Publikasi
Pasal 61
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib
melakukan publikasi terhadap informasi yang
berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan,
pemeliharaarl, dan penyelamatan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
II(, Nro 105.!21. A
(2) Kewajiban...
-- 23 of 60 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONES!A
(21 Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali
kota.
Pasal 62
(1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan
publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan
inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan
penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan
inventarisasi, pengamanan, pemeliharaatr, dan
penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
ill( Nlo 105/13 A
(2) Pengembangan...
-- 24 of 60 --
n e p u Jr-Tr< =,',3ot5 * . =, o
(21 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau
bupati/wali kota.
Pasal 65
Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan
terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah
diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu.
Pasal 66
(1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan
Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Pasal 67
Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan
dengan cara:
a. penyebarluasan;
b. pengkajian; dan
c. pengayaan keberagaman.
Sl( trlo l0-5.11J A
Bagian Kedua
-- 25 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A
_26_
Bagian Kedua
Penyebarluasan
Pasal 68
Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara
penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf a dilakukan melalui:
a. diseminasi; dan
b. pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.
Pasal 69
(1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan
di luar negeri.
(21 Diseminasi di dalam negeri dilakukan melalui:
a. penyebaran nilai budaya;
b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran
Kebudayaan antarwilayah di Indonesia;
c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran
Kebudayaan; dan f atau
d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival
Kebudayaan.
(3) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui:
a. penyebaran nilai budaya ke luar negeri;
b. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan
dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat
internasional; dan/ atau
c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan
Kebudayaan di tingkat internasional.
(41 Selain melakukan diseminasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi
ekspor produk hasil pengolahan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
Sl( 11.., 165,:tl-s A
Pasal 70
-- 26 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
Pasal 70
Pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 huruf b, dilakukan
melalui:
a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke
luar negeri; dan/atau
b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh
warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.
Pasal 7l
Pelaksanaan diseminasi dan pemberdayaan masyarakat
Indonesia di luar negeri oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
luar negeri.
Bagian Ketiga
Pengkajian
Pasal 72
Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengar, cara
pengkajian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf b, dilakukan melalui:
a. penelitian ilmiah; dan
b. pengkajian tradisional.
Bagian Keempat
Pengayaan Keberagaman
Pasal 73
(1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan
cara pengayaan keberagaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat dilakukan
melalui:
a. penggabungan budaya;
:.rr \16r lQ'iztl(r ,{
b. penyesuaian
-- 27 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks
ruang dan waktu;
c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari
pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian
dari budaya Indonesia selama tidak
menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional
Indonesia.
(21 Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara
mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk
menghasilkan budaya baru.
(3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang
dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek
Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan
kebutuhan masyarakat.
(4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari
pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan
upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau
memperbaharui budaya yang sebelumnya.
(5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di
bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas
Kebudayaan Nasional lndonesia.
BAB VI
PEMANFAATAN
Pasal74
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, danfatau Setiap
Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
Ilr{ I'lo 105,427 A
Pasal 75
-- 28 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 75
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan
terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah
diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu.
Pasal 76
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
dilakukan untuk:
a. membangun karakter bangsa;
b. meningkatkan ketahanan budaya;
c. meningkatkankesejahteraan masyarakat; dan
d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia
dalam hubungan internasional.
Pasal 77
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk
membangun karakter bangsa dan meningkatkan
ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
a. internalisasi nilai budaya;
b. inovasi;
c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
e. kolaborasiantarbudaya.
Pasai 78
(1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 huruf a dilakukan melalui
penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam
kegiatan pendidikan.
3r( I'lo l0-5d18 A
(2) Inovasi
-- 29 of 60 --
n e pu Jr-Tr< =,',35I* r', o
(21 Inovasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk
atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan
Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi
masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai
budaya.
(3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c
dilakukan melalui penggalian nilai Objek Pemajuan
Kebudayaan.
(41 Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 huruf d dilakukan melalui pertukaran
informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya
dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
(5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 huruf e dilakukan melalui
penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan
antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi
Kebudayaan baru.
Pasal 79
(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dapat
dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan
Kebudayaan menjadi produk.
