Government Regulation No. 81 of 2021
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the types and tariffs of Non-Tax State Revenue (PNBP) applicable to the Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK). It aims to optimize PNBP to support national development and enhance public services. The regulation updates previous provisions to include new types of revenue and revised tariffs as mandated by Law No. 9 of 2018 on Non-Tax State Revenue.
The regulation primarily affects the Audit Board of Indonesia (BPK) and entities engaging in financial audit training, competency assessments, and application development services. It also impacts organizations seeking external audit services from BPK.
- Pasal 1 outlines the types of PNBP applicable to BPK, including training services, competency assessments, and external audit services. - Pasal 2 specifies that tariffs for these services can be based on contracts, with the nominal value defined in those agreements. - Pasal 6 mandates that all PNBP collected by BPK must be deposited into the State Treasury. - Pasal 5 allows for certain tariffs to be set at zero or 0% under specific considerations, subject to approval by the Minister of Finance.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Non-Tax State Revenue. - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Audit Board of Indonesia. - Tarif: The maximum tariff applicable for services.
The regulation comes into effect 30 days after its promulgation, which occurred on August 10, 2021. It repeals Government Regulation No. 76 of 2013 concerning the same subject.
This regulation references Law No. 9 of 2018 on Non-Tax State Revenue and Government Regulation No. 69 of 2020 regarding tariff determination procedures for PNBP. It also mentions the need for compliance with regulations from the Ministry of Finance regarding cost standards.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 defines the types of PNBP applicable to BPK, including training services for financial audits, competency assessments, and external audit services.
Pasal 2 states that tariffs for PNBP can be based on contracts, with the nominal values specified in those contracts.
Pasal 6 requires all PNBP collected by BPK to be deposited into the State Treasury.
Pasal 5 allows for certain tariffs to be set at zero or 0% under specific considerations, pending approval from the Minister of Finance.
The regulation takes effect 30 days after its promulgation on August 10, 2021, and repeals Government Regulation No. 76 of 2013.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (16K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10.ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62a5l4 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 658a); SK No 096363 A MEMUTUSKAN -- 1 of 17 -- Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Pasal 1 (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan meliputi penerimaan dari: a. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; b. jasa penilaian kompetensi; c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; d. jasa pengembangan aplikasi audit; dan e. jasa pemeriksaan eksternal. (21 Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diiaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama atau dokumen lain yang dipersamakan. (41 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama atau dokumen lain yang dipcrsamakan. SK No 096316 A Pasal 2 -- 2 of 17 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 2 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari: a. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a; b. jasa penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b; dan c. jasa pengemb&ng&rr aplikasi audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf d, selain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Pasal 3 (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan dapat menyelenggarakan jasa pelatihan struktural kepemimpinan berupa pelatihan struktural kepemimpinan administrator dan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas dan pclatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. SK No 096317 A Pasal 4 -- 3 of 17 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 4 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari: a. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa: 1. pelatihan registrasi akuntan publik; 2. pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara; 3. uorkshop/seminar/pengembangan profesi berkelanjutan sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara; 4. pelatihan pemeriksaan keuangan negara internasional; dan 5. sertilikasi profesi pemeriksa keuangan negara, b. jasa penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf b berupa: 1. penilaian kompetensi individu; 2. penilaian potensi; 3. wawancara umum; 4. penyampaian umpan balik; dan 5. konseling kerja, c. jasa pengembangan aplikasi audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa jasa pengembangan aplikasi audit modul standar, tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa penyediaan bahan ajar bagi pihak eksternal, tidak termasuk biaya pengiriman. (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibebankan pada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 096318 A Pasal 5. . . -- 4 of 17 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,0O (nol rupiah) atau 0% (nol persen). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagairnana dimaksud pada ayat (21 harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 6 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan wajib disetor ke Kas Negara. Pasal 7 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2Ol3 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54641, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. SK No 096319 A Agar -- 5 of 17 -- PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal l0 Agustus 2O21 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2O2l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 177 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-un dangan dan istrasi Hukum, ttd ttd SK No 096165 A vanna Djaman -- 6 of 17 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 202 1 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN I. UMUM Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2Ol3 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan dengan Peraturan Pemerintah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan 'Jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara" adalah kegiatan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pemeriksaan keuangan negara. SK No 096168 A Dalam -- 7 of 17 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dalam peraturan ini, terdapat 2 (dua) metode penyelenggaraan pelatihan yaitu: 1. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka adalah metode pembelajaran melalui pertemuan tatap muka antara pengajar dan peserta pelatihan, di ruang yang sama pada waktu yang bersamaan juga untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. 