(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat
memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan
pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi
produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan
menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (21
berupa:
ill< lrln lQSL|lo 6
a. pencatatan
-- 30 of 60 --
nepuJr-Tx 1',?5I*.=,o
a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten,
merek, desain industri, dan/atau indikasi
geografis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek
Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
c. akses permodalan bagi pengembangan Objek
Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat
untuk mengembangkan Objek Pemajuan
Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan
Kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 80
(1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi
produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat
(1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran
dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek
Pemajuan Kebudayaan hasil inventarisasi dalam
Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
St( irlo 105/.10 n
Pasal 81
-- 31 of 60 --
n e p u Jr-Tx =,'"'ot} * . r' o
Pasal 81
(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk
meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia
dalam hubungan internasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dilakukan melalui:
a. diplomasi budaya; dan
b. peningkatan kerja sama internasional di bidang
Kebudayaan.
(2) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama
internasional di bidang Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral
dari kebdakan dan strategi diplomasi publik.
(3) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama
internasional di bidang Kebudayaan dalam kebijakan
dan strategi diplomasi publik disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 82
(1) Menteri menyusun program dan kegiatan sesuai
diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama
internasional di bidang Kebudayaan yang telah
ditetapkan dalam kebijakan dan strategi diplomasi
publik.
(21 Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang luar negeri.
(3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 di luar negeri dilakukan
dalam koordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
luar negeri.
.1!( trlo 105/11 A
Pasal 83
-- 32 of 60 --
*. o, J.T[ =,',?ot] * . =, o
Pasal 83
(1) Untuk mendukung Pemanfaatan Objek Pemajuan
Kebudayaan, Pemerintah Pusat secara aktif
melakukan pengelolaan terhadap produk hasil
pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (ll.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan ekosistem setiap Objek
Pemajuan Kebudayaan.
(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengelolaan
produk hasil pengolahan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
(4) Fasilitasi pengelolaan produk hasil pengolahan Objek
Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berupa:
a. pengembangan citra produk, promosi, dan
publikasi produk hasil pengolahan Objek
Pemajuan Kebudayaan, baik di dalam maupun di
luar negeri;
b. peningkatan lalu lintas produk hasil pengolahan
Objek Pemajuan Kebudayaan baik di dalam
maupun di luar negeri; dan/atau
c. kebijakan lain yang mendukung pengelolaan
produk hasil pengolahan Objek Pemajuan
Kebudayaan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 84
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus
melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
Sl{ trllr l05J.lj A
(2) Pembinaan .
-- 33 of 60 --
nspuJr-Tx =,',355*..,o
(2) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur
dan bupati/wali kota.
Pasal 85
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan,
Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang
telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu.
Pasal 86
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu
Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga
Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
(21 Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia
Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata
Kebudayaan dilakukan melalui:
a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang
Kebudayaan;
b. standardisasi dan sertilikasi Sumber Daya
Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan
dan tuntutan; dan/atau
c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga
Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
lrl{ Nlo 10543.1 A
Pasal 87 . .
-- 34 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A
Pasal 87
Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang
Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang
Kebudayaan;
b. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan
di bidang Kebudayaan;
c. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan
di bidang Kebudayaan; dan latau
d. pengembangan pola pembelajaran di bidang
Kebudayaan.
Pasal 88
Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
a. menJrusun standar kompetensi untuk profesi di
bidang Kebudayaan;
b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang
Kebudayaan; dan I atau
c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaar,
untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.
Pasal 89
Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan
dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan;
dan/atau
b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan
dan antar-Pranata Kebudayaan.
iir,, [rl6 105/l,rt 4
BAB VIII
-- 35 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB VIII
PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Penghargaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 90
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
memberikan penghargaan yang sepadan kepada
pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa
sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam
Pemajuan Kebudayaan.
(2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang
ditunjuk.
Pasal 91
Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang
sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi
luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya
dalam Pemajuan Kebudayaan.
Paragraf 2
Kriteria Pihak
Pasal 92
(1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1)
merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan
memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Sl< Nlo 105,135 A
(2) Pihak
-- 36 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa
dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan,
Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek
Pemajuan Kebudayaan;
b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang
berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan;
dan/atau
c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat
daerah, nasional, dan/atau internasional.
Paragraf 3
Tata Cara Pemberian Penghargaan
Pasal 93
Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Fasilitas
Pasal 94
(1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional
Indonesia, Pemerintah Pusat danl atau Pemerintah
Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya
Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau
berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.
St( trto 1fl.lzllrr A
(2) Fasilitas
-- 37 of 60 --
n e pu Jr-Tr< =,',355*. r, o
(21 Fasilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa bantuan pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa
dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan paling
singkat 15 (lima belas) tahun;
b. memiliki peran penting dalam melindungi,
mengembangkan, dan/atau memanfaatkan
Objek Pemajuan Kebudayaan; dan latau
c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat
daerah, nasional, dan/atau internasional.
Pasal 95
Tata cara pemberian fasilitas oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Insentif
Pasal 96
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang
yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan
Kebudayaan.
(2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif
perpajakan dan/atau bukan pajak.
Sl( Nlo 105,1.17 A
(3) Insentif...
-- 38 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
dan/atau
b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.
Pasal 97
(1) Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam
Pemajuan Kebudayaan yang akan menerima insentif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1),
harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
(2) Kriteria umum bagi Setiap Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang
perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan
retribusi daerah.
(3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan
Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan
di tingkat nasional danlatau internasional;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan
Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan
apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau
c. pemberian donasi yang mendukung upaya
Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 98
Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan,
cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan retribusi
daerah.
3l( trlo l0s.1iR ^
BAB IX
-- 39 of 60 --
REPUJLffi='',?55*.',o
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 99
(1) Upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan,
dan Pembinaan dapat dilakukan oleh satuan kerja
non-eselon pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kebudayaan dengan menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi
dan tata kerja satuan kerja non-eselon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
ketentuan yang mengatur terkait dengan Objek Pemajuan
Kebudayaan dalam peraturan perundang-undangan
lainnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 101
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Sl( Nlo l0.i,t.1o n
Agar
-- 40 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_4t_
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2O2I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2O2l
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 191
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
EPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
ttd
ttd
Sl( No l0.s0lf, A
S anna Djaman
-- 41 of 60 --
I
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2OI7
TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia
Tahun 1945 telah menguraikan tujuan nasional bangsa Indonesia,
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Selanjutnya, dalam batang tubuh, khususnya dalam
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya".
Upaya pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja
keras yang persisten dan konsisten, agar mampu mewujudkan
bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan
bangsa lndonesia yang bangga terhadap identitas nasional. Dalam
mewujudkan amanat tersebut, bangsa Indonesia memerlukan
langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan untuk
menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam
memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Langkah strategis
dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dilakukan
melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan
Kebudayaan. Langkah strategis tersebut harus dipandang sebagai
investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa,
bukan sebagai beban biaya.
iil( lrlo 105.1J I /\
Dalam
-- 42 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia
dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan
Kebudayaan sebagai landasan hukum dalam Pemajuan Kebudayaan
secara menyeluruh dan terpadu. Untuk melaksanakan beberapa
ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat
(7), Pasal l8 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27,Pasal29,
Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal
40, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan,
Pemerintah Pusat memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan
suatu Peraturan Pemerintah untuk menjamin terlaksananya
koordinasi dan tertib administrasi. Beberapa substansi yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain pengaturan lebih lanjut
mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan
Kebudayaan Terpadu, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan,
Pembinaan, dan penghargaan.
Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan penjelasan
lebih rinci atas arah besar yang tertuang dalam Strategi Kebudayaan,
yang di dalamnya memuat visi dan misi Pemajuan Kebudayaan,
tujuan dan sasaran, perencanaan, pembagian wewenang, dan alat
ukur capaian yang kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah
Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan
berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan,
sehingga tercipta himpunan data Kebudayaan yang terintegrasi.
Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tersebut berisi data
mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia
Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana
dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan.
Dalam hal Pelindungan diatur lebih rinci mengenai penjabaran
dari upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan melalui inventarisasi,
Sl( trlo lOJAtl: 5
pengamanan .
-- 43 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Dalam hal
Pengembangan diatur mengenai langkah-langkah dalam melakukan
penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman sebagai
upaya untuk menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta
meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan KebLdayaan.
Dalam hal Pemanfaatan diuraikan pengaturan mengenai
pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam rangka
menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
Selain itu, untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber
Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata
Kebudayaan, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai
Pembinaan. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan pendidikan
dan pelatihan di bidang Kebudayaan, standardisasi dan sertifikasi
Sumber Daya Manusia Kebudayaan, dan/atau peningkatan
kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Seluruh upaya Pelindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan tersebut
dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah
diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
Selanjutnya, dalam hal penghargaan diatur mengenai kriteria
dan tata cara pemberian penghargaan terhadap pihak yang
berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan
kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan, serta kriteria dan tata
cara pemberian fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan
yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan
Kebudayaan. Selain itu, diatur juga mengenai kriteria dan tata cara
pemberian insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi
dalam Pemajuan Kebudayaan.