2. Metode pembelajaran jarak jauh (distance learningl adalah metode pembelajaran di mana pengajar dan peserta pelatihan tidak berkumpul di ruang yang sama pada waktu yang bersamaan. Interaksi antara pengajar dan peserta pelatihan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi komunikasi langsung jarak jauh (uideo conference). Huruf b Yang dimaksud dengan 'Jasa . penilaian kompetensi" adalah kegiatan mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik individu, antara lain melalui penilaian kompetensi, penilaian potensi, wawancara umum, penyampaian umpan balik, dan konseling kerja. Huruf c Yang dimaksud dengan "jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi" adalah kegiatan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi antara lain pendidikan dan pelatihan pemcriksaan keuangan negara dan penilaian kompetensi. Huruf d Yang dimaksud dengan 'Jasa pengembangan aplikasi audit" adalah kegiatan pengembangan sistem informasi berupa aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses audit. Huruf e Yang dimaksud dengan 'Jasa pemeriksaan eksternal" adalah kegiatan pemberian jasa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan krnerja, dan/atau jasa pemcriksaan lainnya kepada sebuah organisasi/ badan nasional atau internasional. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tarif' dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi. SK No 096322A Ayat(3) ... -- 8 of 17 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ayat (3) Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" antara lain: penunjukan resmi pemenang, proposal, nota kesepahaman, dan terms of audit engagements. Ayat (a) Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasai 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar biaya. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan kapasitas tentang pemeriksaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada pelajar, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, jurnalis, tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan pihak lain yang ditentukan Badan Pemeriksa Keuangan. SK No 096323 A Ayat (21 . . -- 9 of 17 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6707 SK No 096169 A -- 10 of 17 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rupiah) JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA A Pelatihan Registrasi Akuntan Fublik I Pelatihan Registrasi Akuntan Publik untuk Partner: a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka per peserta 4.075.000,00 b. Metode pembelajaran jarak jauh per peserta 2.O35.000,00 2 Pelatihan Registrasi Akuntan Publik untuk Pemeriksa: a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka per peserta 4.865.000,00 SK No 096166 A b. Metode . . I -- 11 of 17 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONES!A JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rupiah) b. Metode pembelajaran jarak jauh per peserta 2.430.000,00 B Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara 1 1 (satu) hari a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka per peserta 2.465.000,00 b. Metode pembelajaran jarak jauh per peserta 1.230.000,00 2 2 (dua) hari : a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka per peserta 2.850.000,00 b. Metode pembelajaran jarak jauh per peserta 1.425.O00,00 3 3 (tiga) hari: a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka per peserta 3.500.000,00 b. Metode pembelajaran jarak jauh per peserta 1.750.000,00 4 4 (empat) hari a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka per peserta 4.370.000,00 SK No 096366 A b. Metode -- 12 of 17 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA Metode pembelajaran jarak jauh setengah hari jumlah peserta paling sedikit 25 orang per peserta SATUAN TARIF (Rupiah) per peserta 2.185.000,OO 5 5 (lima) hari: a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka per peserta 5.045.000,00 b. Metode pembelajaran jarak jauh per peserta 2.520.000,00 C Workshop/ Seminar / Pen gembangan Profesi Bcrkelanjutan Sertilikasi Profesi Pemeriksa Keuangan Negara per peserta I Metode pembelajaran klasikal jumlah peserta 15 Sampai dengan 29 orang 3.250.000,00 2 Metode pembelajaran klasikal jumlah peserta 30 sampai dengan 59 orang per peserta 2.050.000,00 3 Metode pembelajaran klasikal jumlah peserta paling sedikit 60 orang per peserta Metode pembelajaran jarak jauh sehari penuh jumlah peserta paling sedikit 25 orang per peserta 1.550.000,00 4 1.000.000,00 5 500.000,00 SK No 096327 A D. Pelatihan JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK b. Metode pembelajaran jarak jauh -- 13 of 17 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA .JENIS PENERIMAAN NEG"ARA BUKAN PAJAK SATUAN Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Internasional D TARIF (Rupiah) 1 2 (dua) hari per peserta 4.420.000,00 4.950.000,00 3 (tiga) hari 4 (empat) hari 5 (lima) hari Sertifikasi Profesi Pemeriksa Keuarngan Negara per peserta per peserta 6.600.000,00 per peserta 8.250.000,00 E per peserta 4.000.000,00 38.715.000,00 125.000,00 Akreditasi Penyelcnggara Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara per lembaga diklat II G Penyediaan Bahan Ajar bagi Pihak Eksternal Jasa Peniiaian Kompetensi A Penilaian Kompetensi Individu 1. Penilaian Metode Sederhana (paling sedikit 4 peserta) per modul per peserta 4.800.000,00 2 5.700.000,00 F Penilaian Mctode Sedang (paling sedikit 4 peserta) per peserta SK No 096328 A 3. Penilaian 2 3 4 -- 14 of 17 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI Kelas Aula/ Studio Pembelajaran SATUAN per peserta per dua belas jam per peserta per dua belas jam TARIF (Rupiah) 67.000,oo Penilaian Metode Kompleks (paling sedikit 4 peserta) 3 per peserta 7.500.000,oo B per peserta 700.000,00 C per peserta 900.000,00 D per peserta 800.000,00 E. Penyampaian Umpan Balik Penilaian Potensi Wawancara Umum Konseling Kerja per peserta per Jam 400.000,00 IiI 35.000,00 1 2 SK No 096329 A 3. Auditorium -- 15 of 17 -- PRESIDEN REPUELIK INDONESIA JENIS PENERIMAAN NEGARA B-tJKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rupiah) 3 58.000,00 4 76.000,00 5 65.000,00 6 Auditorium di Badan Diklat PKN Laboratorium Peradilan Semu Laboratorium Komputer Wisma Kelas VIP per orang per hari per peserta per dua belas jam per peserta per dua belas jam per peserta per dua belas jam 700.000,00 7 Wisma Kelas A per orang per hari 445.000,00 Wisma Kelas B 8 per orang per hari 255.000,00 9 Ruangan Gedung Assessment Center per delapan jam 1.200.000,00 10 200.000,00 Kelebihan waktu pemakaian Ruangan Gedung Assessm ent Center per Jam SK No 096330 A 1 i. Pemakaian . . . -- 16 of 17 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Jasa Pengembangan Aplikasi Audit Modul Standar Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan trasi Hukum, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rupiah) 1l Pemakaian proyektor per unit per jam 100.000,00 N JASA PENGEMBANGAN APLIKASI AUDIT per modul 50.000.000,oo SK No 096167 A Djaman -- 17 of 17 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
tentang PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh PP 81/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
The regulation interacts with Law No. 9 of 2018 and Government Regulation No. 69 of 2020 regarding tariff determination procedures.