I.ll( lrlo 101,44.1 n
II. PASAL
-- 44 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ali( I'lo lO.5zlzt,:l A
Huruf c
-- 45 of 60 --
a
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Huruf c
Sarana dan Prasarana Kebudayaan antara lain berupa
museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop
publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya,
gelanggang, dan taman budaya.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "actlan data utama" adalah data yang
menjadi rujukan prioritas dalam penentuan kebijakan
Pemajuan Kebudayaan.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 1 I
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
31( tilo l0.5,azl5 A
Huruf c . .
-- 46 of 60 --
PRESIDEN
REPUELIK TNDONESIA
Huruf c
Yang dimaksud dengan "metadata" adalah informasi
dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk
menggambarkan data, menjelaskan data, serta
memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan
informasi data.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "interoperabilitas data" adalah
kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem
elektronik yang saling berinteraksi.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Huruf a
Yang dimaksud dengan "ciri fisik" adalah fitur unik dari Objek
Pemajuan Kebudayaan yang dapat dipersepsi oleh
pancaindra.
Sebagai contoh, ciri fisik pada keris. Keris merupakan senjata
tikam yang terdiri atas bilah, pamor, hulu, dan sarung keris.
Bilah keris merupakan bagian utama dari keris dan terbuat
dari logam, arttara lain baja, besi, perak, dan tembaga. Pamor
keris merupakan corak yang terdapat dalam bilah keris dan
terbuat dari logam mulia, antara lain emas, perak, dan
lil( Nln 10.5,14(. A.
perunggu. . .
-- 47 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A
perunggu. Contoh pamor keris antara lain Udan Mas, Banyu
Mili, Buntel Mayit, dan Wahyu T\rmurun. Hulu keris
merupakan pegangan keris yang dihias dengan corak tertentu
dan antara lain terbuat dari gading, tulang, logam, dan kayu.
Sarung keris merupakan tempat menyimpan bilah keris yang
dihias dengan corak tertentu dan terbuat dari kayu dengan
hiasan yang antara lain terbuat dari gading, tulang, dan
logam.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "fungsi sosial" adalah kegunaan Objek
Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.
Sebagai contoh, fungsi sosial pada keris antara lain sebagai
senjata, perlengkapan ritus, benda pusaka, simbol kelas
sosial, dan aksesori pakaian.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "nilai intrinsik" adalah nilai ekonomi
dari bahan baku Objek Pemajuan Kebudayaan. Misalnya
harga bahan baku pembuatan sebuah keris Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah) maka nilai intrinsik dari keris tersebut
RpS.000.000,00 (lima juta rupiah).
Huruf d
Yang dimaksud dengan "nilai ekstrinsik" adalah nilai ekonomi
dari Objek Pemajuan Kebudayaan di luar nilai intrinsik. Nilai
ekstrinsik dapat dipengaruhi antara lain oleh reputasi
pembuat Objek Pemajuan Kebudayaan, reputasi pemilik
Objek Pemajuan Kebudayaan, nilai sejarah Objek Pemajuan
Kebudayaan, nilai kesakralan Objek Pemajuan Kebudayaan,
kelangkaan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan usia Objek
Pemajuan Kebudayaan.
Misalnya harga bahan baku sebuah keris Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah). Namun, karena keris tersebut
merupakan karya dari seorang pandai besi ternama, nilai jual
keris tersebut menjadi Rp1.000.OOO.000,00 (satu miliar
rupiah). Dengan demikian, nilai ekstrinsik keris tersebut
Rp9O0.000.O00,00 (sembilan ratus juta rupiah).
iil( Nlo lO54t11 A
Pasal 19
-- 48 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sumber daya lainnya antara lain berupa koneksi internet
gratis dan penyediaan anjungan pencatatan mandiri.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal.24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah pemeriksaan
kesesuaian dan kebenaran data dari hasil pencatatan dan
pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
Yang dimaksud dengan "validasi" adalah pengesahan data
setelah dilakukan verifikasi.
:;l{ NIo l05J/l A
Pasal 25
-- 49 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan
antara lain melakukan pencatatan hak cipta, pendaftaran
paten, pendaftaran merek, atau pendaftaran indikasi
geografis.
Pasal 33
Cukup jelas
Sl( Nl6 1054.10 A
Pasal 34
-- 50 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Organisasi internasional yang membidangi kebudayaan,
misalnya United Nations Educational, Scientific, and Cultural
Org anization (UNESCO) .
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas.
:-l!( t\lo l05d5o A
Pasal43...
-- 51 of 60 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Huruf a
Bentuk modifikasi antara lain menjadikan lesung sebagai alas
meja, menggunakan kentongan sebagai bel rumah, dan
menggunakan rapai sebagai penanda waktu ibadah.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Huruf a
Mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem
setiap Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya untuk
mengetahui, antara lain, ketersediaan SDM, bahan baku,
institusi pendidikanlpelatihan, sarana dan prasarana, dan
ketersediaan jalur distribusi dan pemasaran. Sebagai contoh,
identifikasi unsur ekosistem pada tenun songket dilakukan
untuk mengetahui ketersediaan pemintal, penenun, bahan
baku, sekolah yang mengajarkan keterampilan menenun,
Si<: Nio 105/-5 I A
pengembangan . . .
-- 52 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t2-
pengembangan teknik pengerjaan, pengembangan mesin
tenun, pengembangan pasar tenun, dan peningkatan
apresiasi publik.
Huruf b
Memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan
Kebudayaan, misalnya pada penjor di Provinsi Bali,
Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk
menyediakan lahan khusus menanam pohon kelapa yang
akan digunakan sebagai bahan baku penjor dan mengimbau
masyarakat menanam pohon kelapa di pekarangan
rumahnya.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ruang publik antara lain museum, taman budaya, dan
perpustakaan.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Sl( Nlo 10545: A
Pasal 56
-- 53 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_13_
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kaidah ilmu
pengetahuan" adalah memperhatikan perkembangan ilmu
termasuk pengetahuan tradisional dan teknologi.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas
ill( Nlo l05J5l A
Pasal 64
-- 54 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Festival Kebudayaan antara lain pekan
nasional dan pekan kebudayaan daerah.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
kebudayaan
I,*( Nto 10.5.1.5.1 A
Huruf c
-- 55 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
Huruf c
Bentuk mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan
Kebudayaan di tingkat internasional antara lain melalui
penggunaan batik dalam setiap acara resmi kenegaraan
dan penyajian kuliner Indonesia dalam jamuan
kenegaraan.
Ayat (a)
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penelitian ilmiah" adalah kegiatan
yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk
memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan
pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial,
pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengkajian tradisional" adalah
kegiatan yang dilakukan menurut pengetahuan tradisional
untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan
pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial guna
menunjang penelitian ilmiah.
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal T4
Cukup jelas
3l( Nln 105e.5.r A
Pasal75...
-- 56 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t6-
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Memperhatikan ekosistem setiap Objek Pemajuan
Kebudayaan merupakan upaya untuk tidak mengganggu
keseimbangan unsur yang saling terkait dalam ekosistem
setiap Objek Pemajuan Kebudayaan, antara lain, ketersediaan
Sumber Daya Manusia Kebudayaan, bahan baku, institusi
pendidikan/pelatihan, sarana dan prasarana, dan
ketersediaan jalur distribusi dan pemasaran.
Sl< I'lo 10545(r A
Ayat(3) ...
-- 57 of 60 --
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 9 1
Cukup jelas
Pasal 92
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak" adalah perorangan, kelompok
orang, lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
Sr( l.l.r I0_5;J7 a
Ayat (2) .
-- 58 of 60 --
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "karya yang berpengaruh" adalah
karya yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan, karya
yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau karya
yang meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1)
Bentuk fasilitas antara lain biaya hidup, materi, dan/atau
sarana prasarana kebudayaan sesuai dengan kemampuan
keuangan negara.
Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau
berprestasi luar biasa misalnya maestro dan empu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
:rl.' i.lo l05,,l5ll A
Pasal 97
-- 59 of 60 --
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6713
3,r< Nlo 10545o A
-- 60 of 60 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
tentang PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 87/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
The regulation allows for awards and incentives to be given to individuals and organizations that contribute significantly to cultural advancement, including tax incentives and government support (Pasal 90-98).